Innovative: Journal Of Social Science Research
Innovative: Journal Of Social Science Research is a journal managed by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai which bridges researchers to publish research results in all scientific fields (multidiscipline). This includes the fields of education, health, law, economics, IT (Informatics Engineering), Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Fisheries, Agriculture, Social Humanities and other fields of science. Journal registered E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Articles
14,098 Documents
<![CDATA[Analisis Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Prilaku Organisasi Di Sekolah Menengah Atas Al-Hidayah ]]>
<![CDATA[Fauzan azhima sirait]]>;
<![CDATA[Ibnu Qital Pasaribu]]>;
<![CDATA[Budi Budi]]>;
<![CDATA[Aidatul Fauziah]]>;
<![CDATA[Nindya Azzahrah]]>;
<![CDATA[Nurkhotimah Nurkhotimah]]>;
<![CDATA[Aina ul-Mardiyah Ray]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6368
<![CDATA[Pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat yang diharapkan dapat menciptakan manusia yang berkualitas, untuk mewujudkan harapan tersebut secara formal pendidikan diselenggarakan di sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan prilaku organisasi di sma Al-Hidayah , Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasii ini menunjukkan bahwa perilaku organisasi merupakan perilaku individu yang ada dalam suatu organisasi, dalam suatu organisasi pendidikan melibatkan banyak anggota baik sebagai guru, staf maupun karyawan, oleh sebab itu dalam organisasi memiliki perilaku individu yang berbeda-beda baik dari tingkat emosional dan intelektual mereka.]]>
<![CDATA[Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fildzah Darayani Mujasmara]]>;
<![CDATA[Rebecka Tri Talita Panggabean]]>;
<![CDATA[Rizki Samora Muliana]]>;
<![CDATA[Eko Wahyu Nugrahadi]]>;
<![CDATA[Muammar Rinaldi]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6369
<![CDATA[Sejalan dengan tujuan sistem perekonomian nasional, kebijakan fiskal dapat dijadikan sebagai alat utama selain kebijakan moneter, untuk mencapai tujuan nasional terutama yang bersifat ekonomi. Pendekatan kualitatif merupakan proses analisis tanpa menggunakan rumus dan angka yang berasal dari informasi hasil studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam pembangunan demokrasi di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional, meningkatkan laju investasi, dan meningkatkan stabilitas perekonomian. Selain itu, dalam mengatasi resesi ekonomi di Indonesia, kebijakan fiskal berperan dalam mendorong tercapainya target-target pembangunan yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[Analisis Penerapan Sistem Keamanan Siber Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Yusuf Daeng]]>;
<![CDATA[Jimmy Levin]]>;
<![CDATA[Karolina Karolina]]>;
<![CDATA[Muhammad Razzaq Prayudha]]>;
<![CDATA[Nindy Putri Ramadhani]]>;
<![CDATA[Noverto Noverto]]>;
<![CDATA[Susanto Imanuel]]>;
<![CDATA[Virgio Virgio]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6376
<![CDATA[Dengan adanya kemajuan teknologi bukanlah tidak adanya tanpa sebuah persoalan, teknologi internet juga dapat menyebabkan kejahatan yang biasa di sebut Cyber Crime. Semakin pesatnya penggunaaaan teknologi maka semakin rawan untuk tingkat kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan asiknya baik penipuan, pencurian, pencemaran nama baik serta kejahatan lainnya melalui internet. Dibentuklah perlindungan hukum terhadap korban cyber crime terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Laporan National Cyber Security Index (NCSI) mencatat, skor indeks keamanan siber Indonesia sebesar 38,96 poin dari 100 pada 2022. Angka ini menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-3 terendah di antara negara-negara G20. Adapun tujuan penulisan ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem keamanan siber di Indonesia dan memahami hambatan penerapan sistem kemanan siber di Indonesia, serta upaya mengatasi hambatan dalam penerapan sistem kemanan siber supaya kejahatan siber di Indonesia bisa teratasi dan menurun Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang dimana kita meneliti lebih lanjut beberapa tulisan dari beragam sumber tentang kasus tersebut yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan permasalahan utama dari kasus yang sedang diteliti ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar sistem keamanan siber di Indonesia belum bisa mengantisipasi kejahatan siber dengan maksimal.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Pengambilalihan Perusahaan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ]]>
<![CDATA[Sugiharto Sugiharto]]>;
<![CDATA[Dion Welli]]>;
<![CDATA[Syafrudin Syafrudin]]>;
<![CDATA[Yeni Triana]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6377
<![CDATA[Penelitian ini membahas pengambilalihan perusahaan penanaman modal asing (PMA) dengan merinci ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Fokus utama penelitian adalah menganalisis proses dan persyaratan yang terkait dengan pengambilalihan perusahaan PMA. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis dokumen hukum terkait. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tahapan dalam proses pengambilalihan, termasuk persiapan dokumen, persetujuan otoritas yang berwenang, dan implementasi perubahan kepemilikan. Selain itu, penelitian ini membahas aspek legal, regulasi, dan tata cara yang perlu diperhatikan oleh pihak yang terlibat dalam pengambilalihan perusahaan PMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum yang jelas terkait dengan pengambilalihan perusahaan PMA, namun tetap memperhatikan aspek keamanan nasional dan kepentingan umum. Pentingnya memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan ini diakui sebagai langkah kunci untuk menjamin kelancaran dan legalitas proses pengambilalihan perusahaan PMA di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang regulasi pengambilalihan perusahaan PMA di Indonesia, yang dapat menjadi panduan bagi pelaku industri dan pihak terkait dalam melakukan transaksi pengambilalihan dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[Kerangka Regulasi dan Tantangan Hukum Dalam Sistem Pembiayaan Digital ]]>
<![CDATA[Vivi Alviana]]>;
<![CDATA[Indra Afrita]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6378
<![CDATA[Pembiayaan digital telah mengubah lanskap keuangan global dengan mendorong inovasi teknologi dan pemecahan masalah keuangan melalui platform digital. Meskipun memberikan manfaat yang signifikan bagi konsumen dan perusahaan, perkembangan cepat dalam industri ini juga memunculkan berbagai tantangan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka regulasi yang ada dan tantangan hukum yang dihadapi dalam sistem pembiayaan digital dengan menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif digunakan untuk melakukan analisis terhadap kerangka regulasi dan tantangan hukum dalam pembiayaan digital dengan merinci hukum dan peraturan yang berlaku serta mengidentifikasi isu-isu hukum yang muncul. Penelitian ini memeriksa peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan pedoman industri yang mempengaruhi sistem pembiayaan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan digital menghadapi tantangan hukum seperti perlindungan konsumen, privasi data, keamanan transaksi, dan perpajakan. Selain itu, kerangka regulasi yang ada belum selaras dengan perkembangan teknologi dan inovasi dalam industri ini, menyebabkan ketidakpastian hukum dan risiko yang mungkin timbul. Studi ini menyoroti perlunya perbaikan dalam kerangka regulasi untuk mengatasi tantangan hukum yang muncul dalam pembiayaan digital. Hal ini mencakup perluasan regulasi yang relevan, peningkatan kerja sama antara pemangku kepentingan, dan pembentukan standar yang lebih ketat untuk melindungi kepentingan konsumen dan mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri pembiayaan digital. Penelitian ini memberikan kontribusi berharga untuk pemahaman tentang masalah hukum yang dihadapi dalam pembiayaan digital dan mengidentifikasi arah perbaikan dalam kerangka regulasi yang dapat menghadapi tantangan ini. Selain itu, studi ini dapat membantu pemerintah, regulator, dan pelaku industri untuk mengembangkan solusi yang lebih baik untuk menjaga kestabilan dan keamanan dalam sistem pembiayaan digital.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Investor Dalam Tindak Pidana Teknologi dan Informasi Terhadap Iklan Tentang Investasi ]]>
<![CDATA[Yeni Triana]]>;
<![CDATA[Muhammad Farhan Wiliaziz]]>;
<![CDATA[Vendi Sugara]]>;
<![CDATA[Kuncon Sianturi]]>;
<![CDATA[Faizal Indra]]>;
<![CDATA[Maryani Maryani]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6380
<![CDATA[Penelitian ini menginvestigasi isu perlindungan hukum terkait investor dalam konteks tindak pidana teknologi dan informasi, khususnya terhadap iklan investasi. Dengan pertumbuhan pesat teknologi dan informasi, investasi melalui platform daring semakin umum, meningkatkan risiko tindak pidana seperti penipuan investasi. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang ada untuk melindungi investor dari potensi tindak pidana ini, dengan fokus pada regulasi iklan investasi. Metode penelitian normatif digunakan untuk menganalisis peraturan dan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian mengidentifikasi kekurangan dalam perlindungan hukum yang saat ini ada dan mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada. Temuan ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi investor dalam lingkungan teknologi dan informasi, dan menyajikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi guna memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi investor dalam konteks iklan investasi daring. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan sistem perlindungan hukum terkait investasi di era digital.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Ketersediaan Kelas Rawat Inap Standar Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Sri Dharmayanti]]>;
<![CDATA[Ardiansah Ardiansah]]>;
<![CDATA[Bagio Kadaryanto]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6381
<![CDATA[Artikel bertujuan untuk menganalisis pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam hukum Indonesia serta untuk menganalisis pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam hukum Indonesia menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Kelas rawat inap standar merupakan amanah dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk mendapatkan manfaat non medis dan merupakan prinsip universal dalam penyelenggaraan kebijakan negara dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia selanjutnya dalam pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam perspektif hak asasi manusia bahwa negara dalam pemenuhan hak atas kesesehatan sebagai kebutuhan dasar rakyat bersifat wajib karena sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Direktorat Keuangan dan SDM PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Unit Tonasa di Kabupaten Pangkep ]]>
<![CDATA[Muhammad Akbar Ramadhan]]>;
<![CDATA[Agung Widhi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Zainal Ruma]]>;
<![CDATA[Romansyah Sahabuddin]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilham Wardhana Haeruddin]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6382
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik statistik. Sampel yang digunakan dalam penelitia ini berjumlah 35 responden di PT. Semen Indoneisa (Persero) Tbk. Unit Tonasa di Kabupaten Pangkep dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik yang digunakan observasi dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan regresi linear berganda dengan menggunakan Statisstical and Service Solution (SPSS) versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan (X1) dan lingkungan kerja (X2) secara simultan memiliki pengarug positif terhadap kinerja karyawan (Y) sebesar 38,7%. Selanjutnya variabel kepemimpian (X1) secara parsial berpengaruh siginifikan terhadap kinerja karyawan (Y) dan variabel lingkungan kerja (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). Dengan ini kepemimpinan dan lingkungan kerja pada PT. Semen Indoneisa (Persero) Tbk. Unit Tonasa di Kabupaten Pangkep sudah baik sehingga kinerja karyawan menunjukkan hal yang positif.]]>
<![CDATA[Penerapan Sistem Monitoring Dalam Mengevaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Pada Aktivitas Penyelenggaraan Pendidikan di Sempoa Sip Cabang Gunungsitoli ]]>
<![CDATA[Aslina Telaumbanua]]>;
<![CDATA[Eliagus Telaumbanua]]>;
<![CDATA[Eduar Baene]]>;
<![CDATA[Peringatan Harefa]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6383
<![CDATA[Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui untuk mengetahui sebagaimana rumusan masalah yang ada diatas, untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, pengamatan dan dokumentasi, kepada informan yakni pegawai Sempoa Sip TC Gunungsitoli. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang didasari dengan wawancara dalam mengolah data, agar data yang diperoleh lebih akurat. Hasil dari penelitian ini yakni: Monitoring yang dilakukan oleh Sempoa Sip dilakukan dengan monitoring secara langsung dan monitoring secara tidak langsung. Monitoring yang dilakukan Sempoa Sip Gunungsitoli dalam hal ini berfokus pada monitoring pada saat dilakukannya evaluasi kerja, yang dimana sistem yang digunakan adalah monitoring secara langsung dan tidak langsung dan juga sistem evaluasi yang digunakan adalah evaluasi pimpinan ke karyawan, evaluasi karyawan ke karyawan dan evaluasi karyawan ke pimpinan. penerapan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Sempoa Sip Gunungsitoli dilakukan dengan metode dokumentasi yang berasal dari hasil kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehari-hari yang dimana akan menjadi indikator penilaian kinerja pada saat dilakukannya evaluasi kerja, bentuk dokumentasi ini berupa catatan kelas. Catatan kelas ini berisi uraian sistem pembelajaran dan metode pembelajaran yang diterapkan pada saat dilakukannya kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Selain dokumentasi penerapan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Sempoa Sip Gunungsitoli juga dilakukan metode wawancara, metode wawancara ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengetahuan dari pegawai akan kinerja yang dilakukan selama ini, metode wawancara ini dilakukan pada saat adanya evaluasi kinerja pada Sempoa Sip Gunungsitoli yaitu sekali dalam enam bulan. Alur dari wawancara ini dapat dilihat pada tabel 1 yang dimana terdapat alur wawancara yang dilakukan seacara acak. Dan metode penerapan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Sempoa Sip Gunungsitoli yang dilakukan terakhri adalah dengan metode pengisian Balance Score Card (BSC) yang menjadi pendukung tambahan dalam penerapan monitoring dan evaluasi pada Sempoa Sip Gunungsitoli. BSC dilakukan untuk memastikan upaya yang dilakukan sesuai dengan startegi dan visi Sempoa Sip secara keseluruhan. BSC ini tidak hanya diisi oleh pegawai Sempoa Sip Gunungsitoli namun juga diisi oleh orang tua peserta didik untuk melihat hasil yang dicapai oleh Sempoa Sip Gunungsitoli. (dokumentasi BSC dapat dilihat pada lampiran 2).]]>
<![CDATA[Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Joni Paamsyah]]>;
<![CDATA[Hengki Irawan]]>;
<![CDATA[Heldi Feprizon]]>;
<![CDATA[Mulki Aja Perdana]]>;
<![CDATA[Zainab Ompu Jainah]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6384
<![CDATA[Karena teroris beroperasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, terorisme telah menjadi kejahatan transnasional. Kebijakan pemerintah dan UU No. 15 Tahun 2018 tentang Terorisme seharusnya berfungsi sebagai alat pencegah bagi mereka yang melakukan atau akan melakukan tindakan terorisme. Namun, peningkatan jumlah kelompok teroris yang beroperasi di Indonesia sebagian disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam memerangi terorisme secara efektif. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggambarkan dan menilai berbagai strategi yang digunakan oleh Indonesia untuk memerangi terorisme. Penelitian ini menggunakan strategi studi berbasis dokumen dan sumber-sumber sekunder untuk pengumpulan data. Temuan-temuan dari penelitian ini diambil setelah analisis data kualitatif dilakukan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan terorisme dengan metode intelektual yang efektif yang melampaui hukum dan politik sangat diperlukan. Tindakan represif dan preventif kontra-terorisme harus dilaksanakan secara bersamaan, dan harus dikoordinasikan di seluruh organisasi dan negara sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2018. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), penegakan hukum, pelibatan TNI dan Polri, Deradikalisasi, dan Kerja Sama Internasional adalah contoh-contoh pendekatan represif Indonesia dalam pencegahan terorisme.]]>
