MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Fokus keilmuan di bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik.
Articles
333 Documents
<![CDATA[PENGARUH PELATIHAN DAN PENINGKATAN PRESTASI KERJA TERHADAP KEPUASAN PEGAWAI DI UNIVERSITAS GALUH CIAMIS ]]>
<![CDATA[Endah Puspitasari]]>;
<![CDATA[Sahadi]]>;
<![CDATA[Ari Kusumah Wardani]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.915 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2763
<![CDATA[Belum efektifnya pelaksanaan pelatihan dan masih kurang optimalnya prestasi kerja pegawai, merupakan salah satu permasalahan dan meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu suatu metode yang menggambarkan kegiatan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu penelitian dilakukan dengan cara rnencari, mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemecahan masalah. Populasi pada penelitian ini sebanyak 451 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling sehingga sampel yang dipilih sebanyak 82 orang. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pelatihan dan prestasi kerja terhadap kepuasan kerja pegawai, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut : 1) Terdapat pengaruh pelatihan terhadap kepuasan kerja pegawai artinya bahwa semakin sesuai pelatihan yang diselenggarakan dengan kebutuhan pegawai maka tingkat kepuasan pegawai dalam bekerja akan meningkat. Sebaliknya jika pelatihan yang dilaksanakan kurang memberikan manfaat bagi kebutuhan pegawai maka kepuasan kerja pegawai akan menurun. 2) Terdapat pengaruh prestasi kerja terhadap kepuasan kerja pegawai artinya semakin baik prestasi kerja pegawai menunjukkan kepuasan kerja pegawai meningkat. Sehingga semakin puas pegawai dalam bekerja maka prestasi kerja pegawai meningkat. 3) Terdapat pengaruh pelatihan dan prestasi kerja terhadap kepuasan kerja pegawai, artinya bahwa semakin baik pelaksanaan pelatihan dan semakin baik prestasi kerja pegawai maka akan meningkatkan kepuasan pegawai dalam bekerja]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KERAJINAN HATA OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DI DESA BOJONG KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[Tatang Fitriadi]]>;
<![CDATA[R. Rindu Garvera]]>;
<![CDATA[Abdul Mutolib]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.757 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2764
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang menunjukkan bahwa strategi pengembangan usaha kerajinan hata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum berperan secara optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui strategi pengembangan usaha kerajinan hata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : strategi pengembangan usaha kerajinan hata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum optimal hal ini dikarenakan kurangnya Dinas Pariwisata dalam memperhatikan empat tingkatan strategi dalam mengembangkan usaha kerajinan hata sehingga masih banyak pengrajin hata yang kesulitan dalam memperoleh bantuan permodalan karena sulitnya mengakses perbankan untuk menambah modalnya selain itu pengrajin hata masih kesulitan dalam memasarkan kerajinannya karena tidak memiliki pasar yang jelas serta kurangnya hasil kerajinannya dapat bersaing di pasaran karena memang selain tidak memiliki merek dagang juga kurang dikenal dipasaran karena kurang dipromosikan. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa kerajinan yang dihasilkan oleh pengrajin kurang dikenal di masyarakat selain itu kurang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan usaha. Permasalahan lain yang menyebabkan kerajinan hata kurang berkembang disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengrajin hata tentang pentingnya izin usaha. Oleh karena itu maka perlunya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran untuk melakukan berbagai strategi dalam mengembangkan kerajinan hata di Pangandaran mengingat potensi wilayah yang cukup baik untuk dapat mengembangkan kerajinan hata karena dari segi bahan baku melimpah dan mudah didapat serta sebagai salah satu tujuan wisata maka kerajinan hata dapat dijadikan ciri khas Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu melakukan kerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Pangandaran untuk mengembangkan pengrajin hata sehingga kegiatan usahanya lebih berkembang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL UNTUK KORBAN BENCANA ALAM (Studi Penelitian Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem) ]]>
<![CDATA[Cokorda Putra Indrayana]]>;
<![CDATA[Cok Gde Agung Kusuma Putra]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (529.996 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2770
<![CDATA[Bencana alam terjadi dikarenakan adanya perubahan pada alam, yang berlangsung perlahan perlahan maupun ekstrim. Penanganan sebuah bencana memerlukan payung hukum yang jelas dalam penerapan implementasipemberian bantuan sosial. Seperti halnya Implementasi Peraturan Bupati Karangasem No.14 tahun 2016 dimana dijelaskan bahwa dalam membantu meringankan korban bencana baik kerugian materi maupun psikis bagi seseorang ataupun bagian dari kelompok tertentu maka pemerintah daerah terjadinya bencana wajib memberikan bantuan sosial maupun santunan bagi korban bencana yang sudah terencana dengan baik serta bantuan lain yang sifatnya stimulant seperti perbaikan sarana maupun fasilitas umum. Peneliti memilih model implementasi dari Pendekatan Merilee S. Grindle yang dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Procces. terdiri dari 2 variabel yang imempengaruhi yaitu keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik yakni dapat diukur berdasarkan proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yakni tercapai atau tidaknya tujuan dari implementasi tersebut. Dalam studi kasus ini implementasi dari Peraturan Bupati Karangasem No.14 tahun 2016 pada intinya sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertuang pada peraturan tersebut.]]>
<![CDATA[KRONOLOGIS LAHIRNYA MASYARAKAT ANTI LITERASI MEDIA DIGITAL ]]>
<![CDATA[Jejen Zainal Muttaqin]]>;
<![CDATA[J.A Wempi]]>;
<![CDATA[Almira Levina Suryana]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.165 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2772
<![CDATA[Ada satu desa di Jawa Barat yang sebagian besar penduduknya tidak mau menggunakan media elektronik, seperti televisi dan telepon genggam, meskipun ada Gerakan Nasional Literasi Digital yang gencar, melimpahnya informasi, dan meningkatnya pengguna internet di Indonesia, yang didominasi oleh Provinsi Jawa Barat. untuk meredam antusiasme lokal dalam inisiatif atau gerakan literasi digital. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dan metodologi penelitian grounded theory untuk mengkaji kemunculan temporal orang-orang yang tidak menyukai media digital. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, yang memunculkan pandangan dan keyakinan yang bergantung pada kelompok tertentu, menjadi pemicu gerakan anti literasi digital. Pandangan antipati kelompoknya terhadap media digital secara konsisten diungkapkan dalam forum pengajian dan khutbah Jumat. Karena pemerintah harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi warganya, kondisi ini melahirkan sikap apatis dan kompromi. Kajian ini memunculkan ide agar pemerintah segera membuat program literasi desa bekerjasama dengan kecamatan, kabupaten, dan kementerian agama.]]>
<![CDATA[PERAN HUMAS DALAM KEGIATAN PUBLIKASI ONLINE PEMERINTAH DI KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Ening Permini]]>;
<![CDATA[I Made Wahyu Kusuma Atmaja]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.573 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2773
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana Bagian Humas dan Protokol mempromosikan pemerintah Kabupaten Badung secara online. Untuk mendeskripsikan peran yang telah berhasil dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Badung dalam kegiatan penerbitan melalui media online, penelitian ini menggunakan empat variabel peran Humas menurut Dozier & Broom yaitu expert advisor, fasilitator komunikasi, pemecahan masalah, dan teknisi komunikasi. Dengan bantuan observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Badung, temuan penelitian ini sangat membantu dalam mempromosikan inisiatif Pemerintah Kabupaten Badung melalui media online. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penasehat berpengalaman, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Badung membantu menemukan jawaban atas kesulitan yang berkaitan dengan kehumasan. Selain itu, mereka menjalankan tugas sebagai fasilitator komunikasi, yaitu membantu manajemen dalam memahami apa yang diinginkan masyarakat umum. Di sisi lain, mereka memainkan peran sebagai pemecah masalah dengan membantu para pemimpin dalam mengambil tindakan yang tepat untuk menangani masalah secara profesional dan logis. Selain itu, mereka berperan sebagai teknisi komunikasi dengan membantu Humas membangun hubungan yang kuat dengan instansi terkait dan media.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL DI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN KOTA BATU ]]>
<![CDATA[Suci Navasari]]>;
<![CDATA[Ihsan Nuralim]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (567.487 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2774
<![CDATA[Problem umum yang sering menghinggapi partai politik adalah konflik internal, dan kadang yang menghancurkan partai politik (parpol) itu sendiri. Namun demikian jarang sekali ada partai politik yang mempunyai mekanisme penyelesaian konflik internal sehingga banyak partai yang dilanda konflik mengalami perpecahan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mekanisme penyelesaian konflik internal di tubuh Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan Kota Batu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sementara pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan pendekatan historical researct. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PDI-P Kota Batu rendah terjadi konflik internal yang besar. Disamping itu struktur kepengurusan PDI-P Kota Batu banyak bergantung kepada keputusan-keputusan dari pimpinan pusat PDI-P. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa PDI-P memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dibuktikan dari rendahnya khasus konflik yang terjadi. Oleh karena itu PDI-P membutuhkan otonomi yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan manajemen organisasi. Pemerintah perlu membuat peraturan perundangan yang memberikan jaminan bagi partai politik agar tidak terjadi konflik yang diakibatkan konflik internal.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN PESAN POLITIK DI MEDIA SOSIAL DALAM KAMPANYE PEMENANGAN PASANGAN PAISAL-AMRIS PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DUMAI TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Eko azi septiawan]]>;
<![CDATA[Belli Nasution]]>;
<![CDATA[Muchid]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.967 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2775
<![CDATA[Bahwa media sosial telah digunakan untuk tujuan politik. Sifatnya yang mudah diakses, memberikan kesempatan kepada semua lawan politik untuk memanfaatkan dan menggunakan untuk mereka memiliki agenda politik sendiri, Persoalan yang muncul adalah pesan politik yang diarahkan kepada lawan politik dalam bentuk berita bohong. Upaya-upaya jahat ini seperti sukar untuk dihindari diera virtual, karena masing–masing tim sedapat mungkin menggunakan segala cara untuk mematahkan perjuangan lawannya. yang dimungkinkan dengan menggunakan teknik pengaturan agenda. di beberapa media sosial yang ada, para konstituen “menyerang” calon pemilihnya melalui beberapa aplikasi media sosial yang ada seperti Whatsapp, Facebook, Instagram dan Line. Adapun tujuan dari penelitian ini adalahUntuk melihat bagaimana perencanaan pesan politik di Media Sosial dalam Kampanye Pemenangan Pasangan Paisal-Amris pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Dumai Tahun 2020 Pesan pesan politik yang dibuat dalam aplikasi media sosial tersebut mulai dari bentuk pesan text, pesan gambar juga pesan audiovideo. Metodologi dalam penelitian ini adalah kualitatif Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil tentang pengelolaan pesan politik dimedia sosial dalam kampaye pemenangan pasangan paisal –amris pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota dumai dengan Pesan politik dimedia sosial untuk Pengelolaan Kampanye Virtual Oleh Pasangan Paisal – Amris Di Media Sosial Pada Pemenangan Wali Kota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 yaitu dengan pengoptimalan upaya – upaya pendekatan komunikasi secara virtual, karena penyebaran berita palsu atau berita bohong untuk pesaing politik lainnya sering terjadi. Publik diprovokasi sedemikian rupa, sehingga simpati terhadap dukungannya beralih kepasangan yang lainnya.]]>
<![CDATA[PENGARUH E-OFFICE DAN SISTEM TATA KELOLA PERSURATAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN ]]>
<![CDATA[Inas Khairunnisa]]>;
<![CDATA[abdu roni]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.966 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2819
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh electronic office dan sistem tata kelola persuratan terhadap efektivitas kerja pegawai di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini melibatkan 63 responden dari pegawai kantor Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatandengan metode Regresi Linier Berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Electronic Office berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai sedangkan, variabel sistem tata kelola persuratan tidak berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai secara parsial. Secara simultan, Electronic Office dan Sistem Tata Kelola Persuratan berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai. Penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi instansi lain yang belum menggunakan electronic office untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS REGULASI HUKUM PROGRAM KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Karmila Fitri Yana]]>;
<![CDATA[Lailatul Mu’arofah]]>;
<![CDATA[Inayatur Robbaniyah]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.363 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2837
<![CDATA[Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang terjadi dibawah usia 18 tahun. Artikel ini menguraikan aspek hukum wajib belajar sebagai alat yang kuat untuk terhindar dari perkawinan anak. Indonesia memiliki kebijakan wajib belajar 9 tahun yang diatur dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kemudian ditingkatkan masa waktu menduduki pendidikan menjadi 12 tahun melalui “Program Indonesia Pintar” yang merupakan janji politik era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis secara normative kualitatif. Hasil penelitian bahwa Indonesia belum memiliki payung hukum yang kuat terkait peningkatan wajib belajar menjadi 12 tahun, dalam kaitannya untuk megentaskan perkawinan bawah umur, wajib belajar baru mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menentukan batas usia perkawinan bagi perempuan namun belum cukup untuk mengentaskan perkawinan bawah umur keseluruhan karena diketahui banyaknya pelangsungan perkawinan terjadi pada anak rentan usia 16-17 tahun. Terkait dengan masih banyaknya perkawinan bawah umur di Indonesia yang terjadi maka perlu didukung dengan dibuat aturan hukum yang mengatur peningkatan wajib belajar menjadi 12 tahun, sehingga adanya kebijakan yang mewajibkan seorang anak untuk menyelesaikan pendidikannya sampai dengan usia 18 tahun.]]>
<![CDATA[PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Silvi Fitria]]>;
<![CDATA[Khaerul Umam]]>;
<![CDATA[Ai Siti Farida]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1290.733 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2853
<![CDATA[This study aims to determine whether there is an effect of the administration of regional property on the quality of the financial statements of Bappelitbangda Bandung Regency. Mahmudi stated that financial reports will be of high quality if they have the following characteristics: 1) relevant; 2) reliable; 3) comparable; and 4) understandable. In this study, the researcher used a quantitative approach with data sources coming from primary and secondary sources. Data collection techniques used by researchers are through observation, questionnaires and literature study. To support the research analysis, the researcher used descriptive statistics with the Statistical Product and Service Solutions (SPSS) program test tool. This study concludes that there is an influence on the administration of regional property on the financial quality of Bappelitbangda Bandung Regency. Through R square which shows the independent variable administration has a positive but not significant effect on the quality of financial reports, while the rest is influenced by other variables that were not investigated in this study.]]>
