cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 757 Documents
 57   58   59   60   61 
Tinjauan Mengenai Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Tahap Pra- Penuntutan di Kejaksaan Negeri Samosir Ridwan Sauttua Parlindungan Pasaribu; Janpatar Simamora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1798

Abstract

Penelitian ini membahas tantangan yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tahap pra-penuntutan serta solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menyoroti berbagai kendala seperti ketidakjelasan petunjuk penyelesaian berkas perkara, kesalahan penerapan pasal pidana, lemahnya koordinasi antara penyidik dan jaksa, serta hambatan administrasi dan waktu. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan proses pra-penuntutan berjalan tidak efisien dan menghambat terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Solusi yang diusulkan mencakup penguatan kerja sama dan komunikasi antar lembaga penegak hukum, penerapan keadilan restoratif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengawasan internal yang efektif, serta digitalisasi sistem penanganan perkara. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan proses pra- penuntutan yang lebih efisien, transparan dan berkeadilan.
Peran Advokat dalam Perdamaian Kasus Pidana Produksi dan Edaran Obat Tidak Sesuai Standar Pada Anak Carmelita Pardede; Ojak Nainggolan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1799

Abstract

Advokat memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai pembela hukum di pengadilan tetapi juga sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa secara damai. Dalam kasus pidana kesehatan, seperti tragedi gagal ginjal akut pada anak akibat obat tidak sesuai standar, advokat dihadapkan pada dilema antara penegakan hukum dan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran advokat dalam menempuh perdamaian pada kasus tindak pidana produksi dan edaran obat tidak sesuai standar pada anak, serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan, literatur, dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan advokat berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian damai yang tetap memperhatikan pertanggungjawaban pidana pelaku. Namun, muncul kendala seperti penolakan dari korban, keterbatasan norma hukum pidana terhadap perdamaian, dan dilema etika profesi. Oleh karena itu, advokat harus menyeimbangkan perlindungan hak anak dan keadilan publik melalui pendekatan hukum yang humanis dan berorientasi pada pemulihan
PERAN DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM MENYIKAPI AKSI DEMONSTRASI :STUDI DEMOKRASI PARTISIPATIF SAHRONY SAHRONY SIAHAAN; HAPOSAN HAPOSAN SIALLAGAN
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1800

Abstract

The Regional People's Representative Council (DPRD) holds and performs key functions in budgeting, legislation, and oversight. The primary challenge lies in how the DPRD can establish an effective working mechanism to optimize its performance. Fostering awareness among DPRD members regarding their roles and responsibilities has become an urgent necessity, as the public holds high expectations for the DPRD to fulfill its parliamentary functions in a more tangible and impactful manner. This implies that the implementation of local governance must adhere to principles of public accountability, which in turn necessitates a strong supervisory function. This study explores the role of the DPRD of Pematangsiantar City in responding to demonstrations as part of the dynamics of participatory democracy. The aim is to investigate how the DPRD addresses demands and aspirations expressed through demonstrations, and to assess the effectiveness of the DPRD in accommodating and following up on public concerns raised through these mass actions. The findings indicate that the DPRD of Pematangsiantar City plays a strategic role in receiving and channeling public aspirations through demonstrations, while striving to maintain a balance between public interests and social stability. Participatory democracy serves as a crucial foundation in decision-making processes, where dialogue and negotiation are essential in achieving equilibrium between the DPRD, the government, and elements of civil society, including community organizations, labor unions, and students. This study highlights the importance of the DPRD's role as a facilitator in bridging communication between the government and the citizens, thereby ensuring that local policies formulated are more responsive and inclusive.
Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Hukum dengan Sistem Common Law Anthony Rahardjo; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1801

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pajak di Indonesia melalui perspektif perbandingan hukum dengan sistem Common Law. Indonesia, sebagai negara dengan tradisi Civil Law, menekankan prosedur formal dan kepatuhan administratif dalam penyelesaian sengketa pajak, namun menghadapi tantangan berupa birokrasi panjang, lama waktu penyelesaian, dan kompleksitas kasus yang semakin meningkat, termasuk transaksi internasional dan transfer pricing. Sementara itu, sistem Common Law menekankan fleksibilitas hukum melalui preseden, peran hakim yang aktif, dan mekanisme penyelesaian sengketa awal melalui mediasi dan dispute resolution. Penelitian ini membahas perbedaan prinsip dasar hukum, mekanisme administrasi dan peradilan, peran lembaga dan hakim, karakteristik sengketa, serta kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pajak dengan mengadopsi praktik terbaik Common Law, termasuk penerapan preseden, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan kapasitas pengadilan pajak, dan pengembangan mekanisme mediasi, sambil tetap mempertahankan prinsip dasar Civil Law. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum pajak nasional.
Analisis Penanganan Korupsi dalam Sistem Civil Law dengan Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda Eben Patar Opsunggu; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1802

Abstract

Penelitian ini menganalisis penanganan korupsi dalam konteks sistem Civil Law, dengan fokus komparatif antara Indonesia dan Belanda. Indonesia, yang mengadopsi prinsip Civil Law dari warisan kolonial Belanda melalui KUHP dan UU Tipikor, menghadapi tantangan dalam penerapan hukum tertulis akibat koordinasi antar-lembaga yang terbatas, tekanan politik, dan variabilitas kepatuhan aparat publik. Sebaliknya, Belanda menerapkan mekanisme formal yang sistematis, termasuk KUHP Belanda, Dutch Public Administration Act, audit internal oleh Algemene Rekenkamer, mekanisme transparansi, dan whistleblowing, yang memastikan penegakan hukum dan pencegahan korupsi efektif. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, menelaah dasar hukum, prosedur penyidikan, penuntutan, persidangan, serta mekanisme pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sistem Civil Law tidak hanya bergantung pada hukum tertulis, tetapi juga pada integritas lembaga, efektivitas prosedur, dan adaptasi terhadap konteks sosial-politik. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum positif serta rekomendasi praktis untuk reformasi hukum anti-korupsi di Indonesia
Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Fajar Ronal Harry Pasaribu; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1803

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan serta pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai dua sistem hukum yang berlaku berdampingan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini menelaah perbedaan prinsip, dasar hukum, serta implikasi yuridis dari kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pengaturan harta bersama didasarkan pada prinsip keadilan substantif, kebersamaan, dan tanggung jawab moral antara suami dan istri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 85–97 KHI. Sementara itu, KUH Perdata mengatur harta bersama berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum formal, di mana percampuran harta terjadi otomatis sejak perkawinan dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 119–128 KUH Perdata. Perbedaan mendasar ini menimbulkan permasalahan dalam praktik, antara lain ketidakkonsistenan putusan antarperadilan, konflik yurisdiksi, serta ketidakpastian hukum yang berpengaruh pada perlindungan hak perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dan unifikasi hukum perkawinan melalui pembaruan peraturan dan pedoman teknis yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif dari hukum Islam dengan kepastian hukum formal dari hukum perdata, guna mewujudkan sistem hukum keluarga nasional yang adil, seimbang, dan berkeadaban sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945.
Implementasi Prinsip Hukum Responsive pada Kepolisian Indonesia dalam Rangka Menyesuaikan Sistem Civil Law dengan Kebutuhan Masyarakat sonny wibisono; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1804

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi prinsip hukum responsive dalam penegakan hukum oleh kepolisian Indonesia sebagai upaya menjembatani sistem Civil Law yang formal dan kaku dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Dengan menekankan fleksibilitas, adaptasi terhadap konteks sosial, dan keadilan kontekstual, hukum responsive memungkinkan aparat kepolisian menyeimbangkan kepatuhan terhadap KUHAP Pasal 1 ayat (1), KUHPerdata Pasal 1339, dan UU Kepolisian Pasal 13 dengan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan diterima masyarakat. Studi ini mengkaji mekanisme mediasi, musyawarah, dan penyelesaian ad hoc, serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum, legitimasi institusi, dan reformasi internal kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum responsive tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendukung modernisasi SOP, pelatihan aparat, dan akuntabilitas institusi. Dengan demikian, hukum responsive berperan penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adaptif, relevan, dan berkeadilan substantif di Indonesia
Penerapan Uang Paksa (Dwangsom): Strategi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Andi Hakim Lubis; Rismanto J. Purba; Muazzul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1808

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan uang paksa (dwangsom) sebagai strategi alternatif dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Praktik korupsi di Indonesia telah menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar, sementara mekanisme pemulihan yang tersedia seperti pidana penjara dan pembayaran uang penggantibelum sepenuhnya efektif dalam menjamin pengembalian aset negara secara maksimal. Dwangsom, sebagai sanksi yang bersifat accessoir dan subsidair, dapat digunakan sebagai alat tekanan hukum terhadap terpidana yang tidak mematuhi putusan pengadilan, khususnya dalam perkara perdata yang berkaitan dengan pengembalian aset. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dwangsom dapat berfungsi sebagai tekanan psikologis yang mendorong pelaksanaan putusan secara sukarela melalui ancaman kewajiban membayar sejumlah uang setiap hari keterlambatan. Dengan sifatnya yang fleksibel dan efisien, dwangsom berpotensi menjadi solusi dalam mempercepat pemulihan aset tanpa melalui proses eksekusi yang panjang.
Analisis Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Fitri Santa Girsang; July Esther
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1814

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis peranan advokat dalam pendampingan hukum dan bagaimana hambatan yang dihadapi advokat dalam memberikan pendampingan hukum terhadap klien dalam tindak pidana penggelapan dan penipuan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang mengacu kepada undang-undang advokat, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Peran advokat meliputi: memberikan pendapat hukum, melakukan pembelaan terhadap klien dan melakukan pendampingan hukum untuk menjamin hak-hak kliennya. Namun, faktanya di lapangan advokat sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam mendampingi klien, seperti: keterbatasan alat bukti untuk membuat argumen pembelaan terhadap klien dan klien terkadang tidak bersikap terbuka dan jujur kepada advokat. Kesimpulan menegaskan akan pentingnya peran advokat dalam mewujudkan due process of law, namun diperlukan penguatan integritas, kemandirian, dan kesetaraan kewenangan advokat dengan penegak hukum lainnya untuk mengatasi hambatan tersebut dan mencapai keadilan prosedural yang maksimal.
Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Praperadilan Sebagai Kontrol Yudisial Atas Penetapan Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Pra/2025/PN Mdn) Erdian Sari Harefa; Januari Sihotang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1815

Abstract

Penetapan tersangka adalah salah satu tahap penting dalam proses penyelidikan tindak pidana, termasuk dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan yang terjadi dalam jabatan. Namun, seringkali penetapan tersangka menimbulkan kontroversi terkait kebenaran dan keabsahan prosedur hukum yang dijalankan aparat penegak hukum. Dalam konteks tersebut, praperadilan hadir sebagai mekanisme kontrol yudisial untuk memastikan perlindungan hak-hak tersangka serta menegakkan prinsip due process of law. Praperadilan memiliki peran strategis dalam mengawasi legalitas penetapan tersangka, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin kepastian hukum. Namun, terdapat kendala dan tantangan dalam implementasi praperadilan yang perlu dioptimalkan agar fungsi kontrol yudisial dapat berjalan efektif dan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum asasi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Page 59 of 76 | Total Record : 757

 57   58   59   60   61 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue