cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
+628161954525
Journal Mail Official
jurnal.moderat@gmail.com
Editorial Address
https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/about/editorialTeam
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : https://doi.org/10.25157/moderatjurnalilmiahilmupe
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fokus keilmuan di bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 357 Documents
 10   11   12   13   14 
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR Sri Lestari; Roy Valiant Salomo
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.781 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2854

Abstract

Manajemen Kinerja terdiri dari kegiatan perencanaan kierja, dilanjutkan dengan pengukuran kinerja, kemudian pengajuan laporan hasil kinerja untuk pengambilan keputusan. Manajemen Kinerja diterapkan di Indonesia melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sejak tahun 1999. Dengan diterapkannya otonomi daerah pada periode yang sama, implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik pada pemerintah daerah menjadi semakin penting. Penelitian ini meninjau khasanah penelitian tentang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dilakukan di Indonesia dan di dunia. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari kata kunci yang terkait dengan pemerintah daerah dan pengelolaan kinerja di jurnal terindeks Scopus dan google scholar. Penelitian ini menemukan bahwa khasanah penelitian tentang pengelolaan kinerja pada pemerintah daerah yang dilakukan di Indonesia berkembang sangat pesat dalam 10 tahun terakhir. Secara umum, kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja terletak pada kualitas sumber daya manusia dan kapasitas organisasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan komitmen pimpinan dan tekanan kelembagaan eksternal baik dari legislatif maupun partisipasi publik.
EVALUASI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PONOROGO Jesica Destalies Primasari Pamadi; Dian Suluh Kusuma Dewi; Ekapti Wahjuni Dj
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.077 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2855

Abstract

Pelaksanaan e-goverment di Indonesia pada era digitalisasi sekarang ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik yang dapat diakses dari jauh menggunakan internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan e-goverment di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo dilihat dari pelayanan publik melalui aplikasi M-Paspor. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi aplikasi M-Paspor masih terdapat banyaknya komplain dari para pengguna layanan yang menyebabkan pengguna layanan merasa kecewa dan rugi karena terjadinya error pada aplikasi dan website, kurang cepatnya notifikasi kode verifikasi akun, tidak terdapatnya cara pembayaran, tidak bisa memilih lokasi untuk kejelasan permohonan paspor, proses buka map pada aplikasi termasuk loadingnya lama, serta tidak dapat memilih kebutuhan paspor antara paspor rusak atau exp. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk sumber data, menggunakan penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan secara langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, jurnal, media sosial atau referensi lainnya. Guna mempermudah menganalisa data, penulis menggunakan aplikasi Nvivo 12 dalam jumlah besar dan keakuratan data.
ANALISIS AKTOR DAN FAKTOR KONDISI AWAL YANG MEMPENGARUHI COLLABORATIVE GOVERNANCE PROGRAM BELI KREATIF LOKAL JABODETABEK Veni Robiatal Adawiyah; Amy Yayuk Sri Rahayu
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.201 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2856

Abstract

UMKM memiliki peran yang strategis sebagai penggerek perekonomian negara. Di masa pandemi covid-19 sebagian besar UMKM mengalami penurunan pendapatan disebabkan permasalahan yang semakin kompleks. Walaupun demikian terdapat sebagian kecil UMKM yang justru memiliki pendapatan yang tetap bahkan meningkat. Hal ini menarik berbagai penelitian untuk mengkaji bagaimana UMKM dapat bertahan dalam menjalankan usahanya di masa pandemi covid-19. Apakah UMKM tersebut bergerak sendiri-sendiri atau dengan bantuan pemerintah atau ada aktor lainnya yang dapat membantu UMKM? Melalui studi ini peneliti akan mengkaji bagaimana program Beli Kreatif Lokal sebagai bagian dari strategi untuk membantu UMKM di masa pandemi covid-19. Tujuan dari studi adalah untuk memetakan siapa saja aktor yang dapat berperan dan bagaimana kondisi awal yang dapat dijadikan modal sosial untuk membantu UMKM tersebut. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripstif kualitatif dengan studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan menggambarkan bahwa collaborative governance yang dilakukan aktor state dan non state dapat membantu kesulitan UMKM di masa pandemi covid-19. Perbedaan sumber daya atau kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing aktor dan insentif untuk berpartisipasi berperan sebagai modal sosial untuk melakukan kolaborasi.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN E-COURT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN ASAS SPEEDY ADMINISTRATION OF JUSTICE DI PENGADILAN AGAMA GARUT Aceng Ulumudin; Triananda Genedin; Eet Saeful Hidayat
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.112 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2857

Abstract

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam kemajuan IPTEK menyebabkan perubahan sosial yang terjadi mengharuskan organisasi sektor publik memiliki kemampuan dan beradaptasi dengan kemajuan IPTEK. E-Court merupakan inovasi kebijakan publik dalam bidang peradilan yang implementasinya belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Pada tahun 2021, di Pengadilan Agama Kabupaten Garut dengan jumlah 7,210 perkara yang ada, pengguna E-Court hanya berjumlah 316 pengguna saja atau setara dengan 4.38%, dimana hal tersebut tidak memenuhi target kinerja sebagaimana tercantum pada perjanjian kinerja Pengadilan Agama bahwasanya persentase perkara E-Court diharuskan mencapai target 40% dari jumlah perkara. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan kebijakan E-Court sebagai upaya mewujudkan asas Speedy Administration of Justice di Pengadilan Agama Garut dan faktor – faktor penghambat pelaksanaan kebijakannya serta memberikan rekomendasi solusi atas hambatan tersebut. Metode yang di ambil dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dihasilkan dari wawancara dan observasi. Hasil menunjukan bahwa Pelaksanaan kebijakan E-Court masih belum optimal, namun penerimaan kebijakan E-Court bagi implementator dan pengguna dapat diterima dengan baik. Faktor yang menghambat pelaksanaan E-Court adalah komunikasi terkait sosialisasi E-Court kurang maksimal, keterbatasan sarana pendukung E-Court dan kondisi sosial masyarakat, adapun solusi yang ditawarkan adalah mengoptimalisasikan proses sosialisasi, peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan literasi digital
TATA KELOLA RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA PASAR SEHAT SABILULUNGAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG Engkus; Anna Annisa; Aditiyawarman
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.464 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2858

Abstract

Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bandung masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh potensi retribusi dari pedagang, khususnya dari pedagang kaki lima belum dapat ditarik secara maksimal, diantaranya karena belum terakomodasinya aspirasi para pedagang kaki lima (PKL) secara  representatif, yang diakibatkan mis-komunikasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata kelola retribusi pelayanan pasar pada Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka yang merupakan milik pemerintah Kabupaten Bandung. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengungkap bahwa tata Kelola belum optimal, sekalipun pengelolaannya tergolong baik yang dapat dilihat dari pencapaian target dan kesesuaian dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK AIR BERSIH TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA KUPANG Jems Yerison Kanaf; Ira Irawati; Mas Halimah
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.439 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2860

Abstract

Air bersih merupakan sumber daya alam yang menjadi salah satu kebutuhan pokok hajat hidup masyarakat Indonesia. Dalam prakteknya, pelayanan air bersih dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa kualitas pelayanan air bersih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, Khususnya di Kota Kupang. Pelayanan Publik Air Bersih yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Kota Kupang belum sesuai dengan standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur besaran pengaruh kualitas pelayanan publik ar bersih yang ditinjau dari aspek tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy terhadap kepuasan pelanggan. Metode dalam penelitian ini menggunakan survey dengan pendekatan kuantitatif. Hasil Penelitian diperoleh skor p-value dari aspek Tangibles sebesar 0,259 yang berarti tidak adanya pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, kemudian pada aspek Reliability, Resposiveness, Assurance dan Empathy secara berurutan diperoleh skor p-value sebesar 0,045, 0,005, 0,048, dan 0,039. Keempat aspek tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasan pelanggan.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA BAGIAN Cecep Cahya Supena CahyaSupena; Diwan Pramulya
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.482 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2861

Abstract

Susunan negara di seluruh dunia secara umum dapat dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu Negara Unitaris (Kesatuan) dan Negara Federasi (Serikat). Negara Unitaris terdiri dari 2 (dua) sistem, yaitu Negara Unitaris yang menerapkan sistem Sentralisasi dan Negara Unitaris  yang menerapkan sistem Desentralisasi. Di Negara Unitaris yang menerapkan sistem sentralisasi,  pemerintah pusat adalah sebagai penyelenggara seluruh kegiatan pemerintahan dalam negara, sedangkan keberadaan pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk di Negara Unitaris yang menerapkan sistem desentralisasi, kepada setiap daerah diberi hak otonomi, yaitu hak / wewenang bagi pemerintah daerah untuk bisa  mengatur dan mengurus daerahnya sendiri menurut prakarsa/inisiatif sendiri. Sekalipun demikian pemerintah daerah tetap harus tunduk  dan patuh pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya yang dimaksud dengan  Negara Federasi (Serikat)  ialah negara yang merupakan gabungan dari negara-negara bagian.  Negara-negara  bagian ini memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan negaranya masing-masing,  seperti  halnya wewenang yang diberikan kepada daerah otonom. Secara sepintas terlihat bahwa antara daerah otonom yang ada pada negara unitaris yang menerapkan sistem desentralisasi dengan negara bagian yang ada pada negara serikat, memiliki beberapa persamaan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan disamping adanya beberapa perbedaan.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMBUATAN KARTU KELUARGA DALAM MEMBERIKAN HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KEPADA MASYARAKAT (Study Pada Kantor Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis) Ririn Yulianti; Yani Hendayaningsih; Yesi Nur Asyah
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.927 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2862

Abstract

Berdasarkan pengamatan, masyarakat di Kecamatan Cidolog masih banyak yang belum memperbaharui data dalam kartu keluarga (KK), dikarenakan proses yang lama dan tidak ramah. Untuk itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana petugas Kecamatan dalam memberikan hak administrasi kependudukan kepada masyarakat di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dari persepektif kualitas pelayanan publik. Kami menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari 14 informan dengan menggunakan teknik purposive sampling untuk pengambilan sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu observasi, dan wawancara. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan 5 dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Pasolong. Berdasarkan hasil temuan, pada dimensi kehandalan, pelayanan yang diberikan sudah cukup handal, pada dimensi daya tanggap, proses pelayanan masih kurang responsive, pada dimensi jaminan, pelayanan yang diberikan dapat memberikan jaminan terkait kepastian waktu, pada dimensi empati, petugas telah memberikan perhatian kepada masyarakat melalui fasilitas yang memadai, dan terakhir pada dimensi bukti fisik, hasil output berupa kartu keluarga sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun hambatan dalam pelayanan pembuatan kartu keluarga (KK) lebih banyak disebabkan faktor teknis (jaringan internet dan listrik), upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak terkait
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART KAMPUNG DI KABUPATEN BANYUWANGI Gede Gusta Ardiyasa; Ety Rahayu
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.043 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2863

Abstract

Berdasarkan data dari Kemendes, saat ini dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, masih terdapat 11 Provinsi, 69 Kabupaten, dan 17.626 desa yang masih dalam kategori tertinggal dan 3.536 desa dalam kategori sangat tertinggal. Hal ini menandakan masih banyaknya desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Banyuwangi melalui implementasi kebijakan smart kampunya telah mampu membawa 189 Desanya ke dalam kategori desa Maju dan Mandiri. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Smart Kampung yang berjalan di Kabupaten Banyuwangi dan juga melihat faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan Kebijakan Smart Kampung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif seperti yang dikemukakan Newman (2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal. Faktor Internal yaitu empat syarat penting dalam pencapaian keberhasilan sebuah implementasi kebijakan menurut George C.E. III yaitu: Communication (komunikasi), Resources (sumber daya), Dispositions (disposisi/perilaku) dan Bureaucratic Structure (struktur birokrasi). Sedangkan faktor sksternalnya adalah partisipasi masyarakat desa, dukungan tokoh masyarakat dan dukungan stake holder.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN PRESTASI OLAHRAGA OLEH KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN CIAMIS Ina Loriana Lorenza; Aan Anwar Sihabudin
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.583 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2869

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah pembinaan Prestasi Olahraga Oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Ciamis mengalami pasang surut, adanya cabang olahraga yang kurang pembinaan fisik dan strategi kemenangan, sistem administrasi terbatas dan sedikit cabang olahraga yang meraih prestasi di tingkat propinsi. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber anggaran dan minimnya tenaga terlatih yang tersertifikasi, Lemahnya pembinaan secara terstruktur (pembibitan) pada sejumlah cabang olahraga dan belum optimalnya evaluasi terhadap pembinaan yang telah dilaksanakan serta lemahnya pengawasan dalam pembinaan olahraga. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Prestasi Olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Ciamis. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik pengolahan/analisis data penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Prestasi Olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Ciamis kurang optimal. Hal ini ditunjukan dengan adanya hasil temuan penelitian, seperti kurangnya dukungan sumber daya, anggaran, pembinaan secara khusus, terstruktur seperti fisik dan strategi kemenangan, evaluasi, sistem administrasi dan data/dokumen pembinaan atlet dan lemahnya pengawasan pada pelatih setiap cabang olahraga.

Page 12 of 36 | Total Record : 357

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2026): Februari 2026 Vol 11 No 4 (2025): November 2025 Vol 11 No 3 (2025): Agustus 2025 Vol 11 No 2 (2025): Mei 2025 Vol 11 No 1 (2025): Februari 2025 Vol 10 No 4 (2024): November 2024 Vol 10 No 3 (2024): Agustus 2024 Vol 10 No 2 (2024): Mei 2024 Vol 10 No 1 (2024): February 2024 Vol 9 No 4 (2023): November 2023 Vol 9 No 3 (2023): Agustus 2023 Vol 9 No 2 (2023): Mei 2023 Vol 9 No 1 (2023): February 2023 Vol 8 No 4 (2022): November 2022 Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022 Vol 8 No 1 (2022): February 2022 Vol 7 No 4 (2021): November 2021 Vol 7 No 3 (2021): Agustus 2021 Vol 7 No 2 (2021): Mei 2021 Vol 7 No 1 (2021): Februari 2021 More Issue