Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
DEMOKRASI adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi dalam setahun yang terbit pada bulan Maret dan September. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang Otonomi daerah, desentralisasi, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan kajian seputar politik & pemerintahan. DEMOKRASI diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Lampung.
Articles
62 Documents
<![CDATA[THE ROLE OF MUHAMMADIYAH IN BUILDING COMMUNICATION IN BUILDING THE RELATIONSHIP AMONG PEOPLE RELIGION IN LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Muhammad Machsun]]>
<![CDATA[ DEMOKRASI Vol 1, No 1 (2021): Volume 1, Nomor 1 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.79 KB)
|
DOI: 10.36269/dmkr.v1i1.127
<![CDATA[The Qur'an as a revelation and text has messages that are intended for humans. Where the messages contain values as a way of life for humans. One of the values contained in the Qur'an is communication. communication as a process of interaction of someone with another person, group or organization where someone, group or organization declares something.This paper intends to explain what are the roles of Muhamadiyah in building communication in order to strengthen inter-religious relations. The result was in the Muhammadiyah communication referring to Qawlan Sadidan, Qawlan Baligha, Qawlan Karima, Qawlan Ma'rufan, Qawlan Layyina, Qawlan Maisura, in each activity such as socializing with the minister, giving advice to the governor. As a form of coordination with the government. Next is Facilitating and mediating FKUB of regency/city that is facing problems, harmony studies in several provinces, Making harmony village pilot projects, participating in recitation activities, and regular annual prayer.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus: BUMDes Desa Sungai Raya) ]]>
<![CDATA[Titus Prastyo]]>;
<![CDATA[Julian Lufti Ivanasandi]]>;
<![CDATA[Ardi Putra]]>
<![CDATA[ DEMOKRASI Vol 2, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (152.418 KB)
|
DOI: 10.36269/dmkr.v2i2.1138
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aset desa Desa Sungai Raya yang dikelola oleh BUMDes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif yang mana dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah aset desa yang merupakan kekayaan desa memiliki nilai ekonomis dan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian sekitar desa. Aset yang cukup beragam tidak dapat terkelola dengan baik karena wadah (BUMDes) kurang masksimal dalam mengelola aset yang dimiliki desa. Keberadaan BUMDes yang seharusna menjadi tulang punggung penggerak aset desa malahan tidak memberikan dampak yang signifikan, sehingga aset desa tidak berjalan karena BUMDes itu sendiri tidak berjalan dan mengakibatkan tidak maksimal dalam pengelolaannya.Kata Kunci : BUMDes, Aset, Desa]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DALAM PENYELENGGARAAN TOPONIMI DAN PEMETAAN WILAYAH ]]>
<![CDATA[Doni Nugroho]]>;
<![CDATA[Darrajati Darrajati]]>
<![CDATA[ DEMOKRASI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.777 KB)
|
DOI: 10.36269/dmkr.v1i3.690
<![CDATA[Hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nama rupabumi, dalam hal ini toponimi sehingga pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan toponimi. Selain itu, semakin berkembangnya wilayah geografi suatu daerah pemetaan wilayah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kabupaten Cirebon terdiri dari dataran dengan ketinggian antara 0-130 meter diatas permukaan laut, luas wilayah Kabupaten Cirebon 1.070,29 Km2. Wilayah administrasi Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan dengan 424 desa/kelurahan. Sehingga toponimi dan pemetaan wilayah sebagai dasar dalam mengelola Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, pengumpulan data menggunakan data primer yang berasal dari wawancara, focus group discussion (FGD), serta observasi dan data sekunder berasal dari dokumentasi dan bahan-bahan literatur. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Cirebon berperan dalam penyelenggaraan urusan toponimi dan pemetaan wilayah. Namun, terdapat kendala yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), tidak adanya evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pembakuan nama rupabumi (PNR). Pemindahan urusan toponimi dan pemetaan wilayah membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon belum siap. Selain itu, Dalam pemetaan wilayah Kabupaten Cirebon memiliki permasalahan utama pemetaan wilayah di Kabupaten Cirebon adalah kurangnya perhatiaan dari pejabat berwenang dan kurangnya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehingga pemerintah Kabupaten Cirebon harus membenahi permasalahan-permasalahan tersebut dengan serius.]]>
<![CDATA[POLITICAL COMMUNICATIONS IN THE SOCIAL MEDIA OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 ]]>
<![CDATA[Zulman Barniat]]>
<![CDATA[ DEMOKRASI Vol 1, No 1 (2021): Volume 1, Nomor 1 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (549.185 KB)
|
DOI: 10.36269/dmkr.v1i1.132
<![CDATA[The development of communication technology has penetrated the lives of humanity. One form of development of communication technology is the new media in industry 4.0 revolution, which then gave birth to a more sophisticated social media. The political world also on the industrial revolution 4.0 can not be separated from the influence of the development of new media and social media. Social media is like two sides of a coin to political actors. On the one hand, success in utilizing social media can enable positive support from the community. But on the other hand social media risks damaging the image that he has. The author will discuss the challenges and opportunities of social media in the 4.0 industry revolution towards political actors. Presentation of the use of social media in industry 4.0 revolution in political communication. Furthermore, the author discusses the challenges faced by political actors in industrial revolution 4.0. Furthermore, it offers an opportunity for political actors in the use of social media in industry 4.0 revolution. There is a final section that concludes what should be done by political actors to minimize risk and maximize opportunities in politics in social media industry revolution 4.0.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PROGRAM JAK LINGKO DALAM UPAYA MENURUNKAN INDEKS KEMACETAN DI DKI JAKARTA ]]>
<![CDATA[Yudhistira Al-Adha]]>;
<![CDATA[Muhammad Eko Atmojo]]>
<![CDATA[ DEMOKRASI Vol 3, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36269/dmkr.v3i1.1442
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program Jak Lingko dalam upaya menurunkan indeks kemacetan di DKI Jakarta, mengetahui hambatan, dan mencari solusi mengatasi hambatan tersebut. Analisis ini didasarkan pada indikator teori efektivitas dari Budiani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas program jak lingko ini efektif dalam menurunkan angka kemacetan di DKI. Terbukti dari indikator sasaran program, sosialisasi tujuan, dan pemantauan program dapat berjalan sesuai dengan rencana. Akan tetapi, ditemukan juga kendala yang masih berpotensi mengambat efektivitas program jak lingko yaitu pandemi covid-19 yang terjadi telah mengubah kebiasaan mobilitas masyarakat. Banyak orang yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum karena merasa lebih aman dari penularan virus. Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan upaya untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.]]>
<![CDATA[STRATEGI KOMUNIKASI POLRES KOTA LUBUKLINGGAU MENANGANI BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[cici Meisyarly]]>
<![CDATA[ DEMOKRASI Vol 3, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36269/dmkr.v3i1.1438
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan yang dilakukan Polres Kota Lubuklinggau terhadap pelaku penyebaran berita bohong (hoax). Manfaat dari penelitian ini dari segi akademis yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan sebagai bahan kajian dalam melakukan penelitian selanjutnya dan menambah wawasan peneliti tentang strategi komunikasi Polres Kota Lubuklinggau menangani berita bohong (hoax) di media sosial dan dapat menambah ilmu baik bagi peneliti maupun pembaca. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana dalam penelitian ini memaparkan dan mendeskripsikan data sesuai dengan situasi, sikap dan fakta yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Polres Lubuklinggau melalui upaya pre-emitif, represif dan preventif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat Lubuklinggau sehingga bisa dikatakan bahwa ketiga strategi ini yaitu pre-emitif, represif, dan preventif sudah terlaksana dengan baik. Penyebaran berita bohong/hoax berkurang bahkan dalam kurun satu tahun belakangan ini tidak ada laporan dari masyarakat terkait berita bohong/hoax. Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Berita Bohong (Hoax), Polres Lubuklinggau]]>
<![CDATA[Promosi Pariwisata Kabupaten Paser Melalui Media Sosial ]]>
<![CDATA[Fajrianur Aprilianadi]]>;
<![CDATA[Piranti Amara]]>
<![CDATA[ DEMOKRASI Vol 3, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36269/dmkr.v3i1.1439
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada permasalahan promosi media sosial yang berada di KabupatenPaser. Media sosial semakin diminati oleh masyarakat sebagai media promosi berupa produk atau jasa, salah satu yang dapat dipasarkan melalui media sosial adalah tempat wisata. Promosi pariwisata di media sosial menjadi sarana yang di manfaatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Paser untuk mengembangkan wisata di era digitalisasi yang sasarannya tertuju kepad masyarakat paser. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana promosi pariwisata di Kabupaten Paser melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data sekunder berbasis literature review. Hasil dari penelitian ini, pertama promosi pariwisata melalui media sosial masih rendah karena hanya diketahui oleh kalangan tertentu untuk mengaksesnya, kedua keterlibatan Masyarakat Paser dalam mempromosikan pariwisatanya sangat aktif di media sosial, ketiga pemerintah Kabupaten Paser di bidang pariwisata dinilai kurang serius mengatasi pembenahan pariwisata berbanding terbalik dengan image bagus yang ditampilkan di media sosial, dan keempat yaitu tantangan dengan adanya promosi pariwisata di media sosial paser perlu sekali diperhatikan untuk pengelolaan anggaran, kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan masyarakat.Kata Kunci : Promosi, Pariwisata, Media Sosial]]>
<![CDATA[Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Dana Desa ]]>
<![CDATA[Muhammad Dimas Risqi]]>;
<![CDATA[Mardi Murahman]]>
<![CDATA[ DEMOKRASI Vol 3, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36269/dmkr.v3i1.1440
<![CDATA[Sistem keuangan desa saat ini menjadi hal yang perlu untuk diberikan aturan secara khusus, karena permasalahan yang paling sensitif pada tatanan desa adalah tentang keuangan desa. Pemerintah telah memanfaatkan perkembangan IT untuk mengelola keuangan desa. Hal itu dapat dilihat pada penelitian ini, dimana aplikasi sistem keuangan desa ini mempunyai dasar UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), seperti transparansi, akuntabel, partisipatif, dan harus berjalan dengan efektif dan efisien. Dari berbagai jurnal yang didapat oleh penulis bahwa dari segi kekurangan seperti SDM yang masih kurang memadai atau kurang berkompeten baik dari pegawainya sendiri, masyarakatnya maupun stekholder yang terkait. Dari segi kelebihan atau dampak positifnya dari penggunaan sistem keuangan desa ini bahwa dapat meningkatkan kinerja pegawai pemerintah desa, selain itu masyarakat juga dapat mengawasi baik dari proses perencanaan sampai dengan proses evaluasinya.Kata Kunci : Efektivitas, SISKEUDES, Pengelolaan Dana Desa.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON TAHUN 2021 (Studi Pekon Dadirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus) ]]>
<![CDATA[Widia Astuti]]>;
<![CDATA[Putri Rahmaini]]>;
<![CDATA[Goestyari Kurnia Amantha]]>
<![CDATA[ DEMOKRASI Vol 3, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36269/dmkr.v3i1.1462
<![CDATA[ABSTRAKPengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pekon.Akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atasberbagai pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di pekon dirasa kurang optimal, hal ini terjadi salah satunya terlihat pada tingkat akuntabilitas pengelola desa yang kurang optimal tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai good governance dalam pengelolaan keuangan pada pekon serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Pekon Dadirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metodelogi deskritif kualitatif dengan menggunakan studi kasus Penelitian dan studi kasus yang dilakukan di Pekon  Dadirejo pelaksanaan Implementasi good governance dalam pengelolaaan keuangan, alur mekanisme pengajuan penyaluran keuangan pekon/desa yaitu mengunakan mekanisme melalui musyawarah pekon yang digunakan untuk pembangunan  pekon/desa dan penyaluranya kepada masnyarakat pekon seperti pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan visi dan misi pekon. Kemudian bentuk penyajianya melalui RABD (Rincian anggaran belanja desa) yang sudah terinci di RKPD (Rencana Kegiatan Pembanguanan Desa). RKPD dilaksanakan setiap 1 tahun sekali untuk melaksanakan visi-misi dari Kepala Pekon.Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Good Governance, Pekon]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT DI PUSKESMAS KEDATON BANDAR LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Cecilia Dwi Permata Sari]]>;
<![CDATA[Hinfa Mosshananza]]>;
<![CDATA[Anwar Anwar]]>
<![CDATA[ DEMOKRASI Vol 3, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36269/dmkr.v3i1.1437
<![CDATA[Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Kedaton Kecamatan Kedaton Bandar Lampung dan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan empat indikator Grand Theory Van Meter dan Van Horn, penelitian ini menemukan bahwa implementasi Program Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Kedaton dalam pelayanan kesehatan sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut dilihat dari penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Sehat sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Selanjutnya tidak ditemukannya perbedaan pelayanan yang diberikan kepada peserta Kartu Indonesia Sehat dan peserta jaminan kesehatan lainnya. Dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Kedaton memiliki beberapa hambatan yaitu adanya kartu yang rusak, banyaknya kesalahan data pasien seperti nama yang tidak sesuai dengan database, dan fasilitas kesehatan yang berbeda dengan databaseKata kunci : Implementasi, Kartu Indonesia Sehat]]>
