Jurnal Riset Indragiri
Ilmu Sosial: Ilmu Hukum, Ilmu Politik, Geografi, Sosiologi, Pendidikan, Kebijakan, Tinjauan Sosial, Seni, Sejarah, Filsafat, Antropologi, dsb. Agama : Pendidikan Agama Islam, Ilmu Hadits, Tafsir, dsb. Teknik: Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Kimia, Teknik Arsitektur, Teknologi Informasi, Teknik Komputer, Fisika, dsb. Biologi: Pertanian, Perikanan, Ilmu Pangan, Perkebunan, Botani, Biosains, Mikrobiologi, Bioteknologi, Biologi Klinis, Biologi Molekuler, Biokimia, Kimia, Lingkungan dan Ekologi, Nutrisi, Entomologi, Zoologi, dsb. Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis: Keuangan, Akuntansi, Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pemasaran, Pelatihan dan Pengembangan Manajemen Mutu, Perdagangan, dsb. Ilmu Kesehatan: Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, Penelitian Klinis, Farmasi, Farmakognosi, Farmakologi, Fitokimia, dsb. Humaniora: Seni, Teater, Musik, Bahasa, Sastra, Filsafat, Sejarah,, dsb. Pendidikan Jasmani: Olahraga, Yoga, Fisioterapi, Fisiologi, Latihan, Kesehatan, dsb.
Articles
49 Documents
<![CDATA[PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP MAQASHID AL-SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Supraptono]]>;
<![CDATA[Mursyid]]>;
<![CDATA[Muannif Ridwan]]>
<![CDATA[ JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 1 No 3 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Marwah Rakyat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (344.128 KB)
<![CDATA[In this journal article, the researcher will raise the theme and examine the relationship between sharia maqashid and human rights in the view of Islamic legal philosophy, where this preparation uses a literature synthesis process which is a reference in completing article writing. In relation to Islamic civilization and Islamic views where Islam is so really respect and appreciate the differences and equality of rights that exist in humans on this earth. Where the issue of freedom has been raised and made a problem both from the science of law and religion, especially Islam. Humans as social beings and created by Allah SWT as the most perfect creature which has a mind that can be used and utilized to think and to do something that brings good not harm. In the context of human rights itself, where humans are the thing that most people pay attention to. All things and theories are directed at maintaining the welfare and peace between human beings and religious communities so as not to violate each other's rights that already exist in each individual. individual. Therefore, as a stage of classifying these rights, we can use the Maqashid concept which has been implemented and combined with the science of fiqh aulawiyat. However, to make the Maqashid concept more advanced and developing and can be known by the wider community, it is necessary to have smart people so that this concept can work as it should.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (Putusan Perkara Nomor: 13/Pid.Sus/2020/PN Tbh) ]]>
<![CDATA[Inka Sisilia Putri]]>;
<![CDATA[Fitri Wahyuni]]>;
<![CDATA[Siti Rahmah]]>
<![CDATA[ JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 1 No 2 (2022): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Marwah Rakyat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (362.291 KB)
<![CDATA[Perumusan masalah yang diangkat dalam Penelitian ini adalah (1) Bagaimana Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Putusan Perkara Nomor: 13/Pid.Sus/2020/PN Tbh)? (2) Apa Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkara Nomor: 13/Pid.Sus/ 2020/PN Tbh? Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (literature research). Analisa bahan hukum yaitu dilakukan secara kualitatif dengan menggunanakan metode deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan terhadap Ujaran Kebencian (Putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh) (1) Putusan hakim sudah memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan, sementara unsur kemanfaatan hukum belum terpenuhi dengan baik. Dilihat dari keadilan hukum telah memenuhi aspek keadilan, yaitu keadilan koresktif berupa pemberian sanksi kepada pelaku. Dilihat dari kepastian hukum sudah memenuhi asas kepastian, karena penentuan sanksi pidana kepada pelaku telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun dari kemanfaatan hukum, cenderung belum memenuhi asas kemanfaatan, karena hukuman yang diberikan kepada pelaku relatif cukup ringan, sehingga memungkinkan pelaku mengulanginya kembali dan kurang memberikan pengajaran pada masyarakat secara umum. (2) dalam menjatuhkan putusan suatu perkara di pengadilan terdapat 2 jenis faktor pertimbangan Hakim, yakni Pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang wajib dimuat dalam putusan dan Pertimbangan Non-yuridis yaitu beberapa faktor diluar peraturan yang sudah diatur yang biasanya memikirkan unsur-unsur subjektif dari suatu perkara pidana.]]>
<![CDATA[FENOMENA BOIKOT MASSAL (CANCEL CULTURE) DI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Epsilody Mardeson]]>;
<![CDATA[Hermiza Mardesci]]>
<![CDATA[ JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 1 No 3 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Marwah Rakyat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.605 KB)
<![CDATA[Dalam beberapa tahun belakangan ini, cancel culture marak terjadi. Cancel culture merupakan fenomena boikot massal yang dilakukan melalui media sosial. Penyebab dari cancel culture ini adalah kurangnya informasi yang valid, serta adanya mob mentality atau mental ikut-ikutan pada pengguna media sosial. Akibatnya, fenomena ini memberikan dampak yang beragam bagi korbannya, seperti timbulnya rasa malu, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan pekerjaan. Selain korban, cancel culture juga memberikan dampak kepada pelakunya, dimana para pelaku akan merasa makin stress dan emosi jika korban tidak mengabaikan cancel culture yang dihadapinya. Untuk mengatasi fenomena yang kurang baik, hendaknya ada aturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan media sosial. Selain itu diharapkan para pengguna media sosial menghindari sifat mob mentality yang hanya ikut-ikutan pada kelompok tertentu.]]>
<![CDATA[COVID-19 DALAM KAJIAN QAWAID FIQHIYYAH (Penanganan Pandemi Dalam Konsep Qawaid Fiqhiyyah) ]]>
<![CDATA[Febriansyah]]>
<![CDATA[ JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 1 No 3 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Marwah Rakyat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.889 KB)
<![CDATA[Pada saat ini virus corona tengah melanda kehidupan manusia di dunia, dimana perkembangan dan transmisi virus ini begitu cepat dan menyebar dari manusia ke manusia sehingga banyak memakan korban jiwa. Selain itu pandemi covid-19 ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif ini bisa dilihat dengan adanya penemuan tentang suatu maslahah dalam kajian kontemporer dengan melakukan segala macam pertimbangan akan peta maqasid dan maslahah. Dan dampak negatif nya adalah dengan merosotnya segala bentuk perekonomian di dunia. Oleh karena itu dengan mempelajari tentang dampak positif dari covid-19 dan segala teori maslahat dapat dihubungkan dengan Qawaid Fiqhiyyah sehingga dapat menghasilkan suatu maslahah, islah dan istislah. Penulis mencoba mengkaji segala tingkat bahaya Covid-19 dalam metode Qawaid Fiqhiyyah sehingga dapat ditemukan tingkat kewaspadaan berdasarkan pandangan fiqh. Dan ada beberapa kajian dan prinsip Fiqhiyyah yang sudah menjadi pedoman dasar dalam membina perilaku masyarakat dan penanganan untuk menghadapi pandemi covid-19.]]>
<![CDATA[PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG UDANG REBON PADA PENGOLAHAN KERUPUK UBI JALAR UNGU TERHADAP SIFAT KIMIA KERUPUK YANG DIHASILKAN ]]>
<![CDATA[Khaidir Saputra]]>;
<![CDATA[Retti Ninisix]]>;
<![CDATA[Hermiza Mardesci]]>
<![CDATA[ JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 1 No 3 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Marwah Rakyat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (272.366 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung udang rebon terhadap karakteristik kerupuk yang dihasilkan. Rancangan percobaan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan yaitu dengan perlakuan A (15% udang rebon/bb), B (10% udang rebon/bb), C (5% udang rebon/bb), D (0% udang rebon/bb), dengan berat bahan 300 g yang terdiri dari 90 g tepung ubi jalar ungu dan 210 g tepung tapioka. Analisis yang dilakukan diantaranya yaitu kadar air, kadar abu,kadar karbohidrat, kadar protein,dan organoleptik (tekstur, rasa, warna dan aroma). Hasil karakteristik kerupuk tebaik pada penelitian ini adalah pada perlakuan A dengan penambahan udang rebon 15%/bb yang menghasilkan kadar air 11,36%, kadar abu 4,54%, kadar karbohidrat 19,60%, kadar protein 8,42% dan hasil uji organoleptik adalah 3,55 untuk tekstur, 3,2 untuk warna, 3,7 untuk rasa, dan 3,25 untuk aroma.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TELUK JIRA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKSI PERTANIAN KELAPA PASCA COVID 19 ]]>
<![CDATA[Triyana Syahfitri]]>;
<![CDATA[Rapika Ristama]]>;
<![CDATA[Nuraini]]>;
<![CDATA[Muhammad Irfan]]>;
<![CDATA[Zainal Mutakin]]>
<![CDATA[ JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 2 No 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Marwah Rakyat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Government policy in making efforts to empower coconut farmers must still be a major concern, because most of the people's livelihoods in Teluk Jira Village are coconut farmers. The government must provide an empowerment program that benefits coconut farmers. Because without a clear program, until now the coconut processing carried out by the community is still the same as before, namely processed into smoked copra with an unstable selling price so that people's income is still low. Therefore the role of the government is urgently needed in making efforts to empower coconut farmers, such as financial assistance programs, socialization, as well as training and understanding of processed coconut products that can be sold at relatively balanced prices so as to be able to make the community independent in managing and developing agricultural businesses coconut, so that people's income increases and the fulfillment of all the necessities of life.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TENTANG ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN: (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1392K/Pdt/2012) ]]>
<![CDATA[Robby Yunianto Utama MS]]>
<![CDATA[ JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 2 No 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Marwah Rakyat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pemberian kuasa dan pemakaian jasa hukum antara advokat dan klien. Selanjutnya untuk mengetahui dan mengkaji tolak ukur oleh hakim agung dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap asas itikad baik pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1392K/Pdt/2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Asas itikad baik memiliki cakupan yang luas termasuk dalam hubungan hukum antara advokat dan klien dalam perjanjian pemberian kuasa.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN STATUS GIZI DENGAN KONDISI DIABETES MELITUS TIPE 2 DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANAK AIR TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Sepni Asmira]]>;
<![CDATA[Fauzan Azima]]>;
<![CDATA[Kesuma Sayuti]]>;
<![CDATA[Armenia]]>
<![CDATA[ JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 2 No 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Marwah Rakyat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Prevalensi diabetes pada orang dewasa terus meningkat di tingkat nasional dan global. Ada beberapa faktor penentu diabetes sangat penting untuk tindakan pencegahan dan kontrol penderita diabetes. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Hubungan Karakteristik Individu dan Status Gizi Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Wilayah Kerja Puskesmas Anak Air Tahun 2022. Penelitian ini merupakan analitik dengan desain penelitian cross sectional pada 42 responden, dengan analisis data dengan analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji Chi-Square. Hasil penelitian didapatkan pengetahuan kurang 64,29%, asupan karbohidrat cukup 47,62 %, asupan lemak cukup 54,76%, protein cukup 45,24 %, aktivitas fisik kurang 73,80%, dan status gizi overweight 73,81%. Adanya hubungan pengetahuan, asupan karbohidrat, asupan lemak, aktivitas fisik, status gizi dengan kejadian DM tipe2 dan tidak terdapat hubungan antara protein dengan diabetes melitus tipe 2 . Pengetahuan, pola makan, aktivitas fisik dan status gizi sangat mempengaruhi kondisi DM Tipe 2. Diharapkan responden lebih aktif untuk melakukan aktivitas sehari-hari, menjaga asupan makanan, agar kondisi gula darah tetap terkontrol sehingga terhindar dari peningkatan kadar glukosa dalam darah.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF ]]>
<![CDATA[Mhd. Khadafi Abdullah]]>
<![CDATA[ JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 2 No 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Marwah Rakyat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini berjudul “Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” yang ditulis berdasarkan latar belakang banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakah di Kabupaten Padang Pariaman, pada umumnya tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk pembangunan sarana rumah ibadah berupa masjid dan mushola. Setelah 19 (Sembilan belas) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masih banyak ditemukan tanah wakaf yang belum memiliki legalitas yang jelas, baik berupa AIW – Akta Ikrar Wakaf, APAIW – Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maupun sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, apabila hal ini dibiarkan, maka dikhawatirkan akan memunculkan sengketa kepemilikan tanah wakaf dikemudian hari. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, fakta, peristiwa, atau kejadian yang sedang atau sudah terjadi dan diungkapkan sebagaimana adanya. Penulis menggunakan sumber data berupa wawancara, dokumen, bahan Pustaka, keadaan atau lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa pelaksaan ikrar wakaf tanah di Kabupaten Padang Pariaman, penyebab banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki AIW atau APAIW dan sertifikat tanah wakaf disebabkan : 1. Pelaksanaan Ikrar Wakaf dilaksanakan dihadapan ninik mamak secara musyawarah atau musyawarah kaum, 2. Tingginya rasa kepercayaan wakif kepada nazhir, 3. Rendahnya pemahaman masyarakat terutama nazhir tentang urgensi sertifikat tanah wakaf, 4. Tanah yang diwakafkan adalah tanah adat / kaum, 5. Tidak ada ketegasan dari penghulu kaum / ninik mamak, 6. Jarak yang ditempuh masyarakat cukup jauh serta membutuhkan waktu yang lama, 7. Masyarakat merasa tidak akan ada yang menggugat tanah wakaf, 8. Masyarakat merasa tingginya pembiayaan sertifikasi tanah wakaf, 9. Masyarakat menganggap sertifikasi tanah wakaf tidak terlalu penting / belum berguna.]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM STATUS KEPEMILIKAN TANAH BERUPA SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) BAGI WNI YANG PINDAH KEWARGANEGARAAN ]]>
<![CDATA[Ricki Musliadi]]>;
<![CDATA[Ulfia Hasanah]]>
<![CDATA[ JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 2 No 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Marwah Rakyat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The Riau Provincial Government through the Head of Village (Lurah) has issued a Land Certificate (SKT) and a Certificate of Compensation (SKGR) as documents used by land owners to apply for land ownership registration in reference to the provisions of Articles 23 and 24 of Government Regulation Number 24/1997 on Land Registration. However, referring to Government Regulation Number 24/1997 on Land Registration, it is not explicitly stated that there is an obligation for Lurah to issue those types of land ownership certificate mentioned above. In previous years, the public's interest to process land ownership certificates in the Regency/City Land Agency in Riau is still lacking. The people are under the impression that land ownership certificate in the form of SKGR is enough to justify the legality of the land ownership. Referring to that condition, there was a case in Riau Province in which an Indonesian citizen who had land ownership status only in the form of SKGR happened to renoune his citizenship. Based on the problems stated above, the author would examine the legal analysis of land ownership in the form of SKGR for Indonesian citizens who renounced citizenship. The methodology used in this research is normative law study. Keywords: Land, SKGR, Citizenship]]>
