cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muslem
Contact Email
jurnal.iqtishadiah@ar-raniry.ac.id
Phone
+628126925128
Journal Mail Official
jurnal.iqtishadiah@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
Gedung A, Lantai II Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 26550555     EISSN : 2829193X     DOI : https://doi.org/10.22373/iqtishadiah
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
FOCUS Al-Iqtishadiah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah This journal focused on Islamic Economic law and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE Al-Iqtishadiah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah specializes on Islamic Economic law , and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 97 Documents
 6   7   8   9   10 
SUBSIDIZED FERTILIZER RETAILERS' COMPLIANCE WITH GOVERNMENT PRICING FROM TAS'IR AL-JABARI'S PERSPECTIVE : Research Study in Mutiara District, Pidie Regency Yahya, Faisal; Nadia Afrina, Intan
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v4i1.2927

Abstract

Kepatuhan merupakan suatu tindakan untuk mematuhi, patuh terhadap perintah, larangan, atau peraturan yang ditentukan. Pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie menjual harga pupuk di atas harga enceren tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian itu bertujuan menemukan factor-faktor yang menjadikan pengejer pupuk bersubsidi di Kecamatan Muatiara Kabupaten Pidie tidak patuh terhadap harga enceran tertinggi tersebut serta apakan penetapan harga oleh pemerintah sesuai dengan konsep tas’ir al-jabari. menjawab tujuan tersebut digunakan teori kepatuhan Thomas Blass yaitu factor individu, kepribadian dan lingkungan. Data-data penelitian diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumentasi terhadap beberapa toko pengecer pupuk subsidi di kecamatan Mutiara kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan ketidak patuhan pengecer lebih disebabkan kepada faktor lingkungan dan kepribadian seperti petani membeli pupuk secara tidak tunai dan membeli dengan eceran di bawah satu sak sehingga menambah biaya operasioanal pengecer pupuk. Secara mekanisme penetapan harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara masih sejalan dengan tujuan tas’ir al-jabari yakni untuk menstabilkan harga. Kepada pemerintah harap lebih memperhatikan factor-faktor lingkungan dalam menetapkan harga sehingga terwujudkan keadilan ekonomi pada masyarakat petani.
DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM TERHADAP DELIK PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN: Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna Hasan, Badri; Ameilia, Viera
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v4i1.2945

Abstract

Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana tanpa dasar pembenaran yang jelas tidak sejalan dengan asas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2 Huruf (c) yaitu asas nondiskriminasi yang merupakan sebagai salah satu pelaksanaan dari sistem peradilan pidana anak. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan bagaimana disparitas pidana putusan hakim terhadap delik pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris yang didukung dengan data lapangan, dengan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap delik pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, para terdakwa anak telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam penjatuhan putusan pidana oleh hakim pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, menurut penulis belum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, belum sesuai dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1), dan (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian disparitas pidana yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, terdapat pembenaran yang jelas yakni pertama adanya pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur yang didakwakan (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana) terhadap kesesuaian unsur-unsur tersebut terdapat perbedaan dari segi umur pelaku anak, jenis barang yang diambil, waktu kejadian, jumlah kerugian dan cara yang dilakukan para terdakwa anak dalam mengambil barang, perbedaan dalam unsur dimiliki secara melawan hukum, perbedaan dalam unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, kemudian yang kedua adanya pertimbangan hakim terhadap rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), dan yang terakhir adanya pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan anak. Sehingga terjadilah disparitas pidana. Dan disparitas pidana ini terdapat pembenaran yang jelas sehingga tidak menyalahi asas nondiskriminasi.
BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN NEGARA: Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Khalidi, Muhadi; Abdullah, Arifin
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v4i1.3001

Abstract

The study of sharia economic law examines how the state can protect and promote shariaeconomic principles in its legal system. This abstract discusses several forms of stateprotection that can be applied in the context of sharia economic law. These forms ofprotection include the application of laws and regulations governing the principles ofIslamic economics, the establishment of a special supervisory institution to oversee Islamiceconomic activities, the granting of certification and accreditation to Islamic financialinstitutions and their products and services, efforts to increase public understandingthrough education and awareness programs. , consumer protection in sharia economictransactions, as well as providing incentives and support to the sharia economic sector.This form of state protection aims to ensure that the Islamic economy operates inaccordance with its principles and provides guarantees to the public regarding thelegitimacy and fairness of economic transactions. However, it should be noted that the formof state protection in sharia economic law can vary depending on the context of the countrythat applies it.
THE CONCEPT OF TAX IN THE PERSPECTIVE OF ABU UBAID : A Relevance With The Tax System In Indonesia Musa, Armiadi; Binti Ilyas, Irawati; Khalidin, Bismi
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v4i1.3003

Abstract

This article examined if the implementation of tax policies in Indonesia adopts the Islamic concepts or not. In doing so, the article refers to Ubaid’s concepts on tax collection as advocated in the Islamic community. The main concern of the article was at exploring realities and practices during the implementation of tax policies to the Indonesian citizens, which in turns affecting the Muslim societies as well. This inquiry was explored usingqualitative method, in which the socio-economics approach was used as the basis of analysis. The data was collected using interviews of reputable figures in the field of Islamic economics and tax policies. The research findings disclosed that the Indonesian tax policies have partially adopted the Ubaid’s concepts on tax collection. In term of legal sources, the Indonesian tax policies have fully referred to the Indonesian tax law, and few of them have similarities with Ubaid’s concepts of the tax collection.
EFFORTS TO IMPROVE THE COMMUNITY'S UNDERSTANDING REGARDING ILLEGAL ONLINE LOANS ACCORDING TO A SHARIA ECONOMIC LAW : Perspective In Muara Sugih Village Chastuti Alwallyah; Muhammad Edwinsyah; Oki Sapitri Menghayati, S.E., M.E
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v4i2.3362

Abstract

This research aims to explore the public's understanding of illegal online loans from the perspective of Sharia economic law in Muara Sugih Village, Tanjung Lago District, Banyuasin Regency. Illegal online lending has become a serious problem in various regions of Indonesia, with significant economic and social impacts. Especially in the context of rural communities such as Muara Sugih Village, where limited access to information and legal regulations can be a risk factor. This research uses a qualitative approach with interview, observation and document analysis methods to collect data from the local community. The results of this research indicate that the majority of the people of Muara Sugih Village have limited understanding about illegal online loans and their lack of knowledge about Sharia economic law. Factors such as urgent economic needs and the lack of halal financing alternatives influence participation in illegal online lending. To increase public understanding, efforts that need to be made include education about Sharia economic law, the risks of illegal online loans, and financing alternatives that comply with Sharia principles. Local governments and social institutions can also play an active role in providing training and education to the public about the negative impacts of illegal online loans as well as solutions that are in accordance with religious values ​​and Sharia economic law. With a better understanding of this issue, the people of Muara Sugih Village can make wiser decisions in managing their finances in accordance with the principles of Sharia economic law.
ANALISA HUKUM HADITS HADITS JUAL BELI (AL- BUYU`): Melalui Metode Takhrij Al- Hadits Baety Sofyan , Nur
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v4i2.4012

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap hadits-hadits yang menjadi dasar hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli (Al-Buyu`) dalam Islam melalui takhrij al-hadits. Takhrij al-hadits merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk menguji validitas hadits-hadits dengan menelusuri rantai sanad (periwayat) dan matan (teks) hadits. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan aplikasi dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi keabsahan hadits-hadits yang terkait dengan praktek jual beli dalam sumber-sumber primer keilmuan Islam. Penelitian ini di mulai dengan merumuskan masalah, menjelaskan definisi yang berkaitan dengan penelitian, menentukan apa saja pembahasan yang berkaitan dengan jual beli yang haditsnya akan di takhrij dengan membatasi tiga sumber buku dari hasil takhrij, lalu menganalisa dan menjelaskan hukum hadits- hadits tersebut. Adapun lima pembahasan jual beli yang akan di teliti dasar hukum haditsnya adalah Khiyar (memilih), Tas`ir (penetapan harga), Istishna` (pemesanan), Ijarah (sewa- menyewa) dan Ihtikar (penimbunan barang).
DETERMINATION OF DOWRY BASED ON THE BRIDE'S EDUCATIONAL LEVEL REVIEWED ACCORDING TO ISLAMIC LAW: Case Study in Jaya District, Aceh Jaya Regency Muliana, Muliana
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v4i2.4020

Abstract

A dowry is a gift that is required for a prospective husband to a prospective wife in marriage, whether in the form of gold, money or useful items mentioned during the marriage contract which are the rights of the woman (wife) in the marriage. In the practice of the people of Jaya District, Aceh Jaya Regency, the dowry is determined according to the educational level of the prospective bride. The problem and aim of this research is to find out the factors that cause the people of Jaya District, Aceh Jaya Regency to determine the dowry based on the bride's education level, to find out the view of Islamic law regarding determining the dowry based on the bride's education level. To obtain an answer to this, in this research the author used the Field Research method to draw conclusions using descriptive analytical research, namely explaining in detail the facts found in the field or in society, then analyzing them again to obtain conclusions regarding the problem. in this research. The results of the research show that the determination of the dowry in the traditions of the people of Jaya District, Aceh Jaya Regency is carried out by looking at the educational level of the bride to be married. Because the position and function of dowry in Jaya District society is a new tradition that can give pride to parents (guardians), future wives and symbolizes a woman's success. Determining the dowry or jeulamei which is based on the education level of the bride in Jaya District, has two legal consequences, namely, if the determination of the dowry based on the woman's education is carried out with the aim of increasing the dignity of women, then it is legal or lawful for them to accept it, but on the contrary, if the determination The dowry or jeulamei is because you want to boast and burden the man or future husband, thereby causing things that are contrary to the Shari'a. This is something that religion does not like very much.
MELIHAT POLITIK HUKUM DALAM PERSOALAN KHALWAT : Analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Asra, Yusri
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v4i2.4030

Abstract

Salah satu provinsi yang mendapat otonomi khusus adalah provinsi Aceh. Keistimewaan di Aceh antara lain mengatur kehidupan beragama, budaya, pendidikan dan peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah. Hukum yang berlaku di Aceh adalah hukum berdasarkan ketentuan syariat Islam, sebelum suatu Qanun ditetapkan menjadi qanun resmi, akan terjadi perdebatan tentang disahkan atau tidaknya suatu qanun non-Qanun. Kelayakan akan diuji secara politis melalui pelibatan anggota masyarakat agar dapat memberikan masukan, komentar dan saran untuk penyempurnaan sebuah peraturan daerah. Proses ini disebut politik hukum. Adapun rumusan masalah disini, pertama, bagaimana politik hukum qanun jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah khususnya khalwat. Kedua. Bagaimana kewenangan yang diberikan oleh Qanun Jinayah nomor 6 tahun 2014 tentang khalwat. Metodologi penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil politik hukum yang tertuang dalam qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah ada kebijakan dari pemerintah daerah yang menerapkan sanksi cambuk bagi pelanggaran non pidana khalwat maka kewenangan yang terdapat dalam qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah, tidak ada sinkronisasi antara Pasal 23 dan Pasal 24, sehingga menjadi kelemahan dalam penyelesaian perkara khalwat yang melanggar ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24, selain itu tidak ada kepastian hukum karena adanya Pasal 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan Peradilan Adat. serta diselesikan dengan ketentuan adat istiada sebagaimana yang tertuang dalam pasal 24 Qanun Jinayat.
THE GUARDIANSHIP OF PROPERTY OBLIGATIONS OF PEOPLE WITH SYNDROME : According to Islamic Law Mukdin, Khairani; Ulfa, Nurul; Zubaidi, Zaiyad
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v4i2.4071

Abstract

This journal discusses the protection of the inheritance of children with Down Syndrome who are unable to manage their assets and themselves as well as how Islamic law reviews the treatment of children with Down Syndrome by the heirs. Forgiveness for children with Down Syndrome is a form of family protection as ordered in the Al-Qur'an as well as in the Child Protection Law. Because people with Down Syndrome cannot take care of themselves, let alone manage their assets, so they need forgiveness from a guardian who is responsible for looking after them. Data was collected through observation and interviews in Padang Tiji District, Pidie Regency, Aceh Province. Forgiveness for Down Syndrome sufferers is not carried out by guardians, but by family members from the female line (sisters/mothers) who are not guardians. Most of the women who provide care are poor. The absence of a guardian here is due to each having a family with an income that is only sufficient for their needs. Protection of the inheritance of Down syndrome sufferers is usually in the form of gardens or rice fields, carried out by managing the garden as usual, planting and harvesting the results while looking after, taking care of, nurturing and paying attention to the child with Down Syndrome. This guardianship and management of inheritance is the source of life for Down Syndrome sufferers as well as their guardians. So the life of a Down Syndrome sufferer can only be lived as it is. Needs in the fields of health and education are very poorly paid attention to. In this situation, other families, especially guardians, should also provide care or at least financial contributions to Down Syndrome sufferers, not just rely on the hopes of one party to protect Down Syndrome sufferers who are categorized as disabled. Because Islamic law requires Muslims to help people with disabilities, care and pay attention to them, especially guardians.
MAQASID PERSPECTIVE ON THE MEANING OF POVERTY IN LEGAL AID: Study of Poverty as a Threat to Human Security Sabil, Jabbar; Muda Rianto, Arief
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v4i2.4187

Abstract

The government provides legal assistance to poor people in the context of access to justice. Unfortunately, the meaning of poverty in legal aid is often limited to being poor in assets, resulting in partiality that sacrifices the values ​​of justice. This problem inspired the author to research the meaning of poverty in legal aid through a maqasid sharia perspective. The author asks two questions: 1) what is the nature of poverty in legal aid? 2) what is the maqasid Sharia perspective on poverty in legal aid? This research concludes that being poor in legal aid should be interpreted as being poor in spirit (faqīr al-qalb). In dealing with mentally poor people, legal practitioners must have holistic analytical skills and see poverty as part of the social system and legal system. This conclusion supports each other with other sharia maqasid to increase the quantity and quality of legal practitioners.

Page 8 of 10 | Total Record : 97

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Al-Iqtishadiah Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Al-Iqtishadiah Vol. 3 No. 2 (2022): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Al-Iqtishadiah Vol. 3 No. 1 (2022): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Al-Iqtishadiah Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Al-iqtishadiah Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Al-Iqtishadiah Vol. 1 No. 2 (2020): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Al-Iqtishadiah Vol. 1 No. 1 (2020): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah More Issue