cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 757 Documents
 58   59   60   61   62 
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN DAN REGULASI PARALEGAL DALAM PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA Collin Powel Hutabarat Collin Powel Hutabarat; Martono Anggusti Martono Anggusti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.1816

Abstract

This study examines whether paralegal efforts are effective in defending and protecting the human rights of indigenous communities, including their rights to land, natural resources, and cultural identity as recognised by national and international law. This study also examines how the livelihoods of these indigenous communities are preserved from generation to generation, ensuring their survival, through clear regulations guaranteeing customary land ownership, or decrees (SK) recognised by the government. Once a region obtains a decision, either at the district or provincial level, it will receive clear legal certainty regarding customary land ownership. Paralegals play a crucial role as a bridge between indigenous communities and the formal legal system, particularly in advocacy, legal assistance, and raising awareness of community rights. This study aims to analyse the forms of efforts and regulations that govern the role of paralegals in protecting the rights of indigenous communities. The research method used is a judicial normative approach with a regulatory approach and qualitative analysis of various regulations. Therefore, strengthening regulations and policies is necessary to expand the strategic role of paralegals in ensuring effective and sustainable protection of the rights of indigenous peoples.
Peran Advokat Dalam Gugatan Class Action Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Sion Nita Muliani Aritonang; Ojak Nainggolan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1819

Abstract

Penelitian ini menyoroti pentingnya peran advokat dalam mekanisme class action sebagai upaya memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan secara kolektif. Tujuannya adalah menganalisis peran advokat dalam pelaksanaan class action serta kendala yang dihadapi di Indonesia. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan studi kasus gugatan class action pada kasus gagal ginjal akut anak-anak. Data diperoleh melalui analisis dokumen perkara, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat berperan strategis sebagai kuasa hukum, pendamping, dan pelindung hak korban, serta mengorganisir gugatan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan hambatan administratif. Kesimpulannya, efektivitas class action bergantung pada profesionalisme advokat dan dukungan sistem hukum yang memadai.
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN SISTEM OSS-RBA SEBAGAI SINGLE REFERENCE PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PASCA BERLAKUNYA PP NOMOR 8 TAHUN 2025 Lovresia Melati Siagian; Shannon Gabriela Irene Halim
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1820

Abstract

The introduction of the Risk-Based Online Single Submission (OSS- RBA) system in Indonesia is a major change in the nation’s endeavour to improve the ease of conducting business by means of a simplified, transparent, and technologically advanced licensing procedure. As the implementers of the national policy of single reference under Government Regulation No. 28 of 2025, this study investigates the legal standing and power of local governments within the OSS-RBA framework. In order to investigate the relationship between central and local authorities in the administration of business permits, the study takes a normative juridical approach, concentrating on statutory and conceptual analyses. The results show that while OSS-RBA promotes efficiency and regulatory convergence, it also raises issues with regional governments’ autonomy and the decentralisation concept. The balance between national coordination and regional independence is impacted by the centralised form of the system, which tends to restrict local discretion in dcision-making. Additionally, even though OSS-RBA lowers administrative hurdles and increases legal certainty, its implementation necessitates ongoing local capacity building and harmonisation between national legislation and local administration. The study comes to the conclusion that retaining the constitutional spirit of regional autonomy within Indonesia’s unitary state framework is just as important to OSS-RBA’s success in achieving business convenience as digital transformation.
Implementasi Kelayakan Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam Kasus Tipikor Dibawah 50 Juta Rejeki Parmon Purba; Janpatar Simamora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1828

Abstract

Tipikor merupakan suatu ancaman bagi masyarakat yang memberikan dampak destruktif terhadap pembangunan nasional, kepercayaan publik, serta legitimasi institusi negara. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus korupsi dengan nilai kerugian relatif kecil, seperti kategori sebesar Rp50.000.000, yang menimbulkan persoalan efisiensi penegakan hukum. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk meninjau kelayakan penerapan pendekatan restorative justice (RJ) dalam menangani tipikor dengan nilai kecil. Penelitian ini menerapkan suatu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan untuk mengkaji sejauh mana konsep keadilan restoratif dapat dikaji oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara tipikor ringan, serta menilai efektivitas, hambatan dan tantangan implementasinya. Pendekatan ini dapat menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana (recidivism), menghemat biaya dan memperkuat peran kejaksaan dalam pemulihan kerugian negara. Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan normatif karena undang-undang tentang tipikor belum membuka ruang eksplisit bagi penyelesaian di luar peradilan. Maka dari itu, penerapan restorative justice terhadap tipikor kecil perlu dilakukan secara selektif, hati-hati, dan dengan pengawasan ketat sehingga diperlukan sinkronisasi antara kebijakan kejaksaan, peraturan perundang-undangan, dan persepsi masyarakat agar pendekatan ini dapat dijalankan tanpa mengurangi rasa keadilan publik.
Kebijakan Pendidikan Inklusif Berdasarkan Hukum Positif dan Implikasinya bagi Penyandang Disabilitas: indonesia Mohammad Syafril Rinaldy hulalata
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1836

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif serta implikasinya terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis deskriptif-analitis terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah memberikan jaminan pendidikan inklusif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya peraturan pelaksana, keterbatasan pendanaan afirmatif, kurangnya tenaga pendidik khusus, dan minimnya fasilitas ramah disabilitas. Kesenjangan antara norma hukum dan realitas lapangan menandakan bahwa hak pendidikan bagi penyandang disabilitas belum terwujud secara substantif. Diperlukan pembentukan regulasi teknis yang mengatur standar layanan, pembiayaan, dan mekanisme pengawasan agar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi benar-benar terimplementasi.
AMBIGUITAS DALAM PENENTUAN TITIK BERAT KERUGIAN SERTA IMPLIKASI TERHADAP PROSES ALIH PERKARA OLEH PERADILAN YANG BERWENANG PADA PERADILAN KONEKSITAS Alex Denischael Berutu; July Esther
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1842

Abstract

Peradilan koneksitas di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 89-94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 198-203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai mekanisme penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku dari lingkungan umum dan militer secara bersama-sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan eksekusi koneksitas serta permasalahan ambiguitas kewenangan yang muncul dalam praktik penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif disertai dimensi empiris melalui analisis peraturan, studi kasus, dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa penentuan lembaga yang berwenang merujuk pada penelitian titik berat kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, namun praktiknya masih mencatat ketidakjelasan standar pengukuran kerugian dan kategori tindak pidana yang dapat ditangani. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta kendala dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum. Rekomendasi pembaruan regulasi dalam RUU KUHAP diusulkan untuk menetapkan batas nominal kerugian, memperkuat asas dominus litis dengan sistem pemrosesan tunggal, serta mengatur komposisi hakim gabungan demi menjamin keadilan dan efisiensi pengujian koneksitas. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam melindungi sistem pidana nasional yang bersifat integratif antara pelanggaran sipil dan militer di Indonesia.
PERANAN ADVOKAT DALAM MEWAKILI PELAPOR UNTUK MENGAJUKAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA PIDANA Richard Mel Christ Siagian; Herlina Mannulang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1843

Abstract

Kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh Undang-Undang hanya terbatas, kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kemudian mempertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan. Pada tahap pengajuan praperadilan, tersangka sering menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman dalam mengajukan praperadilan, yang dapat mempengaruhi hilangnya hak-hak tersangka. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan yuridis, metode penelitian hukum tersebut dengan meneliti bahan pustaka sekunder seperti peraturan PerUndang-Undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan advokat dalam mewakili pelapor untuk mengajukan praperadilan dalam menjaga hak-hak tersangka, termasuk memberikan strategi pembelaan dan apa saja hambatan yang dihadapi advokat dalam mewakili pelapor untuk mengajukan praperadilan untuk membantu tersangka dalam proses praperadilannya. Bahwa dikatakan peranan advokat sangat dibutuhkan di dalam melindung hak-hak tersangka. Peranan advokat dalam mengajukan praperadilan bukan hanya mengikuti mekanisme praperadilan, juga berperan penting di dalam sistem peradilan yang substansi, berkeadilan, dan memiliki rasa hak asasi manusia. Dalam dukungan dari advokat yang profesionalitas, terpidana dapat memiliki kesempatan yang lebih berkeadilan dalam mendapatkan hak-haknya melalui praperadilan sesuai dengan nilai-nilai hukum positif. Penelitian ini menekankan perlunya peranan advokat di dalam membela hak-hak tersangka dengan mekanisme dan lembaga praperadilan. Sehingga dapat mendukung sistem hukum acara pidana yang efektif dan berkeadilan.
Analisis Yuridis terhadap Praktik Jual Beli Akun Mobile Legends: Bang Bang Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia Edvaldo Jose Luis Soares Sequeira; Dewa Ayu Putri Sukadana; Ni Putu Sawitri; Kadek Julia Mahadewi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1844

Abstract

This study examines the legal status and position of Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) game accounts as objects of sale and purchase under Indonesian civil law. The increasing practice of game account trading raises legal questions, as it is not explicitly regulated within existing laws. The research applies a normative legal method, focusing on the analysis of positive legal norms or law in the book (Muhaimin, 2020). The study uses both statutory and conceptual approaches, referring to the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 11 of 2008 jo. Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, and Government Regulation No. 71 of 2019 (Yati Nurhayati et al., 2021). Data were collected through library research and analyzed qualitatively (Peter Mahmud Marzuki, 2017). The results show that the sale of MLBB accounts meets the contractual elements in Articles 1320 and 1457 of the Civil Code—consent, capacity, clear object, and economic value. The account can be seen as intangible property with economic worth; however, legal ownership remains with the developer, Moonton, who only grants access through a license agreement. Thus, the transaction is valid between users but lacks binding legal force against the developer when violating the Terms of Service. The study concludes that MLBB account trading is legally valid in a limited sense within civil relations but not formally recognized in Indonesian law. This highlights the need for civil law reform to accommodate digital economic developments and acknowledge virtual assets as legitimate legal objects.
Efektivitas Surat Somasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Non-Litigasi Keisha Anakku Putri Silalahi; Herlina Manullang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1845

Abstract

Legal notice is the first step in resolving civil disputes through non-litigation. A formal notice serves as a written warning from the creditor to the debtor to correct their mistake or negligence before the case is brought to court if the formal notice is ignored based on Article 1238 of the Civil Code and the principle of good faith in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. This study aims to analyze the extent to which legal notice plays a role in non-litigious civil dispute resolution and the extent to which legal notice accelerates the civil dispute resolution process. This study uses a normative juridical approach by examining the written legal norms that apply in the positive legal system in Indonesia, as well as considering the legal principles and doctrines of legal experts relevant to the issues under study. The results of the study show that legal notice has a significant psychological, moral, and procedural impact, as it can foster legal awareness, encourage voluntary compliance, and accelerate dispute resolution without having to go through litigation. Thus, legal notice plays a strategic role as a legal instrument that supports effective, efficient, and socially just dispute resolution.
PERANAN ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PERDAMAIAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK Octasya Panjaitan; Herlina Manullang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1846

Abstract

Profesi advokat memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai penegak hukum sekaligus pemberi bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Salah satu peran penting advokat ialah memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi non litigasi, khususnya dalam perkara pencemaran nama baik yang termasuk kategori delik aduan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat berperan signifikan dalam mewujudkan keadilan restoratif melalui langkah awal berupa pengiriman somasi, yang berfungsi membuka ruang dialog antara pelaku dan korban. Dalam proses mediasi, advokat bertindak sebagai pihak netral yang menjembatani komunikasi, memfasilitasi kompromi, serta mengarahkan para pihak mencapai kesepakatan damai. Penyelesaian perkara pencemaran nama baik secara non litigasi terbukti lebih efektif karena menghemat waktu dan biaya, menjaga hubungan sosial, serta memulihkan reputasi korban tanpa harus menempuh proses peradilan yang panjang. Kasus antara KS dan IS menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi bergantung pada itikad baik para pihak, kompetensi advokat, dan ruang kompromi yang realistis. Dengan demikian, peran advokat dalam memfasilitasi mediasi non litigasi menjadi wujud nyata penerapan nilai-nilai musyawarah, kemanusiaan, dan keadilan restoratif dalam praktik hukum di Indonesia.

Page 60 of 76 | Total Record : 757

 58   59   60   61   62 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue