cover
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
+628161954525
Journal Mail Official
jurnal.moderat@gmail.com
Editorial Address
https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/about/editorialTeam
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Galuh
Core Subject : Humanities, Social,
Fokus keilmuan di bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik.
Articles 333 Documents
ADAPTASI INOVASI GO-DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI COVID-19: (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda) Anita Wahyuni; I Ketut Gunawan; Jauchar Barlian
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.737 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2703

Abstract

This research focuses on Go-Digital innovation carried out by government institution, by examining forms of innovation, their development, the adaptation of such innovations during the pandemic Covid-19 era, and the results of the innovation adaptation efforts. The object of this research is the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of Samarinda city, where the data was collected by employing bibliographical research and field work (observation, interviews) and analyzed by using descriptive, qualitative analysis. Research findings show that there are 12 forms of innovation carried out by Disdukcapil where all innovation related to public services. Secondly, Go-Digital innovations 270have been initiated since 2018and continued to be developed until recently for the best results, quantitatively and qualitatively. Thirdly, due to adaptation efforts, the promoted innovation successfully survived during the pandemic era, and even transformed positively in providing public service to the community, indicated by the shorter time needed in delivering public services, service quality can be maintained, and the number of customers do not decrease in general
PENYELENGGARAAN PAGELARAN OLAHRAGA BALAP DI SIRKUIT MANDALIKA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN NATION BRANDING INDONESIA Vicky Rahmadana; Havidz Ageng Prakoso
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.158 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2704

Abstract

Indonesia experienced an economic recession during the Covid-19 pandemic, so the government tried to restore the national economy by doing various ways, such as by increasing nation branding. The implementation of racing sports, namely WSBK (World Super Bike) and MotoGP at the Mandalika Circuit, has great potential in improving Indonesia's nation branding. Therefore, this study aims to describe how the influence ofracing sports performances at the Mandalika Circuit on the improvement of Indonesia's nation branding. This study uses a qualitative descriptive research method using a conceptual framework, namely nation branding and sport tourism. The results obtained are that the WSBK and MotoGP performances at the Mandalika Circuit have succeeded in increasing Indonesia's nation branding at the international level, so that it has the potential to attract economic benefits from tourism and contribute to national economic recovery. The WSBK and MotoGP shows are great sport tourism opportunities for Indonesia in the future, because they not only improve the country's image in the international world but also have the potential to become a large foreign exchange contributorfor the country
IMPLEMENTASI PENGAWASAN LEGISLATIF (Pengawasan Terhadap Kebijakan Infrastruktur Jalan Provinsi Tahun 2020) Muhammad Iqbal N; Randy Aulia N; M Rafly Ashari
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.97 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2705

Abstract

Proses Pengawasan Kebijakan infrastruktur jalan Provinsi Riau dilaksanakan/ oleh pemerintah daerah yaitu Dinas PUPR Provinsi Riau yang bertindak sebagai mitra dari DPRD Provinsi Riau. Adapun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau bertindak sebagai lembaga pengawas jalannya kebijakan pemerintah daerah tersebut. Melihat entuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan provinsi yaitu, pengawasan preventif dan pengawasan represif. Serta mengetahui faktor-faktor penghambat pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap infrastruktur jalan provinsi pada tahun 2020. Fungsi pengawasan yang telah dilakukan DPRD Provinsi Riau baik Pengawasan Preventif maupun Pengawasan Represif belum optimal. Kerangka jaringan jalan dan rincian penataan pondasi jalan antara jalan di tingkat kabupaten/kota hingga nasional di beberapa perlintasan jalan belum sinergis, sehingga memberikan hambatan bagi kendaraan yang melintasinya. Patut diakui bahwasannya jalan-jalan yang ada di tingkat nasional dan jalan-jalan sub-nasional belum bersinergi karena ada partisi yang eksplisit termuat pada semua jalan penting bagi unit transportasi, jika dengan beberapa jalan-jalan nasional stabil dan kuat sedangkan jalan-jalan sub-nasional (jalan tingkat daerah) tidak stabil dan kuat. Ujung-ujungnya, biaya transportasi tetap tinggi karena sebagian ruas jalan kondisinya memprihatinkan
STRATEGI PENGELOLAAN ASET DESA BERBASIS APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA “SIPADES” DI DESA KARANGJALADRI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN Rachmat Hidayat; Irfan Nursetiawan
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.48 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2706

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil observasi yang menemukan beberapa permasalahan dalam Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yaitu: Kurangnya pengarahan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait panduan penggunaan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa, belum ada penekanan khusus untuk penggunaan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa, tidak adanya pembaharuan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian, dapat diketahui Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan optimal. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya anggaran karena tidak mempunyai pendapatan asli desa dan dana turun tidak tepat waktu, kurangnya pembinaan dan peningkatan kompetensi dari dinas terkait, aplikasi sipades belum berjalan dengan optimal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan diantaranya, menganggarkan yang lebih besar lagi anggarannya, mencari anggaran dari pendapatan lain dengan cara menambah PADes ataupun dari sumbangan pihak ketiga dan upaya selanjutnya dengan tukar fungsi anggaran terlebih dahulu, diadakannya pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pengelolaan aset desa dan mendatangkan pihak yang terkait dengan pengelolaan aset desa untuk melakukan pembinaan terhadap perangkat desa, BPD, LPM yang dianggarkan dari APBDes
DAMPAK BEKERJA DARI RUMAH (WORK FROM HOME) DI INSTANSI PEMERINTAHAN Sufri Nuryamin; Widuri Wulandari
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.701 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2707

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak bekerja dari rumah (Work From Home) yang dilakukan oleh instansi pemerintahan khususnya pada lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Penerapan bekerja dari rumah merupakan sesuatu yang baru terjadi di lingkungan pemerintahan. Pada awal  pandemic Covid-19, baik instansi pemerintahan maupun swasta diharuskan untuk Work From Home (WFH). Jam kerja dan tanggung jawab para Aparatur Sipil Negara (ASN) berubah karena adanya penerapan WFH. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), merupakan instansi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab salah satunya adalah melakukan pengawasan ke desa-desa dan daerah tertinggal di seluruh Indonesia, bersosialisasi dengan masyarakat desa. Namun dengan adanya WFH, mempengaruhi jam kerja dan tanggung jawab ASN Kemendes PDTT. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan aplikasi Nvivo dalam pengelolaan data wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu dampak bekerja dari rumah (Work From Home) di instansi pemerintahan, khususnya Kemendes PDTT dilihat dari tiga dimensi. Dimensi pertama yaitu dari dimensi ekonomi yaitu adanya pengurangan belanja pegawai karena tidak adanya pengeluaran untuk biaya perjalanan dinas dan juga biaya pengadaaan barang untuk rapat seperti pulpen, buku dan lainnya. Dari dimensi teknologi, para ASN lebih banyak menggunakan teknologi saat bekerja dengan demikian adanya penambahan pengetahuan terkait teknologi, dan yang terakhir sosial, karena keterbatasan gerak, kurangnya kunjungan ke desa-desa dan daerah hal ini mengakibatkan kurangnya interaksi dengan masyarakat secara langsung
EVALUASI METODE REGISTRASI DATA PEMILIH DALAM JAMINAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK MEMILIH (Studi Registrasi Data Pemilih di Apartemen Kalibata City) Woro Kandito; Caroline Paskarina; Ratnia Solihah
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.736 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2708

Abstract

Perludem mengemukakan banyaknya pemilih di hunian vertikal Provinsi DKI Jakarta belum terdokumentasi dengan baik akibat sulitnya aparat melakukan pendataan maupun pencocokan dan penelitian yang terbentur oleh pengelola. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengapa metode registrasi pemilih yang digunakan belum optimal dalam mendata pemilih yang bermukim di area vertikal. Hasil penelitian mengetahui penggunaan dalam melindungi hak memilih saat pengumpulan data pemilih di Kalibata City maupun keterbatasannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data wawancara, kepustakaan, media cetak dan elektronik serta triangulasi sumber yang menghasilkan penelitian bahwa adanya jaminan universal suffrage dimana segala aturan lokal yang menghalangi pendataan dapat diindikasikan melanggar HAM, regulasi tersebut dapat dieksposisi menentang konstitusi. Pasifnya Partisipasi penghuni dengan tingginya migrasi memerlukan dukungan kemajuan teknologi dalam proses pendataan di wilayah vertikal. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menghasilkan pemutakhiran data di hunian vertikal efisien dan valid. Karenanya, dorongan menuju teknologi biometrik telah difasilitasi oleh sebagian besar yang bersifat apolitis (IDEA, 2017). Area flat melengkapi hunian dengan RT/RW, tetapi yang belum memiliki, kepengurusan sementara berfusi dengan RT/RW terhampir sesuai keputusan kelurahan. KPU Kota Jakarta Selatan bersama pengelola area flat Kalibata City mengharmonisasi data secara berkelanjutan dengan disdukcapil dan memfasilitasi prosedural pindah memilih serta mendirikan TPS Khusus.
PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2011-2020 Cindy Fajriati; Engkus; Husen Saeful Anwar
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.202 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2709

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mampu mencapai target dalam pengalokasi belanja modal dimana tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga dapat diartikan bahwa  pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum  mengalokasikan anggaran belanja daerahnya secara maksimal ke dalam belanja modal yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi belanja daerah terhadap alokasi belanja modal serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sampel yang digunakan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh kinerja keuangan berupa rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi belanja daerah secara parsial tidak daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikan hasil uji masing-masing adalah 0.478 dan 0.395, serta kinerja keuangan berupa rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah secara simultan  tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikasi 0.498.
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI DKI JAKARTA Ana Maisyaroh Indrayanti; Amy Yayuk Sri Rahayu
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.987 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2710

Abstract

Pemungutan pajak di Indonesia tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, tetapi juga Pemerintah Daerah. Kewenangan yang besar dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat idealnya juga disertai dengan semakin besarnya kewenangan dalam menetapkan pajak dan retribusi. Akan tetapi kenyataanya daerah tidak memiliki keleluasaan dalam menetapkan tarif pajak dan retribusi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, usaha yang dilakukan, serta tantangan yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi Pustaka. Sebagai Ibu Kota Negara Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki mobilitas yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tingginya tingat kemacetan lalu lintas. Hal ini menyebabkan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sumber pendapatan terbesar Provinsi DKI Jakarta. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Provinsi DKI Jakarta menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan diberlakukannya tarif pajak progresif kendaraan bermotor pribadi. Tarif yang dikenakan pada kendaraan bermotor pertama sebesar 1,50% (satu koma lima nol persen), kedua sebesar 2% (dua persen), ketiga sebesar 2,50% (dua koma lima nol persen), keempat dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). Hal ini membawa keuntungan bagi Provinsi DKI Jakarta, yaitu pada tahun 2018 melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah memperoleh penerimaan sebesar 5,69 triliun.
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DALAM PENGELOLAAN BUDAYA MASYARAKAT BERWAWASAN LINGKUNGAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021 Arie Budiawan; Aan Anwar Sihabudin; Neti Sunarti
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.533 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2711

Abstract

Penelitian Strategi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam Pengelolaan Budaya Masyarakat Berwawasan Lingkungan di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun 2021 bertujuan untuk melihat pengembangan kebudayan di Kabupaten Ciamis yang diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah.Sumber data dalam penelitian ini dari beberapa literatur yang berkenaan dengan pengembangan potensi kebudayaan dan pariwisata daerah di tengah pandemi covid-19 tahun 2021. Adapun metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni, budaya dan potensi daerah dalam bentuk diplomasi dan promosi keluar daerah. Pencapaian Visi dan Misi, program unggulan 2019-2024 RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yakni Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua. Perumusan strategi terdiri dari pengembangan misi, identifikasi faktor eksternal (peluang dan ancaman), menentukan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), menyusun tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi yang tepat untuk dilaksanakan. Adapun hasil penelitian ditemukan bahwa Strategi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan budaya masyarakat berwawasan lingkungan di tengah pandemi Covid-19 Tahun 2021 yang dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Kepemudan, dan Olahraga Kabupaten Ciamis sudah melaksanakan kewajibannya dalam mengelola, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan khususnya di tatar galuh ciamis sebagai sumber asset daerah, akan tetapi masih belum maksimal. Dengan demikian, diperlukan sentuhan dari Pemerintah Daerah guna melakukan inovasi, intensifikasi dan ekstensifikasi potensi kebudayaan dengan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan termasuk dukungan dari masyarakat untuk melestarikan kebudayaan ditengah arus globalisasi dan pandemi covid-19. Karena Kabupaten Ciamis memiliki banyak potensi kebudayaan yang bisa dikembangakan meliputi potensi wisata budaya, kesenian daerah yang bernilai budaya luhur, peninggalan Kerajaan Sunda Purba dan lainnya, yang dapat dipelajari serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu, ada di dalam sejarah, kebudayaan dan adat istiadat di berbagai destinasi wisata di Kabupaten Ciamis.  
PENGEMBANGAN ORGANISASI (Tinjauan Umum Pada Semua Organisasi) Sahadi; Neti Sunarti; Endah Puspitasari
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.97 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2712

Abstract

Karya ilmiah ini dengan mengambil tema “Pengembangan Organisasi (Tinjauan Umum Pada Semua Organisasi)” merupakan karya tulis bukan hasil dari penelitian melainkan hasil dari studi kepustakaan. Karya ilmiah ini menggambarkan pengembangan organisasi secara umum, baik swasta, setor publik maupun masyarakat. Semuan organisasi pada umumnya  dapat memanfaatkan sumberdaya tertentu dan beberapa  sumberdaya lainnya seperti: lingkungan organisasi, biaya, mesin, peralatan dan material dalam mencapai hasil dan tujuan organisasi. Selain itu, dalam suatu organisasi diperlukan adanya seorang pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal menjadi dambaan dan harapan untku kemajuan dan pengembangan organisasi. Penulis dapat menggunakan metode dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu dengan studi literatur. Dalam hal ini, penulis dapat mengumpulkan data diperoleh dengan melalui  mencari materi dari berbagai literatur berupa buku-buku di perpustakaan, buku modul dan media informasi (internet) yang ada hubungannya dengan karya ilmiah ini. Pengembangan organisasi (organization development)   dapat diartikan dengan berbagai macam pendapat dan beragam dari pada pendapat para para ahli. Pengembangan  organisasi merupakan suatu usaha atau upaya yang terprogram dan terencana yang dapat dilakukan pada tingkat organisasi yang membantu setiap organisasi untuk membangun kualitas, kuantitas dan kapasitas organisasi untuk selalu berubah dan berkembang dengan cara meningkatkan, mengembangkan, dan memperkuat strategi dan proses kerja serta struktur organisasi.

Page 9 of 34 | Total Record : 333