cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
putri rahmaini
Contact Email
rahmaini34@gmail.com
Phone
+6282379613726
Journal Mail Official
demokrasi.uml@gmail.com
Editorial Address
Jl. Z.A Pagar Alam Labuhan, Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Lampung 35132
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Lampung
ISSN : 27758389     EISSN : 2775703X     DOI : https://doi.org/10.36269
Core Subject : Education, Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
DEMOKRASI adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi dalam setahun yang terbit pada bulan Maret dan September. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang Otonomi daerah, desentralisasi, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan kajian seputar politik & pemerintahan. DEMOKRASI diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Lampung.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 62 Documents
 3   4   5   6   7 
IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN SINJAI Agus, Agus; Syamsuddin, Syamsuddin; Wahid, Abd; Nawir, Adi
DEMOKRASI Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i1.3119

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of stunting prevention policies in Sinjai Regency. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study found that the implementation of Sinjai Regent Regulation Number 40 of 2021 concerning the prevention and handling of stunting in Sinjai Regency has been carried out according to the established indicators. The main difference with previous studies is the focus on data collection related to the implementation of this policy, while previous studies had a different focus. The results of the study indicate that policy implementation can be seen in general from several key indicators. Communication is carried out through socialization and transmission of information to all parties involved, with an explanation of stunting accompanied by props to improve understanding. Clarity of information is important so that the community understands the issue of stunting well. Consistency among all parties involved is needed in implementing activities, supported by adequate resources and active participation from all stakeholders, including health center staff and other parties. Information must be disseminated widely, and the enthusiastic attitude of the implementers plays an important role in accelerating the reduction of stunting. The appointment of bureaucrats is accompanied by cooperation and periodic performance evaluation. The focus on preventing and handling stunting is carried out intensively with a bureaucratic structure that involves all parties as implementers of activities. All parties follow the established Standard Operating Procedure (SOP), and each party is fully responsible for implementation.
IMPLEMENTASI LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK (YAUMUNA) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEMBER Nabilah, Putri Gananthi; Maulana, Akbar
DEMOKRASI Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i1.3090

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Layanan Khusus Perempuan dan Anak (YAUMUNA) di Pengadilan Agama Kabupaten Jember sebagai upaya pemenuhan hak pascaperceraian. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa YAUMUNA berperan dalam pendampingan hukum, konsultasi psikologi, serta fasilitasi pemenuhan hak perempuan dan anak. Meskipun efektif, kendala seperti kurangnya sosialisasi dan rendahnya kepatuhan mantan suami masih menjadi hambatan. Kesimpulannya, YAUMUNA berdampak positif, namun perlu penguatan regulasi dan koordinasi lebih lanjut.
KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL DALAM MENDUKUNG KESEJAHTERAAN MAHASISWA PENDEKATAN SOSIAL (STUDI PADA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2023) Aprilia, Lusi; Suryani, Eny Inti; Yonnawati, Yonnawati
DEMOKRASI Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i1.3154

Abstract

ABSTRACT The Single Tuition Fee Policy at the University of Lampung aims to establish a fair and equitable education financing system through the principles of cross-subsidization and tiered tuition fees based on students' economic capabilities. This study employs a qualitative approach to explore the impact of the Single Tuition Fee Policy on student welfare. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document studies involving students, practitioners, and relevant stakeholders. The findings indicate that the Single Tuition Fee Policy has had a positive impact on access to higher education for students from diverse economic backgrounds, particularly by alleviating the financial burden for students from underprivileged families. However, the lack of clarity in determining the Single Tuition Fee mechanism and limited information about the appeal procedures have led to dissatisfaction among students. Another challenge identified is the inaccuracy of economic data validation, resulting in misplacement of students in inappropriate tuition fee groups. This study recommends improving policy communication systems, implementing stricter data validation, and enhancing non-financial welfare support, such as counseling services and an inclusive social environment. These measures are expected to make the Single Tuition Fee Policy a more effective instrument in holistically supporting student welfare, both in terms of access to education and socio-economic aspects. Keyword: Policy, Tuition Fees, Welfare, Students ABSTRAK Kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Universitas Lampung bertujuan menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang adil dan merata melalui prinsip subsidi silang dan pengelompokan tarif berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dampak kebijakan Uang Kuliah Tunggal terhadap kesejahteraan mahasiswa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, melibatkan mahasiswa, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Uang Kuliah Tunggal telah memberikan dampak positif terhadap aksesibilitas pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi, terutama dalam meringankan beban finansial mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun, ketidakjelasan mekanisme penentuan Uang Kuliah Tunggal dan kurangnya informasi mengenai prosedur banding menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa. Tantangan lain yang ditemukan adalah validasi data ekonomi yang kurang akurat, yang berdampak pada penempatan kelompok Uang Kuliah Tunggal yang tidak sesuai. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem komunikasi kebijakan, validasi data yang lebih ketat, dan peningkatan dukungan kesejahteraan non-finansial, seperti layanan konseling dan lingkungan sosial inklusif. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan Uang Kuliah Tunggal diharapkan mampu menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan mahasiswa secara menyeluruh, baik dari segi akses pendidikan maupun aspek sosial-ekonomi. Kata Kunci : Kebijakan, Uang Kuliah, Kesejahteraan, Mahasiswa
Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program WASH In HCF Kota Bandar Lampung Natalia, Angga; Juniarti, Rani
DEMOKRASI Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i1.3066

Abstract

Program Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) in Healthcare Facilities (HCF) merupakan upaya global untuk memastikan fasilitas kesehatan memiliki layanan sanitasi, air bersih, dan kebersihan yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan WASH in HCF di Kota Bandar Lampung, dengan fokus pada tiga aktor utama: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Puskesmas Kedaton, dan Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil menunjukkan bahwa standar kebijakan WASH telah diterapkan di sebagian besar fasilitas kesehatan, namun terdapat tantangan signifikan, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antar-stakeholder yang belum optimal, dan minimnya pelatihan teknis. Kolaborasi antara pemerintah dan YKWS memberikan kontribusi positif, terutama dalam edukasi masyarakat dan pengadaan fasilitas kebersihan. Kendati demikian, pengelolaan limbah medis dan pemeliharaan infrastruktur masih menjadi kendala. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas teknis, serta alokasi sumber daya yang lebih memadai.
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN REKLAME PILPRES 2024 Trianto, Agus; Yonnawati, Yonnawati; Rahmaini, Putri
DEMOKRASI Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i1.3152

Abstract

ABSTRACT Abstract: The 2024 Presidential Election in Indonesia led to a surge in campaign billboard installations, which often violated spatial planning regulations and public order. This study analyzes the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in managing the regulation of campaign billboards during the 2024 Presidential Election in Tulang Bawang Regency. A qualitative approach was employed through observations, in-depth interviews, and documentation, with data analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. Key informants included Satpol PP officials and local community members.The findings indicate that Satpol PP plays a crucial role in enforcing regional regulations, maintaining city aesthetics, and ensuring social order during the campaign period. However, challenges such as resistance from billboard installers, limited resources, operational facilities, and political pressure often hinder their performance. Dialogical and persuasive strategies are employed to mitigate conflicts and enhance public awareness regarding billboard regulations. Collaboration between Satpol PP and other agencies, such as the Department of Transportation and the Department of Public Works, is considered essential for effective enforcement. Furthermore, improving human resources and utilizing technology, such as digital applications to monitor and record illegal billboards, are recommended to enhance efficiency. Overall, Satpol PP holds a pivotal role in ensuring order and fairness during the campaign period. Support from local governments, communities, and related agencies is critical to the success of their efforts. This study provides practical recommendations for improving billboard management during national political events. Keyword: Billboards, Regulatio, Satpol PP ABSTRAK Abstrak: Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia menyebabkan lonjakan pemasangan reklame kampanye, yang sering melanggar aturan tata ruang dan ketertiban umum. Penelitian ini menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban reklame Pilpres 2024 di Kab. Tulang Bawang. Pendekatan kualitatif digunakan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan analisis data berdasarkan model interaktif Miles dan Huberman. Informan utama adalah pejabat Satpol PP dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP berperan penting dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga estetika kota, dan menciptakan keteraturan sosial selama kampanye. Namun, tantangan seperti resistensi dari pemasang reklame, keterbatasan sumber daya, fasilitas operasional, serta tekanan politik sering menghambat kinerja mereka. Strategi dialogis dan persuasif digunakan untuk mengurangi konflik serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan reklame. Kolaborasi Satpol PP dengan instansi lain, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, dianggap penting untuk efektivitas penertiban. Selain itu, disarankan peningkatan SDM dan pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi digital, untuk memantau dan mendata reklame ilegal secara lebih efisien. Secara keseluruhan, Satpol PP memegang peranan penting dalam memastikan keteraturan dan keadilan selama masa kampanye. Dukungan pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi terkait sangat diperlukan untuk keberhasilan tugas ini. Penelitian ini memberikan masukan praktis untuk meningkatkan pengelolaan reklame dalam momen politik nasional. Kata Kunci : Reklame, Penertiban, Satpol PP
PERAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA UNTUK AKSESIBILITAS PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN EKONOMI DI DESA SUCOPANGEPOK – JELBUK - JEMBER Siswanto, Edhi
DEMOKRASI Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i2.3135

Abstract

Infrastruktur jalan dapat menjadi lokomotif yang dapat menggerakkan seluruh aktivitas masyarakat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Maka peran pemerintahan desa dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat menjadi keniscayaan yang tidak ditawar lagi kedudukannya. Wilayah Tancak, yang merupakan daerah pemukiman petani hutan yang ada di desa Sucopangepok, merupakan area yang secara geografis merupakan wilayah pinggiran hutan. Akses jalan ke wilayah tersebut, merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan, untuk mendukung aksesibiltas pendidikan, ekonomi, dan sosial. Penelitian ini dengan menggunakan penelitian jenis etnografi, dengan analisis data model Spreadly, menggunakan instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan pembangunan infrastruktur jalan melalu pembuatan jalan makadam dan corisasi, memberikan pengaruh terhadap aksesibilitas pendidikan, ekonomi, dan sosial yang semakin baik. Kuantitas anak tidak masuk sekolah, semakin menurun khususnya pada musim hujan. Geliat aktivitas ekonomi semakin baik, dengan kuantitas kemampuan warga dalam membeli dan memenuhi kebutuhan pokok yang semakin mudah.
Trategi Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembanguan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan 2023) Wibowo, Sona Ari
DEMOKRASI Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i2.3887

Abstract

Pembangunan infrastruktur desa merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai bagian dari desa yang sedang berkembang, menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur yang meliputi keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana. Kepala desa memegang peran strategis dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan yang diterapkan oleh Kepala Desa Merak Batin dalam pembangunan infrastruktur desa pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan informasi yang relevan dan menafsirkan data untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan pembangunan infrastruktur yang diterapkan oleh Kepala Desa Merak Batin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Merak Batin menerapkan strategi yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan irigasi, untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengelolaan anggaran yang efisien dan transparansi dalam penggunaan dana desa menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan sektor swasta juga berperan dalam mendanai proyek-proyek besar, sementara pemberdayaan masyarakat dalam merawat infrastruktur yang telah dibangun memperpanjang usia pakai fasilitas tersebut. Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kondisi geografis yang sulit dijangkau, kebijakan yang diterapkan terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi contoh bagi desa lain.
DAMPAK KEBIJAKAN REVITALISASI KOTA LAMA SURABAYA TERHADAP UMKM DI SEKITARNYA Salsabella, Yasmin Alissa; Indriani, Silmah Salsabilla; Tasman, Rosdiana; Harmawan, Bagus Nuari
DEMOKRASI Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i2.3463

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan revitalisasi kawasan Kota Lama Surabaya terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitarnya. Revitalisasi dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam pelestarian kawasan cagar budaya sekaligus penguatan ekonomi lokal berbasis pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM, pengunjung, serta pihak pemerintah terkait. Penelitian ini menggunakan teori dampak kebijakan oleh Thomas R.Dye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan omzet UMKM, terbukanya peluang usaha baru, serta meningkatnya kunjungan wisatawan. Namun, terdapat pula tantangan berupa biaya tidak langsung yang harus ditanggung oleh UMKM non-binaan seperti sewa tempat dan biaya operasional lainnya. Kebijakan ini juga menciptakan eksternalitas positif terhadap sektor-sektor pendukung seperti jasa fotografi, transportasi, dan akomodasi. Dalam jangka panjang, revitalisasi Kota Lama Surabaya memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan apabila pengelolaan dan pemberdayaan UMKM dilakukan secara merata dan inklusif.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MITIGASI BENCANA DI DESA BONTO KATUTE KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI Usbar, Usbar; Syamsuddin, Syamsuddin; Wahid, Abd
DEMOKRASI Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i2.3831

Abstract

This study aims to analyze the role of village governments in disaster mitigation efforts in Bonto Katute Village, Sinjai Borong District, Sinjai Regency. This village is an area with hilly geographical conditions that are prone to landslides and strong winds, so it demands an effective mitigation strategy. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews with village and community officials, and documentation. Based on preliminary data, the number of people affected by the landslide disaster until 2024 is 21 households. With limited infrastructure, human resources, and funding are common obstacles in the implementation of optimal mitigation in this village. The results of the study show that the Bonto Katute Village government has played a fairly active role in disaster mitigation through several main aspects. First, the integration of mitigation programs into village development planning and the preparation of village regulations that support environmental conservation. Second, the implementation of socialization and community education routinely collaborates with the Sinjai Regency BPBD. Third, the development of mitigation infrastructure such as soil retaining talud, drainage, and evacuation routes financed through village funds. Fourth, the provision of emergency facilities and the formation of disaster preparedness community groups as an effort to strengthen citizens' preparedness. Fifth, cross-sector coordination with BPBD, TNI, Polri, and NGOs in disaster management, both during emergency response and post-disaster rehabilitation. However, this study also found a number of obstacles such as budget limitations, low awareness of some people in protecting the environment, and lack of early warning technology. Overall, the role of the village government in disaster mitigation in Bonto Katute Village is quite good even though it is not optimal. Therefore, it is necessary to optimize the budget, increase public awareness, use simple technology for early warning, and strengthen the institution of disaster preparedness villages so that Bonto Katute Village can become a disaster-resilient village in Sinjai Regency.
Strategi Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Berbasis Teknologi dan Potensi Lokal di Kabupaten Pasuruan: Analisis Implementasi Program dan Efektivitas Sarana Prasarana herawan, ade
DEMOKRASI Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i2.3771

Abstract

This study aims to evaluate the impact of technology implementation, local potential optimization, and the enhancement of performance and accountability of infrastructure on the increase in production and economic value of aquaculture businesses in Pasuruan Regency. The main focus of this research is to assess the effectiveness of programs designed to improve productivity, turnover, and the contribution of the fisheries sector to the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Pasuruan Regency. The research method used is a descriptive analytical approach with a combination of quantitative and qualitative data. Quantitative data was collected through surveys measuring productivity, turnover, and the contribution of the fisheries sector, while qualitative data was obtained through in-depth interviews with fish farmers, fisheries extension workers, and relevant officials. The results of the study show that the application of modern technologies, such as recirculation systems and biofloc, has successfully improved aquaculture productivity. In addition, programs based on local potential have proven effective in increasing aquaculture business turnover, although the growth rate has declined over time. Performance and accountability improvement programs also showed a positive impact on budget efficiency and infrastructure management, supporting the sustainability of this sector. Overall, the aquaculture sector in Pasuruan Regency has experienced significant development, although challenges such as market limitations and natural resource constraints still need to be addressed. This study suggests the importance of synergy between the government, the community, and the private sector to maximize the potential and sustainability of the fisheries sector

Page 6 of 7 | Total Record : 62

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 4, No 1 (2024): Volume 4 Nomor 1 2024 Vol 4, No 2 (2024) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2023) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 1 (2021): Volume 1, Nomor 1 2021 Volume 1, No 2 2021