cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muslem
Contact Email
jurnal.iqtishadiah@ar-raniry.ac.id
Phone
+628126925128
Journal Mail Official
jurnal.iqtishadiah@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
Gedung A, Lantai II Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 26550555     EISSN : 2829193X     DOI : https://doi.org/10.22373/iqtishadiah
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
FOCUS Al-Iqtishadiah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah This journal focused on Islamic Economic law and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE Al-Iqtishadiah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah specializes on Islamic Economic law , and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 97 Documents
 6   7   8   9   10 
SUPERVISION OF HOTEL APPLICATIONS IN BANDA ACEH CITY : Study Of Sharia Labeled And Non Labeled Hotels Nufus, Zakiatun; Yahya, Faisal; Mustaqilla, Safira
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v5i2.6577

Abstract

This study aims to determine the use of labeling for sharia hotels in Banda Aceh City, todetermine the halal guarantee for hotels that are not labeled as sharia in Banda Aceh City,and to comply with supervision of sharia regulations in hotels in Banda Aceh City. In thisstudy the author uses a qualitative research method with a descriptive pattern. Data werecollected through interviews, documentation, and literature studies. Data analysis focuseson the labeling of sharia hotels in Banda Aceh City ( study of Sharia Labeled And NonLabeled Hotels). The results of the study indicate that to obtain labeling the hotel must obtaina permit and maintain order, although not all hotels in Banda Aceh City have sharialabeling, but they also comply with sharia rules and they also prohibit guests who are notnon-muhrim couples. The halal guarantee system for sharia hotels that refers to a series ofhotel rules or policies and procedures applied to hotel operations must be in accordancewith sharia principles. Supervision of hotels in the Banda Aceh city o focuses on shariaregulations, namely to ensure comfort for visitors. and see the halalness of products andprovide services that support business actors in obtaining halal certification.
BATAS AKHIR WAKTU SHOLAT MENURUT 4 IMAM MAZHAB Neli Maryam Sanjung; Jamhuri, Jamhuri; Amri, Aulil
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v5i2.6599

Abstract

Sholat is an essential pillar of Islam, performed five times a day as a means of communication between the servant and God, as well as a reminder of religious duties and moral values.This study discusses the differences of opinion regarding the time limits for prayer according to the four Imam Mazhabs. The aim of this research is to understand the differing views on prayer times, which are derived from the fiqh literature of the Imam Mazhabs. Using a qualitative research approach with a descriptive-analytic method, the study gathers data through literature review. The findings of the research indicate that the time limits for prayer according to the four Mazhabs vary. According to the Hanafi Mazhab, the time for prayer starts with clear natural phenomena, such as the decline of the sun for Zuhr, and extends until the middle of the night for Isha. The Maliki Mazhab also refers to the movement of the sun but places more emphasis on the consensus of the companions and the followers (tabi'in) in determining the time. Meanwhile, the Shafi'i Mazhab is stricter in determining the time limits for prayer, while the Hanbali Mazhab prioritizes ease for Muslims to perform their worship according to their circumstances, without overly burdening them with rigid regulations.
KONSEP BAYYINAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA: Tanah Tanpa Sertifikat Syamsul Bahri, Saifuddin; Syuib, Muhammad; Reza, T. Surya
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v6i1.6640

Abstract

Penelitian ini hendak menganalisis tentang konsep hukum bayyinah dalam penyelesaian sengketa tanah tanpa sertifikat dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Jth. Surat tanah dalam bentuk sertifikat merupakan alat bukti yang otentik yang digunakan di saat adanya sengketa kepemilikan tanah. Namun, di dalam beberapa kasus hukum seperti pada putusan a quo, sengketa tanah dan pembuktiannya di pengadilan dilakukan tanpa disertai dengan adanya sertifikat. Untuk itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian sengketa tanah tanpa sertifikat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Jth, dan menganalisis tinjauan PP Nomor 18 Tahun 2021 terhadap pembuktian sengketa tanah tanpa sertifikat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Jth. Kajian ini dilakukan dengan conceptual approach, dengan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian bahwa proses pembuktian sengketa tanah tanpa sertifikat dalam Putusan a quo dilaksanakan dengan pengajuan beberapa alat bukti, terdiri dari alat bukti yang diajukan oleh para penggugat berupa surat Akta Jual Beli (AJB) dan para saksi, sementara itu alat bukti digunakan tergugat ialah Surat Penetapan Pembagian hak waris dari Pengadilan Agama Jantho tahun 2002 Nomor 57/Pdt.G/2002/PA.Jth. Pembuktian terhadap hak atas tanah tanpa sertifikat yang hanya melibatkan AJB dan saksi tidak lebih kuat dengan surat penetapan bagian warisan dari lembaga pengadilan. Ditinjau dari PP Nomor 18 Tahun 2021 maka pembuktian sengketa tanah tanpa sertifikat dalam putusan a quo telah memenuhi asas-asas pembuktian perdata. Putusan Pengadilan Agama tahun 2002 telah menetapkan hak dan bagian waris sehingga putusan tersebut menjadi alat bukti yang sah dan lebih kuat dari pada AJB yang diperoleh dari jual beli yang tidak sah terhadap objek tanah warisan yang disengketakan. Ditinjau dari konsep bayyinah dalam pembuktian menurut hukum Islam, maka Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Jth terhadap pembuktian sengketa tanah tanpa sertifikat telah sesuai dengan prosedur pembuktian perdata dalam hukum Islam, yaitu alat bukti surat termasuk dalam bayyinah khathiyyah atau disebut bukti surat resmi, sementara kesaksian termasuk ke dalam cakupan syahadah.
DINAMIKA SENGKETA WAKAF DI INDONESIA: Problematika Yuridis, Efektivitas Regulasi, dan Formulasi Model Penyelesaian Habibi MZ, Muhammad; Fauzani, Laitani
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v6i1.7324

Abstract

Wakaf, sebagai instrumen keuangan syariah, memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam. Namun, di Indonesia, pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait sengketa yang muncul akibat ketidakjelasan status hukum, pengelolaan yang tidak profesional, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi wakaf. Studi-studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek hukum dan kelembagaan, tanpa memperhatikan faktor sosio-kultural dan teknologis yang turut memengaruhi efektivitas regulasi wakaf. Artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dinamika pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia, (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas regulasi wakaf, serta (3) merumuskan model ideal yang dapat diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen regulasi terkait wakaf. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari literatur yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas regulasi wakaf dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu normatif-institusional, sosio-kultural, ekonomi-manajerial, dan teknologis-informasional. Model ideal pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf harus dibangun berdasarkan tiga pilar utama: penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas nazir, dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang inovatif. Temuan ini mengungkapkan bahwa rendahnya literasi wakaf dan kurangnya koordinasi antarlembaga mencerminkan disfungsi dalam interaksi antara subsistem hukum, sosial, ekonomi, dan teknologi. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan mencakup studi kualitatif melalui wawancara mendalam, penelitian komparatif dengan negara-negara Muslim lainnya, serta penelitian eksperimental untuk menguji efektivitas model ideal yang diusulkan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem wakaf yang lebih baik di Indonesia.
Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang: Analisis Putusan NO.555/PID.SUS/2023/PNSTB Farhan, Muhammad Ridho; Abdullah, Arifin; Eriyanti, Nahara
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v6i1.7642

Abstract

This study discusses the acquittal verdict handed down by the Stabat District Court against Terbit Rencana Perangin Angin, former Regent of Langkat, in the case of the Crime of Human Trafficking (TPPO) as regulated in Law Number. 21 of 2007. The formulation of the problems raised in this study include: (1) What are the Legal Considerations for the Acquittal Verdict for the Crime of Human Trafficking? (2) What are the Judge's Considerations According to Law Number. 21 of 2007 for the Acquittal Verdict on the Eradication of the Crime of Human Trafficking? This study uses a qualitative method with a normative legal and empirical legal approach which aims to understand and analyze how the law is applied in the acquittal verdict based on the Stabat District Court decision Number 555/Pid.Sus/2023/PN Stb. This study aims to analyze how the judge's considerations for the acquittal verdict according to Law Number. 21 of 2007. This decision has received a lot of criticism because it is considered not to reflect justice for victims who experience exploitation, physical and psychological violence, and economic losses. And the analysis was conducted on Decision No. 555/Pid.Sus/2023/PN Stb and compared it with similar cases. The results of the study indicate that the judge's consideration in acquitting the defendant was based on the lack of valid evidence and the failure to fulfill the elements of proof as regulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code. This study recommends the need for reform in the system of evidence and protection of victims of TPPO so that substantive justice can be realized.
ANALYSIS OF LIABILITY FOR DAMAGED AND EXPIRED PRODUCTS IN THE CONSIGNMENT SYSTEM FOR THE SALE OF ADEE KAK NAH CAKE: Based on the Ijarah 'Alā Al-'Amal Agreement. Zufayra, Nayla; Eriyanti, Nahara
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v6i1.7644

Abstract

Mayoritas ulama ( jumhur ) berpendapat bahwa apabila kerugian atau kerusakan dalam akad ijarah terjadi murni karena faktor di luar kemampuan pekerja, maka tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan pemilik usaha. Hal ini sejalan dengan asas keadilan, dimana seseorang tidak boleh dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang berada di luar kemampuannya. Akan tetapi apabila kerugian tersebut timbul akibat kelalaian atau kealpaan dari pihak pekerja, maka pekerja wajib menanggung akibat kelalaiannya tersebut. Dalam penelitian ini, penulis membuat tujuan penelitian dalam rumusan masalah yang difokuskan untuk menjawab tiga hal penting yaitu: bagaimana pelaksanaan akad konsinyasi antara produsen kue Adee Kak Nah dengan pemilik outlet, bagaimana polis pertanggungan terhadap produk yang rusak dan kadaluarsa, dan bagaimana tinjauan akad ijarah 'ala al-'amal terhadap pertanggungan tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian konsinyasi ini dilakukan secara lisan, dengan kesepakatan bahwa pertanggungan atas produk yang rusak dan kadaluarsa sepenuhnya ditanggung oleh pihak consignee (pemilik outlet). Pihak produsen tidak memberikan pertanggungan karena menurut mereka hal tersebut merupakan kelalaian dari pihak outlet. Namun kenyataannya produk yang rusak tidak hanya disebabkan oleh kelalaian consignee saja, beberapa produk yang didapatkan terkadang terdapat cacat yang baru diketahui pada saat produk tersebut dikemas untuk konsumen akhir. Dengan diterapkannya pertanggungan tersebut, maka terjadi wanprestasi lagi yaitu keterlambatan pembayaran hasil penjualan kepada produsen.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN HUTAN LINDUNG DI JALAN BARU JANTHO-LAMNO: Tinjau Konsep Milk Al-Daulah Qamara, Fitri; Sa’dan, , Saifuddin; Shabarullah, Shabarullah
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v6i1.7751

Abstract

Pembangunan jalan Jantho-Lamno sepanjang 65 km yang membelah kawasan hutan lindung Ulu Masen bertujuan meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah. Namun, proyek ini memicu perambahan hutan, kerusakan ekosistem, dan peningkatan risiko banjir akibat hilangnya daya serap tanah dan terganggunya aliran air. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap kawasan hutan lindung tersebut dalam tinjauan konsep milk al-daulah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh dan pihak terkait lainnya. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi. Penelitian menunjukkan bahwa undang-undang seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur perlindungan wilayah hutan. Namun, tidak ada pengawasan yang memadai menyebabkan hutan dialihgunakan untuk perkebunan ilegal. Melalui budidaya tanaman MPTS dan lebah Trigona, DLHK membantu orang bersosialisasi, memfasilitasi izin perhutanan sosial, dan membangun KUPS. Menurut perspektif Islam, hutan lindung merupakan aset negara, atau milk al-daulah, yang harus dikelola untuk kemaslahatan umum. Prinsip ini menekankan bahwa semua orang harus bertanggung jawab satu sama lain untuk menjaga kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Perlindungan wilayah hutan di jalan Jantho-Lamno membutuhkan kolaborasi antara hukum nasional dan prinsip Islam dalam pengelolaan aset publik. Untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat berbasis hukum dan prinsip religius diperlukan.

Page 10 of 10 | Total Record : 97

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Al-Iqtishadiah Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Al-Iqtishadiah Vol. 3 No. 2 (2022): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (2022): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Al-Iqtishadiah Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Al-Iqtishadiah Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Al-iqtishadiah Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Al-Iqtishadiah Vol. 1 No. 2 (2020): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 (2020): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Al-Iqtishadiah More Issue