cover
Contact Name
putri rahmaini
Contact Email
rahmaini34@gmail.com
Phone
+6282379613726
Journal Mail Official
demokrasi.uml@gmail.com
Editorial Address
Jl. Z.A Pagar Alam Labuhan, Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Lampung 35132
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
ISSN : 27758389     EISSN : 2775703X     DOI : https://doi.org/10.36269
Core Subject : Education, Social,
DEMOKRASI adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi dalam setahun yang terbit pada bulan Maret dan September. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang Otonomi daerah, desentralisasi, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan kajian seputar politik & pemerintahan. DEMOKRASI diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Lampung.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 78 Documents
Implementasi Strategi Urban farming di Kota Bandar Lampung Ani Agus Puspawati; Melsa Amrina
DEMOKRASI Vol 6, No 2 (2026): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i2.5662

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi urban farming di Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Urban farming diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mendukung ketahanan pangan perkotaan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas aparatur Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Bapperida, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta kelompok sasaran, yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi urban farming telah dijalankan melalui beragam program dan inovasi, seperti Mantap Bu Tani, Pelangi Pagiku, P2B, dan H2M. Namun, implementasi tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya berkelanjutan. Hambatan utama terletak pada lemahnya fase pemeliharaan program, fluktuasi partisipasi masyarakat, serta rendahnya tingkat institusionalisasi program yang masih sangat bergantung pada peran individu pelaksana. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan urban farming tidak hanya ditentukan oleh pemberian bantuan awal, tetapi sangat bergantung pada desain kebijakan yang berorientasi jangka panjang, penguatan kapasitas kelompok, dan keberlanjutan pendampingan
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL DI KABUPATEN SINJAI Ira Herawati; Fitrawati AB; Hermansyah Hermansyah
DEMOKRASI Vol 6, No 2 (2026): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i2.5459

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of government policy in supporting the development of non-formal education institutions in Sinjai Regency, and to identify the factors that support and hinder the effectiveness of such policy. The study employed a descriptive qualitative approach. The research locations were the Sinjai Regency Education Office and the Malebbi Course and Training Institution (LKP) in Sinjai Regency. Data were collected through direct observation, structured interviews with six key informants, and document review. Data analysis employed a descriptive qualitative model comprising the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The measurement of policy effectiveness referred to four indicators proposed by Mardiasmo (2009), namely target accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible change. The findings indicate that the overall effectiveness of government policy toward the development of non-formal education institutions in Sinjai Regency falls under the category of Moderately Effective, with the following details. First, the target accuracy indicator is categorized as Moderately Effective; policy targets have been formally established covering 30 institutions, however the distribution of guidance and support has not been equitable between institutions in urban and remote areas. Second, the timeliness indicator is categorized as Less Effective; there are systematic delays in the implementation of guidance programs averaging 4–8 weeks, and in the disbursement of operational assistance averaging 1–2 months behind the planned schedule. Third, the goal achievement indicator is categorized as Moderately Effective; the number of active institutions increased from 24 to 30, accredited institutions increased from 3 to 11, and the non-formal education participation rate rose from 8.3% to 11.7%. Notably, LKP Malebbi achieved the Effective category with a 40% growth in learners, a 68% employment absorption rate among graduates, and 22% engaged in independent entrepreneurship. Fourth, the tangible change indicator is categorized as Effective; there has been an increase in public trust, improvement in institutional governance, enhancement of instructor competence, and measurable economic impact on learners. This study recommends the reform of target-setting mechanisms based on differential needs, the addition of technical human resources in the Community Education Section, simplification of bureaucratic procedures for budget disbursement, strengthening of cross-agency coordination, and the replication of the LKP Malebbi management model as a best practice for other non-formal education institutions in Sinjai Regency.
Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka: Analisis Komparatif Pengalaman Mahasiswa Administrasi Negara UNILA Anisa Utami; Susana Indriyati Caturiani
DEMOKRASI Vol 6, No 2 (2026): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i2.5609

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif penerapan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) pada mahasiswa Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Latar belakang penelitian didasarkan pada transformasi kebijakan pendidikan tinggi yang menuntut lulusan memiliki kompetensi adaptif, inovatif, dan siap bersaing di dunia kerja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan inferensial melalui survei, wawancara, serta dokumentasi, dengan sampel mahasiswa yang mengikuti program MBKM dan mahasiswa non-MBKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi mahasiswa dalam MBKM bervariasi antar-angkatan, dengan angka tertinggi pada angkatan 2019–2020 (100%) dan penurunan signifikan pada angkatan 2021 (44,5%) akibat diberlakukannya syarat tambahan berupa pengumpulan outline skripsi. Data capaian akademik memperlihatkan rata-rata IPK lulusan berada pada kategori baik (3,54–3,71), sedangkan tingkat kelulusan tepat waktu bervariasi antara 37 56%. Tracer study mengungkapkan bahwa mahasiswa peserta MBKM memiliki waktu tunggu kerja lebih singkat dibandingkan non-MBKM, serta menunjukkan peningkatan keterampilan profesional, soft skills, dan kesiapan kerja. Meskipun demikian, implementasi MBKM masih menghadapi tantangan berupa kesiapan dosen, keterbatasan mitra industri, dan hambatan administratif. Oleh karena itu, penguatan mutu pelaksanaan MBKM melalui peningkatan kompetensi mahasiswa, kualitas bimbingan, serta kolaborasi dengan dunia kerja menjadi kunci dalam mendukung relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kurikulum MBKM memiliki dampak positif terhadap kualitas pembelajaran, percepatan kelulusan, dan daya saing lulusan, sehingga dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan kurikulum di perguruan tinggi.
INVISIBILITAS REGULATIF URBAN FARMING DALAM PERATURAN DAERAH KETAHANAN PANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG Fery Triatmojo; Ita Prihantika
DEMOKRASI Vol 6, No 2 (2026): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i2.5630

Abstract

Studies of urban farming policy in Indonesia commonly diagnose weak outcomes as an implementation gap, yet this diagnosis presupposes that a governing norm exists. This study aims to theorise a different condition, namely regulatory invisibility, in which a practice thrives materially while remaining absent from the legal and administrative apparatus governing its policy domain. The research employs a qualitative case study of food security regulation in Bandar Lampung City, combining controlled term tracing across a corpus of regulations and budget documents with interviews, focus group discussions, and field observation. The findings reveal invisibility operating across five layers, namely nominal, mandate, fiscal, statistical, and tenurial, which reinforce one another in a self-sustaining cycle: an unnamed practice generates no budget nomenclature, no nomenclature generates no routine data, and no data removes the evidentiary basis required to argue the practice into regulation. The consequences include substitution of public financing by corporate and community sources, drift of programme siting away from food vulnerable areas, and absence of tenurial certainty amid rapid land conversion. The study concludes that regulatory invisibility and implementation gaps demand opposite remedies, so misdiagnosis directs corrective effort toward coordination when the actual deficit is the absence of a norm.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS APLIKASI DIGITAL DESA (DIGIDES) DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DESA PADANG CERMIN KECAMATAN WAY KHILAU KABUPATEN PESAWARAN Detha Rahma Nurmalita; yonnawati yonnawati; Putri Rahmaini
DEMOKRASI Vol 6, No 2 (2026): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i2.4484

Abstract

Abstract: The development of information technology encourages local governments to innovate in delivering public services through digital transformation. The Digital Village (DIGIDES) application serves as a technological solution to enhance the efficiency, transparency, and accountability of administrative services at the village level. This study aims to analyze the effectiveness of DIGIDES in realizing the principles of Good Governance in Padang Cermin Village, Way Khilau District, Pesawaran Regency. The research employed a qualitative descriptive method with data collected through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the implementation of DIGIDES effectively improves the accessibility and efficiency of public services, reduces bureaucratic barriers, and enhances transparency and accountability in administrative management. However, the implementation still faces challenges such as limited digital literacy among village apparatus, inadequate internet infrastructure, and low public participation in utilizing the application. Overall, DIGIDES plays a significant role in supporting Good Governance principles—accountability, transparency, responsiveness, and participation—toward a more modern and participatory village administration. Keyword: Accountability, Digital Village, Effectiveness, Good Governance, Transparency
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DALAM PROGRAM PANGAN LOKAL UNTUK KETAHANAN PANGAN DI WILAYAH PERI-URBAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Vina Karmilasari; Anisa Utami; Fajar Apriani; Kholifatul Munawaroh
DEMOKRASI Vol 6, No 2 (2026): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i2.5608

Abstract

Urbanisasi pesat di Indonesia telah mentransformasi kawasan peri-urban dan memunculkan tantangan tata kelola ketahanan pangan berkelanjutan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memosisikan ketahanan pangan sebagai isu teknis pertanian atau perencanaan wilayah, studi ini menawarkan sudut pandang alternatif dengan menganalisis dinamika tata kelola melalui lensa manajemen pelayanan publik. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji implementasi program ketahanan pangan berbasis masyarakat—termasuk Pekarangan Pangan Lestari (P2L)—di kawasan peri-urban Kabupaten Lampung Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci yang dipilih secara purposif dan snowball dari empat tingkatan kelembagaan, observasi partisipatif, serta telaah dokumen. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, serta member checking. Temuan yang dipetakan menggunakan matriks Masukan–Proses–Keluaran/Hasil mengungkap keterbatasan struktural dan kesenjangan implementasi yang signifikan. Pada tahap Masukan, koordinasi antardepartemen sangat lemah—hanya 2 dari 6 dinas daerah yang aktif—dan anggaran P2L menyusut 41,6% selama 2022–2024. Pada tahap Proses, partisipasi menunjukkan pola asimetris: Desa Way Huwi berhasil mempertahankan keterlibatan berkelanjutan melalui integrasi program ke dalam jaringan sosial yang ada dan kemitraan CSR, sementara Desa Sidoharjo mengalami kegagalan akibat ketergantungan paternalistis dan post-grant fatigue, dengan angka putus program mencapai 62% setelah tahun pertama. Pada tahap Keluaran/Hasil, 65% rumah tangga penerima manfaat mengalami peningkatan ketersediaan pangan, namun hanya 20% yang berhasil memonetisasi surplus hasil panen karena minimnya integrasi pasar
KETERLIBATAN AKTOR DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PATTONGKO KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI Sulaiman Sulaiman; Syamsuddin Syamsuddin; Sumardi Sumardi
DEMOKRASI Vol 6, No 2 (2026): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i2.5615

Abstract

This study aims to analyze the form and pattern of actor involvement, the factors influencing it, and strategies to optimize actor involvement in infrastructure development in Pattongko Village, Central Sinjai District, Sinjai Regency. This study adopts a qualitative approach with a case study design. Data collection was carried out through in-depth interviews, participatory observation, and documentation study of the Village Government Work Plan (RKPDes) and the Asset Inventory Card (KIB D) for the 2022–2026 period. Data analysis was based on the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, utilizing triangulation techniques to ensure data validity. The results of the study show that actor involvement has been structured across all stages of development. In the planning stage, a bottom-up planning mechanism and demand-driven governance principles were realized through collaboration among the Village Government, the Village BPD (Village Consultative Body), and the LPMD (Village Community Empowerment Institution) to establish development priority scales for farm roads, neighborhood roads, and public facilities via Village Deliberation (Musdes) and Hamlet Deliberation (Musdus). In the implementation stage, physical construction was executed through pure self-management (swakelola) as a form of collaborative governance and social capital participation, demonstrated through mutual assistance (gotong royong), the provision of local labor, and land donations. In the monitoring stage, the integration of formal oversight by the BPD and community-based social monitoring by residents proved capable of enhancing public accountability and transparency in village fund management. The main supporting factors for actor involvement include transparent village leadership, a culture of mutual assistance, effective communication, and budget transparency. Meanwhile, inhibiting factors include budget constraints, mountainous geographical conditions, and the limited technical capacity of village officials. This study recommends the need to strengthen village institutional capacity and formulate local regulations to ensure sustainable infrastructure maintenance.
PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN LOMBA MUSABAQAH TILAWAH QUR'AN (MTQ) DI KECAMATAN SINJAI SELATAN Sudirman Sudirman; Syamsuddin Syamsuddin; Abd Wahid
DEMOKRASI Vol 6, No 2 (2026): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i2.5614

Abstract

This study aims to analyze the role of the South Sinjai District Government in implementing the Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) religious activity, identify supporting and inhibiting factors, and describe the district government's efforts to improve the quality of MTQ implementation. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of the Head of South Sinjai District (Camat), the Head of the Social Welfare Section, the organizing committee, religious leaders, and members of the community involved in the implementation of MTQ. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data display, and drawing conclusions. The results show that the South Sinjai District Government performs three main roles: as a cross-sector coordinator, a resource mobilization facilitator, and a technical activity organizer. The coordinative role is manifested through the involvement of various agencies, such as the Religious Affairs Office (KUA), the Military District Command (Koramil), the Sector Police (Polsek), DP3AP2KB, village governments, community health centers (Puskesmas), and hospitals in supporting the smooth running of MTQ. On the funding aspect, the district government acts as a facilitator by gathering support from Civil Servants (ASN), Government Employees with Employment Agreements (PPPK), members of the Regional People's Representative Council (DPRD), and village governments. As a technical organizer, the district government successfully coordinated the implementation of MTQ, which was attended by 328 participants from one sub-district (kelurahan) and ten villages across six competition branches as a selection stage towards the Sinjai Regency level MTQ. The main supporting factors include solid inter-agency unity, high participation of officials and village governments, and strong stakeholder support. Meanwhile, inhibiting factors include official funding limitations, reliance on voluntary donations, cross-sector coordination complexity, and suboptimal activity evaluation mechanisms. This study concludes that the success of MTQ implementation in South Sinjai District is heavily influenced by the district government's ability to build cross-sector collaboration and optimize stakeholder participation. Therefore, strengthening budget support, establishing a sustainable evaluation system, and providing continuous participant guidance are required so that MTQ becomes not merely a ceremonial event, but also a means of cultivating a sustainable Qur'anic generation.