Kajian Hasil Penelitian Hukum
Welcome to official homepage of Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum. As a part of our commitment to publicise legal knowledge, we provide our published journal articles to download for free. As a government-accredited national scientific journal, we are a reference for many legal scholars. Article submission and order for printed edition may be sent to sisca.rh@gmail.com.
Articles
129 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PEMBUATAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) PALSU DI WILAYAH SAMSAT KOTA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Desitairus Budi Nugroho]]>;
<![CDATA[Yanto Yanto]]>;
<![CDATA[Eko Nurharyanto]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/jmih.v6i2.2152
<![CDATA[Maksud penelitian ini adalah ingin mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penangananan kasus Pelaku Pembuat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Palsu di Wilayah Samsat Kota Yogyakarta serta mengetahui Kendala Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penangananan kasus Pelaku Pembuat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Palsu di Wilayah Samsat Kota Yogyakarta.Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian kwalitatif lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Pelaksanaan Restorative Justice dalam menangani kasus pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) / Plat Nomor palsu di wilayah Samsat Kota Yogyakarta secara musyawarah dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta yogyakarta, peserta terdiri dari anggota satreskrim , Petugas Samsat, Penjual jasa pembutan plat nomor palsu dan tersangka. Pertama-tama Pemimpin musyawarah menyempaikkan maksud dan tujuan Restororive justice dan penyelesaian perkara dengan musyawarah agar terdapat kesepakatan. Kedua Penyidik membacakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tersangka dan rencana pembinaan yang akan dilakukan. Ketiga Pimpinan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan tanggapan dan harapannya atas tuduhan dari penyidik. Keempat para pihak diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya, sehingga terjadi musyawarah dan mencapai kesepakatan. Kelima penandatanganan Berita Acara Penyelesaian perkara secara musyawarah dengan konsep Restorative Justice oleh para pihak yang hadir dalam penyelesaian perkara ini, kemudian ditutup oleh pimpinan musyawarah.Kendala dalam pelaksanaan Restirative Justice adalah Pinindakan hukum secara tegas terhadap pelaku pembuat TNKB palsu akan berdampak besar dan beresiko menimbulkan masalah sosial karena mereka kehilangan pekerjaan pokok; Pembuat plat nomor palsu tidak mengerti bahwa perbuatan tesebut melanggar hukum yang diancaman pidana penjara, karena mereka selain menerima jasa pesanan plat nomor kendaraan juga pesanan lain sesuai permintaan pelanggan; Kepolisian belum dapat mengorganisir para penjual jasa pembuat plat nomor palsu dan belum ada solusi terobosan untuk menggandeng mereka menjadi mitra kerja dalam pencetakan plat nomor kendaraan seseuai peraturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU SINTETIS (STUDI KASUS PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) ]]>
<![CDATA[Triaji Wicaksono]]>;
<![CDATA[Fransisca Romana Harjiyatni]]>;
<![CDATA[Eko Nurharyanto]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/jmih.v7i1.3029
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika proses penyidikan terhadap penyalahguna narkotika jenis tembakau sintetis (studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), mengidentifikasi dan menganalisis problematika dan upaya penangananya dalam proses penyidikan terhadap penyalahguna narkotika jenis tembakau sintetis.Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji aturan hukum yang berkaitan dengan proses penyidikan terhadap penyalahguna narkotika jenis tembakau sintetis sebagai pedoman untuk menganalisis problematika proses penyidikan terhadap penyalahguna narkotika jenis tembakau sintetis di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, problematika proses penyidikan terhadap penyalahguna narkotika jenis tembakau sintetis di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah (1) Perkembangan yang cepat pada kandungan zat kimia baru yang terdapat dalam tembakau sintetis, namun tidak diimbangi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; (2) Perlunya kejelian penyidik dalam menerapkan pasal yang diterapkan terhadap pelaku, apakah pelaku termasuk dalam kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika; (3) Tidak adanya laboratorium forensik yang dapat melakukan pemeriksaan kandungan zat kimia dalam narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; (4) Sulitnya mengembangkan kasus tindak pidana narkotika jenis tembakau sintetis karena pengedar dalam melakukan transaksinya menggunakan media sosial. Kedua, upaya untuk mengatasi problematika proses penyidikan terhadap penyalahguna narkotika jenis tembakau sintetis di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : (1) sistem legislasi pengaturan narkotika jenis baru diubah menjadi tipe generic control structure; (2) Penyidik berpedoman pada Perjagung no.11 tahun 2011 dan SEMA no.4 tahun 2010 untuk menentukan kualifikasi tersangka, tersangka residivis atau bukan, diajukan ke TAT, tersangka menghadirkan 2 orang saksi yang bisa memperkuat pernyataanya; (3) BNN dan Polri diharapkan mengembangkan laboratorium narkotika; (4) Meningkatkan SDM agar mempunyai keahlian khusus di bidang teknologi informasi.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI LELANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DI PENGADILAN NEGERI KLATEN ]]>
<![CDATA[Muhammad Yudhika Ariasantosa]]>;
<![CDATA[Sudiyana Sudiyana]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/jmih.v7i1.3030
<![CDATA[Penelitian hukum ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai problematika dalam prosedur lelang eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klaten dan efektivitas penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan dua tahapan kajian yakni: kajian normatif dan kajian empiris. Dalam menganalisis penelitian ini, digunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam menganalisis data secara kualitatif, penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (interaktif model of analisis) dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Pendapat Soerjono Soekanto sebagai landasan teori.Hasil penelitian menunjukkan pertama, bahwa problematika prosedur lelang eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klaten yaitu faktor biaya yang tidak cukup sehingga eksekusi berhenti pada tahap aanmaning dan faktor objek perkara kabur sehingga kesulitan dalam tahap pelaksanaan sita eksekusi, Kedua, bahwa efektivitas penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dipengaruhi oleh Faktor hukum, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat, dan Faktor kebudayaan. Hasil penelitian diketahui bahwa dari Tahun 2019-2021 di Pengadilan Negeri Klaten eksekusi jaminan fidusia adalah paling rendah dibandingkan dengan eksekusi Hak Tanggungan dan eksekusi Riil, sehingga dapat disimpulkan belum efektif. Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka perlunya SOP tentang Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia, Penggunaan media papan pengumuman dan website pengadilan untuk menggantikan media massa tehadap nilai objeknya yang kecil, dan edukasi tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE ]]>
<![CDATA[Muhammad Sidiq Dwi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Suryawan Raharjo]]>;
<![CDATA[Eko Nurharyanto]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/jmih.v7i1.3031
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan pendekatan Restorative Justice. Penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana harus dilakukan proses hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana. Praktiknya terlihat sejumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan melainkan diselesaikan secara damai oleh para pihak.Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan pendekatan restorative justice dan kendalanya. Jenis penelitian ini yuridis normatif, penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran atau fakta mengkaji secara yuridis. Metode yang digunakan deskriptif analitis dengan cara mengumpulkan data-data yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder, setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis dari data yang di dapat dengan metode analisis kualitatif, yaitu metode dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya.Hasil penelitian bahwa penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan pendekatan Restorative Justice dengan cara kekeluargaan yang melibatkan para pihak terlibat baik keluarga pelaku, keluarga korban, dan tokoh masyarakat, kesepakatan yang diperoleh dari hasil perdamaian dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dalam menyelesaikannya. Adapun kendalanya adalah sulitnya tercapainya kesepakatan antara keluarga pelaku dan korban pada saat proses perdamaian berlangsung hal tersebut terkait faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat dan budayanya.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH PENYANDANG DISABILITAS DI POLRESTA YOGYAKARTA DI. YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Anton Prasetya Wijaya]]>;
<![CDATA[Sigit Herman Binaji]]>;
<![CDATA[Hartanti Hartanti]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/jmih.v7i1.2891
<![CDATA[Â Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Psikotropika oleh Penyandang Disabiltas di Polresta Yogyakarta serta bertujuan untuk mengetahui factor-faktor penyebab penggunaan psikotrpika di kalangan disabitas.Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang. terkait dengan langkah yang diambil oleh Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum penyalahgunaan Psikotropika oleh disabilatas dengan penereparan kebijakan Penal dan Non Penal, selain itu juga menggunakan pendekatan analisa konsep (analytical appraoach), dan pendekatan kasus (case appraoach). metode pendekatan konsep dilakukan untuk mengetahui proses penyelesaian penyalahgunaan psikotropika yang ada terhadap penanganan hukum, sedangkan pendekatan Kasus yaitu dengan menganalisis kasus yang melibatkan penyandang disabilitas yang melakukan penyalahgunaan psikotropika. Analisa yang digunakan adalah kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan kualitas dan kebenarannya.Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Psikotropika terhadap penyandang disabilitas adalah faktor kepribadian, keluarga, pendidikan, lingkungan dan ekonomi. Pada umumnya faktor penyebab penyandang disabilitas menggunakan atau menyalahgunakan psikotropika akibat dari minder atau tidak percaya diri dan merasa terkucilkan dikarenakan keterbatasan fisik. Kebijakan dan upaya hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan psikotropika adalah terdiri dari kebijakan penal dan non penal, dimana di proses secara hukum maupun direhabilitasi. Upaya Upaya yang dilakukan Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan penanggualangan psikotropika ialah dengan cara preemtif, preventif dan represif.]]>
<![CDATA[MODEL PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: PDM-29/EOH2/2022 DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA) ]]>
<![CDATA[Iwan Afendy]]>;
<![CDATA[Sudiyana Sudiyana]]>;
<![CDATA[Hartanti Hartanti]]>;
<![CDATA[Takariadinda Diana Ethika]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/jmih.v7i1.3048
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis model penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan prinsip keadilan restoratif (Studi Kasus Nomor Perkara: Pdm-29/Eoh2/2022 di Kejaksaan Negeri Yogyakarta). Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan prinsip restorative justice.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada norma hukum positif yaitu “peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan hukum yang ditemukan dikaji pada tataran dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum.Modal penyelesaian restorative justice dalam perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah mengacu pada asas peradilan cepat, sederhana dan murah dalam PERJA No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Proses perdamaian dilakukan oleh korban dan pelaku secara sukarela.Berdasar pada Restorative Justice, pelaksanaan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan restorative justice melalui upaya penghentian penuntutan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana perusakan dikaitkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan tentang Keadilan Restoratif]]>
<![CDATA[UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA MAGELANG ]]>
<![CDATA[Nella Karnela Yunissari]]>;
<![CDATA[Dyah Permata Budi Asri]]>;
<![CDATA[R. Murjiyanto]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/jmih.v7i1.3025
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pola pelaksanaan peran lembaga dalam upaya penegakan hukum perlindungan konsumen dan keberhasilan dalam meminimalkan kasus sengketa konsumen di Kota Magelang.Penelitiaan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan terhadap data yang berhubungan dengan masalah penelitian kemudian menggambarkan secara jelas keadaan senyatanya mengenai fakta dan sifat populasi.Hasil penelitian menjelaskan peran dan fungsi lembaga dalam penegakan hukum pada sengketa konsumen di Kota Magelang cenderung tidak aktif sejak tahun 2021. Pelaksanaan peran dan fungsi penyelesaian sengketa konsumen dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Peran penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan prefentif dan preemtif, yaitu melakukan edukasi kepada konsumen. Memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi bisnis terdapat konsekuensi yang menjadi kewajiban konsumen yang jika tidak dipenuhi dapat menimbulkan permasalahan hukum. Sedangkan dalam hubungan dengan industri, aktif menjalin komunikasi dalam bentuk pembinaan dan pengawasan aktivitas usaha. Penyelesaian sengketa bagi pihak yang merasa dirugikan, akan diberikan rekomendasi untuk penyelesaian melalui BPSK terdekat yaitu BPSK KotaYogyakarta. Kendala dalam mewujudkan perlindungan konsumen di Kota Magelang meliputi struktur hukum, yaitu secara kelembagaan BPSK kewenangan anggaran menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memiliki alokasi anggaran secara khusus terkait dengan pembentukan BPSK, sehingga BPSK yang sudah terbentuk tidak dapat menjalankan fungsi organisasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEWENANGAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MENAFSIRKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN ]]>
<![CDATA[Rizda Ardyati]]>;
<![CDATA[Evitha Astred Carollina]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/jmih.v7i1.776
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan hakim konstitusi dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat prespektif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Tekhnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduksi.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan yaitu; Pertama, landasan yuridis kewenangan hakim konstitusi dalam menafsirkan peraturam perundang-undangan dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai makna bahwa apapun perkara yang dihadapkan pada pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Jelas atau tidaknya hukum yang mengatur tentang perkara tersebut, hakim konstitusi tetap harus menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kedua, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sudah diterapkan setiap melakukan Judicial Review. Hal ini dapat dilihat disetiap putusan dimana putusan tersebut selalu mencerminkan rasa dan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.Kata Kunci: Hakim Konstitusi, penafsiran, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[M Ghufron]]>;
<![CDATA[Yanto Yanto]]>;
<![CDATA[Hartanti Hartanti]]>;
<![CDATA[Eksi Puji Rahayu]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/jmih.v7i1.3049
<![CDATA[Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda DIY Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang Dalam hal ini penelitian digunakan beberapa metode penelitian sebagai sarana untuk memahami objek permasalahan.Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: Sifat penelitian ini adalah yuridis empiris. Yang bertujuan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pelaku hukum pidana terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan diperoleh informasi, informasi dan data secara utuh dan dilakukan secara sistematis sesuai fokus penelitian.Membahas hasil materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan: pertanggungjawaban pelaku hukum pidana terhadap korban perdagangan orang di wilayah hukum Polda DIY untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku di tindak pidana perdagangan orang]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Antoni Said]]>;
<![CDATA[Suryawan Raharjo]]>;
<![CDATA[Savira Alfi Syahrin]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/jmih.v7i1.3047
<![CDATA[Dalam penulisan tesis ini metode yang digunakan adalah normatif empiris, yaitu penelitian terhadap penerapan hukum normatif. Mengkaji implementasi hukum normatif di Pengadilan Agama Purwokerto terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara permonan dispensasi kawin, untuk memastikan apakah penerapan hukum sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau ada pertimbangan lain untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.Dalam pembahasan tesis ini dijelaskan mengenai prosedur dan faktor penyebab diajukannya perkara dispensasi kawin yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah dan faktor hamil diluar nikah , pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dikaitkan dengan klausula alasan mendesak sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, proses persidangan sebelum dan sesudah lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasai Kawin serta kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan ditimbulkan terkait perlindungan hak-hak anak yang mungkin dilanggar apabila perkara dispanssasi kawin dikabulkan.]]>
