cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dwi Oktafia Ariyanti
Contact Email
dwi_oktafia@janabadra.ac.id
Phone
+6282221447241
Journal Mail Official
dwi_oktafia@janabadra.ac.id
Editorial Address
Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Kajian Hasil Penelitian Hukum
Published by Universitas Janabadra
ISSN : -     EISSN : 25982435     DOI : 10.37159
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Welcome to official homepage of Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum. As a part of our commitment to publicise legal knowledge, we provide our published journal articles to download for free. As a government-accredited national scientific journal, we are a reference for many legal scholars. Article submission and order for printed edition may be sent to sisca.rh@gmail.com.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 129 Documents
 9   10   11   12   13 
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN SOFTWARE Agung Sudaryanto; Yanto Yanto; Hartanti Hartanti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v7i1.3034

Abstract

Tujuan penelitian. Tujuan: Untuk mengetahui dan menganalisis penyelidikan dan penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) terhadap tindak pidana pembajakan SOFTWARE. DIY) dalam penyidikan dan penyidikan tindak pidana pembajakan SOFTWARE. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai sarana untuk memahami objek permasalahan.Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: Sifat penelitian ini adalah yuridis empiris. yang bertujuan untuk menjelaskan penyelidikan dan penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) terhadap tindak pidana pembajakan SOFTWARE.Sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh keterangan, informasi dan data secara lengkap dan dilakukan secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Membahas hasil materi penelitian ini, dapat disimpulkan: investigasi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) terhadap tindak pidana pembajakan SOFTWARE Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dalam penyidikan dan penyidikan tindak pidana pembajakan SOFTWARE. Hambatan dari segi substansi yaitu karena adanya delik aduan maka pihak kepolisian tidak dapat menindak langsung pelaku pembajakan SOFTWARE.
LEGAL PROTECTION OF TRANSPORTATION SERVICE PERFORMERS FOR GOVERNMENT PRICING POLICIES ON OIL FUEL ( BBM ) Sudiyana Sudiyana
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 2 (2023): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v7i2.4095

Abstract

The purpose of this research is to identify and analyze the legal protection of transportation service providers due to the government's policy of fixing fuel prices.This study uses a type of normative.Research results describe all the materials regarding the problems raised by legal protection for transportation service actors over the government's policy of fixing prices for fuel oil (BBM ).Legal protection for perpetrators of transportation services is based on the following provisions; a. Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation b. Law Number. 8 of 1999 concerning Consumer Protection c. Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas Legal protection for transportation business actors. Several factors become obstacles to legal protection for transportation service actors, government policy in setting the price of fuel oil (BBM), 
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN PERSETUBUHAN AYAH KANDUNG DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KALABAHI Yon Mahari; Yanto Yanto; Hartanti Hartanti; Sukirno Sukirno
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 8, No 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v8i1.3764

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan oleh ayah kandung. Berdasarkan ini menalaah tentang kewenangan negara untuk hadir dalam melaksanakan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan, selain itu mengetahui hambatan pelaksanaan perlindungan terhadap anak dalam memenuhi hak-hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi.Jenis penelitian adalah penelitian normatif yang mengkaji tentang implementasi peraturan perundang-undangan dan didukung dengan penilitian lapangan, dengan pendekatan yang dipakai adalah Pendekatan perundang-undangan (statute appraoach), konsep (analytical appraoach), serta kasus (case appraoach). Dalam melakukan analisis, setelah data primer dan data sekunder didapat dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan mendeskripsikan dari data-data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa.. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak dilaksanakan dengan sikap yang tidak diskriminatif pendampingan hukum serta pendampingan kliniks psikologi melakukan kordinasi dengan mitra kerja dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melaui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Alor melakukan Kerjasama dengan beberapa mitra kerja diantaranya yaitu dengan Suara Perempuan Alor, Forum Koordinasi Perempuan Alor, para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda dan perempuan. Kendala perlindungan terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan ayah kandung di Wilayah Hukum Pengadilan Kalabahi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu topografi daerah Kabupaten Alor yang sulit untuk dijangkau. Disisi lain pelaksanaan dari pendampingan sarana dan sumber daya manusia belum bisa terpenuhi. Dalam hal sarana prasarana belum ada tempat khusus rehabilitasi dan minimnya sumber daya manusia pendamping psikologis kliniks traumatik. 
UPAYA PENERAPAN DIVERSI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP PELAKU ANAK GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBTANSIAL Muhammad Zulkarnaen Dharmawi; Suryawan Raharjo; Hartanti Hartanti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 2 (2023): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v7i2.3925

Abstract

Permasalahan anak yang terjadi di Indonesia dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan sehingga anak akan terjerumus dalam permasalahan hukum. Kondisi ini tentu harus disikapi dengan cepat untuk merespon tindakan-tindakan yang secepatnya dilakukan karena seluruh elemen masyarakat harus bertanggungjawab dengan adanya permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini dipertimbangkan karena anak adalah generasi bangsa yang perlu mendapat perlindungan. Permasalahannya adalah Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana Pencabulan? Dan Bagaimana perwujudan keadilan subtansial dalam kasus tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan anak korban?Penelitian hukum normative. Pendekatanyang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. (statute approach), dan Yuridis,   Data yang digunakan data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data studi document/kepustakaan dan wawancara, Metode Analisa Data diskriptif kualitatif.Penerapan perlindungan hukum ter hadap pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan ialah  dilaksanakan dengan upaya pemenuhan hak-hak anak dalam menjalankan proses hukum pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan koordinasi dengan intansi terkait seperti pekerja sosial yang ada di Kemetrian Sosial dengan melibatkan Badan PemberdayaanMasyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana serta Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, agama, pendampingan psikologiPerwujudan Keadilan Subtansial Kasus Tindak Pidana Pencabulan yang Melibatkan Anak sebagai Pelaku dan anak sebagai korban,  dijalankan    dengan pemenuhan hak-hak pelaku dan korban secara proposional
Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Prajurit Tni Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 8, No 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v8i1.4414

Abstract

             Prajurit TNI  sebagai alat pertahanan negara melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan berbagai macam motif  karena ingin coba-coba, karena pengaruh lingkungan dan karena motif ekonomi untuk mencari keuntungan, padahal penerapan sanksi yang tegas dijatuhkan kepada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer namun tidak menjadikan prajurit TNI takut atau segan tetapi  dengan sengaja melanggar aturan perundang-undangan. Oditurat Militer II-10 Yogyakarta pada tahun 2022 dan 2023 terdapat 2 (dua) kasus perkara  dengan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 dan Nomor 11-K/PM.II-11/AD/I/2023.            Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dan metode penelitian menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang undangan. Lokasi penelitian di Kantor Oditurat Militer II-10 Yogyakarta. Alat Pengumpul Data dengan menggunakan metode studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan klasifikasi, sistematisasi, dan analisis secara deskriptif kritis.            Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah Seorang Prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, maka penerapan sanksi pidana penjara dan pidana denda diatur sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer ini diatur dalam Pasal 6 KUHPM, sedangkan dasar dari hakim memutus perkara Terdakwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 KUHPM. Dampak apabila Prajurit TNI tidak dijatuhi Pidana Tambahan pemecatan dari dinas militer adalah akan menggangu pelaksanaan tugas Pokok TNI. Kata Kunci : Pemecatan, Prajurit TNI, Penyalahgunaan Narkotika, Sanksi Pidana
PROBLEMATIKA PENYIDIKAN KASUS NARKOTIKA DALAM UPAYA MEMUTUS JARINGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Kasus Penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Endra Widyaputra; Francisca Romana Harjiyatni; Eko Nurharyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 2 (2023): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v7i2.3763

Abstract

This study aims to identify the problems by National Narcotics Board investigators in an effort to break the illicit narcotics trafficking network. In addition, it also examines the efforts made by the National Narcotics Board to overcome the problem. This research is a normative legal research using a statute approach, case approach and conceptual approach by combining primary and secondary data. The data obtained from the study were analyzed descriptively qualitatively. The results showed several internal and external problems by BNN investigators in the investigation to break the network of narcotics cases, such as difficulties in evidence, rapid technological development, budget constraints, lack of human resources, complexity of narcotics networks, changes in the type and form of narcotics, suboptimal investigation techniques, corruption and collusion, resistance from related parties in the network, limitations in legal regulations, conflicts of interest, and lack of cooperation from other parties. In addition, this analysis also explains the efforts made by BNNP DIY to overcome the problems of the investigation. These efforts include optimizing investigations and collecting evidence, making maximum use of existing technology, proposing an increase in the budget, increasing the number of personnel, increasing the capacity of investigators, strengthening legal regulations, improving the supervision and accountability system, and increasing cooperation with other agencies
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR:46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN Saif ‘Adli Zamani; Francisca Harjiyatni; Takariadinda Diana Ethika
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 8, No 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v8i1.4525

Abstract

Penulisan ini bertujuan : 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen tentang Status Anak Luar Kawin, dan 2) Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Memberikan Putusan Terhadap Status Anak Luar Kawin. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada 3 (tiga) Hakim di Pengadilan Agama Kebumen, diantaranya : a) Bapak Drs. H. M. KAHFI, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kebumen,, b) Ibu FITHRIATI AZ, S.Ag. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kebumen, c) Bapak Drs. H. ASRORI, S.H., M.H. selaku Hakim Tingkat Pertama Klas IA. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Satu Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU-VIII/2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen tentang Status Anak Luar Kawin, Pengadilan Agama mempunyai pedoman baru atau yurisprudensi dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan tentang status anak di luar kawin, sebagai contoh perkara asal usul anak. Bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah berhak memperoleh kepastian hukum dan keadilan, sebagaimana kepastian hukum mengenai status anak yang dilahirkan didalam perkawinan yang sah (anak sah) yaitu diakui oleh negara bahwa anak luar kawin tersebut tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, maupun keluarga ibunya, akan tetapi dapat dicantumkan pula laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dua. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Memberikan Putusan Terhadap Status Anak Luar Kawin adalah ada berbagai pendapat hakim terkait permasalahan ini, terdapat hakim yang menjadikan kawin siri sebagai syarat mutlak agar anak diluar kawin dapat dikatakan sebagai anak sah, dan terdapat pula hakim yang tidak menjadikan kawin siri sebagai patokan agar anak tersebut dikatakan sebagai anaknya, selama dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut merupakan anak biologisnya.
EFEKTIVITAS PROGRAM GANDENG GENDONG NGLARISI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA Mahawati Mahawati; Fransisca Romana Harjiyatni; Takariadinda Diana Ethika
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 2 (2023): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v7i2.3713

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Gandeng Gendong Nglarisi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta, kendala yang timbul dalam pelaksanaan Program Gandeng Gendong Nglarisi dan upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan Program Gandeng Gendong Nglarisi.Jenis penelitian ini empiris. Sifat penelitian ini adalah penelitian diskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif.Pelaksanaan Program Gandeng Gendong Nglarisi sebagai salah satu penyumbang turunnya angka kemiskinan di Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan kesejahteraan kelompok Gandeng Gendong Nglarisi sebagai dampak perolehan pendapatan dari transaksi penyediaan jamuan makan minum rapat di Pemerintah Kota Yogyakarta. Program Gandeng Gendong Nglarisi meskipun sebagai salah satu penyumbang turunnya angka kemiskinan, namun program ini belum efektif menanggulangi kemiskinan di Kota Yogyakarta karena dalam pelaksanaannya masih menemui banyak kendala.Program Gandeng Gendong Nglarisi dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala antara lain belum ada pembatasan jumlah kelompok yang tergabung dalam Gandeng Gendong Nglarisi, tidak terpantaunya kondisi riil anggota yang mendaftar, kurangnya pembinaan bagi Kelompok Gandeng Gendong Nglarisi, kesulitan dalam mengelola manajemen usahanya.Kendala terkait belum adanya pembatasan pendaftaran kelompok baru, maka perlu ada penataan terhadap kelompok yang sudah terdaftar. Permasalahan terkait tidak terpantaunya kondisi riil anggota kelompok yang sudah terdaftar maka perlu ada kerjasama dengan wilayah dalam hal ini kelurahan terkait pencocokan data masing-masing anggota kelompok. Permasalahan dalam hal kurangnya pembinaan terkait kualitas produk, pengelolaan manajemen usaha dan permodalan dapat diatasi dengan peran serta instansi terkait melalui pembinaan, pelatihan dan pemberian modal.
PERAN MUSYAWARAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pelaksanaan Musyawarah Desa di Desa Penidon Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tezar Rachadian; Endang Sulistyaningsih
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 2 (2023): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v7i2.3767

Abstract

The aim of this study was to determine the form of accountability of the Penidon Village government in managing village finances and the role of the Village Consultative Body (BPD) as a representative of villagers in supervising village financial management. As well as to find out the role of the Village Deliberation Forum (FMD) in managing village finances, so that the risk of legal problems can be minimized. The research location is in Penidon Village, Plumpang District, Tuban Regency. This research use qualitative descriptive research method which interview results as a primary data and a literature review related to the research material as secondary data.  As a result : (1) Accountability problems for financial management in Penidon Village for the 2014 to 2015 Fiscal Year. The ro le of the BPD (Village Consultative Body) in supervising financial management was not optimal because of the low level of awareness and legal compliance of village financial managers in that period , as well as a lack of understanding of the latest legal developments. (2) The role of the Village Deliberation Forum (FMD) in the financial management of Penidon Village for the 2014 up to 2023 Fiscal Year is still not maximized. During this period, the Penidon Village meeting was only used once in early 2023 to resolve village financial management issues, the rest of the village financial management issues were resolved through prosecution by Law Enforcement Officials (APH). This is because the laws and regulations do not specifically regulate the role of the Village Consultative Council in Village Financial Management, as well as in resolving village financial management problems. To overcome these problems, the following can be done: (1) Improving the implementation of village government accountability and maximizing the role of the Village Consultative Body in managing village finances, increasing legal awareness of the community in general and village management parties in particular; (2) Optimizing the Village Deliberation Forum (FMD) to create accountable village financial management, which can be done by expanding the role of FMD in village financial management using a responsive legal perspective, namely responding to community wishes and being committed to achieving substantive justice; (3) In addition, regional heads can request outreach, guidance and consultancy to the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) regarding the implementation of an internal control system for village financial management in their area.

Page 13 of 13 | Total Record : 129

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2024): Mei Vol 7, No 2 (2023): November Vol 7, No 1 (2023): Mei Vol 6, No 2 (2022): November Vol 6, No 1 (2022): Mei Vol 5, No 2 (2021): November Vol 5, No 1 (2021): Mei Vol 4, No 2 (2020): November Vol 4, No 1 (2020): Mei Vol 3, No 2 (2019): November Vol 3, No 1 (2019): Mei Vol 2, No 2 (2018): November Vol 2, No 1 (2018): Mei Vol 1, No 2 (2017): November More Issue