Articles
136 Documents
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DESA RANTAU LANGSAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU ]]>
<![CDATA[Tika Riyanto]]>;
<![CDATA[Dadang Mashur]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 2 (2022): Oktober : Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v7i2.445
<![CDATA[Salah satu upaya pemanfaatan sumber daya lokal yang ada di Desa Rantau Langsat yang optimal adalah dengan mengembangkan pariwisata dengan konsep ekowisata dalam hal ini wisata yang dilakukan memiliki bagian yang tidak terpisa kan dengan upaya – upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi local dan mendorong rasa peduli yang lebih tinggi terhadap kultur atau budaya. Hal tersebut yang mendasari perbedaan antara konsep ekowisata dengan model wisata konvensional yang telah ada sebelumnya. Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana strategi pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indargiri Hulu dalam mengembangkan ekowisata di Desa Rantau Langsat dan factor – factor apa saja yang mempengaruhi strategi pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indargiri Hulu dalam mengembangkan ekowisata di Desa Rantau Langsat. Penelitian ini berlokasi di Desa Rantau Langsat dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data nya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu membuktikan bahwa dalam mengembangan ekowisata di Desa Rantau Langsat masih memiliki banyak kendala, serta factor penghambat dalam mengembangkan ekowisata yaitu sumber daya (anggaran), sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN ERA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2021 ]]>
<![CDATA[Fitrah Rohmatika]]>;
<![CDATA[Zaili Rusli]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 2 (2022): Oktober : Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v7i2.448
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Adapun yang menjadi latar belakangnya adalah penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Riau dan ambruknya perekonomian sektor pariwisata akibat pandemi covid-19 tahun 2020-2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam mengembangkan kepariwisataan agar kunjungan wisatawan meningkat di era pandemi covid-19 tahun 2020-2021 dan faktor pendukung pengembangan tersebut. Konsep teori yang digunakan peneliti adalah konsep pengembangan oleh Geoff Mulgan (2009: 05) ada lima tahapan, yaitu: tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana data deskriptif jawaban dari informan penelitian dan dianalisa oleh peneliti. Informan diambil dengan teknik snowball sampling yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu pengembangan kepariwisataan di era pandemi covid-19 tahun 2020-2021 oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau telah dilaksanakan dengan baik dan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2021 sebanyak 94,96% dan peningkatan lama tinggal wisman sebanyak 65,64% dari kelumpuhan sektor pariwisata di era pandemi covid-19 tahun 2020]]>
<![CDATA[Efektivitas Bantuan Keuangan Khusus Pada Badan Usaha Milik Desa Bina Karya di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir ]]>
<![CDATA[Hidayati Nur Qolbi]]>;
<![CDATA[Khairul Amri]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 2 (2022): Oktober : Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v7i2.449
<![CDATA[Pemerintah Provinsi Riau membuat Peraturan Gubernur Riau mengenai bantuan keuangan khusus yang diberikan kepada suatu instansi atau lembaga tertentu untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu lembaga yang dapat memperkuat percepatan pertumbuhan ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas bantuan keuangan khusus pada Badan Usaha Milik Desa Bina Karya Desa Muara bahan dan faktor-faktor pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir. Terdapat fenomena yang terjadi yaitu pertama rendahnya kemampuan memahami dan menjalankan program bantuan keuangan untuk kemajuan badan usaha milik desa, kedua badan usaha milik desa bina karya satu-satunya badan usaha milik desa berkembang di kecamatan singingi hilir. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017) dengan beberapa variabel pengukuran efektivitas dapat dilihat dari ketetapan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, serta pemantauan program. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif,teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau dapat meningkatkan pendapatan asli desa serta memajukan Badan Usaha Milik Desa, kedua faktor pendukung efektifnya yaitu peran pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan sarana prasarana.]]>
<![CDATA[KOLABORASI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA (STUDI KASUS WISATA DANAU RUSA DI KABUPATEN KAMPAR) ]]>
<![CDATA[Yeli Amelia Angelina]]>;
<![CDATA[Adianto Adianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 2 (2022): Oktober : Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v7i2.452
<![CDATA[Wisata Danau Rusa merupakan salah satu wisata yang dikembangkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Konsep collaborative governance sangat penting dalam penerapan kolaborasi pengembangan destinasi wisata karena dalam kolaborasi ini tidak hanya melibatkan pemerintah saja, melainkan melibatkan masyarakat dan pokdarwis. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengembangkan wisata danau rusa di Kabupaten Kampar dan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori Purwanti yaitu: 1.Principled Engagement (Keterlibatan Prinsip), 2. Shared Motivation (Motivasi Bersama), 3. Capacity for Join action (Kapasitas Untuk Bergabung). Hasil dari penelitian ini adalah program pengembangan destinasi wisata yang sudah berjalan dengan baik karena dibuktikan dengan adanya keterlibatan prinsip yang baik, motivasi bersama yang sudah dipahami, dan keterlibatan prinsip yang telah dijalankan oleh pihak yang berkolaborasi. Adapun faktor penghambatnya yaitu faktor sumber daya manusia, faktor partisipasi masyarakat dan anggaran yang minim.]]>
<![CDATA[Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial ]]>
<![CDATA[Rido Rizki Andriawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 8 No 1 (2023): April: Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v8i1.453
<![CDATA[Kebijakan publik dapat diartikan seagai hubungan antara pemerintah yang berkompeten dengan masyarakat. Thomas R. Dye mengatakan kebijakan publik adalah keputusan pemerintah kepada masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ketertiban masyarakat serupa undang-undang merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencegah kecanduan narkoba dilaksanakan dengan cara pencegahan dan pemerantasan. Namun upaya pemerintah dalam mengembangkan kebijakan publik untuk mencegah penyalahgunaan narkoba belum cukup untuk menerapkan pendekatan jera dan represif. Bagaimana ketertiban umum dapat digunakan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba disebutkan dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Pembahasan: Kebijakan publik yang berbentuk UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 merupakan alat pencegah dan penindas namun kebijakan hukum ini belum diikuti dengan alat penyelamatan bagi orang yang diduga melanggar pasal 127 ayat 1 UU Narkoba. Pasal 127 Ayat 1 pecandu narkoba harus diselamatkan dan direhabilitasi.]]>
<![CDATA[Pengaruh Brand Ambassador BTS Terhadap Minat Beli Remaja Di Tokopedia ]]>
<![CDATA[Khalyza Qaedaniesa Wibowo]]>;
<![CDATA[Moulia Putri Utami]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 8 No 1 (2023): April: Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v8i1.455
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya keberadaan Korea Selatan wave yang lama sudah singgah di Indonesia. Korea Selatann Wave membawa budayanya juga dengan band-bandnya sala satunya adalah BTS. Tokopedia melihat adanya peluang dari boyband tersebut karena memang jumlah penggemamya yang banyak sekali dan di cap sebagai boyband nomor 1 di dunia. Ketenaran tersebut membuat banyak brand-brand besar tertarik untuk menaik kerjasama untuk menyukseskan penjualan dalam brandnya salah satunya ialah Tokopedia. Pengaruh brand ambassador BTS untuk minat beli remaja menjadi tujuan dari dibuatnya penelitian ini. Dengan menggunakan teori minat beli dari Kotler dan Keller, dengan konse pemasaran berupa brand ambassador dan juga kepercayaan maka penelitian in menghipotesiskan brand ambassador dengan minat beli remaja. Penelitian ini bersifata eksplanatif dengan metode survei. Data dirai melalui kuisioner Google Form kepada 60 respondens menggunakan teknik pengambilan sistematik random sampling. Hipotesis diuji dengan uji regresi linier. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa variabel brand ambassador berengaruh signifikan kepada minat beli remaja di Tokopedia sebesar 3,20%. Hasil persamaan regresi menunjukkan Y = 0.967 + 0,590X. Peningkatan minat beli, terdapat faktor seperti kepercayan terhadap brand ambassador, penawaran yang menarik, harga yang bersaing kekreatifan dalam promosi, dan power (pengaruh).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN LALU LINTAS TRUK BERTONASE BESAR DI KOTA PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Lisa Olivia Saputri]]>;
<![CDATA[Hasim As’ari]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 2 (2022): Oktober : Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v7i2.459
<![CDATA[Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum dan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru supaya aman, lancar, teratur dan efisien. Akan tetapi, pada penerapan UU No.22 Tahun 2009 ini masih menuai berbagai macam permasalahan, yaitu kedisiplinan para pengguna jalan dalam berlalu lintas masih belum tercapai terutama di Kota Pekanbaru sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi di dalam berlalu lintas dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat di dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teori Yulianto Kadji yang terdiri dari beberapa indikator seperti, mentality, system, dan networking. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru telah dilaksanakan dengan baik oleh aparatur, namun partisipasi atas kesadaran supir truk masih kurang baik sehingga masih saja melakukan pelanggaran walaupun kebijakan sudah dikeluarkan. Pengawasan tidak dapat dilakukan secara terus menerus dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia. Peneliti juga memberikan saran sebaiknya pihak aparat hukum lebih giat dalam melakukan razia ditempat-tempat yang sering melakukan pelanggaran berdasarkan informasi yang diberikan dari masyarakat setempat agar terciptanya kelancaran dan kenyamanan serta keamanan para pengguna jalan.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Bag Pns Di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[Renna Ayu]]>;
<![CDATA[Karningsih Karningsih]]>;
<![CDATA[Harsoyo Harsoyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 2 (2022): Oktober : Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v7i2.468
<![CDATA[Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Manajemen PNS pasal 203 ayat (4) bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Kondisi saat ini, Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 47.251 orang, dimana jumlah pelatihan yang diadakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah sebanyak 22 (dua puluh dua) pada Tahun Anggaran 2022. Untuk pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi perlu diadakan Pelatihan non klasikal yang dapat dilaksanakan seluruh PNS untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensinya masing – masing.]]>
<![CDATA[Upaya Peningkatan Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi Menuju ASN Bertaraf Internasional ]]>
<![CDATA[Dekki Ikrar Mahardhika]]>;
<![CDATA[Karmanis Karmanis]]>;
<![CDATA[Rini Werdiningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v6i2.469
<![CDATA[Perkembangan zaman saat ini yang semakin global di tengah revolusi industry 4.0 dan Reformasi Birokrasi menuntut ASN memiliki kompetensi yang relevan dengan kemajuan zaman agar dapat memanfaatkan perubahan lingkungan menjadi suatu peluang dalam memberikan pelayanan dan perumusan kebijakan yang lebih berkualitas. Perubahan paradigma pengembangan kompetensi mampu mendukung terwujudnya Smart ASN untuk pemerintahan berkelas dunia. Reformasi Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membangun birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi. Dalam menajdikan ASN bertaraf internasional ini tidaklah mudah karena harus didukung oleh semua pihak baik itu regulasi yang jelas dan juga kesadaran dari masing-masing individu ASN. Peningkatan kinerja dan pengembangan kompetensi disini memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan menuju ASN bertaraf internasional karena kinerja dan komptensi inilah yang menjadi modal dalam pelaksanaan pelayaanan publik yang semakin berkualitas sesuai tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam menghadapi hal tersebut pemerintah memiliki program yang dinamakan 6P, yang masuk dalam Human Capital Management Strategy. Program 6P itu melingkupi perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan penghargaan, promosi, rotasi, dan karier, serta peningkatan kesejahteraan.]]>
<![CDATA[Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wasana Agung]]>;
<![CDATA[Rahmad Purwanto]]>;
<![CDATA[M. Daeny]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 2 (2022): Oktober : Jurnal Media Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jma.v7i2.470
<![CDATA[Dibentuknya lembaga Dewan Perwakilan Daerah adalah bertujuan untuk mengimbangi Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi dengan menerapkan sistem perwakilan dua kamar atau bikameral. Tetapi, pada kenyataannya kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi hanya sebagai co-legislator bagi Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dikarenakan rancangan undang-undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah dianggap sebagai inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pembahasan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi ini harus lebih dikuatkan agar dapat mengimbangi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini mendapat titik terang setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, di mana rancangan undang-undang yang diajukan menjadi rancangan inisiatif Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah diikutsertakan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional. Untuk lebih menguatkan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah, ke depannya Dewan Perwakilan Daerah harusnya diberikan juga kewenangan dalam hal pembentukan undang-undang yang bersifat umum serta ikut dalam semua proses pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan sampai dengan pembahasan dan persetujuan bersama suatu undang-undang. Kata Kunci: Penguatan, Legislasi, Dewan Perwakilan Daerah.]]>
