Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Limbago: Journal of Constitutional Law

Limbago
Website

Published by Universitas Jambi

ISSN : - EISSN : 27979040 DOI : https://doi.org/10.22437/limbago

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Limbago: Journal of Constitusional Law (ISSN Online 2797-9040) merupakan terbitan ilmiah berkala bidang hukum konstitusi dan tata negara. Jurnal ini diterbitkan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai media publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian bidang hukum tata negara dan konstitusi. Nama "LIMBAGO" berarti Lembaga dalam Bahasa Melayu, nama ini dipilih untuk merespons dinamika dan perubahan sosial. Terbit tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober, Limbago: Journal of Constitusional Law menggunakan model open access journal dengan sistem double blind peer review. Limbago: Journal of Constitusional Law berkomitmen menjadi forum diskusi dan pengkajian isu-isu kontemporer berkaitan dengan hukum tata negara dan konstitusi di Indonesia dan perspektif global.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 140 Documents

4 5 6 7 8

PERANAN DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Muhammad Zikri; Arfa'i Arfa'i
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan dinas kesehatan kota Jambi dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Jambidalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Dalam tulisan ini. Permasalahan yang menjadi objek pembahasan adalah apa peranan dinas kesehatan kota Jambi dalam upaya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Selanjutnya, apa kendala yang dihadapi dinas kesehatan Kota Jambi dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris dengan mengaitkan sumber data primer dan sekunder yang didapat selama penelitian ini diadakan. Hasil dari penelitian ini adalah telah terjadi pertentangan antara das sein dan das sollen sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Kata Kunci : Dinas Kesehatan, Rokok, Kawasan Tanpa Rokok

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 57 P/HUM/2019 TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEGISLATIF Aan Marriansah; A Zarkasi; Muhammad Amin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pergantian antar waktu berdasarkan perolehan suara terbanyak dan calon kader terbaik dalam peraturan perundang-undangan dan Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 tentang pergantian antar waktu anggota legislatif. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perundang-undangan (normative approach) dan pendekataan kasus. Hasil penelitian adalah Pengaturan Penggantian Antar Waktu diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang- UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 08 Tahun 2012, UU No. 17 Tahun 2014, dan UU No. 23 Tahun 2014. Tercantum pada pasal 139 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan : Anggota DPRD berhenti Antarwaktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Dan Putusan tersebut berakibat dapat disalahpahami oleh pemohon maupun termohon. Memang yang menjadi permohonan oleh pemohon yang menjadi satu-satunya yang ditolak dalam putusan ini bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung, tapi tetap ini menjadi problem. Menurut peneliti Mahkamah Agung kurang teliti didalam pertimbangannya terkait hal tersebut, seharusnya hal tersebut menjadi poin penting, dikarenakan Komisi Pemilihan Umum yang menjalankan Putusan tersebut. Maka akan terjadi gesekan antar Partai Politik pengusung dengan Komisi Pemilihan Umum. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada pada putusannya, menjadikan pasal Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terbukti bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan didalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Yos Trio; A Zarkasi; Muhammad Amin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah yang digunakan adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah, 2) Bagaimana konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum yuridis normatif yang mana penelitian ini berfokus pada Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual Conceptual Approach), Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada karena Pemohon memiliki kewenangan menurut hukum mengajukan ke Mahkamah Konstitusi karena terbukti terjadi kecurangan dimana pemilih yang tidak terdaftar diberikan kesempatan dalam memilih karena melawan hukum yang harus dilakukan pemungutan suara ulang agar hasil perolehan suara dapat diakui oleh Pemohon sesuai asa Pemilukada yang demokratis. Konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi berdampak pada pemiliha Kepala Daerah yang harus dilakukan pemungutan suara ulang. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini bahwa Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan untuk memenuhi hak politik bagi salah satu pasangan calon yang tercurangi untuk mewujudkan Pemilukad yang demokratis. Dan konsekuensi yang didapatkan dari hasil itu harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

ANALISIS TERHADAP PENGATURAN KEBEBASAN HUKUM BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET Etika Dwi Hardiyaningsi; Meri Yarni
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

This study aims to: 1) To find out how the legal protection of the regulation of freedom of expression through the internet media, 2) To find out how the form of the Indonesian state's obligation to protect the right to freedom of expression on the internet media. The method used in this stkebebudy is the normative juridical method, which is a legal research that is prescriptive not descriptive as in social and natural sciences, the approach is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and regulations. legislation. The results obtained are: 1). Freedom of expression in Indonesia, both orally and in writing, has been guaranteed and has been regulated in the rules contained in the 1945 Constitution until it is contained in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public, Law Number 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant On Civil And Political Rights (International Covenant on Civil and Political Rights), 2) The rights and obligations of the state (government) and citizens are regulated in law - The 1945 Constitution is in the fourth paragraph. and Article 281 paragraphs (4) and (5). The fourth paragraph contains the goals and obligations of the state that must be carried out by every government, namely protecting the entire Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia, advancing public welfare, educating the nation's life, and implementing world order based on independence, eternal peace, and social justice. Keywords; Freedom of Opinion, Internet.

ANALISIS PERPU SEBAGAI SALAH SATU JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2022 Nia Hasna Triadi Duptri Fitirawati Zaidir; Arfai Arfai
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang selanjutnya ditulis dengan singkatan Perppu merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia. Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statuta approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana persyaratan dan substansinya dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan? dan 2) Bagaimana pengaturan kepentingan ikhwal kegentingan memaksa pada pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pasca dikeluarkannya putusan MK? Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Persyaratan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah terpenuhinya syarat hal ihwal “kegentingan memaksa” dalam pembentukan Perppu dengan substansi pembentukannya berlandaskan pada Pancasila sebagai norma dasar yang berlaku di Indonesia, dan tidak bertentangan dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-4, tepatnya Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. 2) Pengaturan kepentingan ihwal kegentingan memaksa pada pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pasca dikeluarkannya putusan MK belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENEGAKKAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2020 Satriadi Satriadi; Ansorullah Ansorullah; Muhammad Eriton
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract The purpose of this research was to: 1) knowed the role of the Jambi City civil service police unit to enforcing mayor’s regulation number 21 of 2020 dan 2) knowed the obstacles faced by of the Jambi City civil service police unit to enforcingmayor’s regulation number 21 of 2020. This research was juridical empirical with descriptive data analysis. The result of this study was: 1) the role of the Jambi City civil service police unit to enforcingmayor’s regulation number 21 of 2020 consists of three forms, namely supervision is carried out by conducting raids and patrils in coordination with the Satgas Covid-19, TNI/Polri and ormas, the role of coaching is carried out by providing direct appeals and through posters, brochures and billboards, as well as the role of controlling by applying strict sanctions for business locations that violate. 2) The obstacles faced by of the Jambi City civil service police unit to enforcingmayor’s regulation number 21 of 2020 was lack of public awareness and lack of business owner awareness.

KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS (Plt) BUPATI/WALIKOTA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Enrico Gustian Isvardo; ridham priskap
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract The purpose of this study was to: 1) determine the implementation of the local government system by the Plt Regent; 2) determine the limits of the Plt regent’s authority in the regional government system based on law number 23 of 2014 concerning regional government. The research is juridical normative with Statuta approach, Conceptual approach and Pendekatan kasus case approach and analyzed descriptively. The result of this study was: 1) the implementation of the local government system by the Plt Regent still causes problems such as Plt that have not carried out their duties properly so that they do not provide changes to the regions they lead, as well as errors in the formation of policies that actually violate the limits of authority. 2) the limits of the Plt regent’s authority in the regional government system based on law number 23 of 2014 concerning regional government has not been explained in detail in the law on local government, but it is regulated in law number 30 of 2014 concerning government administration, SK BKN 26/2016 and government regulation number 49 of 2008 and the limitation of Plt authority in the regional government system is administrative in nature. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pelaksanaan sistem pemerintahan daerah oleh (Plt) Bupati/Walikota; 2) mengetahui batasan kewenangan (Plt) Bupati/Walikota dalam sistem pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bersifat yuridis normative dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statuta approach), pendekatan konseptual (Conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach) dan dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian adalah: 1) Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah oleh (Plt) Bupati/Walikota masih menimbulkan permasalahan seperti masih adanya Plt yang belum menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tidak memberikan perubahan bagi daerah yang dipimpin, serta kesalahan dalam pembentukan kebijakan yang justru melanggar Batasan kewenangan. 2) Batasan-batasan kewenangan (Plt) Bupati/Walikota dalam sistem pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, SK BKN 26/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan batasan kewenangan Plt Bupati dalam system pemerintahan daerah adalah hanya bersifat administratif.

PENGATURAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DI INDONESIA Deki Azhari; Syamsir Syamsir; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

AbstrakThis study aims to analyze the arrangements regarding the settlement of disputes over the results of the Village Head Election. The Village Head Election is a forum to accommodate the aspirations of the village community in terms of politics as well as a means of changing leadership in the village government, but in the process there are often disputes in the implementation of village head elections caused by various kinds of fraud that occur such as the existence of prospective candidates who violate the requirements, process election and vote counting that is not honest and fair and the election committee acts unfairly and favors one of the candidates, and others. The election of village heads and their settlement has been regulated in UU No.6 Tahun 2014 concerning Villages which gives authority to the Regent/Mayor to settle disputes over the election of the village head, while the position of Regent/Mayor is a political position and is also included in the executive group, which should every disputes or disputes are resolved by the judiciary. Actually there is the most relevant solution to be applied in resolving disputes over the results of the village head election, namely through the "non-litigation" route as long as a clear legal umbrella is made from the legislators by revising the Village Law. The research method used is normative juridical and the approach used is a Conceptual Approach, a Normative Approach and a Historical Approach Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Penyelesaian Sengketa, Non-Litigasi AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganilisis tentang pengaturan mengenai pembayaran hasil Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal politik sebagai sarana pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan desa, namun dalam prosesnya sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang disebabkan oleh berbagai macam pelanggaran yang terjadi seperti adanya calon yang dan penghitungan suara yang tidak jujur dan adil serta panitia pemilihan yang bertindak tidak adil dan memihak kepada salah satu calon, dan lain-lain. Pemilihan kepala desa dan penyelesaiannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keputusan Bupati/Walikota untuk menyelesaikan pemilihan kepala desa, sedangkan jabatan Bupati/Walikota adalah jabatan dan juga termasuk golongan eksekutif, yang mana setiap sengketa atau diselesaikan oleh lembaga yudikatif. Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah yang mana seharusnya setiap perselisihan atau diselesaikan oleh lembaga yudikatif. Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah yang mana seharusnya setiap perselisihan atau diselesaikan oleh lembaga yudikatif. Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah

ANALISIS KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Melia Surya Dharma; Syamsir Syamsir; Bustanuddin Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract Based on Article 99 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections that the authority of Bawaslu is to receive and follow up on reports relating to alleged violations of the implementation of laws and regulations governing elections, examine and review election violations in the province and recommend the results of the examination and review of parties regulated by law. Dispute resolution is a process, method or act of resolving something that causes differences of opinion, disputes or quarrels. Every dispute, whatever happens, always demands a solution and resolution. Based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, Article 469 Paragraph (1) states that the Bawaslu decision regarding disputes over the General Election process is a final and binding decision. General Election, hereinafter referred to as General Election, is a means of people's sovereignty to elect members of the People's Representative Council, members of the Regional Representatives Council, President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council, which are carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly. within the unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keywords: Authority, Bawaslu, Dispute Resolution, Election Abstrak Berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa kewenangan bawaslu dengan menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu diwilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak yang diatur dalam undang-undang. Penyelesaian sengketa adalah proses, cara atau perbuatan dalam menyelesaikan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, perselisihan atau pertengkaran. Setiap sengketa apapun yang terjadi, selalu menuntut pemecahan dan penyelesian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum Pasal 469 Ayat (1) Menyebutkan bahwa putusan Bawaslu mengenai sengketa proses Pemilihan Umum merupakan keputusan yang bersifat final dan menginkat. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata kunci: Kewenangan, Bawaslu, Penyelesaian Sengketa, Pemilu

KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Nadya Azzahra; Syamsir Syamsir; Muhammad Amin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract The authority of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in eradicating criminal acts of terrorism in an effort to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia has been explicitly regulated in several laws and regulations. As regulated in Law Number 3 of 2002 concerning National Defense, Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, and Law Number 5 of 2018 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism. However, in the implementation of the law relating to the involvement of the TNI in eradicating acts of terrorism as mandated in Article 341 of Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, it has not been authorized in a concrete way because it is constrained by the formation of a Presidential Regulation as an implementing regulation. The involvement of the Indonesian National Army has not been completed so far, so that the involvement of the Indonesian National Army (TNI) in combating acts of terrorism is still in the nature of assistance to the National Police Institution through State Political Policy, and the position of the Indonesian National Army is the main component in the State defense system as mandated in Law Number 3 of 2002 concerning National Defense in the context of carrying out defense tasks in Indonesia. Keywords: Authority, TNI, Terrorism Abstrak Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI secara eksplisit telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, dalam penerapan Undang-undang yang berkaitan dengan pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme sebagaimana amanat pada pasal 341 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, belum dapat di kewenangan secara konkret di lapangan karena terkendala oleh pembentukan Perpres sebagai aturan pelaksanaan pelibatan Tentara Nasional Indonesia yang belum rampung sampai saat ini, sehingga pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan aksi terorisme masih bersifat perbantuan terhadap Institusi Polri melalui Kebijakan Politik Negara, dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan Negara sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pertahanan di Indonesia. Kata Kunci : Kewenangan, TNI, Terorisme

Page 6 of 14 | Total Record : 140

4 5 6 7 8

Filter by Year

2021 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law Vol. 4 No. 3 (2024) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 3 (2023) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 3 (2022) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 3 (2021) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Firmansyah Putra

Contact Email
ljc.hukum@unja.ac.id

Phone
+6285267376700

Journal Mail Official
firmansyahputra@unja.ac.id

Editorial Address
https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/editor

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Firmansyah Putra

Contact Email ljc.hukum@unja.ac.id

Phone +6285267376700

Journal Mail Official firmansyahputra@unja.ac.id

Editorial Address https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/editor

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Firmansyah Putra

Contact Email
ljc.hukum@unja.ac.id

Phone
+6285267376700

Journal Mail Official
firmansyahputra@unja.ac.id

Editorial Address
https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/editor

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA