Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Limbago: Journal of Constitutional Law

Limbago
Website

Published by Universitas Jambi

ISSN : - EISSN : 27979040 DOI : https://doi.org/10.22437/limbago

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Limbago: Journal of Constitusional Law (ISSN Online 2797-9040) merupakan terbitan ilmiah berkala bidang hukum konstitusi dan tata negara. Jurnal ini diterbitkan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai media publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian bidang hukum tata negara dan konstitusi. Nama "LIMBAGO" berarti Lembaga dalam Bahasa Melayu, nama ini dipilih untuk merespons dinamika dan perubahan sosial. Terbit tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober, Limbago: Journal of Constitusional Law menggunakan model open access journal dengan sistem double blind peer review. Limbago: Journal of Constitusional Law berkomitmen menjadi forum diskusi dan pengkajian isu-isu kontemporer berkaitan dengan hukum tata negara dan konstitusi di Indonesia dan perspektif global.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 140 Documents

2 3 4 5 6

ANALISIS PENERAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA (PRESIDENTIAL THRESHOLD) DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Muhammad Aziim; Kosariza Kosariza
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ambang batas perolehan suara (presidential threshold) dalam pemilihan umum Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan (2) untuk menganalisis dan mengkritisi ambang batas perolehan suara (presidential threshold) yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi, sistemasi secara teratur dan interpretasi bahan-bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan presidential threshold menyebabkan semua partai politik yang menjadi peserta pemilu tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil presiden karena harus memenuhi ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hilangnya hak konstitusional partai politik baru dan terjadinya pembelahan yang luar biasa pada rakyat Indonesia. (2) Ambang batas perolehan suara yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mempertahankan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Persyaratan pengajuan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden mesti menurunkan perolehan kursi sebelumnya dan adanya tiga sampai empat calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menurunkan ambang batas yang tidak terlalu tinggi maka ini sesuai dengan amanat konstitusi, dimana Indonesia membutuhkan mayoritas mutlak agar Presiden itu milik bersama bukan milik kelompok yang akan dengan otomatis memperkuat legitimasi sehingga kebijakan-kebijakan politik dan langkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan.

Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sari Febriyanti; Kosariza Kosariza
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan salah satu jenis hukum yang posisinya setingkat keberadaannya dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Perppu ditetapkan oleh presiden dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh UUD 1945, dalam praktiknya, kehadiran Perppu banyak dipersoalkan mengenai urgensi dan eksistensi dikeluarkannya perppu dalam keadaan genting yang memaksa, keberadaan Perppu naik turun disesuaikan dengan politik hukum pemerintahan yang berlaku, serta dalam hal ini juga perlu untuk dilihat kedudukan dan prosedur pembentukan Perppu sesuai dengan Politik Hukum yang berlaku, berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan menarik dua rumusan masalah sebagai berikut, Pertama, Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan?, Kedua, .Prosedur Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan? Selanjutnya Penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif dikarenakan adanya kekaburan norma dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sehingga diperoleh dua point utama, yaitu kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hierarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini perppu berkedudukan sejajar dan setingkat dengan undang-undang, hal ini dapat dilihat dengan adanya Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menegaska bahwa Perppu juga dapat dilakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi selanjutnya mengenai proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, proses pembentukan perpu dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dikarenakan kebutuhan hukum yang mendesak, sehingga proses pembentukannya lebih mudah, Kata Kunci : Presiden, Perppu, Kedudukan dan Prosedur Pembentukan.

FUNGSI BAZNAS DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 Bima Wahyu; Meri Yarni
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganilisis fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Provinsi Jambi. Dikarenakan membayar zakat merupakan kewajiban setiap muslim jika semua orang muslim khususnya di kota jambi membayar zakat maka akan menjadi masalahyang tidak wajar ketika mendengar penduduk Kota Jambi anaknya tidak merasakan bangku pendidikan dan masih ada yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Penelitian ini juga ingin mengetahui pebgelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin di Kota Jambi, sehingga diketahui pelaksanaan maupun langkah-langkah strategis yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin dan fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Kota Jambi, dan ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS daqlam pengelolaan zakat serta dalam program pemberdayaan fakir miskin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskripsi kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan peran bazda dalam pemberdayaan masyarakat fakir miskin di kota jambi sangat efektif, semua program pemberdayaan seperti bantuan pendidikan bantuan usaha dan bantuan-bantuan lainnya guna melakukan pemberdayaan Pengelolaan dana zakat yang dilakukan bazda Kota Jambi mengikuti prosedur yang tertera Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Khusnul Ikhsana; Kosariza Kosariza
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

The purpose of this study is to 1) To analyze the legal arrangements for honorary workers based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. 2) To analyze the legal protection of honorary workers based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus . The formulation of the research problems are: 1) What are the legal arrangements for honorary workers based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus? 2) How is the legal protection for honorary workers based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus? Honorary and State Civil Apparatus. The approach used is the statutory approach, conceptual approach and case approach. The technique of collecting legal materials is by conducting a systematization and then doing a qualitative descriptive analysis and drawing conclusions in a deductive way. Based on the results of the study, it can be concluded that, after the enactment of Law Number 5 of 2014 the arrangement of Honorary Personnel remains as Honorary Personnel. Not all Honorary Personnel can be appointed as CPNS based on Government Regulation Number 48 of 2005. However, Honorary Personnel who were appointed under 2005 have the opportunity to be appointed as CPNS according to the provisions stipulated in PP Number 48 of 2005 as amended several times recently. with Government Regulation Number 56 of 2012, while for Honorary Personnel whose appointments were above 2005 have the opportunity to be appointed as PPPK and/or CPNS after the provisions that regulate further on this matter.

Analisis Terhadap Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan M. Thalib; Syamsir Syamsir; Iswandi Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract The purpose of this study is to determine and analyze the authority of the BPK in the Indonesian constitutional system based on the laws and regulations and to determine and analyze the authority of the BPK in conducting audits of state financial management and the laws and regulations in Indonesia. The research method used is a normative juridical method and the approach used is a conceptual approach and a normative approach. The results of the research are the basis for the formation of the BPK before the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. also to DPD, DPRD, Central Government/Regional Government, Other State Institutions, Bank Indonesia, BUMN, Public Service Agency, BUMD, Foundation, and other institutions or bodies. The BPK is authorized by the 1945 Constitution to examine state finances and is responsible for managing state finances managed by state administrators. With the regulatory authority that is expressly delegated by legislators (legislative delegation of rule-making power) to BPK, then BPK can be said to have a very large and broad authority, covering the fields of regulation (legislative), implementation (executive), even the imposition of sanctions (judicial). This means who is at fault and responsible, and how much state financial losses must be accounted for, is determined by a BPK decision. Suggestions Expand full support from the government to BPK to make policy regulations that support the optimization of the role of BPK as an independent financial supervisory agency so that BPK has the flexibility and authority to realize its control function at every level of government in the scope of taxation and it is necessary to hold management training so that financial management more effective and efficient. This needs to be done to improve the image of BPK in the eyes of the Indonesian people. Keywords: Authority, Supreme Audit Agency. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (normative approach). Hasil penelitian adalah Dasar Pembentukan BPK Sebelum Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Sebelum adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945, kedudukan BPK diakui dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam hal ini Lingkup Kewenangan BPK pasca perubahan UUD 1945 menjadi lebih luas, selain dapat memberikan pendapat kepada DPR, tetapi juga kepada DPD, DPRD, Pemerintahan Pusat/Pemerintahan Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, Yayasan, dan Lembaga atau badan lain. BPK diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk memeriksa keuangan negara dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh para penyelenggara negara. Dengan adanya kewenangan regulasi yang secara tegas didelegasikan pembentuk undang-undang (legilslative delegation of rule-making power) kepada BPK, maka BPK dapat dikatakan memiliki kewenangan yang sangat besar dan luas, mencakup bidang-bidang pengaturan (legislatif), pelaksanaan (eksekutif), bahkan juga penjatuhan sanksi (yudikatif). Artinya siapa yang bersalah dan bertanggung jawab, dan berapa kerugian keuangan negara yang wajib dipertanggungjawabkan, ditentukan dengan keputusan BPK. Saran Diperluaskan dukungan yang penuh dari pemerintah kepada BPK untuk membuat regulasi kebijakan yang mendukung optimalisasi peran BPK sebagai lembaga pengawas keuangan yang mandiri sehingga BPK memiliki keleluasaan dan kewenangan untuk mewujdkan fungsi kontrolnya di setiap level pemerintahan dalam ruang lingkup perpajakan dan perlu diadakannya training management agar pengelolaaan keuangan libih efektif dan efisien. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan citra BPK di mata masyarakat Indonesia. Kata Kunci : Kewenangan, Badan Pemeriksa Keuangan.

ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Syaiful Anwar; Muhammad Eriton
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstrak Negara Republik Indonesia menerapkan sistem pemisahan kekuasaan dan puncak kepemimpinan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia yang menganut sistem Presidensial sebagai bentuk sistem pemerintahan, menempatkan Presiden sebagai kepala negara (head of state) sekaligus kepala pemerintahan (head of government), Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden secara bersama-sama yang merupakan suatu jabatan dalam tatanan Hukum Tata Negara yang tujuannya adalah menjalankan konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam kekuasaan pemerintahan negara Indonesia oleh Presiden dan Wakil Presiden, diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan berisi beberapa pasal yang mengatur aspek kewenangan Presiden dan Wakil Presiden yang dimiliki dalam memegang kekuasaan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan Wakil Presiden didalam konstitusional Republik Indonesia dan pengaturan hukum idealnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yurisdis normatif. Hasil penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui sistem pembagian kewenangan antara Presiden dengan Wakil Presiden serta mempertegas eksistensi kewenangan Wakil Presiden, maka perlu Undang-Undang yang mengatur tentang pembagian kerja antara Presiden dengan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Di dalam konstitusi Indonesia tugas Wakil Presiden tidak ada ukuran pasti mengenai kewenangan Wakil Presiden didalam pemerintahan Indonesia. Maka perlu sistem pembagian tugas dan kewenangan antara Presiden dengan Wakil Presiden agar terwujudnya tujuan negara. mengharapkan perlu adanya sistem pembagian tugas dan kewenangan antara Presiden dengan Wakil Presiden Maka dari itu perlu Undang-Undang yang mengatur tentang pembagian kerja antara Presiden dengan Wakil Presiden, agar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak bertentangan dengan Presiden atau dengan para Mentri, agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kata Kunci: Analisis, Pembagian Kewenangan, Presiden Dengan Wakil Presiden

Pemilihan Kepala Desa dengan Menggunakan Sistem E-votting di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kab Sarolangun Dedi Irawan; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

1.untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala desa mrnggunakan sistem E-votting di desa Ranggo kecematan limun 2.untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala Desa menggunakan sistem E- votting di desa ranggo Kecamatan limun kabupaten sarolangun

Analisis Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang Dio Siaga Putra Pulungan; Ansorullah Ansorullah
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

This study aims to determine and analyze the authority of the Supreme Court in judicial review of the laws and regulations under the law and the legal consequences of the authority of the Supreme Court to instruct the makers of the regulations, in order to cancel the legal consequences caused by the laws and regulations. tested. The research method used is a normative juridical research type. The results of the study show that 1) The right of judicial review of laws and regulations at a lower level or under the law is the authority of the Supreme Court. The nature of the Supreme Court's Judicial Rights Decision, which is ex nunc or pro future, namely decisions that apply to the future. The Supreme Court in its decision stated that the statutory regulations requested for review were (1) invalid regulations or (2) not applicable to the public and (3) ordered the relevant agencies to revoke them; 2) the legal consequences of the RI Supreme Court decision Number 57/P/HUM/2019 against PKPU No. 3/2019 and PKPU No. 4/2019 that regarding the order to the KPU agency to revoke PKPU No. 3/2019 and PKPU No. 4/2019 which has been canceled within the 90-day deadline, is a logical consequence when a rule has been overturned by the Supreme Court. This provision is a form of affirmation of administrative actions that must be taken by the KPU that issued the regulation. The revocation must be carried out immediately, without the administrative action of the revocation, the Supreme Court's decision Number 57/P/HUM/2019 which has been declared to have no binding legal force is no longer enforceable.Keywords: Authority, Supreme Court, Judicial Review.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKOSONGAN KEKUASAAN PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Muhammad Rahmani; Ansorullah Ansorullah
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

This study aims to determine whether the laws and regulations have been effective in overcoming the vacuum of government power, and what anticipatory steps Indonesia can take to overcome the vacuum of government power. This study uses a normative juridical research method. The results of the research and discussion show that the existing laws and regulations in Indonesia have not been effective in overcoming the vacuum of government power, because in the provisions of Article 8 Paragraph (3) of the 1945 Constitution, it shows that the People's Consultative Assembly has the authority to elect the President and Vice President in the event of a vacancy. the power of the government, this provision injures the value of people's sovereignty in the previous provision, namely Article 1 Paragraph (2), so that the system of separation of powers based on the principle of checks and balances becomes unclear. Therefore, the government needs to abolish or change these provisions and the provisions of other relevant laws and regulations, as well as consider the implementation of the safety protocol for survivors in the executive government system of the Republic of Indonesia.

Analisis Hukum Tentang Pemanggilan Anggota Dpr Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 76/Puu-Xii/2014 Wahyu Wahyu saputra; Ridham Priskap
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

It is deemed necessary to examine the mechanism for taking action against DPR members who commit acts of corruption based on several considerations, namely first, that the DPR RI is currently in the highest position in the list of corruption cases. Second, efforts to eradicate corruption are a shared commitment that must be a priority. Based on this, the writer draws two formulations of the problem, namely How is the process of summoning members of the DPR by law enforcement officials after the issuance of the Constitutional Court's decision Number 76/PUU-XII/2014? And what are the legal implications of the decision of the Constitutional Court Number 76/PUU-XII/2014 on the process of summoning members of the DPR who are suspected of committing criminal acts? Furthermore, the author uses a normative juridical research method, so that two main points are obtained, namely, first, Article 245 before being submitted to the Constitutional Court, when law enforcement officials will conduct an examination of members of the DPR must obtain written permission, which means that the investigators will experience difficulties. stating that the examination must have a presidential permit does not answer the substance of the case application, because article 245 before being submitted to the Constitutional Court contains an examination permit from the MKD. Meanwhile, the decision of the case contains permission from the president. Keywords: Legal Analysis, DPR, Corruption

Page 4 of 14 | Total Record : 140

2 3 4 5 6

Filter by Year

2021 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law Vol. 4 No. 3 (2024) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 3 (2023) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 3 (2022) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 3 (2021) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Firmansyah Putra

Contact Email
ljc.hukum@unja.ac.id

Phone
+6285267376700

Journal Mail Official
firmansyahputra@unja.ac.id

Editorial Address
https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/editor

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Firmansyah Putra

Contact Email ljc.hukum@unja.ac.id

Phone +6285267376700

Journal Mail Official firmansyahputra@unja.ac.id

Editorial Address https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/editor

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Firmansyah Putra

Contact Email
ljc.hukum@unja.ac.id

Phone
+6285267376700

Journal Mail Official
firmansyahputra@unja.ac.id

Editorial Address
https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/editor

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA