cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firmansyah Putra
Contact Email
ljc.hukum@unja.ac.id
Phone
+6285267376700
Journal Mail Official
firmansyahputra@unja.ac.id
Editorial Address
https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/editor
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Limbago: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : -     EISSN : 27979040     DOI : https://doi.org/10.22437/limbago
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Limbago: Journal of Constitusional Law (ISSN Online 2797-9040) merupakan terbitan ilmiah berkala bidang hukum konstitusi dan tata negara. Jurnal ini diterbitkan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai media publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian bidang hukum tata negara dan konstitusi. Nama "LIMBAGO" berarti Lembaga dalam Bahasa Melayu, nama ini dipilih untuk merespons dinamika dan perubahan sosial. Terbit tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober, Limbago: Journal of Constitusional Law menggunakan model open access journal dengan sistem double blind peer review. Limbago: Journal of Constitusional Law berkomitmen menjadi forum diskusi dan pengkajian isu-isu kontemporer berkaitan dengan hukum tata negara dan konstitusi di Indonesia dan perspektif global.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2022)" : 10 Documents clear
ANALISIS PENERAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA (PRESIDENTIAL THRESHOLD) DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Muhammad Aziim; Kosariza Kosariza
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.792 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v2i2.16607

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ambang batas perolehan suara (presidential threshold) dalam pemilihan umum Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan (2) untuk menganalisis dan mengkritisi ambang batas perolehan suara (presidential threshold) yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi, sistemasi secara teratur dan interpretasi bahan-bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan presidential threshold menyebabkan semua partai politik yang menjadi peserta pemilu tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil presiden karena harus memenuhi ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hilangnya hak konstitusional partai politik baru dan terjadinya pembelahan yang luar biasa pada rakyat Indonesia. (2) Ambang batas perolehan suara yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mempertahankan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Persyaratan pengajuan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden mesti menurunkan perolehan kursi sebelumnya dan adanya tiga sampai empat calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menurunkan ambang batas yang tidak terlalu tinggi maka ini sesuai dengan amanat konstitusi, dimana Indonesia membutuhkan mayoritas mutlak agar Presiden itu milik bersama bukan milik kelompok yang akan dengan otomatis memperkuat legitimasi sehingga kebijakan-kebijakan politik dan langkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan.
FUNGSI BAZNAS DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 Bima Wahyu; Meri Yarni
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.276 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v2i2.17231

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganilisis fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Provinsi Jambi. Dikarenakan membayar zakat merupakan kewajiban setiap muslim jika semua orang muslim khususnya di kota jambi membayar zakat maka akan menjadi masalahyang tidak wajar ketika mendengar penduduk Kota Jambi anaknya tidak merasakan bangku pendidikan dan masih ada yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Penelitian ini juga ingin mengetahui pebgelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin di Kota Jambi, sehingga diketahui pelaksanaan maupun langkah-langkah strategis yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin dan fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Kota Jambi, dan ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS daqlam pengelolaan zakat serta dalam program pemberdayaan fakir miskin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskripsi kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan peran bazda dalam pemberdayaan masyarakat fakir miskin di kota jambi sangat efektif, semua program pemberdayaan seperti bantuan pendidikan bantuan usaha dan bantuan-bantuan lainnya guna melakukan pemberdayaan Pengelolaan dana zakat yang dilakukan bazda Kota Jambi mengikuti prosedur yang tertera Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Syaiful Anwar; Muhammad Eriton
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.799 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v2i2.17471

Abstract

Abstrak Negara Republik Indonesia menerapkan sistem pemisahan kekuasaan dan puncak kepemimpinan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia yang menganut sistem Presidensial sebagai bentuk sistem pemerintahan, menempatkan Presiden sebagai kepala negara (head of state) sekaligus kepala pemerintahan (head of government), Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden secara bersama-sama yang merupakan suatu jabatan dalam tatanan Hukum Tata Negara yang tujuannya adalah menjalankan konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam kekuasaan pemerintahan negara Indonesia oleh Presiden dan Wakil Presiden, diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan berisi beberapa pasal yang mengatur aspek kewenangan Presiden dan Wakil Presiden yang dimiliki dalam memegang kekuasaan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan Wakil Presiden didalam konstitusional Republik Indonesia dan pengaturan hukum idealnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yurisdis normatif. Hasil penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui sistem pembagian kewenangan antara Presiden dengan Wakil Presiden serta mempertegas eksistensi kewenangan Wakil Presiden, maka perlu Undang-Undang yang mengatur tentang pembagian kerja antara Presiden dengan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Di dalam konstitusi Indonesia tugas Wakil Presiden tidak ada ukuran pasti mengenai kewenangan Wakil Presiden didalam pemerintahan Indonesia. Maka perlu sistem pembagian tugas dan kewenangan antara Presiden dengan Wakil Presiden agar terwujudnya tujuan negara. mengharapkan perlu adanya sistem pembagian tugas dan kewenangan antara Presiden dengan Wakil Presiden Maka dari itu perlu Undang-Undang yang mengatur tentang pembagian kerja antara Presiden dengan Wakil Presiden, agar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak bertentangan dengan Presiden atau dengan para Mentri, agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kata Kunci: Analisis, Pembagian Kewenangan, Presiden Dengan Wakil Presiden
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKOSONGAN KEKUASAAN PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Muhammad Rahmani; Ansorullah Ansorullah
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.138 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v2i2.17624

Abstract

This study aims to determine whether the laws and regulations have been effective in overcoming the vacuum of government power, and what anticipatory steps Indonesia can take to overcome the vacuum of government power. This study uses a normative juridical research method. The results of the research and discussion show that the existing laws and regulations in Indonesia have not been effective in overcoming the vacuum of government power, because in the provisions of Article 8 Paragraph (3) of the 1945 Constitution, it shows that the People's Consultative Assembly has the authority to elect the President and Vice President in the event of a vacancy. the power of the government, this provision injures the value of people's sovereignty in the previous provision, namely Article 1 Paragraph (2), so that the system of separation of powers based on the principle of checks and balances becomes unclear. Therefore, the government needs to abolish or change these provisions and the provisions of other relevant laws and regulations, as well as consider the implementation of the safety protocol for survivors in the executive government system of the Republic of Indonesia.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN RIO DI DESA SIRIH SEKAPUR KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN MUARA BUNGO Selva Ilyanda; Arfa'i Arfa'i; Iswandi Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (817.909 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v2i2.18206

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan hasil dalam pemilihan rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan. Diketahui penyebab terjadinya Perselisihan Hasil Pemilihan Rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo disebabkan oleh Kesalahan Panita Pemilihan dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta adanya laporan salah satu calon memberikan barang pada masa tenang berupa kain sarung dan stiker nama (mohon doa dan pilihannya calon Nomor urut 01 an. Supriadi). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio, diatur dalam Pasal 39 Ayat (4) , Untuk lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 32 Ayat (3) s/d Ayat (6).
PERANAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 DI PROVINSI JAMBI Muhsin Iwan Saputra; Irwandi Irwandi; Muhammad Eriton
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.88 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v2i2.18479

Abstract

This study aims 1) to find out what programs are carried out by the Jambi Province General Election Commission in increasing public participation in the 2020 Governor and Deputy Governor Elections; 2) To find out community participation in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020. The results show that the program carried out by the General Election Commission of Jambi Province in increasing public participation in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020 is socialization in the form of counseling ( face-to-face), socialization through print and electronic media, socialization of health protocols (simulation at TPS), socialization through the installation of socialization props and dissemination of socialization materials, organizer-based socialization and socialization using smart cars. Based on the results of interviews with respondents who were registered in the permanent voters (DPT) in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020 that all of them participated in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020.
URGENSI CONSTITUTIONAL QUESTION PADA MK DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA Alcika Ferdin; Ridham Priskap; Bustanuddin Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.498 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v2i2.18847

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas Urgensi Constitutional Question pada Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berdasarkan UUD 1945, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, didalam UUD 1945 tidak diatur secara detail mengenai jenis pengujian apa yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, sistem pengujian konstitusional yang ada di Indonesia hanya terbatas kepada abstract review saja. Ada satu wewenang yang tertinggal dari Mahkamah Konstitusi negara kita, yakni tidak diaturnya mengenai constitutional question atau concrete review. Penelitian ini menggunakkan metode yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan adanya urgensi mengenai harus diaturnya mekanisme constitutional question salah satunya yakni untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, khususnya terhadap warga negara yang sedang dalam proses litigasi di pengadilan. Kata Kunci: Urgensi, Constitutional Question, Abstract Review, UUD 1945, Hak, Konstitusional.
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 57 P/HUM/2019 TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEGISLATIF Aan Marriansah; A Zarkasi; Muhammad Amin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.363 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v2i2.19130

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pergantian antar waktu berdasarkan perolehan suara terbanyak dan calon kader terbaik dalam peraturan perundang-undangan dan Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 tentang pergantian antar waktu anggota legislatif. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perundang-undangan (normative approach) dan pendekataan kasus. Hasil penelitian adalah Pengaturan Penggantian Antar Waktu diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang- UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 08 Tahun 2012, UU No. 17 Tahun 2014, dan UU No. 23 Tahun 2014. Tercantum pada pasal 139 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan : Anggota DPRD berhenti Antarwaktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Dan Putusan tersebut berakibat dapat disalahpahami oleh pemohon maupun termohon. Memang yang menjadi permohonan oleh pemohon yang menjadi satu-satunya yang ditolak dalam putusan ini bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung, tapi tetap ini menjadi problem. Menurut peneliti Mahkamah Agung kurang teliti didalam pertimbangannya terkait hal tersebut, seharusnya hal tersebut menjadi poin penting, dikarenakan Komisi Pemilihan Umum yang menjalankan Putusan tersebut. Maka akan terjadi gesekan antar Partai Politik pengusung dengan Komisi Pemilihan Umum. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada pada putusannya, menjadikan pasal Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terbukti bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan didalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
PENGATURAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DI INDONESIA Deki Azhari; Syamsir Syamsir; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.605 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v2i2.20380

Abstract

AbstrakThis study aims to analyze the arrangements regarding the settlement of disputes over the results of the Village Head Election. The Village Head Election is a forum to accommodate the aspirations of the village community in terms of politics as well as a means of changing leadership in the village government, but in the process there are often disputes in the implementation of village head elections caused by various kinds of fraud that occur such as the existence of prospective candidates who violate the requirements, process election and vote counting that is not honest and fair and the election committee acts unfairly and favors one of the candidates, and others. The election of village heads and their settlement has been regulated in UU No.6 Tahun 2014 concerning Villages which gives authority to the Regent/Mayor to settle disputes over the election of the village head, while the position of Regent/Mayor is a political position and is also included in the executive group, which should every disputes or disputes are resolved by the judiciary. Actually there is the most relevant solution to be applied in resolving disputes over the results of the village head election, namely through the "non-litigation" route as long as a clear legal umbrella is made from the legislators by revising the Village Law. The research method used is normative juridical and the approach used is a Conceptual Approach, a Normative Approach and a Historical Approach Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Penyelesaian Sengketa, Non-Litigasi AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganilisis tentang pengaturan mengenai pembayaran hasil Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal politik sebagai sarana pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan desa, namun dalam prosesnya sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang disebabkan oleh berbagai macam pelanggaran yang terjadi seperti adanya calon yang dan penghitungan suara yang tidak jujur ​​dan adil serta panitia pemilihan yang bertindak tidak adil dan memihak kepada salah satu calon, dan lain-lain. Pemilihan kepala desa dan penyelesaiannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keputusan Bupati/Walikota untuk menyelesaikan pemilihan kepala desa, sedangkan jabatan Bupati/Walikota adalah jabatan dan juga termasuk golongan eksekutif, yang mana setiap sengketa atau diselesaikan oleh lembaga yudikatif. Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah yang mana seharusnya setiap perselisihan atau diselesaikan oleh lembaga yudikatif. Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah yang mana seharusnya setiap perselisihan atau diselesaikan oleh lembaga yudikatif. Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah
KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Nadya Azzahra; Syamsir Syamsir; Muhammad Amin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.057 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v2i2.20640

Abstract

Abstract The authority of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in eradicating criminal acts of terrorism in an effort to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia has been explicitly regulated in several laws and regulations. As regulated in Law Number 3 of 2002 concerning National Defense, Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, and Law Number 5 of 2018 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism. However, in the implementation of the law relating to the involvement of the TNI in eradicating acts of terrorism as mandated in Article 341 of Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, it has not been authorized in a concrete way because it is constrained by the formation of a Presidential Regulation as an implementing regulation. The involvement of the Indonesian National Army has not been completed so far, so that the involvement of the Indonesian National Army (TNI) in combating acts of terrorism is still in the nature of assistance to the National Police Institution through State Political Policy, and the position of the Indonesian National Army is the main component in the State defense system as mandated in Law Number 3 of 2002 concerning National Defense in the context of carrying out defense tasks in Indonesia. Keywords: Authority, TNI, Terrorism Abstrak Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI secara eksplisit telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang­Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang­ undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, dalam penerapan Undang-undang yang berkaitan dengan pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme sebagaimana amanat pada pasal 341 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, belum dapat di kewenangan secara konkret di lapangan karena terkendala oleh pembentukan Perpres sebagai aturan pelaksanaan pelibatan Tentara Nasional Indonesia yang belum rampung sampai saat ini, sehingga pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan aksi terorisme masih bersifat perbantuan terhadap Institusi Polri melalui Kebijakan Politik Negara, dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan Negara sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pertahanan di Indonesia. Kata Kunci : Kewenangan, TNI, Terorisme

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law Vol. 4 No. 3 (2024) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 3 (2023) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 3 (2022) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 3 (2021) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue