cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
+628161954525
Journal Mail Official
jurnal.moderat@gmail.com
Editorial Address
https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/about/editorialTeam
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : https://doi.org/10.25157/moderatjurnalilmiahilmupe
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fokus keilmuan di bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 333 Documents
 8   9   10   11   12 
PENGARUH PEMBAGIAN KERJA OLEH KEPALA DESA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PERANGKAT DESA DI KANTOR KEPALA DESA CITEUREUP KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS Suci Indah Risyani1; Eet Saeful Hidayat
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.47 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2713

Abstract

Fenomena rendahnya produktivitas kerja perangkat desa yang dipengaruhi oleh lemahnya pembagian kerja oleh Kepala Desa, indicatornya adalah capaian target Pajak Bumi Dan Bangunan, Tujuan penelitian untuk mengetahui besarnya pengaruh pembagian kerja terhadap produktivitas kerja perangkat desa. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif analisis, yang memusatkan perhatian pada pemecahan masalah melalui angket selanjutnya menganalisa data hasil angket dengan cara teknik analisis data kuantitatif melalui pengelolaan data yang dideskripsikan ke tabel distribusi frekuensi, Teknik sampling adalah sampel jenuh dimana semua perangkat desa 11 orang dijadilan responden. Hasil peneltian menunjukan bahwa pembagian kerja oleh Kepala Desa diperoleh skor 31,95 atau sebesar 58,09% masuk kategori cukup baik dan Produktivitas kerja perangkat desa diperoleh skor 31,91 atau sebesar 58,01% termasuk pada kategori cukup baik. Hasil perhitungan koefisien korelasi product moment (rxy) sebesar 0,72 yang berarti variabel memiliki tingkat hubungan yang kuat, sedagkan koefisien determinasi sebesar 51,84% kategori tingkat pengaruhnya tinggi, dan 48,16% adalah epsilon. Hasil antara nilai thitung dengan ttabel , thitung sebesar 3,1141 dari ttabel sebesar 2,262, maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima .
MANFAAT PENAFSIRAN HUKUM DALAM RANGKA PENEMUAN HUKUM Cecep CahyaSupena
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.534 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2714

Abstract

Mengingat masih adanya beberapa rumusan kaidah hukum yang tercantum dalam      undang-undang yang secara substansi masih perlu diperjelas atau dilengkapi, maka seringkali menimbulkan terjadinya interpretatif  (multi tafsir) terhadap kaidah hukum, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam mengartikan / memahami rumusan kaidah hukum yang tercantum dalam undang-undang. Untuk menghindari keadaan tersebut, maka perlu adanya suatu penafsiran hukum yang jelas supaya tidak menyimpang dari pemahaman yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Selain itu dengan dilakukannya penafsiran hukum, juga dapat diwujudkan adanya penemuan /pembentukan kaidah-kaidah hukum baru yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun negara. Dengan terwujudnya kepastian hukum, maka kelangsungan hidup bermasyarakat maupun bernegara dapat terselenggara dengan adil, tertib, serta damai.
DISEMINASI INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BANJAR SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Sri Maryanti; Neneng Komariah; Saleha Rodiah
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.736 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2715

Abstract

Kota Banjar menetapkan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berupa peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan. Salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui diseminasi informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banjar dengan mengelola website ppid.bajarkota.go.id. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses peneyebaran (diseminasi) informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kota Banjar dalam upaya keterbukaan informasi publik melalui website ppid.banjarkota.go.id. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumetasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID Kota Banjar memberikan kemudahan akses bagi pemohon informasi melalui ketersediaan website yang berperan sebagai media penyebaran atau diseminasi informasi publik. Pemerintah Kota Banjar berupaya meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan sarana dan prasarana melalui website yang dikelola PPID sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditentukan. Saat ini pihak PPID Kota Banjar sedang merancang rencana dan perbaikan website. Sehingga diharapkan website akan terintegrasi secara terpusat dan PPID Pembantu dapat mengupload informasi publik secara mandiri. Dengan adanya website PPID ini, diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan kemudahan akses dalam penyampaian informasi publik
PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM TRIPLE UNTUNG PLUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (PPPD) KOTA BANDUNG I PAJAJARAN Reni Yulianty; Engkus; Wawan Setiawan Abdillah
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.186 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2716

Abstract

Sebuah wabah virus Covid-19 sedang melanda dunia yang berdampak terhadap semua sektor, salah satunya adalah sektor perekonomian. Dampak terjadi terhadap kegiatan perekonomian masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena adanya pembatasan aktivitas yang membuat sektor usaha tidak berjalan dengan baik. Menurunnya pendapatan akibat pandemi Covid-19 membuat masyarakat kesulitan dalam membayar kewajiban pajaknya, sehingga menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdampak kepada pemasukan negara dari sektor perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dan nilai besaran pengaruh efektivitas program Triple Untung Plus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada pusat pengelolaan pendapatan daerah (PPPD) Kota Bandung I Pajajaran yang dilatarbelakangi pada masa pandemi Covid-19. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik accidental sampling dengan jumlah sampel 100 responden. Dengan hasil menunjukkan bahwa efektivitas program Triple Untung Plus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memperoleh nilai 32,2%. Dan berdasarkan perolehan hasil kuesioner penelitian 35% Wajib Pajak kendaraan bermotor menganggap program Triple Untung Plus efektif terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19.
PENGELOLAAN BANK SAMPAH SRIKANDI UNTUK MENCIPTAKAN KAMPUNG GREEN AND CLEAN DI DESA LATUKAN KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN Devin Natasya; Tukiman
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.341 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2721

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pengelolaan bank sampah oleh Bank Sampah Srikandi Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dalam mengelola sampah untuk menciptakan kampung green and clean. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data penelitian ini berasal dari wawancara dan observasi di lapangan untuk memperjelas hasil kesimpulan. Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang pengelolaan Bank Sampah Srikadi untuk menciptakan kampung green and clean di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Bank Sampah Srikandi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Namun terkait Standar Operational Prosedur (SOP) dan pelaksanaan kemitraan harus perlu ditingkatkan.
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI PROGRAM PONDOK KURASI Gita Rania; Ananta Prathama
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.451 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2722

Abstract

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berinisiasi untuk semakin mendorong perluasan UMKM di wilayah Jawa Timur melalui peluncuran Program Pondok Kurasi, dengan tujuan untuk mendorong digitalisasi (onboarding) bagi UMKM Offline serta mendorong National branding untuk produk UMKM unggulan pada berbagai marketplace. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Program Pondok Kurasi menunjukkan perannya sebagai fasilitator atas Program Pondok Kurasi dalam memberdayakan pelaku UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Kurasi belum berhasil memberdayakan UMKM batik melalui Program Pondok Kurasi. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi perencanaan dapat mengidentifikasi potensi pelaku usaha, menganalisis kebutuhan pelaku usaha serta dapat merancang program sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Kemudian dari sisi pelaksanaan telah memberikan pelatihan-pelatihan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan pelaku usaha. Namun dari sisi hasil masih belum memenuhi hasil yang diinginkan oleh pelaku usaha. Sedangkan dari sisi evaluasi telah memenuhi monitoring dan evaluasi yang baik dengan memberikan pendampingan serta pelaksanaan evaluasi berkala setiap triwulan.
VILLAGE WATER GOVERNANCE DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM DI DESA BETENG POMAH DAN RANDULANANG Putri Rut Elok Kurniatin; Irfan Ridwan Maksum
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.165 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2758

Abstract

This research focused on the sustainable governance for meeting the drinking water needs of Beteng, Pomah and Randulanang villages after the end of the PAMSIMAS Program in 2021. After the end of the program, the village government faced several challenges in maintaining basic drinking water services, such as budget limitation, unmaintained quality of drinking water, and the decrease of role and participation of the community and other parties, which caused the gap of the sustainable conditions for meeting clean to safe drinking water needs in these three areas. Through the post positivist approach, assessment of the governance model for meeting drinking water needs in the three villages was conducted to figure out their post-program governance. Through interviews, document studies, and literature, researchers obtained data information as the basis in assessing the governance model in the three villages. The results show that, based on the governance actors and governance styles, the three villages have different governance models even though they participated in the same program (PAMSIMAS). The three villages show different technical dynamics, hence the differences in their governance in realizing the fulfillment of drinking water needs after the end of the PAMSIMAS program.
STUDI COLLABORATIVE GOVERNANCE PROGRAM CITARUM HARUM DALAM PERBAIKAN KUALITAS AIR SUNGAI CITARUM Agung Prayoga; Khaerul Umam; Sakrim Miharja
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.423 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2759

Abstract

In an effort to improve the water quality of the Citarum River, the central government launched a program called the Citarum Harum Program through Presidential Regulation (Perpres) no. 15 of 2018, this program is targeted to be completed for a period of 7 years from the beginning of the issuance of the policy. The purpose of this research is to find out in depth how the implementation of Collaborative Governance carried out by the Sector 6 Task Force team of the Citarum Harum Program where the program can provide good results in improving the water quality of the Citarum River. Descriptive method through qualitative approach is the method used in this research, observation, interview, and documentation study are the three techniques used in the data collection process in this study. The results of the study indicate that the collaboration process carried out by the Citarum Harum Sector 6 Task Force team in general has gone well, causing the water quality of the Citarum River to show a better graph. It is based on 5 dimensions written by Ansell and Gash. Where the five aspects include; face-to-face dialogue; build trust; commitment to the process; mutual understanding; and intermediate results. But on the other hand, there is still a need for improvement from some of these aspects to provide even more maximum results and the problems that exist in the Citarum River can gradually be resolved.
KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA TANGERANG SELATAN Septi Dwi Wulandari; Rahmat Salam
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.948 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2760

Abstract

Koordinasi saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi untuk dapat mencapai produktifitas, efisiensi, dan efektifitas, dari setiap kegiatan perlu diadakan. Jalinan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan banjir Kota Tangerang Selatan memiliki permasalahan seperti masalah ketersediaan jaringan drainase yang belum memadai. Masih tingginya egosektoral organisasi perangkat daerah dalam pemeliharaan saluran drainase penanggulangan banjir.  Kurangnya koordinasi dalam pembagian tugas lintas organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan bencana banjir. Penelitian ini akan menganalisa penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan konsep koordinasi. Hal ini berupaya untuk menjawab permasalahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Tangerang Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah dalam penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Hasibuan mengenai koordinasi dengan 4 indikator yaitu: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, disiplin. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian bahwa kesatuan tindakan menunjukan bahwa masih terdapat penyimpangan pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola masalah sampah di jaringan drainase dan sungai. Pada pola komunikasi yang dilakukan lintas organisasi perangkat daerah sudah berjalan baik dengan melakukan komunikasi yang intens. Pada pembagian tugas menunjukan bahwa kesadaran organisasi perangkat daerah terhadap pekerjaan nya belum berjalan dengan baik terbukti bahwa BPBD sebagai koordinator belum mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai daerah tanggap bencana dan Dinas Pekerjaan Umum yang tidak melakukan perawatan rutin jaringan drainase. Pada tingkat disiplin yang dijalankan oleh organisasi perangkat daerah sudah berjalan baik.
ANALISIS MANAJEMEN PERUBAHAN ORGANISASI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA REVISI UNDANG-UNDANG Dani Rustandi; Fibria Indriati
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (905.929 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2762

Abstract

Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami perubahan yang fundamental sebagai konsekuensi dari adanya revisi undang-undang KPK pada akhir tahun 2019. Mengimplementasikan perubahan yang terjadi menjadi tantangan besar bagi seluruh elemen di dalam organisasi KPK. Banyak penelitian terdahulu menggambarkan bahwa sebagian besar inisiatif perubahan berakhir dengan kegagalan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya organisasi KPK dalam mengimplementasikan perubahan melalui pendekatan manajemen perubahan. Model manajemen perubahan Lewin dijadikan sebagai landasan pemikiran bagi penulis untuk menganalisis proses implementasi perubahan di dalam organisasi KPK. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan melakukan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu serta dokumen laporan, publikasi, atau berita tentang perubahan organisasi KPK sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa langkah strategis mengimplementasikan perubahan di organisasi KPK dilakukan pada aspek struktur organisasi, sumber daya manusia, dan budaya organisasi. Adapun manajemen perubahan yang terjadi di KPK selaras dengan tahapan-tahapan perubahan menurut model manajemen perubahan Lewin yaitu unfreezing, moving, dan refreezing.

Page 10 of 34 | Total Record : 333

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 4 (2025): November 2025 Vol 11 No 3 (2025): Agustus 2025 Vol 11 No 2 (2025): Mei 2025 Vol 11 No 1 (2025): Februari 2025 Vol 10 No 4 (2024): November 2024 Vol 10 No 3 (2024): Agustus 2024 Vol 10 No 2 (2024): Mei 2024 Vol 10 No 1 (2024): February 2024 Vol 9 No 4 (2023): November 2023 Vol 9 No 3 (2023): Agustus 2023 Vol 9 No 2 (2023): Mei 2023 Vol 9 No 1 (2023): February 2023 Vol 8 No 4 (2022): November 2022 Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022 Vol 8 No 1 (2022): February 2022 Vol 7 No 4 (2021): November 2021 Vol 7 No 3 (2021): Agustus 2021 Vol 7 No 2 (2021): Mei 2021 Vol 7 No 1 (2021): Februari 2021 More Issue