cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
putri rahmaini
Contact Email
rahmaini34@gmail.com
Phone
+6282379613726
Journal Mail Official
demokrasi.uml@gmail.com
Editorial Address
Jl. Z.A Pagar Alam Labuhan, Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Lampung 35132
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Lampung
ISSN : 27758389     EISSN : 2775703X     DOI : https://doi.org/10.36269
Core Subject : Education, Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
DEMOKRASI adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi dalam setahun yang terbit pada bulan Maret dan September. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang Otonomi daerah, desentralisasi, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan kajian seputar politik & pemerintahan. DEMOKRASI diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Lampung.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 70 Documents
 3   4   5   6   7 
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS HASIL PERTANIAN DI DESA KALOLING KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI Bustan, Bustan; Syamsuddin, Syamsuddin; Wahid, Abd
DEMOKRASI Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i2.3809

Abstract

This study aims to analyze the role of the Kaloling Village Government in efforts to increase the productivity of agricultural products and identify supporting factors and obstacles in its implementation. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The role of the Kaloling village government is very important in an effort to increase the productivity of agricultural products, considering that the challenges faced by farmers are complex and multidimensional. The village government can play a role as a facilitator who bridges the needs of farmers with programs from the central and regional governments. The results of the study show that the Kaloling Village Government plays an active role in encouraging increased agricultural productivity through extension programs, providing assistance for production facilities (seeds, fertilizers, agricultural tools), agricultural infrastructure development through the Village Fund, as well as support for agricultural institutions and digitalization. The implementation of these programs has had a significant impact on increasing agricultural yields, especially rice and horticultural commodities, with an increase in productivity of 12–15% in the last two years. In addition, village agricultural governance has become more adaptive and open to collaboration with external parties. However, obstacles are still found in the form of limited access to subsidized fertilizers and lack of regeneration of young farmers. Therefore, a sustainable and inclusive village policy is needed so that agricultural productivity can continue to be optimally increased.
Implementasi Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BKPSDM Kabupaten Pasuruan dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ampuhan, Agung
DEMOKRASI Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i2.3668

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BKPSDM Kabupaten Pasuruan. Implementasi SAKIP di BKPSDM sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja aparatur sipil negara (ASN) serta mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di BKPSDM Kabupaten Pasuruan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai SAKIP mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, masih terdapat tantangan dalam keterpaduan dokumen perencanaan, evaluasi yang konsisten, dan partisipasi pegawai dalam penyusunan kinerja. Selain itu, alokasi anggaran yang meningkat setiap tahun menunjukkan komitmen pemerintah daerah, meskipun pengembangan kapasitas dan infrastruktur masih membutuhkan perhatian lebih. Penelitian ini menyarankan peningkatan kualitas evaluasi kinerja, pengalokasian anggaran yang lebih besar, serta penguatan partisipasi pegawai untuk meningkatkan efektivitas implementasi SAKIP dan mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.
ANALISIS KINERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN UTARA Cipta, Andi Surya; Rusli, Andi Muhammad; Irwan, Andi Lukman
DEMOKRASI Vol 6, No 1 (2026): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i1.4260

Abstract

Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara berperan krusial dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan akuntabilitas perizinan. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain prosedur yang panjang, belum optimalnya pelaksanaan mekanisme pelayanan satu pintu, serta keterbatasan sumber daya manusia dan standar pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kinerja PTSP dengan menggunakan lima indikator yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2012): produktivitas, mutu pelayanan, daya tanggap, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang melibatkan pemangku kepentingan internal DPMPTSP dan instansi terkait. Temuan penelitian menunjukkan adanya peningkatan produktivitas dan akuntabilitas, yang tercermin dari realisasi investasi yang terus meningkat. Namun demikian, mutu dan daya tanggap pelayanan masih terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia, belum optimalnya fungsi tim teknis, dan belum konsistennya pelaksanaan prosedur operasi standar. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor struktural, manajerial, dan kompetensi masih memengaruhi kinerja PTSP. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan optimalisasi layanan digital sangat dibutuhkan. Secara keseluruhan, kinerja PTSP telah menunjukkan kemajuan, namun perbaikan sistemik masih diperlukan untuk mencapai layanan publik yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih responsif. Kata kunci: Kinerja PTSP, kualitas pelayanan publik, daya tanggap, akuntabilitas.
ANALISIS PELAKSANAAN PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 UNTUK MENDORONG KEMANDIRIAN EKONOMI MELALUI KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE KABUPATEN PESISIR SELATAN citra, fitmawati; Idrus, Iqbal Aidar
DEMOKRASI Vol 6, No 1 (2026): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i1.4282

Abstract

Penguatan ekonomi desa menjadi salah satu fokus pembangunan nasional, termasuk melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 diterbitkan untuk memberi pedoman yang lebih jelas mengenai mekanisme persetujuan Kepala Desa dalam pembiayaan KDMP. Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, data digali melalui wawancara, observasi dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Kapasitas sumber daya manusia, pemahaman terhadap prosedur, serta konsistensi transparansi menjadi faktor yang sangat menentukan. Tantangan seperti administrasi yang belum rapi dan rendahnya kapasitas pengelolaan koperasi juga menghambat efektivitas kebijakan. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas pengurus KDMP, serta pengawasan yang lebih sistematis agar kebijakan dapat berdampak nyata pada kemandirian ekonomi desa.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERPRES NO. 66 TAHUN 2021 DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI LAMPUNG wati, yonna; maysuhetni, maysuhetni; Islam, Nur; Suprihatin, Suprihatin
DEMOKRASI Vol 6, No 1 (2026): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i1.4270

Abstract

ABSTRACTLampung Province, as one of Indonesia's national food barns, faces challenges such as production disparities, price fluctuations, and import dependency. Presidential Regulation No. 66 of 2021 concerning the National Food Agency is designed to strengthen food sovereignty, but its implementation at the regional level has not been comprehensively evaluated. This research is urgent to identify the gap between national policy and field realities, and to formulate evidence-based solutions to support sustainable food development. Objectives: (1) To evaluate the effectiveness of implementing Perpres No. 66/2021 in Lampung, (2) To analyze supporting and inhibiting factors for food self-sufficiency, and (3) To formulate adaptive policy recommendations for stakeholders. Methods: The research uses a mixed-methods approach with quantitative analysis (survey of 100 farmers in 5 districts) and qualitative analysis (interviews with 15 stakeholders, FGD). Data were analyzed using descriptive statistics, regression, and thematic analysis. The research results show the effectiveness of policy implementation is in the low-medium category (55%), with main constraints on institutions, coordination, and budget. Although there was an increase in rice production (10%), systemic self-sufficiency has not been achieved. Conclusion: It is necessary to strengthen regional food institutions, increase budget allocation, and a participatory approach to transform the national mandate into effective regional action.Keywords: Policy Implementation; Food Self-Sufficiency; Presidential Regulation No.66 of 2021; Lampung Province; Sustainable Agriculture
EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWATAN DESA TERHADAP PELAKSANAAN PENDATAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA CIOMAS Rudiansyah, Rudiansyah; Haryono, Andri; Nuryati, Deti; Putri, Intan Adelia
DEMOKRASI Vol 6, No 1 (2026): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i1.4110

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja Pemerintah Desa berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa diantaranya menjalankan fungsi pengawasan terhadap program-program Pemerintah Pusat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas fungsi pengawasan BPD dalam proses pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Tahun 2025. Jenis Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif Deskriptif, Teknik Pengumpulan Data melalui Kuesioner/Angket. Populasi Penelitian ini berjumlah 45 orang responden, terdiri dari Anggota BPD, Perangkat Desa, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Analisis Data dilakukan menggunakan Statistik Deskriptif melalui program SPSS dengan pengukuran efektivitas berdasarkan teori Sondang P. Siagian (2005) dan teori pengawasan Soewarno Handayaningrat (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD terhadap pelaksanaan pendataan BLT tergolong sangat efektif dengan nilai rata-rata keseluruhan 4,28. BPD dinilai telah melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal, baik dalam menjamin kesesuaian pelaksanaan, menilai keberhasilan kegiatan, mencegah penyimpangan, maupun menemukan kelemahan untuk perbaikan selanjutnya
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE MERIT SYSTEM IN PPPK RECRUITMENT AS A SOLUTION TO FULFILLING THE NEED FOR HIGH-QUALITY HUMAN RESOURCES (A Case Study of the Affirmative Policy for Honorary Employees Transitioning to PPPK in the Provincial Government of Lampung, 2024) Amantha, Goestyari Kurnia; Hadi, Ismono
DEMOKRASI Vol 6, No 1 (2026): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i1.3794

Abstract

In recent years, there have been changes in the governance of human resources for civil servants in Indonesia. The most notable change is that human resources working in government are now referred to as State Civil Apparatus (ASN). The State Civil Apparatus is divided into two categories: Civil Servants (PNS) and Government Employees with Work Agreements (PPPK). This human resource governance policy marks the beginning of the government's commitment to phasing out honorary workers and other forms of contractual employment. In the Provincial Government of Lampung, there are a total of 3,468 honorary workers, including daily freelance workers (PTHL). Additionally, the Lampung Provincial Government has prepared 6,873 PPPK positions for 2024, which include positions for teachers, healthcare workers, and technical staff. The government has declared that no more honorary workers will be appointed as PPPK after 2024, with the 2024 PPPK recruitment being the final round of affirmative action. Honorary workers who do not pass the 2024 PPPK selection may be offered part-time PPPK roles or transferred to other types of work. Based on this situation, it is important to further examine whether the affirmative policy of converting honorary workers to PPPK in 2024 aligns with the principles of meritocracy and a more just and efficient civil service system within the Provincial Government of Lampung.
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER : ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Nurilahi, Saichi Gusai
DEMOKRASI Vol 6, No 1 (2026): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i1.3223

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik sosial pasca Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Konflik yang terjadi meliputi berbagai bentuk, seperti money politics, kerusuhan, pengancaman, dan pencurian hewan ternak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pasca-Pilkades disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan, praktik kecurangan, polarisasi politik, serta lemahnya penegakan hukum. Teori konflik Lewis A. Coser digunakan untuk menganalisis dinamika konflik, yang mengungkapkan bahwa konflik tersebut bersifat realistis (berbasis kepentingan politik) dan non-realistis (dipicu oleh emosi dan balas dendam). Dampak konflik meliputi terganggunya keharmonisan sosial, trauma psikologis, dan kerugian ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan Pilkades, pendidikan politik berbasis kearifan lokal, serta pendekatan rekonsiliasi untuk memulihkan hubungan sosial di masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang dinamika konflik politik di tingkat desa dan upaya resolusi konflik yang berkelanjutan.
ANALISIS KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MUSRENBANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA KOTA AGUNG, LAMPUNG UTARA Yudha, Gesit; Abror, Nurul
DEMOKRASI Vol 6, No 1 (2026): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i1.3140

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan keterlibatan pemangku kepentingan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) dan dampaknya terhadap kualitas kebijakan pembangunan desa di Kota Agung, Lampung Utara. Studi menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap proses penyampaian aspirasi dan penentuan prioritas pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat, yang mencapai 99%, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi alokasi anggaran pembangunan. Integrasi aspek sosial, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi dalam usulan pembangunan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta peningkatan layanan publik. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan tantangan koordinasi antar tingkatan pemerintahan, mekanisme Musrenbang terbukti efektif sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkualitas. Temuan penelitian ini menyarankan peningkatan sosialisasi ruang lingkup Musrenbang serta penguatan sinergi antar instansi guna mendukung keberlanjutan dan optimalisasi implementasi kebijakan pembangunan desa. Kata Kunci: Musrenbang, Pemangku kepentingan, Pembangunan
ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT gusni, nodi hendra; Afifah, Dian Fitriani
DEMOKRASI Vol 6, No 1 (2026): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i1.4458

Abstract

Stunting is a multidimensional public health problem with long-term implications for the quality of human resources, economic productivity, and the sustainability of regional development. In Indonesia, although various national policies have accelerated the reduction in stunting prevalence, regional disparities remain a serious challenge, particularly at the lowest levels of government, such as villages or nagari (village-based villages). This study aims to analyze the implementation of stunting management policies in Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Batang Kapas District, Pesisir Selatan Regency, with an emphasis on program implementation, cross-sectoral coordination, the role of local institutions, and human resource capacity at the nagari level. The research approach used was a case study with qualitative methods based on document analysis and secondary data, including local government reports, stunting prevalence data at the district and sub-district levels, and documentation of nagari activities. The analysis results indicate that the nagari has implemented a number of local initiatives such as nutrition posts, stunting discussions, and outreach activities, reflecting a commitment to local-level policies. However, the effectiveness of policy implementation still faces various obstacles, including limited integrated by-name-by-address data, uneven capacity of integrated health post (Posyandu) cadres, limited budget support, and the influence of structural factors such as poverty and family parenting patterns. This study confirms that the success of stunting management policies at the village level is determined not only by the existence of the program, but also by the quality of governance, data integration, and the sustainability of cross-sectoral interventions. Therefore, strengthening village institutional capacity, integrating e-PPGBM data into development planning, and a sustainable multisectoral approach are essential prerequisites for accelerating stunting reduction in rural areas.

Page 7 of 7 | Total Record : 70

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2026): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026 Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 4, No 1 (2024): Volume 4 Nomor 1 2024 Vol 4, No 2 (2024) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2023) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 1 (2021): Volume 1, Nomor 1 2021 Volume 1, No 2 2021 More Issue