Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Limbago: Journal of Constitutional Law

Limbago
Website

Published by Universitas Jambi

ISSN : - EISSN : 27979040 DOI : https://doi.org/10.22437/limbago

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Limbago: Journal of Constitusional Law (ISSN Online 2797-9040) merupakan terbitan ilmiah berkala bidang hukum konstitusi dan tata negara. Jurnal ini diterbitkan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai media publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian bidang hukum tata negara dan konstitusi. Nama "LIMBAGO" berarti Lembaga dalam Bahasa Melayu, nama ini dipilih untuk merespons dinamika dan perubahan sosial. Terbit tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober, Limbago: Journal of Constitusional Law menggunakan model open access journal dengan sistem double blind peer review. Limbago: Journal of Constitusional Law berkomitmen menjadi forum diskusi dan pengkajian isu-isu kontemporer berkaitan dengan hukum tata negara dan konstitusi di Indonesia dan perspektif global.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 140 Documents

3 4 5 6 7

Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum Dan Sesudah Di Undangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Iznan Habib Kashogi; Dasril Radjab; Bustanuddin Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat meningkatkan perekonomiandan pelayanan umum kepada masyarakat di desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, menyebutkan BUMDes sebagai badan usaha. Badan usaha yangdimaksud tidak ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang Desa. Hal inimenimbulkan berbagai masalah dalam pendirian maupun usaha BUMDes dimasyakarat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa status BUMDes sebelumdan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja, serta implikasinya karena dalam Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerjamengubah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa yang sebelumnya menyebutBUMDes sebagai badan usaha diubah menjadi badan hukum. Penelitian inimenggunakan metode penelitian doctrinal research. Sumber bahan hukum yangdigunakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum primer, bahan-bahanhukum sekunder serta bahan-bahan hukum tersier dan metode analisis yangdigunakan metode analisis dedukatif. Dapat disimpulkan bahwa status BUMDessebelum diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja adalah badan usaha yangberbentuk badan hukum karena BUMDes telah memenuhi karakteristik dari badanhukum. Kemudian status badan hukum BUMDes dipertegas dalam Undang-UndangCipta Kerja yang membuat BUMDes dapat memiliki sifat seperti badan hukum yanglain pada umumnya dan BUMDes dapat disahkan sebagai badan hukum. Kata Kunci : Pembentukan, BUMDes, Badan Usaha, Badan Hukum

Analisis Kewenangan Kepala Daerah Dalam Menentukan Formasi Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Wira Karnova Sandi; Irwandi Irwandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract This study aims 1) to determine and analyze the authority of regional heads in determining the formation of procurement and appointment of civil servants in the regions; 2) to find out and analyze the legal implications of regulations relating to the authority of the Regional Head (Governor, Regent/Mayor) in carrying out personnel management/ASN. The research method used is a normative juridical research type. The results of the study show that 1) Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, there are fundamental changes, especially those related to regional personnel management/administration, and apparently there is no single article that regulates the administration of personnel management affairs for civil servants. country in the area. In this regard, through Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, there are regulations relating to the authority of Regional Heads (Governor, Regent/Mayor) in carrying out personnel management/ ASN, which in its implementation is not further elaborated through Government Regulations. Number 11 of 2017 concerning the Management of Civil Servants; 2) legal implications for regulations relating to the authority of Regional Heads (Governor, Regent/Mayor) in conducting personnel management/ASN that the authority to determine the formation of Civil Servant procurement within the Regional Government is intended to address the problem so that there is no funding gap from the government to each region, because some of the funding for regional personnel (civil servants in the regions) comes from APBN revenues provided through the General Allocation Fund (DAU). Keywords: Authority, Regional Head, Procurement And Appointment Formation, Regional Civil Servants. Abstrak Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan kepala daerah dalam menentukan formasi pengadaan dan pengangkatan pegawai negeri sipil di daerah; 2) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap pengaturan yang berkaitan dengan kewenangan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dalam menyelenggarakan manajemen kepegawaian/ASN. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, terdapat perubahan yang mendasar terutama yang berkaitan dengan manajemen/administrasi kepegawaian daerah, dan ternyata tidak ada satu pun pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan bidang manajemen kepegawaian bagi pegawai negeri sipil negara di daerah. Berkenaan dengan hal itu pula, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ada pengaturan yang berkaitan dengan kewenangan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dalam menyelenggarakan manajemen kepegawaian/ ASN, yang dalam implementasinya tidak dijabarkan lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 2) implikasi hukum terhadap pengaturan yang berkaitan dengan kewenangan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dalam menyelenggarakan manajemen kepegawaian/ASN bahwa wewenang penetapan formasi pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Pemerintahan Daerah dimaksudkan adalah untuk mengatasi masalah agar tidak terjadi kesenjangan pendanaan dari pemerintah kepada masing-masing daerah, sebab sebagian pendanaan kepegawaian daerah (Pegawai negeri sipil di daerah) berasal dari pendapatan APBN yang diberikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Kata kunci: Kewenangan, Kepala Daerah, Formasi Pengadaan Dan Pengangkatan, Pegawai Negeri Sipil di daerah.

Studi Komparatif Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Gemmy Anugerah Prasetya; Meri Yarni; Muhammad Eriton
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Presiden dalam mengangkat Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana tahapan mekanisme pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum yang berhubungan dengan permasalahan pengaturan kewenangan Presiden dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan aturan mengenai mekanisme pengankatan Kepala kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bedasarkan hasil pembahasan, bahwa setelah bergulirnya masa order baru dan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Presiden harus meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu sebagai cerminan dari sistem pemerintahan Indonesia yaitu sistem pemerintahan Presidensil dengan prinsip check and balances. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tidak terdapat aturan mengenai bagaimana calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang telah mendapat persetujuan DPR tetapi tidak ditetapkan oleh Presiden. Adapun mekanisme yang seharusnya, bahwa calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang telah melakukan fit and poper test dan telah mendapat persetujuan dari DPR haruslah dilantik/ditetapkan oleh Presiden.

Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan topan jaya putra; Muhammad Amin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditinjau dari peraturan perundang-undangan; 2) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar terhadap aspek hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditinjau dari peraturan perundang-undangan diharapkan adanya harmonisasi kebijakan perlindungan hak kesehatan dan hak ekonomi secara bersamaan sehingga terjadi usaha penyelamatan nyawa dan kesehatan warga negara, dibanding penyelamatan ekonomi pemilik modal saja; 2) implikasi hukum kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar terhadap aspek hak asasi manusia bahwa pembatasan Hak Asasi Manusi dalam keadaan darurat dapat diperbolehkan secara hukum, namun hak asasi manusia yang dapat dilakukan pembatasan yakni hak asasi manusia yang masuk dalam golongan derogable right (hak yang dapat dibatasi pemenuhannya), tidak dibenarkan pembatasan terhadap hak asasi manusia yang masuk dalam golongan non-derogable right (hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan apapun). . Kata kunci: Kewenangan, Pemerintah, Penetapan Karantina Wilayah, Pembatasan Sosial Berskala Besar.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN RIO DI DESA SIRIH SEKAPUR KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN MUARA BUNGO Selva Ilyanda; Arfa'i Arfa'i; Iswandi Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan hasil dalam pemilihan rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan. Diketahui penyebab terjadinya Perselisihan Hasil Pemilihan Rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo disebabkan oleh Kesalahan Panita Pemilihan dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta adanya laporan salah satu calon memberikan barang pada masa tenang berupa kain sarung dan stiker nama (mohon doa dan pilihannya calon Nomor urut 01 an. Supriadi). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio, diatur dalam Pasal 39 Ayat (4) , Untuk lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 32 Ayat (3) s/d Ayat (6).

PERANAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 DI PROVINSI JAMBI Muhsin Iwan Saputra; Irwandi Irwandi; Muhammad Eriton
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

This study aims 1) to find out what programs are carried out by the Jambi Province General Election Commission in increasing public participation in the 2020 Governor and Deputy Governor Elections; 2) To find out community participation in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020. The results show that the program carried out by the General Election Commission of Jambi Province in increasing public participation in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020 is socialization in the form of counseling ( face-to-face), socialization through print and electronic media, socialization of health protocols (simulation at TPS), socialization through the installation of socialization props and dissemination of socialization materials, organizer-based socialization and socialization using smart cars. Based on the results of interviews with respondents who were registered in the permanent voters (DPT) in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020 that all of them participated in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020.

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 Pebi Ramadian; Meri yarni; Iswandi Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kewenangan Wakil Menteri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. 2) Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri dalam Kementerian.Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu : 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 terlihat jelas kewenangan dari Wakil Menteri, namun mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 hal ini terlihat bertentangan. dimana dijelaskan bahwa “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri”. Hal ini berarti Presiden harus dan wajib menjelaskan kepada publik penanganan secara apa yang membutuhkan pengangkatan Wakil Menteri. 2) Ada 2 mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri dalam Kementerian Negara yang pertama pertanggungjawaban terhadap Presiden dan kedua pertanggungjawaban terhadap Menteri.

URGENSI CONSTITUTIONAL QUESTION PADA MK DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA Alcika Ferdin; Ridham Priskap; Bustanuddin Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstrak Penelitian ini membahas Urgensi Constitutional Question pada Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berdasarkan UUD 1945, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, didalam UUD 1945 tidak diatur secara detail mengenai jenis pengujian apa yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, sistem pengujian konstitusional yang ada di Indonesia hanya terbatas kepada abstract review saja. Ada satu wewenang yang tertinggal dari Mahkamah Konstitusi negara kita, yakni tidak diaturnya mengenai constitutional question atau concrete review. Penelitian ini menggunakkan metode yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan adanya urgensi mengenai harus diaturnya mekanisme constitutional question salah satunya yakni untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, khususnya terhadap warga negara yang sedang dalam proses litigasi di pengadilan. Kata Kunci: Urgensi, Constitutional Question, Abstract Review, UUD 1945, Hak, Konstitusional.

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) Yasin Abdul Haq; Irwandi Irwandi; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 telah sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ataukah belum. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: Apakah dasar penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 telah sesuai dengan asas pembentukan Peraturan PerundangUndangan?. Skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif yakni menemukan kebenaran koherensi, yaitu menganalisis kesesuaian antara norma hukum, aturan hukum, tindakan seseorang dan prinsip hukum. Hasil penelitian yang dapat dikemukakan bahwa Bahwa dalam penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 ada beberapa asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak terpenuhi dalam penetapannya. Asas yang tidak terpenuhi tersebut adalah Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Materi muatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Bahwa PERPU Nomor 1 tahun 2020 mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai hal ikhwal genting dan memaksa presiden dapat menetapkan Perpu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945. Hal tersebut harus sesuai dengan peraturan di atasnya dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang hierarkinya diatas.Namun materi muatan yang terkandung dalam Perpu tersebut terdapat pasalpasal yang bertentangan dengan konstitusi.Pasal yang di persoalkan yakni Pasal 2 Ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3; Pasal 27, dan Pasal 28. Dalam penetapannya Perppu ini, tidak sesuai dengan asas pembentukannya yaitu asas penggunaan dan hasilgunaannya untuk mengatasi Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona . Karena dari awal disahkan undangundang ini, banyak terjadi penyimpangan dana covid, mulai dari setingkat menteri hingga ke tingkat Provinsi.Dalam undang-undang ini, juga tidak terpenuhinya asas t Asas kejelasa n rumusan, bahwa tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang disebut dengan “Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” atau pun “Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”. Kata Kunci: Undang-Undang, Perppu, Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Abstract This thesis aims to find out the basis for determining the Republic of Indonesia Law Indonesia Number 2 of 2020 has been in accordance with the principle of the formation of Regulations legislation or not. As for the formulation of the problemare: What is the basis for stipulating the Law of the Republic of Indonesia Number 2 The year 2020 has been in accordance with the principle of the formation of Invitation Regulations?. This thesis uses the normative juridical method, namely find the truth of coherence, namely analyzing the conformity between norms law, the rule of law, a person's actions and legal principles. The results of the research it can be stated that in the stipulation of the Republic Act, Indonesia Number 2 of 2020 there are several principles for the formation of Regulations Laws that are not fulfilled in their stipulation. Principles that don't Those fulfilled are the principle of conformity between types, hierarchies, and payload materials. Contents in the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2020 That PERPU Number 1 of 2020 further stipulates provisions regarding the following: urgent matters and forces the president to enact a Perpu, as regulated in Article 22 Paragraph 1 of the 1945 Constitution. This must be in accordance with the regulations above it and does not deviate from the provisions of the hierarchical regulations above. However, the content contained in the Perpu contains articles that are contrary to the constitution. The article in question is Article 2 Paragraph (1) letter a numbers 1, 2, and 3; Article 27, and Article 28. In their stipulation This Perppu is not in accordance with the principle of its formation, namely the principle of the use of the results are used to overcome the State Financial Policy and System Stability Finance for Handling the Corona Pandemic. Because from the beginning this law was passed, there were a lot of deviations from Covid funds, starting at the ministerial level down to the provincial level. In this law, the principle oft The principle of clarity of formulation, that there is no clear definition of what is called "Financial System Stability for Handling the Corona Pandemic" Virus Disease 2019 (Covid-19)” or “In the Context of Facing Threats That Endangers the National Economy and/or System Stability Finance". Keywords: Law, Perppu, Principles of Formation of Legislative Regulations

