cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fauzan Prasetyo
Contact Email
yustitia@unira.ac.id
Phone
+6282140920968
Journal Mail Official
prasetyo@unira.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Panglegur No.Km 3,5, Barat, Panglegur, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Yustitia
Published by Universitas Madura
ISSN : 14122928     EISSN : 29858887     DOI : 10.53712/yustitia.v23i2.1703
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Yustitia merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Universitas Madura (UNIRA) Terbit pertama kali pada tahun Mei 2017. Terbit setahun dua kali yakni pada bulan Mei dan Desember. Jurnal Yustitia mengundang peneliti, dosen, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran reflektif yang progresif. Focus and scope Jurnal Yustitia meliputi ilmu hukum, hukum Islam, dan ekonomi syariah
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA" : 5 Documents clear
PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN JUAL BELI GET ARISAN ONLINE BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR: LP-B/165/IV/RES.1.11./2021/SATRESKRIM/SPKT POLRES PAMEKASAN Supriyadi, Moh.; Hidayat, Nur; Ismail, Mahsun; Mohammad, Mohammad
Jurnal Yustitia Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i2.2182

Abstract

ABSTRAKPenipuan dan penggelapan merupakan salah satu contoh tindak pidana yang merugikan bagi orang lain. Tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standart hidup layak tidak tercapai menjadi salah satu faktor adanya tindak pidana tersebut. Kebutuhan dasar yang dimaksud seperti makanan, pakaian, rumah atau tempat berlidung, pendidikan dan kesehatan. Akibat dari kurangnya dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebutlah yang kemudian kejahatan terjadi dimana-mana. Salah satu cara untuk menyelesaikan instrumen persoalan yaitu dengan menyerahkan kepada pihak Kepolisan.Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris (yuridis – sosiologis). Sumber data primer pemelitian ini adalah penyidik di satreskrim Polres Pamekasan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis melalui analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Satreskrim Polres Pamekasan diselesaikan dengan asas restorative justice dengan menerapkan mekanisme Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana dalam pelaksanaannya melibatkan korban/ pelapor, pelaku/terlapor serta pihak – pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hambatan yang dialami oleh penyidik satreskrim Polres Pamekasan dalam menerapkan asas restorative justice dalam perkara tersebut yaitu tersangka ingin melarikan diri dan seakan – akan tidak mau mengganti atau ingin menguasai sepenuhnya uang yang sebenarnya menjadi milik atau hak korban. Akan tetapi setelah berbagai upaya penyilidikan dan penyidikan dilakukan akhirnya tersangka berhasil diamankan oleh penyidik Satrsekrim Polres Pamekasan dan akhirnya tersangka mengganti seluruh kerugian uang yang dialami oleh korban. Oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan adanya tawaran arisan online dengan keuntungan yang singkat dan besar akan tetapi tidak jelas sistem pengelolaannya yang nantinya akan merugikan korban.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN KOTAK AMAL MASJID MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP Yuliadita, Shinta; Suhaimi, Suhaimi; Ismail, Mahsun; Pakendek, Adriana
Jurnal Yustitia Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i2.2183

Abstract

AbstrakPencurian kotak amal majid marak terjadi di wilayah negara Indonesia khususnya di Kabupaten Pamekasan. Pencurian merupakan perbuatan dan tindakan yang di larang oleh Negara maupun Syari’at Islam. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama islam namun penerapan teradap kasus pencurian menggunakan hokum Pidana Islam (KUHP). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian kotak amal masjid dalam hukum pidana Islam dan KUHP. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian normatif ini menggunakan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dari hasil pembahasan didapat informasi: pencurian dalam hukum pidana Islam diatur adalam Al-Qur’an dalam surah Al-Maidah ayat 38-39. Sanksi pencurian dalam hukum pidana Islam dengan hudud sebagai hukuman utama dan ta’zir sebagai bentuk hukuman pengganti. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia (KUHP), tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Sanksi pencurian dalam KUHP yaitu pidana mati, pidana penjara dan denda, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. 
PERBEDAAN KEWENANGAN PERDANA MENTERI DALAM SISTEM PARLEMENTER DENGAN PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA) Holidi, Achmad; Nadir, Nadir; Gunawan, Adi; Wardani, Win Yuli
Jurnal Yustitia Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i2.2184

Abstract

AbstrakKewenangan Perdana Menteri dalam sistem parlementer dengan kewenangan Presiden dalam sistem presidensial, secara umum di tentukan oleh konstitusi negara. Negara Indonesia menganut Civil Law system yang berasal dari negara Belanda yang menganut sistem hukum adat, sistem hukum islam, sistem tersebut mempengaruhi terhadap konsitusi negara Indonesia yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Malaysia menganut sistem hukum, Common Law System yang berasal dari negara Inggris, dan mempunyai konstitusi yang disebut dengan Undang-Undang Persekutuan Federal Constitution. Negara Malaysia terdiri atas negara federal (persekutuan) dan negara bagian. Perbedaan Kewenangan Perdana Menteri Dalam Sistem Parlementer Dengan Presiden Dalam Sistem Presidensial (Studi perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia), merupakan suatu kajian hukum tata negara yang mengkaji mengenai sistem pemerintahan. Penelitian ini akan mengetahui perbedaan kewenangan perdana menteri dalam sistem parlementer, presiden dalam sistem presidensial dan mengetahui kelebihan, kekurangan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Comparative Approach yakni membandingkan teori dan mengkaji konsep yang berkaitan dengan penelitian, menelaah konstitusi dari negara, serta menganalisa kelebihan dan kekurangan dari kedua negara, sehingga akan memberikan hasil tentang kewenangan kepala pemerintahan dan kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan harus dijalankan dengan baik, serta menggunakan kelebihan yang sudah ada, menutupi kekurangan dari sistem pemerintahan di Indonesia dan Malaysia.
KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Analisis Perkara Putusan No. 13/Pdt.G/2020/PN.Pmk) Mustari, Zir Nuriyah; Rifai, Achmad; Wardani, Win Yuli; Nadir, Nadir
Jurnal Yustitia Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i2.2185

Abstract

AbstrakPengadilan sebagai lembaga yang dibentuk negara untuk menjalankan tugas dan fungsi peradilan untuk menangani perkara yang diajukan oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Namun, seringkali para pihak yang bersengketa mengalami kekeliruan dalam mengajukan gugatan ke suatu pengadilan. Sehingga mengakibatkan gugatan yang cacat formil dan berkenaan dengan kewenangan mengadili suatu pengadilan. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana menentukan kompetensi absolut pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara, bagaimana akibat hukum jika dalam suatu perkara perdata mengandung sengketa tata usaha negara. Guna menjawab permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui kompetensi absolut pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara dan untuk mengetahui akibat hukum jika dalam suatu perkara perdata mengandung sengketa tata usaha negara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode penelitian kepustakaan dan studi literatur. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat pada perkara putusan No.13/Pdt.G/2020/PN.Pmk, yang mana dalam gugatannya penggugat telah mendalilkan yaitu adanya perbuatan melawan hukum. Namun dalam petitum angka 3, terdapat bunyi gugatan yang mengandung objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara yang mana hal tersebut merupakan kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka dari itu akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI AKIBAT KECELAKAAN Pratama, M. Thoriq Maulidi; Pakendek, Adriana; Rifai, Achmad; Purwandi, Agustri
Jurnal Yustitia Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i2.2181

Abstract

AbstrakAdanya teknologi pada zaman sekarang banyak bisnis online berkembang pesat didukung dengan sarana jasa pengiriman barang (ekspedisi) yang membantu pengantaran barang sampai tujuan, namun sering terjadi kendala dalam proses pengiriman barang seperti contoh kecelakaan lalu lintas yang dialami truk pengangkut sehingga mengakibatkan kerugian materil ataupun immateril. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kecelakaan itu dapat atau tidak dapat dijadikan alasan sebagai keadaan memaksa oleh pelaku usaha dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian akibat peristiwa tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti dan mengkaji dari Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan menunjukkan bahwa kecelakaan dapat dijadikan alasan sebagai keadaan memaksa (force majeure) karena terpenuhinya unsur-unsur yang memenuhi selama tidak ada itikad buruk dari debitur. Tanggung  jawab pelaku usaha adalah memberikan ganti rugi terhadap kerugian konsumen apabila terbukti ada unsur kelalaian/kesalahan dari debitur, namun bisa jadi debitur bebas dari pertanggungjawaban itu oleh sebab keadaan memaksa (force majeure) jika bisa membuktikan adanya peristiwa tak terduga tersebut. 

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26, No 2 (2025): YUSTITIA Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA Vol 25, No 2 (2024): YUSTITIA Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA Vol 24, No 1 (2023): YUSTITIA Vol 23, No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA Vol 23, No 1 (2022): JURNAL YUSTITIA Vol 22, No 2 (2021): JURNAL YUSTITIA Vol 22, No 1 (2021): JURNAL YUSTITIA Vol 21, No 2 (2020): JURNAL YUSTITIA Vol 21, No 1 (2020): JURNAL YUSTITIA Vol 20, No 2 (2019): JURNAL YUSTITIA Vol 20, No 1 (2019): JURNAL YUSTITIA Vol 19, No 2 (2018): JURNAL YUSTITIA Vol 19, No 1 (2018): JURNAL YUSTITIA Vol 18, No 1 (2017): JURNAL YUSTITIA More Issue