cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
BASYARUDIN
Contact Email
lp3mpainan22@gmail.com
Phone
+6281808362356
Journal Mail Official
lp3mpainan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN
Published by SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PAINAN
ISSN : 24071250     EISSN : 27470628     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
FOCUS AND SCOPE JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN akan Diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, Penelitian dan Pengbdian Masyarakt sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu (Maret dan September). Ruang lingkup Jurnal Hukum dan Keadilan adalah: A. Hukum: 1. hukum perdata, 2. hukum pidana, 3. hukum administrasi, 4. hukum militer, 5. hukum konstitusional, 6. hukum internasional. B. Yudikatif: 1. manajemen kasus pengadilan 2. manajemen peradilan. C. Kriminologi dan Hukum: D. Victimology dan Hukum E. Forensik dan Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 171 Documents
 12   13   14   15   16 
Hukum Pidana Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Seorang Residivis (Studi Kasus Pengadilan Negeri Serang Nomor 372/Pid.B/Pn.Srg) Rizky Ramadhans Rizky; Benny Irawan; Reine Rofiana
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i2.277

Abstract

ABSTRAK Residivis dapat diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Tidak masuk penjara lagi merupakan ukuran keberhasilan proses transformasi di lembaga pemasyarakatan. Banyak narapidana setelah keluar dari penjara tetap menjalankan perbuatan lamanya bahkan lebih parah dari kejahatan sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa anlisis terhadap faktor-faktor penyebab seorang narapidana menjadi residivis serta pencegahan terhadap tersangka pembunuhan yang dilakukan oleh residivis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dapat disebut pula dengan penelitian lapangan atau metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini, bahwa faktor penyebab pelaku A melakukan tindak kejahatan pembunuhan yang disertai pemerkosaan didasarkan pada hasil interaksi dan komunikasi yang intim yang dilakukan pada masa tahanan sebelumnya serta dalam mencegah pelaku A tidak melakukan tindak pidana kembali yaitu perlu adanya kotrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Simpulan dalam penelitian ini faktor- faktor penyebab seseorang menjadi redivis yang diakibatkan pada faktor internal yaitu faktor keimanan dan faktor pendidikan serta faktor ekternal yaitu faktor lingkungan dan faktor stigma masyarakat serta untuk mencegah agar residivis tidak lagi melakukan tindak pidana kembali perlu adanya pembinaan dan kontrol oleh pemerintah dan masyarakat. Kata Kunci: Tinjauan Kriminologis, Tindak Pidana Pembunuhan, Residivis ABSTRACT A recidivist can be defined as a person who repeats criminal acts. Not going to prison anymore is a measure of the success of the transformation process in correctional institutions. After leaving prison, many prisoners continue to carry out their old crimes, even worse than their previous crimes. The method used in this research is an analysis of the factors that cause a prisoner to become a recidivist and prevention of murder suspects committed by recidivists. This research uses a case approach which is carried out by examining cases related to the problem at hand, which can also be called field research or empirical juridical research methods. The results of this research are that the factors that caused perpetrator A to commit the crime of murder accompanied by rape were based on the results of intimate interactions and communication carried out during his previous detention period and in preventing perpetrator A from committing another crime, namely the need for social control carried out by the government and local communities. The conclusion in this research is that the factors that cause a person to become a recidivist are caused by internal factors, namely faith factors and educational factors, as well as external factors, namely environmental factors and community stigma factors, and to prevent recidivists from committing crimes again, there needs to be guidance and control by the government. and society. Keywords: Criminological Review, murder crime Recidivist
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN BELANDA: ANALISIS PERBANDINGAN Akmal, Diya Ul
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i2.278

Abstract

Sistem ketatanegaraan merupakan perwujudan kehidupan bernegara yang sangat kompleks dan menekankan kesinambungan antara setiap organ didalamnya. Diantara negara-negara di dunia tidak ada satupun yang sistem ketatanegaraannya persis sama. Begitupun halnya dengan Indonesia dan Belanda yang memiliki sistem ketatanegaraannya masing-masing. Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai perbandingan sistem ketatanegaraan Indonesia dan Belanda. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menemukan konstruksi ketatanegaraan yang berkemungkinan untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan, diantara ketiga cabang kekuasan pada sistem ketatanegaraan Indonesia dan Belanda memiliki karakteristiknya masing-masing. Persamaan dapat dilihat pada cabang kekuasaan Legislatif yang menerapkan sistem Bikameral dan pada cabang kekuasaan Yudikatif yang terdapat Supreme Court. Perbedaan terdapat pada cabang kekuasaan Eksekutif karena Indonesia menerapkan sistem Presidensiil sementara Belanda menerapkan sistem Demokrasi Parlementer. Perbedaan lainnya, Belanda melarang pengujian konstitusional dilakukan oleh lembaga peradilan sementara Indonesia memiliki lembaga negara khusus yang diberikan kewenangan tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi.
AMDAL SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Ferina Ardhi Cahyani
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v11i1.131

Abstract

Permasalahan lingkungan menjadi isu yang tidak terbantahkan baik di Indonesia maupun di dunia. Perkembangan teknologi, dunia industri dan pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh terhadap permasalahan lingkungan yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kegiatan yang memiliki potensi merusak lingkungan memerlukan perizinan agar kegiatannya tidak mengancam lingkungan. Kegiatan yang berdampak bagi lingkungan seperti menghasilkan limbah akan mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Tujuan tersebut dapat dicapai salah satunya dengan cara pencegahan melalui adanya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran Amdal sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan metode penelitian yuridis normatif penulis akan melakukan studi kepustakaan baik dari buku, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan. Amdal merupakan salah satu instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang penting. Dengan adanya Amdal pemerintah maupun masyarakat dapat mengawasi kesesuaian dan kekonsistenan pemilik usaha atau kegiatan dengan dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatannya. Kata kunci: Amdal, Analisis mengenai dampak lingkungan, lingkungan hidup, pencemaran
SEBUAH ANALISIS DILAKUKAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN PENGEMIS, PENGAMEN, DAN ANAK JALANAN (PMKS) (STUDI KASUS YANG DIAMBIL ADALAH PENERTIBAN ANAK JALANAN DI JL PLUIT RAYA, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKAR LAILA, FITRI IDA; MARKUAT, MARKUAT
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i2.284

Abstract

Anak merupakan anggota masyarakat yang mempunyai posisi strategis dalam menentukan kelangsungan hidup bangsa. Anak yang tumbuh kembang secara wajar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. Sebaliknya jika mereka mengalami berbagai hambatan dalam tumbuh kembangnya akan menjadi beban bagi masyarakat dan Negara. Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal sesuai potensinya. Keluarga, kerabat, masya¬rakat, serta pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan mengupayakan pemenuhan atas hak-hak anak (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Namun dalam kenyataannya masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya, sehingga anak berada dalam situasi sulit atau telantar bahkan mengalami perlakuan salah dan tindak kekerasan. Peranan preventif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan di DKI Jakarta melalui pengawasan Patroli wilayah yang dilakukan setiap hari dengan cara menunjuk salah satu anggota Satpol PP sebagai intel untuk melakukan pemantauan aktivitas anak jalanan guna keperluan penertiban. Adapun pengendalian yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban anak jalanan di DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk pembinaan lebih lanjut
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL STUDI DI KOTA TANGERANG SELATAN SANTINI, INAWATI; Sicillia, Mita
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i2.285

Abstract

Child labor is increasing where many children enter an institution or agency to do a job, the question that is often raised is whether children actually have the right to work, whether or not children have the right to work must be taken seriously and carefully. Jobs in Indonesia are always opened both formally and informally, the problem is that there is still a legal relationship that exists between the child and a certain agency or institution based on the existence of a working relationship between the two parties, in which the child is represented by the parent or guardian either by virtue of a work agreement verbally or in writing or consciously or unconsciously the child's parents make the child's decision to work. Social conditions cause children to generally work informally because the main capital for work does not demand special or specific requirements, the most important thing is determination, willingness and sincerity to work. so that this becomes an opportunity for children to work in certain sectors. Supervision of child workers should be a top priority, so that the protection of children's rights can be realized as a form of state responsibility. This problem is trying to be studied how Juridical Sociological Review of Legal Protection for Street Children Working in the Informal Sector (Study in South Tangerang City). By using normative legal research methods and qualitative approaches, it is hoped that this paper can answer these problems
KESENJANGAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JUNAEDI
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

KPK sebagai lembaga negara extra power menimbulkan kesenjangan antar lembaga penegak hukum yang lebih dulu berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kesenjangan disebabkan oleh banyak faktor. Penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan deskriptif-analitis. Pengumpulan data bersumber dari data sekunder, selanjutnya diolah secara kualitatif. Hasil penelitian ini: 1) Kesenjangan kedudukan dan kewenangan lembaga penegak hukum pada tahap penyidikan dan tahap penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat pada saat lahirnya Undang-undang KPK dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di dalamnya banyak perbedaan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK; 2) Mengatasi kesenjangan kedudukan dan kewenangan lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara memperkuat integritas lingkup Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Dengan memperkuat integritas lingkup ketiga lembaga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di mana ketiga Lembaga tersebut memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama dan saling bersinergi antara satu dengan lainnya serta dibebankan dengan adanya tanggung jawab kepada masing-masing institusi menjadi pihak yang diawasi namun sekaligus juga pihak yang mengawasi sebagai pihak yang memantau dan pihak yang dipantau dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang sehingga ketiga Lembaga tersebut terdapat check and balances yaitu sating mengontrol dan menjaga keseimbangan antar Lembaga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
TINJAUAN YURIDIS AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI SUHADI, ENDI
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i2.291

Abstract

Dalam penelitian ini menunjukan akibat kepailitan pada perusahaan asuransi, baik akibat dalam bentuk material kepada nasabah yang dirugikan maupun dalam bentuk instabilitas keuangan nasional. Dengan adanya perusahaan asuransi dimaksudkan untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan terhadap pemegang polis, namun demikian kepailitan pada perusahaan asuransi dapat saja terjadi. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menguatkan pada data yang bersifat emperis, dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pertama, ketentuan kepailitan asuransi diajukan o;eh kementrian keuangan Republik Indonesia sebagai upaya preventif kerugian masyarakat para pemegang polis, kedua, akibat kepailitan perusahaan asuransi dapat terjadi dalam bentuk kerugian materil para pemegang polis yang harus diganti oleh perusahaan asuransi dan akibat hilangnya kepercayaan nasabah asuransi jika proses kepailitan tidak diselesaikan dengan baik
PERTANGGUNGJAWABAN OTORITAS JASA KEUANAGAN DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN IVESTASI HERLINA, HERLINA
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i2.302

Abstract

Di dalam penelitian ini ingin memberikan informasi tentang tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanggulangan penipuan investasi yang sering merugikan masyarakan/konsumenya. Beberapa kasusu penipuan tidak dapat diindentifikasi dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan, tindakan dilakukan setelah lembaga investasi tersebut terbukti melakukan penipuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dikuatkan dengan data primer mengenaikasus investasi. Hasil dari penelitian menunjukan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan hanya dalam bentuk tindakan pembekuan administratif setelah terjadinya kasus penipuan dan tidak dapat dimintakan kerugian materil karena investasi adalah masuk wilayah privat kontraktan sehingga belum dilakukan secara optimal. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bentukpencegahan, dapat dilakukan dengan layanan informasi, edukasi, dan adanya semacam intelegen yang aktif mencari informasi penipuan informasi penipuan investasi masal pada babak awal (up liner).
PENATAAN ULANG KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA MENUJU RAKYAT SEJAHTERA YANG BERKEADILAN SOSIAL Rochman, Arif
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v11i1.306

Abstract

Metode maupun model penyusunan kebijakan penanaman modal asing di Indonesia sudah sangat mendesak untuk segera direkonstruksi (penataan ulang), mengingat pola pengambilan kebijakan penanaman modal asing yang selama ± 64 tahun berjalan masih menggunakan model ‘top down’ yakni segala kebijakan/instruksi dari atas (Pemerintah RI), berupa Peraturan Presiden RI maupun Keputusan Menteri serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, diterbitkan untuk kemudian  diturunkan guna dilaksanakan kepada kalangan kaum wirausaha/pengusaha lokal kelas bawah yakni UMKM-K, tanpa adanya sedikit keterlibatan stake holder penanaman modal domestik (Apindo/Kadin, dsb-nya), dalam penyusunan kebijakan penanaman modal asing tersebut. Diperlukan adanya konsep penyusunan kebijakan peraturan penanaman modal asing dengan model ‘bottom up’ , yang bermakna bahwa rencana penerbitan aturan kebijakan penanaman modal asing yang berpotensi menimbulkan tingkat kompetisi dengan penanaman modal domestik harus juga menyerap aspirasi/usulan dari kelompok kalangan bawah yakni UMKM-K, yang diajukan kepada Badan Penanaman Modal Daerah di tingkat Kabupaten/Kota, yang kemudian diteruskan kepada Badan Penanaman Modal Daerah di tingkat Provinsi, yang kemudian diusulkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat, kemudian ditampung dan dianalisis kembali oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Selanjutnya usulan tersebut dibahas dengan pihak Dewan Perwakilan Daerah, untuk kemudian diserahkan kepada Presiden RI guna penerbitan Perpres RI, yang selanjutnya  Perpres RI tersebut diundangkan guna dilaksanakan oleh investor PMA maupun PMDN dan UMKM-K. Diperlukan juga adanya itikat/niat mulia dari Pemerintah RI untuk menerapkan konsep keadilan substantif-distributif, sehingga tujuan akhir dari diterbitkannya kebijakan penanaman modal asing tersebut juga dapat dirasakan/diserap langsung manfaatnya oleh para pelaku kegiatan ekonomi kelas bawah, yakni UMKM-K. Sehingga harus ditinggalkan konsep lama pengambilan kebijakan yang hanya mengedepankan prinsip/asas keadilan prosedural-formalitas, yang hanya menghasilkan keadilan di atas kertas, yang tidak terbukti manfaat dan fungsi kebijakan tersebut kepada kaum pelaku usaha kelas UMKM-K dan PMDN. Pemerintah RI perlu mengambil tindakan berupa perekonstruksian (penataan ulang) sistem kebijakan penanaman modal asing di Indonesia, dengan mengedepankan teori/konsep keadilan yang lebih berciri khas keadilan distributif-substantif, dibandingkan model keadilan prosedural/formalitas. Pada konsep keadilan distributif-substantif, porsi-porsi pembagian sektor usaha SDA tak terbarukan, maupun porsi kepemilikan saham joint venture/joint enterprise  serta porsi pemberian keringan perpajakan maupun kebijakan keringanan fiskal lainnya juga wajib diberikan kepada pihak investor domestik khususnya pihak pelaku UMKM-koperasi. Pemerintah RI masih berparadigma dan lebih menempatkan kedudukan investor PMA sebagai ‘tamu istimewa’ perlokomotifan investasi nasional, sehingga mutlak harus mendapatkan perlakuan istimewa dibanding pihak investor domestik. Sehingga keberadaan investor PMA pada suatu titik tertentu harus diposisikan sebagai pihak pelengkap (komplementer) dan bukan sasaran utama perlakuan untuk mendapatkan kebijakan/fasiliatas kemudahan investasi yang terlalu berlebihan.
ANALISIS BIAYA MODAL TERHADAP PENGEMBALIAN INVESTASI DI PT. BELANTARA SUBUR Khotib, ahmad; Basyarudin, Basyarudin
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v11i1.307

Abstract

Biaya modal merupakan faktor utama dalam kegiatan operasional perusahaan, termasuk kegiatan investasi. Fenomena Investasi belakangin ini menjadi sangat trendi dan menarik setiap perusahaan/ investor untuk melakukan kegiatan investasi. Karena kagiatan investasi yang dilakukan menjanjikan hasil yang menggiurkan. Seperti yang diangkat penulis pada objek penelitian di PT. Belantara Subur yang ingin menganalsis tingkat pengembalian investasinya atas biaya yang dikorbankan perusahaan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui biaya modal dalam meningkatkan tingkat pengembalian investasi pada PT. Belantara Subur Metode yang digunakan adalah berupa survei dengan pendekatan eksploratif dan diskriptif dengan sumber data adalah laporan keuangan dari tahun 2008 hingga 2011. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Sumber pemodalan PT. Belantara Subur dengan pinjaman seluruhnya dapat memperkecil cost of capital menjadi 20,14 % yang sebelumnya sebesar 34,12 %.

Page 14 of 18 | Total Record : 171

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN Vol. 10 No. 2 (2023): Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Hukum Dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Hukum Dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Hukum Dan Keadilan Vol. 7 No. 2 (2020): Hukum Dan Keadilan Vol. 7 No. 1 (2020): Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 2 (2019): Hukum dan keadilan Vol. 6 No. 1 (2019): Hukum dan Keadilan Vol. 5 No. 2 (2018): Hukum dan Keadilan Vol. 5 No. 1 (2018): Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 2 (2017): Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 (2017): Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 2 (2016): Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2016): Hukum dan Keadilan More Issue