ANALISIS KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PERKEMBANGAN PENGATURAN DESA Sumarno Sumarno; Kosariza Kosariza; Arfa'i Arfa'i
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan dan Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Desa Berdasarkan Perundang-Undangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (normative approach). Hasil penelitian adalah Lahirnya undang-undang baru yang mengatur tentang desa, ternyata tidak memperkuat posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-undang No. 6 Tahun 2014 secara substansi semakin memperkuat posisi kepala desa. Pengaturan ini tidak berbeda jauh dengan pola pengaturan BPD pada masa Undang-undang No. 5 tahun 1979. Pada masa Undang-undang No. 5 tahun 1979, BPD merupakan perpanjangan tangan dari kepala desa karena kepala desa menjabat sebagai ketua BPD. Kemudian pada masa Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur BPD secara lebih baik. Ketua BPD tidak lagi dijabat secara otomatis oleh kepala desa, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat. b. Adanya kemunduran dalam pengaturan BPD di undang-undang No. 6 Tahun 2016, akan berdampak buruk bagi BPD. Posisi kepala desa semakin kuat dalam menetapkan peraturan desa dan menetapkan APBDes. Dalam hal ini BPD hanya memberikan pertimbangan bukan lagi ikut dalam menetapkan peraturan desa dan APBDes. Perlu ada pengaturan yang lebih baik lagi untuk BPD kedepannya agar BPD dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Page 5 of 14 | Total Record : 140

3 4 5 6 7

Filter by Year

2021 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law Vol. 4 No. 3 (2024) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 3 (2023) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 3 (2022) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 3 (2021) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Firmansyah Putra

Contact Email
ljc.hukum@unja.ac.id

Phone
+6285267376700

Journal Mail Official
firmansyahputra@unja.ac.id

Editorial Address
https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/editor

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Firmansyah Putra

Contact Email ljc.hukum@unja.ac.id

Phone +6285267376700

Journal Mail Official firmansyahputra@unja.ac.id

Editorial Address https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/editor

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Firmansyah Putra

Contact Email
ljc.hukum@unja.ac.id

Phone
+6285267376700

Journal Mail Official
firmansyahputra@unja.ac.id

Editorial Address
https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/editor

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA