cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 162 Documents
 4   5   6   7   8 
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA Albert H Wounde; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.569

Abstract

Filsafat Hukum di Indonesia mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum mengandung arti keseluruhan dari peraturan maupun hukum, mulai dari konstitusi kita dan seluruh peraturan terlepas dari konstitusi kita pastilah meletakkan Pancasila sebagai dasar dan landasan dari hukum tersebut. Pancasila adalah sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya dikenal sebagai filosofi tapi juga dikenal sebagai hukum tertulis di Indonesia yang mengandung hukum yang hidup. Permasalahannya adalah sebesar apa peranan Filsafat Hukum memberikan pengaruh untuk membangun pembentukan sistem hukum di Indonesia. Permasalahan ini pastilah sangat penting untuk dijawab. Penulis mencoba untuk menguji permasalahan ini dengan hukum normatif dalam metode hukum. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis diambil dari beberapa buku yang mengandung tentang permasalahan permasalahan yang terkait.
KONSTITUSIONALITAS PASAL-PASAL DALAM UU CIPTA KERJA: TELAAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL Dominikus Rato; Fendi Setyawan; Hudzaifa Rochmatil Husniah; Vina Lailia Agustina; William Franz Hasiholan Sihite
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.572

Abstract

UU Cipta Kerja, yang juga dikenal sebagai Omnibus Law, telah menjadi sumber kontroversi dan perdebatan di Indonesia. Tujuan utama UU ini adalah untuk mendorong investasi, menghapuskan hambatan birokrasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi negara. Namun, seiring dengan implementasinya, beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja telah dipertanyakan dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional. Tujuan makalah ini adalah untuk melakukan telaah kritis terhadap konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja, dengan fokus pada perlindungan hak-hak konstitusional. Makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis pasal-pasal yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja yang memunculkan permasalahan terkait perlindungan hak-hak konstitusional. Salah satu contoh adalah pasal yang mengatur tentang hak pekerja terkait upah, jam kerja, dan kondisi kerja yang adil. Pasal-pasal tersebut dianggap melanggar prinsip-prinsip konstitusi terkait perlindungan hak-hak pekerja. Selain itu, pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup juga menimbulkan keprihatinan. Meskipun UU Cipta Kerja menyertakan ketentuan perlindungan lingkungan, namun ada keraguan mengenai efektivitas implementasi dan pemantauannya. Perlindungan lingkungan hidup sebagai hak konstitusional warga negara harus dijamin dengan jelas dan secara efektif.
KAJIAN KRITIS PEMBENTUKAN PERADILAN PIDANA ADAT KHUSUS ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (PEMIKIRAN FILSAFAT HUGO GROTIUS) Wasidipa Maulana Firdaus; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.573

Abstract

Hugo Grotius dikenali sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh pada perkembangan hukum dunia, terutama dalam konteks hukum internasional  sehingga dengan dasar pemikirannya yang bersifat rasional dan humanis menjadikan sistem peradilan pidana khususnya terjadi pergeseran paradigma ke aspek modern. Menjadi konsekuensi logis adanya progresivitas peradilan pidana anak juga mengakomodir hukum adat khususnya di Kalimantan Barat dan Indonesia mengakui keberadaan peradilan adat sebagai upaya penanganan kasus yang terjadi di lingkungannya, serta kasus terkait anak. Secara substansi hukum adat beserta sanksi hukumnya masih berlaku bagi masyarakat adat. nilai-nilai hukum tersebut kemudian menjadi suatu tindakan yang dianggap baik oleh masyarakat yang kemudian di jadikan prinsip dalam melakukan aktivitas sosial. Nilai-nilai tersebut kemudian akan membentuk suatu norma yang menjadi pedoman dalam berperilaku. ruang hukum untuk memberikan kekuatan kepada juri untuk mengeksplorasi, mengikuti, dan memahami hukum adat dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara yang ditangani. Oleh sebab itu diperlukan pengadilan adat yang saat ini berlaku kuat terhadap masyarakat adat Dayak memiliki mekanisme peradilan adat yang mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama dan berbagai sanksi yang ada menunjukkan bahwa keadilan adat dalam masyarakat mampu memberikan rasa keadilan.
AKIBAT HUKUM PENIMBUNAN ALAT PELINDUNG DIRI PADA MASA PANDEMI COVID-19 Rica Ayu Puspita Sari; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.574

Abstract

Pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya permintaan Alat Pelindung Diri (Masker) dari masyarakat, sehingga mengakibatkan kelangkaan Alat Pelindung Diri (Masker). Kelangkaan Alat Pelindung Diri (Masker) juga merupakan akibat dari tindakan oknum pelaku usaha yang menimbun Alat Pelindung Diri (Masker) untuk kepentingan diri sendiri. Tindakan pelaku usaha menimbun Alat Pelindung Diri (Masker) menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan Alat Pelindung Diri (Masker). Ketentuan mengenai penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) saat ini belum ada, sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: pertama, penimbunan Alat Pelindung Diri (masker) merupakan perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yaitu karena Alat Pelindung Diri (masker) tergolong Sebagai Barang Penting, Kedua, Dampak atau Implikasi dari penimbunan menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan Alat Pelindung Diri (masker) sehingga masyarakat tidak dapat melindungi diri dari penyebaran Covid-19. Ketiga, akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan penimbunan dapat dikenakan sanksi yang berlaku, baik sanksi pidana berdasarkan undang-undang perdagangan, maupun sanksi perdata berdasarkan KUH Perdata.
UPAYA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA (PPSNZJ) DALAM MEWUJUDKAN PRODUK PERIKANAN TANGKAP YANG LEGAL SEBAGAI KRITERIA EKSPOR MENUJU KAWASAN UNI EROPA Adrian Roderica Fachrawa; Yeyen Subandi; Diansari Solihah Amini
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.600

Abstract

Maraknya tren Illegal Fishing mendorong pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan program sertifikasi terhadap produk perikanan tangkap (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan/SHTI). Hal tersebut guna memenuhi syarat ekspor ke berbagai negara khususnya kawasan Uni Eropa. Penelitian ini memuat tentang upaya instansi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) dalam mewujudkan produk perikanan tangkap yang legal agar mampu bersaing di tingkat global sesuai dengan standar FAO (dengan implementasi Port State Measure Agreement). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berdasarkan studi pustaka (berlandaskan pada pendekatan liberalisme institusional dan rezim internasional) serta riset dan pengalaman penulis selama melaksanakan praktek kerja lapangan di instansi PPSNZJ.  Penelitian terkait sertifikasi produk perikanan tangkap oleh PPSNZJ dapat memberikan gambaran tentang bagaimana instansi tersebut dalam melaksanakan program pemerintah serta pelayanan untuk masyarakat terutama dalam bidang sertifikasi produk perikanan. Pentingnya riset  studi terkait upaya suatu negara dalam memberantas illegal fishing adalah suatu bentuk komitmen penulis dalam mewujudkan perkembangan dunia akademis.
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI Raihana Raihana; Tri Endang Kumala Sari; Fanny Fanny
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.639

Abstract

Perkembangan teknologi tidak lepas dari kemudahan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, pelaku kejahatan dibantu fasilitas teknologi semakin memudahkan, lihai, cerdik dan halus dalam melakukan tindak pidana. Seperti: cryptocurrency dan transaksi online untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih jauh tindak pidana pencucian uang perspektif hukum pidana dan perkembangan teknologi dan upaya penanggulangan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum  normatif yang bersifat deskriptif, mengunakan data sekunder meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang relevan, sehingga dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil Penelitian ditemukan: pertama, tindak pidana pencucian uang perspektif hukum pidana dalam perkembangan teknologi semakin meningkat. Sehingga pentingnya untuk melakukan perubahan terhadap regulasi aturan hukumnya yang mampu menjangkau ke ranah dunia teknologi, pentingnya kerjasama internasional dan penggunaan teknologi guna mengejar para pelaku kejahatan pencucian uang. Kedua; upaya penanggulangan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang era digital yaitu, pada tahap preventif (pencegahan) dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait, seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat guna membangun kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha, meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam hal pendeteksian dan penindakan tindak pidana pencucian uang.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM HAL MENJATUHKAN SUATU PUTUSAN PIDANA KORUPSI KEPADA DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI Miftahur Rachman; Fathra Fahasta
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.655

Abstract

Maraknya perkara kerugian secara keperdataan diputus hakim dengan hukuman pidana. Hal ini lazim terjadi pada praktik bisnis yang melibatkan BUMN/BUMD. Oleh karenanya dibutuhkan penemuan hakim dalam memaknai kesalahan dalam konteks perdata dan kesalahan yang merugikan negara yang terpenuhinya unsur melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah normatif. Hasil penelitian ini adalah perlu dimaksimalkan kembali bagi hakim-hakim yang ada di Indonesia untuk bisa menjalankan perannya dalam melakukan penemuan hukum. Terlebih lagi bagi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang didasarkan pada dilakukannya wanprestasi yang belum terjadi atas adanya perbuatan melawan hukum.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA JARIMAH MAISIR DI MAHKAMAH SYAR’IYAH SUKA MAKMUE TAHUN 2022 Irva Linda; Adam Sani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i4.571

Abstract

Pelaksanaan syari’at Islam di Provinsi Aceh, pemerintah Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam qanun jinayat tersebut mengatur tentang beberapa jarimah salah satunya maisir. Segala bentuk permasalahan hukum yang telah diatur dalam qanun jinayat di proses di Mahkamah Syar'iyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim terhadap jarimah maisir di Mahkamah Syariah Suka Makmue pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, melalui 3 pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian bahwa terhadap putusan kasus maisir di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor:5/JN/2022/MS.Skm dan Nomor:6/JN/2022/MS.Skm seharusnya hakim memutuskan 26 kali cambuk bukan 25 kali karena setelah dikurangi masa tanahanan 125 hari. Kemudian karena dalam pasal yang didakwakan yaitu Pasal 20 Qanun Jinayat, semestinya Penuntut Umum juga bisa menuntut melebihi dari 30 kali cambuk dan juga hakim bisa memutuskan diatas tuntutan jaksa supaya memberikan efek jera bagi pelaku. Sedangkan putusan Nomor:8/JN/2022/MS.Skm yang didakwa dengan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sudah memenuhi efek jera karena pelaku diputuskan 25 kali cambuk, karena yang menjadi pertimbangan hakim yaitu hal yang memberatkan terdakwa yaitu sebagai anggota Polri Nagan Raya maka ditambah menjadi 27 kali cambuk dengan tuntutan dari Penuntut Umum 30 kali cambuk.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN NAGAN RAYA Nisa Ulhusna; Basri Basri
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i4.580

Abstract

Illegal logging menjadi permasalahan yang sulit untuk dihentikan, padahal masalah tersebut merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap hukum yang menimbulkan suatu penghambat terlaksananya sistem hukum lingkungan yang bertujuan untuk pengelolaan yang baik. Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan kekayaan hutannya menjadikannya sebagai wilayah di Aceh yang mengalami Illegal logging yang tinggi. Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya dan apa kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal Logging di kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Hasil penelitian penulis yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan(BKPH) pada tahun 2020 terdapat 7 kasus, di tahun 2021 terdapat 2 kasus, selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 2 kasus, kemudian pada tahun 2023 terdapat 3 kasus. Sedangkan data yang diperoleh dari Polres Nagan Raya pada tahun 2020 terdapat 4 kasus, sedangkan ditahun 2021 terjadi penurunan hanya terdapat 3 kasus. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal logging di kabupaten Nagan Raya dengan melihat jumlah kasus dari tahun 2020 sampai 2023 masih belum efektif dikarenakan masih banyak terjadi perbuatan illegal logging menurut data dari kantor Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan(BKPH) tetapi kurangnya tindakan dari aparat  penegak hukum.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN BERKENDARA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA BERDASARKAN ASAS KEADILAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Juniati Juniati; Rahmat Jhowanda
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i4.612

Abstract

Lalu lintas dan Angkutan jalan mempunyai peran strategi dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum berdasarkan UUD 1945.  Kecelakaan ini disebabkan oleh empat faktor adalah faktor jalan, faktor kendaraan, faktor manusia serta faktor alam. Dari ke 4 faktor tersebut, faktor manusia merupakan penyumbang terbesar terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji. Bagaimana tinjauan keadilan terhadap penjatuhan sanksi pidana selama 1 bulan dalam putusan No. 71/pid.sus/2021/PN.Skm. Apakah penjatuhan sanksi dalam putusan No. 71/pid.sus/2021/PN.Skm sudah menjamin perlindungan bagi anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.  Hasil penelitian Dalam pertimbangan Hakim memutuskan sanksi 1 bulan penjara  terhadap terdakwa, hakim menimbang bahwa terdakwa mengakui kesalahan dan dengan tegas menjawab saat dipersidangan dan tidak berbelit-belit, kecelakaan lalu lintas adalah suatu pristiwa di jalan yang tidak di duga dan di sengaja melibatkan korban manusia.

Page 6 of 17 | Total Record : 162

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue