cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 757 Documents
 59   60   61   62   63 
Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Publik Digital di Indonesia Cheryl Michaelia Ongkowiguno; Irsyaf Marsal
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1851

Abstract

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah mendorong transformasi layanan publik dan aktivitas privat berbasis sistem elektronik, namun sekaligus meningkatkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi. Kondisi ini menempatkan perlindungan data sebagai isu strategis yang berkaitan dengan hak privasi warga negara dan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis arah politik hukum Indonesia dalam membentuk dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta menilai sejauh mana negara mampu menyeimbangkan kebutuhan efisiensi layanan publik digital dengan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji norma hukum positif, doktrin, teori politik hukum, dan prinsip hak asasi manusia terkait privasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP merupakan tonggak penting politik hukum nasional dalam membangun rezim perlindungan data yang komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, seperti tumpang tindih kewenangan, belum berfungsinya lembaga pengawas independen, lemahnya kesadaran institusi publik terhadap prinsip minimalisasi data, serta kecenderungan praktik digitalisasi pemerintah yang lebih menekankan efisiensi administratif dibanding perlindungan privasi. Selain itu, dominasi korporasi digital sebagai pengendali data menimbulkan tantangan baru bagi negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara sektor publik dan privat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa arah politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia masih berada dalam masa transisi menuju model hukum yang responsif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Untuk mencapai efektivitas yang diharapkan, diperlukan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta penerapan prinsip privacy by design dalam setiap kebijakan digital negara agar perlindungan privasi masyarakat dapat terjamin di tengah pesatnya transformasi digital nasional.
PERANAN ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN KEPADA KORBAN PENGANIAYAAN DAN PENGEROYOKAN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Hasiholan Sagala; Herlina Manullang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1857

Abstract

Advocates have a strategic role in the criminal justice system, especially in the North Sumatra Regional Police (Polda), as the main actor in ensuring the protection of legal for victims of criminal acts of persecution and beatings. As independent law enforcers, advocates not only function to provide legal consultation and assistance, but also play a role in overseeing the course of the investigation process to remain in line with the principle of the Due Process of Law and the principle of justice. In addition to litigation function, Advocates also carry out educational roles through empowerment of victims in order to understand their rights and are able to actively participate in the legal process. However, the implementation of the strategic role still faces various obstacles. Based on interviews with Advocates Yosua T. R. Panjaitan, there are several obstacles faced, including geographical obstacles in reaching remote areas, limited mentoring costs, and ethical challenges in the form of practicing bribes and potentially disturbing external pressures Law enforcement objectivity. Based on these conditions, this study emphasizes the importance of sustainable reform through improving professional integrity, utilization of digital technology in legal aid services, as well as strengthening the mechanism of internal and external supervisory to advocate performance. This effort is expected to realize a fairer, transparent, transparent and oriented criminal justice system on the protection of the victim.
Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menggunakan Perusahaan Orang Lain Aulia Rahman; Lidya Devega Br Sinaga
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1862

Abstract

Penelitian ini membahas Implikasi Hukum Pidana terhadap Penyelewengan Pengadaaan barang/jasa Negara: Telaah Penggunaan Nama Perusahaan Milik Pihak Lain. Praktik ini sering terjadi akibat persekongkolan antara penyedia dan pejabat pelaksana pengadaan untuk memenangkan tender secara tidak sah. Fenomena tersebut mencerminkan lemahnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam proses pengadaan, sehingga membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan kerugian negaraanggung jawab pidana bagi individu dan korporasi ditelaah secara mendalam dalam riset ini. Kerangka penelaahan tersebut didasarkan pada metode hukum normatif, yang didukung oleh pendekatan-pendekatan seperti tinjauan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan meminjam nama perusahaan dalam pengadaan merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas, ketentuan pidana yang berlaku, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memungkinkan penjeratan hukum terhadap pihak-pihak terkait. Pentingnya penegakan sanksi pidana, baik terhadap subjek hukum perorangan maupun badan usaha, adalah untuk memastikan terwujudnya sistem pengadaan yang berintegritas, bebas dari korupsi, dan menjamin keadilan. Keywords:pertanggungjawaban pidana, korupsi, pengadaan barang/ jasa.
PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA Chintya Louisa simanjuntak; Herlina Manullang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1866

Abstract

This study discusses the role of advocates in providing legal assistance to offenders in narcotics cases, highlighting the legal, ethical, and social aspects of law enforcement in Indonesia. Narcotics crimes are considered serious due to their wide-ranging impact on society, thus requiring fair legal representation for every defendant. Based on Law Number 18 of 2003 on Advocates, lawyers are obliged to provide legal assistance without discrimination. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, drawing on Law Number 35 of 2009 on Narcotics, the Criminal Procedure Code (KUHAP), and relevant legal literature. The results show that advocates play a vital role from the investigation to the trial stages in ensuring the protection of the suspect’s legal rights and upholding the fair trial In narcotics cases with severe penalties, including imprisonment of five years up to the death penalty, advocates are responsible for preparing proportional defenses, filing legal remedies such as appeals, cassation, or clemency, and safeguarding the right to life as guaranteed by the Constitution. Beyond litigation, advocates also play an educational and social advocacy role in promoting restorative justiceand encouraging a more just, humane, and rehabilitation-oriented legal system for narcotics offenders.
Pengakuan Hukum terhadap Warung Tegal (Warteg) Sebagai Bagian dari Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Nasional Emirza Nur Wicaksono
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1871

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan hukum terhadap Warung Tegal (Warteg) sebagai bagian dari kearifan lokal dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui pendekatan hukum normatif. Kajian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan, pemberdayaan UMKM, perlindungan pengetahuan lokal, dan kebijakan pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kearifan lokal dalam hukum nasional diposisikan sebagai nilai budaya, praktik sosial, dan pengetahuan tradisional yang hidup dalam masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap identitas serta keberlanjutan kehidupan sosial. Dalam konteks ini, Warteg memenuhi unsur-unsur kearifan lokal melalui nilai solidaritas, kontinuitas praktik, serta kontribusinya sebagai bagian dari budaya kuliner rakyat urban. Namun, pengakuan hukum terhadap Warteg masih bersifat tidak langsung karena belum terdapat regulasi yang secara eksplisit menetapkannya sebagai kearifan lokal. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pengakuan yuridis terhadap Warteg memiliki implikasi penting bagi pembinaan, pelestarian, dan perlindungan usaha kuliner tradisional. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan normatif yang lebih komprehensif melalui harmonisasi kebijakan pemajuan kebudayaan, pemberdayaan UMKM, dan penguatan peran pemerintah daerah, sehingga kedudukan Warteg sebagai bagian dari kearifan lokal dapat diperkuat dalam kerangka pembangunan hukum nasional di masa mendatang.
TAHAPAN PEMERIKSAAN DI PTUN : ANALISIS KETIDAKSESUAIAN ANTARA TEORI HUKUM ACARA DAN PRAKTIK DI LAPANGAN Eka Izzatul Muna; Niken Ayu Sekar Sari; Amandha Rezqy; Eko Fitrina
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1872

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan praktik yang terjadi di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 telah mengatur tahapan pemeriksaan secara sistematis guna mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris yang terintegrasi untuk menghubungkan analisis yuridis dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara teori dan praktik disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, ambiguitas norma hukum, tekanan sosial-politik, serta lemahnya efektivitas pelaksanaan putusan. Fenomena ini tampak nyata dalam berbagai sengketa lahan, seperti pada kasus SMAN 1 Bandung, yang mencerminkan lemahnya penerapan hukum acara secara ideal. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kredibilitas lembaga PTUN di mata publik.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sdr) Adityah Anugrah Tanur; Muhammad Sabir Rahman; Lia Trizza F A; Kairuddin Karim; Muh. Fadli Faisal R
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1877

Abstract

This article focuses on a normative legal study regarding the application of the Pornography Law, specifically examining Decision Number 14/Pid.B/2024/PN Sdr issued by a court in Sidenreng Rappang Regency. This study uses a legislative and analytical approach to review the legal considerations used by the judge. The legal material sources used include primary and secondary legal materials, which are then analyzed qualitatively and prescriptively. The results of the analysis indicate that the Panel of Judges in the decision legall y and convincingly declared the defendant guilty of the crime of pornography, in accordance with the provisions of Article 35 in conjunction with Article 9 of the Republic of Indonesia Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. The judge's decision was based on legal considerations (such as witness statements, evidence, and prosecutor's demands) as well as non - legal considerations (including the impact of the act, aggravating factors, and mitigating factors). This court decision is considered appropriate because it is consistent with applicable laws and regulations. As a result, the defendant was sentenced to 5 years' imprisonment, plus the obligation to pay court costs of Rp5,000.00 (Five Thousand Rupiah)
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PONTIANAK Dina Fitriani Wulandari; Jufianty Trisna Putri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1879

Abstract

The Mortgage Agreement (KPR) of BTN PLATINUM is a home-ownership credit facility from Bank BTN designed to facilitate home purchases from developers and non-developers, either for new or second-hand houses, ready stock or under construction, as well as take-over from other banks. This study aims to examine the implementation process of mortgage agreements secured with collateral, the legal consequences of debtor default, and the dispute resolution mechanisms available when non-performing loans occur. The normative juridical method with descriptive analysis was applied to analyze legal norms and their application in practice. The findings reveal that the implementation of mortgage agreements begins with a strict selection process based on the principle of prudence, embodied in the 5C analysis (character, capacity, capital, collateral, condition of economy). Once approved, the bank issues the SP3K (Confirmation of Credit Provision) which formalizes the agreement and binds the collateral. Debtors who default are subject to sanctions ranging from fines to foreclosure of collateral, while BTN provides opportunities for restructuring, rescheduling, and settlement to minimize disputes. The study underscores the importance of ensuring legal certainty and balancing the rights and obligations of both creditors and debtors in order to maintain financial stability and public trust in the banking system.
Analisis Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Restorative Justice untuk Pencegahan Tindak Pidana Ulang Atau Residivisme Neeysha Nathani Sitorus; Janpatar Simamora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1881

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi peran Kejaksaan Republik Indonesia padaaspek penerapan pendekatan Restorative Justice (keadilan restoratif) sebagai bagian darikebijakan penuntutan, serta menilai efektivitasnya dalam mencegah terjadinya residivisme atautindak pidana ulang. Latar belakang penelitian berangkat dari kenyataan bahwa sistemperadilan pidana Indonesia selama ini lebih menekankan pada pendekatan retributive justiceyang bersifat menghukum, namun kurang memperhatikan aspek pemulihan sosial bagi pelakudan korban. Fenomena tingginya angka residivisme menunjukkan perlunya paradigma barupenegakan hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan bermanfaat sosial. Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan penting sebagai lembaga negara yangmemegang asas dominus litis dalam menentukan arah penuntutan perkara pidana dan pelaksanaan prinsip opportuniteit sesuai Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan cara deskriptif-analitis. Penelitian ini meneliti pelaksanaan keadilan restoratif oleh pihak Kejaksaan bukan hanya dari aspek normatif, tetapi juga berdasarkan praktik nyata di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan jaksa yang menangani perkara terkait penerapan keadilan restoratif, sedangkan data pendukung dihimpun dari ketentuan peraturan perundangundangan serta berbagai literatur dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian, pemulihan kerugian, dan kesanggupan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Proses ini terbukti efektif dalam menekan angka residivisme karena menumbuhkan kesadaran moral pelaku serta memperkuat reintegrasi sosial. Kejaksaan tidak semata-mata menjalankan peran sebagai penuntut umum, tetapi juga bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi proses perdamaian dengan tetap mempertahankan keseimbangan antarakepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan substansif. Dengan demikian, Restorative Justice merupakan instrumen strategis dalam pembaruan hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan pencegahan tindak pidana ulang.
FEMINIST LEGAL THEORY: PERJUANGAN KESETARAAN DALAM STRUKTUR HUKUM Indah Ratnanun; Turnip Mega Marta; Zahrah Khan; Khairunnisa Zain Dzakiyah; Elviandri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1882

Abstract

Penelitian ini berangkat dari urgensi mengkritisi klaim netralitas hukum yang dalam praktiknya kerap mereproduksi ketimpangan gender, khususnya dalam konteks sistem hukum Indonesia yang masih kuat dipengaruhi budaya patriarki. Tujuan penelitian ini adalah: (1) memetakan genealogi dan ragam aliran Feminist Legal Theory (FLT)—liberal, sosialis/Marxis, kultural, interseksional, postkolonial, dan postmodern—serta relevansinya bagi filsafat hukum; dan (2) merumuskan kerangka konseptual penerapan perspektif feminis dalam pembaruan hukum nasional menuju keadilan gender yang bersifat substantif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kritis-filosofis, deskriptif dan reflektif-kritis, berbasis studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui kerangka analisis sosio-kritis. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa klaim netralitas hukum bersifat semu karena kategori, bahasa, dan praktik penegakan hukum dibentuk oleh “male norm” yang mengabaikan pengalaman konkret perempuan dan kelompok rentan. Kedua, berbagai aliran FLT menyediakan perangkat konseptual untuk menggeser orientasi dari kesetaraan formal menuju kesetaraan substantif melalui analisis interseksional, kritik terhadap positivisme hukum yang ahistoris, serta dekonstruksi terhadap doktrin dan konsep hukum yang tampak universal. Ketiga, dalam konteks Indonesia, perspektif feminis dalam filsafat hukum membuka dasar normatif bagi sejumlah agenda reformasi, antara lain: gender impact assessment dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perluasan definisi dan instrumen perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, pengakuan kerja reproduktif dan perawatan dalam kebijakan ketenagakerjaan, serta penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi Feminist Legal Theory ke dalam wacana dan praksis hukum Indonesia merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya keadilan substantif yang inklusif dan berperspektif gender.

Page 61 of 76 | Total Record : 757

 59   60   61   62   63 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue