Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kajian Hasil Penelitian Hukum

JMIH
Website

Published by Universitas Janabadra

ISSN : - EISSN : 25982435 DOI : 10.37159

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Welcome to official homepage of Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum. As a part of our commitment to publicise legal knowledge, we provide our published journal articles to download for free. As a government-accredited national scientific journal, we are a reference for many legal scholars. Article submission and order for printed edition may be sent to sisca.rh@gmail.com.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 129 Documents

7 8 9 10 11

PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DI INDONESIA DENGAN HUKUM SUI GENERIS Andy Usmina Wijaya; Sekaring Ayumeida Kusnadi; Fifin Dwi Purwaningtyas; Dwiki Arief Darmawan
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Janabadra

Tidak dapat dipungkiri rezim hak kekayaan intelektual, pada beberapa aspek dapat memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional suatu negara. Seiring dengan kuatnya dorongan dunia internasional, mayoritas negara-negara berkembang, agar pemanfaatan pengetahuan tradisional, sepatutnya memiliki regulasi akses dan bagi hasil yang jelas, dan kesadaran belum optimalnya peraturan-peraturan yang ada untuk melindungi pengetahuan tradisional, maka berkembang pula wacana pengembangan peraturan sui generis di luar hukum hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam upaya pengembangan peraturan sui generis bagi pengetahuan tradisional di Indonesia, setidak-tidaknya terdapat beberapa unsur-unsur minimum yang harus terkandung dalam sebuah ketentuan sui generis, meliputi tujuan pemberian perlindungan; lingkup perlindungan; kriteria-kriteria dari objek perlindungan; keuntungan dari perlindungan: pemegang/pemilik pengetahuan tradisional; jenis hak yang diberikan; Bagaimanakah hak tersebut diperoleh?; Bagaimanakah melaksanakan dan menegakan hak-hak tersebut; Bagaimana hak tersebut hilang atau kapan hak tersebut menjadi kadaluwarsa; dan Penyelesaian sengketa.

Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak, yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Polres Bantul Boedi Hariyanto; Sigit Herman Binaji; Sigit Setyadi
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 3, No 1 (2019): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

This study aims to study and analyze the settlement of traffic accident cases with child offenders, which resulted in fatalities in the Bantul Police Station and its constraints and efforts to resolve the obstacles. The results showed that the settlement of a traffic accident case with a child offender, which resulted in the death of a victim in the Bantul District Police area, began with a mere case and then involved children, so that the police investigator conducted an investigation and case crime scene. If the BAP results contain evidence that points to the child as a suspect, Bapas conducts Litmas to the suspect, so a recommendation from Bapas for Diversi is published. Obstacles faced by Bantul Police investigators in the settlement of traffic accident cases with child offenders, which resulted in fatalities in the Bantul Polres area, including obstacles originating from children , constraints originating from law enforcement, and constraints originating from from the community. Then how to overcome these obstacles include improving the quality and quantity of human resources in Bantul Regional Police.

Optimalisasi polri dalam menangani tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Aryuniwati Aryuniwati; Yanto Yanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2019): November
Publisher : Universitas Janabadra

Online fraud is basically a lot happening in the community, but only a few people who want to report it. In Polda DIY, in 2016 there were 6 cases handled, in 2017 there were 7 cases and in 2018 there were 4 cases. This study aims to determine and analyze the optimization of the National Police in handling fraud cases through social media and to find out and analyze the obstacles in handling fraud cases through social media. Data obtained from interviews and all other data, then analyzed with qualitative analysis methods to answer the problems that have been formulated, namely by analyzing the quality of the data obtained, in order to obtain a clear and relevant picture of criminal policy regarding the role of the police in tackling acts criminal fraud through the internet. The optimization of the National Police in handling fraud cases through social media has not been carried out optimally. This condition is caused by the inadequate capability of HRD personnel, both in terms of knowledge, skills, budget, facilities and targets. Where at present there is only one person who has participated in vocational education in the field of information technology so that the implications for investigators' skills are still low in the techniques and tactics of cyber crime disclosure. Constraints in handling fraud cases through social media, namely the budget owned by DIY Criminal Sub-Directorate of DIY Regional Police is still not fully sufficient for operational activities of investigations and criminal investigations including in uncovering cyber crimes, Sub Criminal Investigation V does not yet have infrastructure facilities to process Check Position data , Call Detail Record), and Short Masage Service, as well as the method of carrying out tasks are still hampered because of the bureaucratic process applied by the Criminal Investigation Police and related agencies side in terms of borrowing infrastructure facilities to process Position Check data, Call Detail Record, and Short Masage Service tends to take quite a long time.

Penerapan pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Tri Mahardi; Yanto Yanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2019): November
Publisher : Universitas Janabadra

This research is talking about the judgment of Constitution Court of Indonesia Number 25 PUU XIV 2016, its the judgment as an important thing in criminal law enforcement especially toward corruption. The origin of Its judgment come from judicial review toward Article 2 Section 1 and Article 3 Act Number 31 year 1999 juncto Act Number 20 year 2001 about Eradication Corruption Crime. Its judgment push the law official especially the investigator and the judge must be proof the state loss. A state loss must be actual loss, not merely in prediction of state loos or potential loss. This research using normative approach and touched by jurist empirical method, caused by analyzing the act criminal law and comparing with the field practical of criminal justice system. The object of this research is District Attorney of Yogyakarta and Yogyakarta Special Court of Corruption. As law official, the investigator, the general prosecutor and the judge appreciate and obey the judgment, even the investigator, the general prosecutor and the judge appreciate and obey the judgment has been applied its judgment before it. In while on the The judgment of Constitution Court of Indonesia Number 25 PUU XIV 2016 the judge consider that the case is not nebis in idem and also giving legal certainty, because a state loss must be actual.

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN E- TILANG DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN SANKSI DENDA BAGI PELANGGAR (STUDI DI DITLANTAS POLDA DIY) Agustina Tunggal Dhewi Pita Kusuma; Suryawan Raharjo; Eko Nurharyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Janabadra

Tingkat kerawanan pelanggaran lalu lintas sering terjadi di Kota Yogyakarta. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pemerintah khususnya kepolisian yang salah satunya dilakukan adalah pemberian sanksi administratif oleh Polri. Untuk mencapai suatu proses traffic ticketing yang relevan, diperlukan suatu teknologi informasi yang didukung oleh perangkat lunak berbasis jaringan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang penerapan e-ticketing dalam pengenaan denda terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Yogyakarta dan apakah penerapan sistem E-Tilang telah memberikan kepastian hukum bagi pelanggar lalu lintas. E-Tilang merupakan digitalisasi dalam proses ticketing, diharapkan dengan memanfaatkan teknologi dalam proses ticketing dapat lebih efektif dan efisien. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan hasil wawancara dengan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda D.I.Y. sebagai sumber daya.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji norma atau norma dalam hukum positif yang berlaku dengan penerapan E-Tilang pemerintah dapat dinilai lebih transparan, hal ini ditunjukkan dengan tersedianya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau dalam penerapannya sesuai dengan prosedur pelaksanaannya. Dari segi kepastian hukum, sistem ini memberikan kepastian bagi pelanggarnya, yakni mengenai berapa besar denda dan apa saja yang dilanggar yang tertera pada slip biru

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL) Eko Susilo; Ishviati Joenaini Koenti; Pudja Pramana Kusuma Adi
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Janabadra

Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan Pilkada sebelumnya yang diselenggarakan dalam kondisi pandemi COVID-19. Sejatinya pelaksanaan Pilkada ini bisa saja ditunda disebabkan oleh alasan kemanusiaan, maksudnya adalah adanya situasi darurat yang dapat mengancam kehidupan manusia Namun, pemerintah dan DPR telah memutuskan untuk melanjutkan Pilkada serentak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020. Secara substansi dalam kebijakan tersebut menjadi instrumen dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di tengah pagelaran Pilkada, dimana dalam setiap tahapannya tetap menerapkan protokol kesehatan.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif dengan metode pendekatan yuridis kualitatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang ditempuh saat Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Gunungkidul sehingga terlaksana.Respon masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Gunungkidul sangat baik. Masyarakat mengapresiasi,pelaksanaan Pilkada khususnya di Gunungkidul yang berjalan dengan baik, aman dan damai ini tercermin pada para kontestan yang berkenan silaturahim mengucapkan selamat kepada pasangan calon yang menang sebagai pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Reformasi Sistem Hukum Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jafar Sodik
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 3, No 1 (2019): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

This research aims to analyse and formulate a system of criminal law reform corruption related to the types of criminal acts, criminal sanctions and criminal liability in order to eradicate corruption in the future.This research is a type of normative legal research supported by primary data, descriptive and form of prescriptive. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials and primary data in the form of interviews. The process of data analysis using qualitative methods,conceptual approach, by analysing the data in the form of interviews, documents, regulations and related theories that produce descriptive-analytical data.The impact of the extraordinary criminal corruption is no longer as national problem but has also become an international problem so there needs to reform the material law in the context of combating corruption.Criminalization of criminal acts of corruption of several acts that need to be criminalized as a criminal act of corruption within UNCAC there are at least four actions: bribery of foreign public officials and officials of public international organizations, trade of influence, illegal enrichment, private bribery and outside UNCAC categorize money laundrying from the proceeds of criminal acts of corruption and crimes essentially constituting corruption but not regulated as a criminal act of corruption such as, cheating during the election. Reforming of material law also needs to be done related to criminal sanctions. Existing criminal sanctions are very less deterrent effect. Some consepts of material criminal law reforming related to criminal sanctions are, first is the separation of arrangements between people and corporations because of nature and nature. Both concepts of criminal sanction double track system. The three system are minimal and maximum special. The three concepts of cumulative criminal sanctions formulation and accountability to corporations that need to be affirmed and explained so that they can be applied and clear and precise formulation of specific subjects in corruption related to public servants, state organizers and law enforcement officers. The renewal of the criminal law of material related to corruption crime should be done immediately to create the concept of prevention of corruption crime that is repressive, preventive and restorative.

KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL USUL PERKAWINAN Merina Kusumawati; Sigit Setyadi
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 1, No 2 (2017): November
Publisher : Universitas Janabadra

The Government has explicitly regulated marital matters in the provisions of laws and regulations, namely Law Number 1 Year 1974 on Marriage. Violations of the criminal provisions governing the prohibition of falsifying the marriage principle are quite prevalent. The increase in the number of complaints, indicating the increasing awareness of the women victims to report the case, while the number of violations is estimated to be many, but because of the incomprehension of the victims and the reluctance to deal with the law resulted in the reports being found not too large. Criminal liability concerning criminal act of counterfeiting of marriage origin is imposed on the perpetrator based on no criminal principle without error.Keywords : Criminal liability, Forgery, Marriage

PENDIDIKAN BERLALU LINTAS TERHADAP MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Eko Nurharyanto; Sigit Herman Binaji; Miftah Anshori
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

AbstrakKasus kecelakaan ini ternyata mengalami peningkatan yang signifikan tidak hanya ditingkat nasional termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk perlu dilakukan pendidikan lalu lintas terhadapat masyarakat dengan tujuan agar tidak terjadi kecelakaan yang lebih merugikan masyarakat secara umum.Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 1) Tujuan yang bersifat analitis kritis yaitu untuk mengetahui dan menganalisis upaya pendidikan berlalulintas terhadap masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan di wilayah Polda DIY; 2) Tujuan yang bersifat analitis kritis yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam upaya melakukan pendidikan berlalulintas terhadap masyarakat untuk mencegah terjadinya kecelakaan di wilayah Polda DIY.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, meskipun demikian penelitian ini juga didukung dengan data yang diperoleh dari wawancara kepada sejumlah narasumber yang meliputi : Kasi Laka Subitgakkum Ditlantas Polda DIY dan BA SI Laka Subditgakkum Ditlantas Polda DIY. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Statue Approach dan Conceptual Approach. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif

PERAN PERPOLISIAN MASYARAKAT DALAM MENANGANI MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA GUNA TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN HUKUM Yustinus Bowo Dwinugroho; Lilik Mulyadi; Suryawan Raharja
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 2, No 2 (2018): November
Publisher : Universitas Janabadra

Indonesian National Police is an executive agency engaged in the forefront in handling legal cases in accordance with the Act. Domestic violence domestic violence once considered a myth and personal matter now the facts and realities of domestic life and into the public domain. Most victims of domestic violence are women and the perpetrator is the husband. Perpetrators or victims of domestic violence are people who are related by blood, marriage, dairy, care, guardianship with her husband and children and even a housekeeper. Ironically domestic violence cases are often covered up by the victim due to the structure adrift cultural, religious and legal systems that are not ye tunderstood.The focus of research in the preparation of the article is limited to the basic tasks and the implementation of community policing in the area of Yogyakarta police-related duties and functions as well as systems and methods of community policing duties. The type of research is qualitative descriptive informants were 9 people. Data collection included interviews, observation and documentation. technical analysis of data is performed through three phases namely data collection, data identification, data interpretation and conclusion. The research concludes that community policing in moving the community to play an active role in creating an environment that is safe, peaceful and serene as well as play an active role in preventing acts of domestic violence through an sociological approach that targets individuals, families, neighborhoods, villages wards, educational Institutions and organizations community. Policing in partnership with the community and make the community as a subject to maintain security and prevent acts of domestic violence is very effective. Open space for dialogue for all family members to solve problems without violence so that they can build a collective consciousness of every community member to create a harmonious family environment is based on an attitude of love and affection.

Page 9 of 13 | Total Record : 129

7 8 9 10 11

Filter by Year

2017 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 8, No 1 (2024): Mei Vol 7, No 2 (2023): November Vol 7, No 1 (2023): Mei Vol 6, No 2 (2022): November Vol 6, No 1 (2022): Mei Vol 5, No 2 (2021): November Vol 5, No 1 (2021): Mei Vol 4, No 2 (2020): November Vol 4, No 1 (2020): Mei Vol 3, No 2 (2019): November Vol 3, No 1 (2019): Mei Vol 2, No 2 (2018): November Vol 2, No 1 (2018): Mei Vol 1, No 2 (2017): November More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dwi Oktafia Ariyanti

Contact Email
dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Phone
+6282221447241

Journal Mail Official
dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Editorial Address
Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dwi Oktafia Ariyanti

Contact Email dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Phone +6282221447241

Journal Mail Official dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Editorial Address Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225

Location Kota yogyakarta, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dwi Oktafia Ariyanti

Contact Email
dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Phone
+6282221447241

Journal Mail Official
dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Editorial Address
Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA