cover
Contact Name
Abdullah Syahab
Contact Email
syahab@centrism.or.id
Phone
+6281278995932
Journal Mail Official
centrism@centrism.or.id
Editorial Address
Kertamukti - Cireundeu - Ciputat Timur - Banten 15419
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Journal of Comprehensive Islamic Studies (JOCIS)
ISSN : 29624398     EISSN : 29624371     DOI : 10.56436/jocis
Fokus kajian Jurnal JOCIS antara lain: Pemikiran Islam dan Filsafat Pemikiran Ekonomi Islam Pemikiran Hukum Islam Pemikiran Pendidikan Islam Pemikiran Politik Islam Sosiologi Islam Psikologi Islam The focus of the JOCIS Journal study includes: Islamic Thought and Philosophy Islamic Economic Thought Islamic Legal Thought Islamic Education Thought Islamic Political Thought Islamic Sociology Islamic Psychology
Articles 40 Documents
Implementasi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Paridatul Amriah
Journal of Comprehensive Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (2023): Comprehensive Perspective on Islamic Studies
Publisher : Center for Religious Studies and Social Empowerment Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56436/jocis.v2i1.100

Abstract

This article aims to find out how management, problems and how the implementation of the Waqf Law No. 41 of 2004 and Government Regulation no. 42 of 2006 on the Management of Waqf Assets and solutions to the management of waqf assets in Batin VIII District, Sarolangun Regency, Jambi Province. This type of research is field research, the research approach is a qualitative approach using descriptive methods, the types of data used are primary and secondary data, the source of data is from sources. While the data collection methods are observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, it was concluded that the Implementation of Waqf Law No. 41 of 2004 and Government Regulation no. 42 of 2006 regarding the Management of Waqf Assets in the District of Bathin VIII, Sarolangun Regency, Jambi Province has not been realized properly and optimally. With the problems of waqf that occur, namely Nazhir who does not have professional certification, waqf land that does not have waqf certification and pledge deed, lack of socialization of waqf to the community so that there is a lack of understanding of waqf in society, a lack of sense of responsibility for nazhir, there are land dispute problems that occur , requires serious handling, data on waqf assets is minimal. The solution is for nazhir to socialize, at least give lectures at religious activities to the public regarding waqf, increase waqf data collection, utilization and management of waqf assets, increase nazhir's accountability by conducting coaching. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan, problematika serta bagaimana Implementasi Undang-udang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf dan solusi terhadap pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan, Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan mengunakan metode deskriftif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan skunder, sumber data dari nasumber. Sedang metode pegumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Implementasian Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi masih belum terealisasikan secara baik dan optimal. Dengan adanya problematika wakaf yang terjadi yaitu Nazhir yang tidak memiliki sertifikasi profesi, tanah wakaf yang tidak memiliki setifikasi dan akta ikrar wakaf, kurangnya pensosialiasian wakaf kepada masyarakat sehingga minimnya pemahaman wakaf di masyarakat, rasa tanggung jawab nazhir yang kurang, adanya permasalahan sangketa tanah yang terjadi, memerlukan penanganan serius, data-data harta wakaf yang minim. Solusinya adalah nazhir melakukan pensosialisasian, setidaknya melakukan ceramah di kegiatan keagamaan kepada masyarakat mengenai perwakafan, meningkatkan pengumpulan data wakaf, pemanfaatan dan pengelolaan harta wakaf, meningkat pertanggungjawaban nazhir dengan melakukan pembinaan.
Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Penerapan Dwangsom dan Uitvoerbaar Bij Voorraad dalam Perkara Hadhanah Mas'ud Mas'ud; Suhar Suhar; Hermanto Harun
Journal of Comprehensive Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (2023): Comprehensive Perspective on Islamic Studies
Publisher : Center for Religious Studies and Social Empowerment Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56436/jocis.v2i1.173

Abstract

This study aims to determine the basic considerations for the Jambi Religious Court's decision Number 946/Pdt.G/2015/PA.Jmb. in applying dwangsom to hadhanah cases. In addition, it is considered important to know the basic considerations for the Jambi Religious Court's decision Number 946/Pdt.G/2015/PA.Jmb. in applying uitvoerbaar bij voorraad to hadhanah case decisions. The method used in this research is normative (doctrinal) legal research. The approach used in this research is a case approach, while the analysis used is deductive analysis. The decision of the Panel of Judges in the hadhanah case Number: 0946/Pdt.G/2015 does not apply dwangsom so that it can be considered inappropriate and not in line with the concept of maqashid syari'ah. In certain cases the settlement of a case often takes a long time, moreover if the aggrieved party takes legal action, which is often taken to extraordinary legal remedies, namely legal remedies for judicial review, which will take years. With the granting of uitbaar bij voorraad specifically related to the lawsuit for surrendering children by relying on the objectives of Islamic law (Maqāshid Syari‘ah) in the case of one of the parents apostates and the one who is given custody of their child is a Muslim, then the child's religion will still be maintained as a follower of Islam and avoid the possibility of changing religions. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 946/Pdt.G/2015/PA.Jmb. dalam menerapkan dwangsom, uitvoerbaar bij voorraad pada putusan perkara hadhanah. Metode yang penulis pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan studi kasus. Analisis yang dipergunakan adalah analisis deduktif.  Putusan Majelis Hakim dalam Perkara hadhanah Nomor: 0946/Pdt.G/2015 yang tidak menerapkan dwangsom dapat dinilai tidak tepat dan kurang sejalan dengan konsep Maqāshid Syari‘ah. Dalam kasus tertentu penyelesaian suatu perkara tidak jarang membutuhkan waktu yang lama, lebih-lebih bila pihak yang dirugikan menempuh upaya hukum, yang tidak jarang sampai upaya peninjauan kembali yang tentunya akan memakan waktu sampai bertahun-tahun. Dengan dikabulkan uitbaar bij voorraad khusus terkait dengan gugatan penyerahan anak dengan bersandar pada tujuan Hukum Islam (Maqāshid Syari‘ah) dalam kasus salah satu orang tuanya murtad dan yang diberikan hak asuh anaknya adalah seorang Muslim, maka agama anak akan tetap terpelihara sebagai pemeluk agama Islam dan terhindar dari kemungkinan ganti agama.
Efektivitas Penetapan Sanksi Adat Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Safinatunnajah Safinatunnajah
Journal of Comprehensive Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (2023): Comprehensive Perspective on Islamic Studies
Publisher : Center for Religious Studies and Social Empowerment Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56436/jocis.v2i1.172

Abstract

There has been a shift in the value of decency in certain societies, which can be seen from the behavior of some adulterers who are getting bolder and not feeling guilty. Even though in Muara Tabir Sub-District, the majority of the people are Muslim, where Islam is a religion that strictly and strictly prohibits adultery. The purpose of this study was to determine the effectiveness of imposing adultery sanctions in Muara Tabir District from the perspective of customary crimes. The method used in this study is a juridical empirical approach using interviews, documentation and observation. The results of the study found many factors for the occurrence of adultery including the lack of parental supervision, consensual consent, and also the factor of law enforcement itself. The conclusion shows that the customary sanctions have not been effective in the people of Muara Tabir District, Tebo Regency. Pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat tertentu telah terjadi, yang dapat dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin berani dan tidak tercermin rasa bersalah. Padahal di Kecamatan Muara Tabir ini semua masyarakatnya mayoritasnya beragama Islam yang mana agama Islam merupakan agama yang sangat tegas dan keras melarang perbuatan zina. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penetapan sanksi zina di Kecamatan Muara Tabir dalam perspektif pidana adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris menggunaka wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ditemukan banyak faktor terjadinya perzinahan diantaranya yaitu kurangnya pengawasan orang tua, suka sama suka, dan juga faktor penegak hukum itu sendiri. Kesimpulan menunjukkan belum efektivnya sanksi adat yang di tetapkan di masyarakat Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.
Pemikiran Sosialisme Islam H.O.S Tjokroaminoto untuk Penguatan Visi Demokrasi Indonesia Badarussyamsi Badarussyamsi; Dani Akbar Begin; Kaylani Kaylani
Journal of Comprehensive Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (2023): Comprehensive Perspective on Islamic Studies
Publisher : Center for Religious Studies and Social Empowerment Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56436/jocis.v2i1.35

Abstract

 The social gap that divides society into two different structures – rich-poor, owners of capital and labour, or alliances of large capital owners is a social problem that has always surrounded Indonesia since ancient times. This condition made a Muslim thinker like H.O.S Tjokroaminoto propose the idea of 'Islamic Socialism' aimed at erasing this gap. This study aims to determine the relevance of H.O.S Tjokroaminoto's concept of Islamic socialism in the Indonesian context in the present era. As a library research, this research uses a philosophical approach by conducting content analysis, reflecting and rationalizing the views of H.O.S Tjokroaminoto. Through the research conducted by the author, it is known that Islamic socialism formulated by H.O.S Tjokroaminoto is a concept based on Islamic values and does not reflect any contamination of Western socialist thinking. There is a social situation in Indonesia today that has the opportunity to accommodate H.O.S Tjokroaminoto's Islamic socialist thoughts, resulting in H.O.S Tjokroaminoto's Islamic socialist thoughts becoming very relevant, for example the vision of Pancasila, Indonesia's democratic system, high social inequality, and the degradation of religious morality. H.O.S Tjokroaminoto's Islamic socialism aims to create a just, prosperous, harmonious, peaceful, prosperous society and make us human beings with a social-religious spirit. Kesenjangan sosial yang membagi masyarakat ke dalam dua struktur yang berbeda – kaya-miskin, pemilik modal dan buruh, ataupun aliansi pemilik modal besar merupakan persoalan sosial yang terus mengitari Indonesia sejak dahulu. Kondisi ini yang membuat seorang pemikir Muslim seperti H.O.S Tjokroaminoto mengajukan gagasan 'Sosialisme Islam' yang ditujukan untuk menghapus kesenjangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi konsep sosialisme Islam H.O.S Tjokroaminoto dalam konteks ke-Indonesian di era masa kini. Sebagai penelitian kepustakaan, penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dengan melakukan analisis konten, melakukan refleksi dan rasionalisasi terhadap pandangan H.O.S Tjokroaminoto. Melalui penelitian yang penulis lakukan, diketahui Sosialisme Islam yang dirumuskan oleh H.O.S Tjokroaminoto merupakan konsep yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan tidak mencerminkan adanya kontaminasi pemikiran sosialisme Barat. Adanya situasi sosial kemasyarakatan di Indonesia hari ini yang berpeluang untuk mengakomodasi pemikiran sosialisme Islam H.O.S Tjokroaminoto, mengakibatkan pemikiran sosialisme Islam H.O.S Tjokroaminoto menjadi sangat relevan, misalnya visi Pancasila, sistem demokrasi Indonesia, kesenjangan sosial yang tinggi, dan degradasi moralitas agama. Sosialisme Islam H.O.S Tjokroaminoto bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, rukun, damai, sejahtera dan menjadikan kita sebagai manusia yang berjiwa sosial-religius.
Pengaruh Kualitas Pelayanan, Religiusitas, dan Persepsi terhadap Keputusan Menjadi Nasabah dengan Minat Sebagai Variabel Moderating Anisah Anisah; Habrianto Habrianto; Sucipto Sucipto
Journal of Comprehensive Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (2023): Comprehensive Perspective on Islamic Studies
Publisher : Center for Religious Studies and Social Empowerment Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56436/jocis.v2i1.184

Abstract

This article discusses the influence of service quality, religiosity, and perceptions partially and simultaneously on the decision to become a customer at the Sarolangun (Jambi) branch of the Indonesian Sharia Bank with interest as a moderating variable. Based on quantitative research using the questionnaire method, this article uses 100 people as respondents with samples taken using the slovin formula. The results of this study indicate that there is an influence of service quality, religiosity, and perceptions on the decision to become a customer with an interest in being able to moderate the effect of the independent variables on the dependent variable. All variables, namely service quality, religiosity, and perception, have a positive effect on the decision to become a customer with interest as the Moderating variable. Artikel ini membahas tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan, Religiusitas, dan Persepsi secara parsial dan simultan terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah Indonesia cabang Sarolangun (Jambi) dengan minat sebagai variabel moderating. Berbasis pada penelitian kuantitatif dengan metode kuesioner, artikel ini menggunakan 100 orang sebagai responden dengan sampel diambil menggunakan rumus slovin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kualitas pelayanan, religiusitas, dan persepsi terhadap keputusan menjadi nasabah dengan minat mampu memoderasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Keseluruhan variabel yakni kualitas pelayanan, religiusitas, dan persepsi, berpengaruh positif terhadap keputusan menjadi nasabah dengan minat sebagai variabel Moderating-nya.
Perspektif Izin Ninik Mamak sebagai Prasyarat Pernikahan Perspektif Hukum Islam intan tri handayani intan
Journal of Comprehensive Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (2023): Comprehensive Perspective on Islamic Studies
Publisher : Center for Religious Studies and Social Empowerment Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56436/jocis.v2i1.187

Abstract

This article discusses the ninik mamak permit mechanism as a prerequisite for marriage in Bungo Dani District, Bungo Jambi Regency. The method used is qualitative with an interpretative/hermeneutic approach by collecting data using observation, interviews, and documentation. The findings in this study include; first, the ninik mamak permit mechanism as a prerequisite for marriage, namely the preparation period, fiancé, “mengantar “sirih tanyo pinang tanyo,” “mengembang tando,” and "pintak pinto," “mengantar serah,” “nikah kawin,” “berelek bekenduri,”  and “mengumpul tuo,” “menutup lek.” Second, the factors that cause ninik mamak permission as a prerequisite for marriage are avoiding bala', the longevity of the couple and the habit of being carried out continuously; third, the perspective of Islamic law regarding ninik mamak permits is included in ‘urf shahih, and maqaṣid ṣariah has fulfilled the purpose of creating rules by Allah SWT, namely providing benefits. Artikel ini membahas mekanisme izin ninik mamak sebagai prasyarat pernikahan di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan interpretative/hermeunetik dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun temuan dalam penelitian ini antara lain; pertama, mekanisme izin ninik mamak sebagai prasyarat pernikahan yaitu masa persiapan, tunangan, “mengantar sirih tanyo pinang tanyo,” “mengembang tando,” dan “pintak pinto,” “mengantar serah,” “nikah kawin,” “berelek bekenduri,” dan “mengumpul tuo,” “menutup lek.” Kedua, faktor penyebab izin ninik mamak sebagai prasyarat pernikahan yaitu terhindar dari bala’, kelanggengan pasangan dan kebiasaan dilakukan terus-menerus; ketiga, perspektif hukum Islam tentang izin ninik mamak termasuk ke dalam ‘urf shahih, dan secara maqaṣid ṣariah telah memenuhi tujuan diciptakannya aturan oleh Allah SWT yaitu memberikan kemanfaatan.
Implementasi Nilai-nilai Al-Qur’an Dalam Induk Undang Nan Limo Marwiyah, Siti; Ghaffar, Abdul; Musli, Musli
Journal of Comprehensive Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (2023): Comprehensive Perspective on Islamic Studies
Publisher : Center for Religious Studies and Social Empowerment Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56436/jocis.v2i1.234

Abstract

This article examines the implementation of Al-Qur'an values in a set of Jambi local wisdom as per the familiar saying, "Adat is accompanied by syarak, syarak is accompanied by Kitabullah". The focus of the study in this article is the extent of the relationship between the community in Danau Teluk District and the values of the Koran contained in Jambi Malay customary law, which is termed the Parent UU Nan Limo. Jambi Malay cultural traditions and Islamic religion are an inseparable intertwining with one another with an emphasis on religion. This research is qualitative research, with data collected in the form of descriptions, detailed descriptions. The results of this research state that Induk Nan Limo has a close relationship with the values of the Al-Qur'an, this can be seen from the existence of Al-Qur'an verses which are the basis for each point of Induk Nan Limo Limo. Then the practice of applying the values of the Koran can be seen in the social life of society in its cultural customs. Artikel ini mengkaji tentang implementasi nilai-nilai Al-Qur’an dalam seperangkat kearifan lokal Jambi sebagaimana pepatah yang tidak asing lagi, “Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah”. Fokus kajian dalam artikel ini adalah sejauhmana hubungan masyarakat di Kecamatan Danau Teluk dengan nilai-nilai al-Qur’an yang terdapat dalam hukum adat Melayu Jambi yang diistilahkan dengan Induk Undang Nan Limo. Adat budaya melayu Jambi dan agama Islam merupakan suatu jalinan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya dengan titik berat pada agama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan data yang dikumpulkan berupa deskripsi, uraian detail. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Induk Undang Nan Limo mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai Al-Qur’an, hal ini dapat dilihat dari adanya ayat-ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar pada tiap-tiap point dari Induk Undang Nan Limo. Kemudian praktik penerapan nilai-nilai Al-Qur’an dapat dilihat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam adat budayanya.
Upaya Memiskinkan Koruptor sebagai Sanksi Alternatif bagi Pelaku Korupsi Perspektif Pidana Umum dan Pidana Islam Ishomuddin, Ianatullah
Journal of Comprehensive Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (2023): Comprehensive Perspective on Islamic Studies
Publisher : Center for Religious Studies and Social Empowerment Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56436/jocis.v2i1.166

Abstract

The increasing escalation of corruption over time has become a serious concern for legal experts to think about the type of punishment that could have a deterrent effect. This article discusses an alternative solution to resolve the problem of increasingly rampant corruption. The main idea offered is an effort to impoverish corruptors by implementing appropriate, appropriate and maximum punishment. The problem that is the focus is how can efforts to impoverish corruptors become an appropriate alternative punishment for perpetrators of criminal acts of corruption? This article comes from qualitative research by conducting collaborative legal exploration based on general criminal law and Islamic criminal law. The research results show that there are three alternatives that can be applied to perpetrators of corruption, including; first prison sentence of 10-20 years; secondly, a fine of 1/2 of the value of the money corrupted or at least and a replacement of 100% of the money corrupted; and third, deprivation of rights, both in prison and outside prison. Eskalasi korupsi yang semakin lama semakin meningkat telah menjadi perhatian serius para ahli hukum untuk memikirkan jenis hukuman yang bisa membawa efek jera. Artikel ini membahas sebuah alternatif solusi bagi penyelesaian masalah korupsi yang kian merajalela. Gagasan utama yang ditawarkan adalah upaya memiskinkan koruptor dengan penerapan hukuman yang tepat, setimpal dan maksimal. Permasalahan yang menjadi fokus adalah bagaimana upaya pemiskinan koruptor dapat menjadi alternatif hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana korupsi? Artikel ini berasal dari penelitian kualitatif dengan melakukan penggalian hukum secara kolaboratif berdasarkan hukum pidana umum dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga alternatif yang dapat diterapkan untuk para pelaku tindak korupsi, antara lain; pertama hukuman penjara 10-20 tahun; kedua denda sebesar 1/2 dari nilai uang yang dikorupsi atau minimal serta pengganti sebesar 100% dari uang yang dikorupsi; dan ketiga, pencabutan hak, baik hak yang ada di dalam penjara maupun di luar penjara.
Providing Nafkaḥ Muṭ‘ah for Wives in Lawsuits of Divorce According to Islamic Law and Indonesian Legislation Triana, Titin; Suhar, Suhar; Ishaq, Ishaq
Journal of Comprehensive Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (2023): Comprehensive Perspective on Islamic Studies
Publisher : Center for Religious Studies and Social Empowerment Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56436/jocis.v2i1.197

Abstract

This article discusses the phenomenon of responsibility in granting mut‘ah to a divorce suit filed by the wife, both from the perspective of Islamic law and the perspective of legislation in Indonesia. The main problem studied is how Islamic law and legislation in Indonesia regulate the granting of mut‘ah to a divorce suit filed by the wife? This article comes from qualitative literature research which observes the phenomenon of court decisions regarding responsibility for granting mut‘ah. The research found that based on the provisions of Chapter 149 of the Compilation of Islamic Law (KHI), in divorce cases that are contested in trials at the Religious Courts, the judge does not punish husbands who commit mut‘ah and undergo iddah. The obligation to provide mut‘ah and iddah is only given by husbands who divorce their wives as mandated in article 39 of PP No.9 of 1975 jo. Chapter 149 letter (b) Compilation of Islamic Law (KHI). Artikel ini membahas tentang fenomena tanggung jawab dalam pemberian mut‘ah kepada gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri, baik dari segi Hukum Islam dan maupun perspektif perundang-undangan di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang pemberian mut‘ah kepada gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri? Artikel ini berasal dari penelitian kualitatif literatur yang mengamati fenomena putusan pengadilan terkait tanggungjawab pemberian mut‘ah. Penelitian menemukan bahwa Berdasarkan ketentuan Bab 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI),  dalam perkara perceraian yang digugat dalam persidangan di Pengadilan Agama, Hakim tidak menghukum suami yang melakukan mut‘ah dan menjalani iddah. Kewajiban memberikan mut‘ah dan iddah hanya diberikan oleh suami yang menceraikan istrinya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP No.9 Tahun 1975 jo. Bab 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
‘Urfi Ḥisāb Position in Determination of Beginning of Month of Qamārīyah in Province Jambi Najmi, Najmi
Journal of Comprehensive Islamic Studies Vol. 2 No. 2 (2023): Comprehensive Perspective on Islamic Studies
Publisher : Center for Religious Studies and Social Empowerment Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56436/jocis.v2i2.199

Abstract

This article examines the position of ‘Urfi Ḥisāb in determining the beginning of the month of Qamārīyah according to Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, and other religious groups in Jambi. The main problem studied is why do these two mass organizations have different views regarding the position of ‘Urfi Ḥisāb? This article comes from qualitative research using juridical-empirical legal methods. The results of the research show that the position of ‘Urfi Ḥisāb is more focused on determining the start of Ramadan and Shawal than other Lunar months. However, it can also be used for other than these two months by referring to the initial benchmark for determination in the first cycle of ‘Urfi Ḥisāb, namely the benchmark for wukuf on Arafah. The reason they have different views about the position of ‘Urfi Ḥisāb is because this method does not take into account the position and location of the Hilāl (new moon). Artikel ini mengkaji tentang kedudukan Ḥisāb ‘Urfi dalam penentuan awal bulan Qamārīyah menurut Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Kelompok agama lain di Jambi. Permasalahan utama yang dikaji adalah mengapa kedua Ormas ini berbeda pandangan tentang kedudukan Ḥisāb ‘Urfi? Artikel ini berasal dari penelitian kualitatif dengan metode hukum yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yaitu kedudukan Ḥisāb ‘Urfi lebih fokus pada penentuan awal Ramadhan dan Syawal daripada bulan-bulan Kamariah lainnya. Namun demikian dapat juga digunakan untuk selain dua bulan tersebut dengan mengacu pada patokan awal penentuan dalam siklus pertama Ḥisāb ‘Urfi, yakni pada patokan wukuf di Arafah. Penyebab mereka berbeda pandangan tentang kedudukan Ḥisāb ‘Urfi itu karena metode ini sama sekali tidak memperhitungkan posisi dan letak Hilāl (anak bulan).

Page 3 of 4 | Total Record : 40