cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
IDUL ANAN
Contact Email
jurnalstisdarussalam@gmail.com
Phone
+6287846135800
Journal Mail Official
jurnalstisdarussalam@stisdarussalam.ac.id
Editorial Address
Jalan Soekarno-Hatta, Bermi, Desa Babussalam, Gerung, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi Lombok Barat
ISSN : 27758753     EISSN : 28084462     DOI : https://doi.org/10.59259/jd.v2i2.37
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Focus dan Scoope This journal is published twice a year in June and December. This journal has specifications in the fields of Islamic law, constitutional law, public policy, Islamic politics, fiqh siyasa. This journal is expected to contribute to academics in studying politics and constitutional law. 1. Islamic Legal 2. Constitution in Islam; 4. Comparative Constitution; 5. Islamic Political Thoughts; 6. Fiqh Siyasah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab" : 9 Documents clear
STRATEGI DAN UPAYA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Suriadiata, Irpan
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.153

Abstract

This research was conducted with the objectives: 1) To find out strategies for eradicating criminal acts of corruption in Indonesia. 2) To find out efforts to eradicate criminal acts of corruption in Indonesia. The type of research used in this research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of this research show that: 1) Strategies that can be implemented in eradicating corruption in Indonesia are by establishing anti-corruption institutions, preventing corruption in the public sector, social prevention and community empowerment, creating various legal instruments that support the prevention and eradication of corruption, carrying out international cooperation and carrying out monitoring and evaluation 2) Efforts that can be made to eradicate criminal acts of corruption in Indonesia are by carrying out penal (refractive) efforts, namely efforts made by handing over cases of criminal acts of corruption that occur to law enforcement, in this case the police. , prosecutors and Corruption Eradication Commission to be processed in accordance with applicable legal provisions. Apart from penal (repressive) efforts, other efforts made to eradicate criminal acts of corruption are non-penal (preventive) efforts, namely handling efforts that focus on preventive nature without the existence of criminal law to influence the public's views regarding criminal acts of corruption.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PROSES MERARIQ DALAM PERSPEKTIF KUHP 2023 Akbar, Muhammad Padil; Harun, Rina Rohayu; Erwin, Yulias
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.173

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami Kebijakan Hukum Pidana terhadap Proses Merariq dalam Perspektif KUHP 2023. Bagaimana Aspek kepastian hukum proses merariq berdasarkan KUHP 2023 dan bagaimana proses merariq pada Masyarakat sasak dan kaitannnya dengan perbuatan pidana, Penelitian dilakukan denganm pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1 Di dalam hukum pidana ada 2 (dua) hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis (hukum pidana adat) dan hukum yang bersumber pada KUHP dan peraturan undang-undang yang tertulis lainnya. 2 Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar keadilan dan keamanan di tengah masyarakat sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut maka dibutuhkan suatu aturan yang mengatur tentang delik adat. Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (living law) dan akan terus hidup selama ada manusia dan budaya dan tidak akan dapat dihapus dengan peraturan parundang-undangan yang tertulis. Andaikata ada undang-undang yang menghapus peraturan hukum pidana adat maka hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada perundang-undangan.
IMPLEMENTASI KEADILAN MENURUT PANDANGAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Asdin, Apriana; Asdin, Idatul Junia
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.174

Abstract

Keadilan merupakan pra-syarat sesorang dapat melakukan poligami. Bagi para pihak istri (perempuan), poligami yang dilakukan oleh suami adalah sebuah keterpaksaan. Dalam banyaknya kasus poligami, pihak istrilah yang kerap menjadi objek kekerasan, baik kekerasan fisik maupun mental. Di sinilah urgensi keadilan bagi orang yang hendak berbuat poligami. Semua sumber hukum yang berasal dari Al-Qur’an, Hadist, maupun Undang-Undang memberikan jaminan keadilan bagi istri dengan mengatur ketat atau memasukkan pra-syarat keadilan bagi suami yang hendak berpoligami. Seorang suami jika tidak mampu untuk berlaku adil, baik diantara para istri, anak dan dalam lingkup keluarga, maka lebih baik tidak melakukan poligami. Adapun kajian ini dilatarbelakangi akan pandangan suami, istri tentang implementasi keadilan dalam perkawinan poligami di Lombok Kec. Praya Tengah. Penelitian ini tergolong dalam penelitian jenis lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologis, dan sistematika laporan dengan pendekatan deskriptif. Terkait dengan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Maslahah, KDRT, Gender, kesadaran dan kepatuhan hukum. Untuk mengimplementasikan keadilan tentu dari masing-masing suami dan istri dalam menyikapinya berbeda. Penelitian ini beragumen bahwa keadilan dalam implementasinya terhadap perkawinan poligami tidak bermuara pada kesepakatan. Posisi sebagai istri dan suami melahirkan konsekuensi yang berbeda dalam melihat keadilan. Temuan menariknya bahwa suami istri menyatakan dalam mengimplimentasikan keadilan terjadinya kesamaan pandangan, tetapi dari pihak keluarga yang lain baik dari anak dan tetangga terjadi perbedaan pandangan. Banyak dari mereka para suami tidak bisa menjalankan keadilan sebagaimana mestinya. Dalam mengeim plimentasikan keadilan menurut para suami dalam perkawinan poligami di Lombok Kecamatan Praya Tengah berbeda-beda. Ada yang sesuai kebutuhan masing-masing istri, tergantung jumlah anak dan bahkan ada juga segala kebutuhan rumah tangga, suami yang mengurus masalah keuangannya, istri tinggal mengolahnya saja.
ANALISIS KONSEP LEGAL REFORM FATWA DSN-MUI TENTANG AKAD IJARAH MAUSHUFAH FI DZIMMAH : ANALISIS KONSEP LEGAL REFORM FATWA DSN-MUI TENTANG AKAD IJARAH MAUSHUFAH FI DZIMMAH Salihin, Agus; Kholid, Muhamad Zaini
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.179

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep legal reform fatwa DSN-MUI tentang akad Ijarah Maushufah fi Dzimmah (IMFD). Metodologi yang digunakan untuk mengupas masalah tersebut ialah dengan menggunakan metode telaah pustaka (Library Research) dengan pendekatan sosio historis dan factual historis dan ata bersumber pada buku, jurnal, dan karya-karya lainnya. Hasil penelitian ini menjaslakan bahwa konsep reformasi dalam akad IMFD adalah dengan memakai term yang diidentifikasikan sebagai upaya mencari legitimasi hokum untuk kepentingan tujuan-tujuan baik dengan Hilal bi istihsan atau Hilal bi al maslahah. DSN-MUI mereformasi hokum fatwa karena menganggak perlu adanya penafsiran positif dan kreatif terhadap akad transaksi keuangan kotemporer sesuai konteks perkembangan pasar keuangan modern yang bersifat multi dimensional.
PENERAPAN HUKUM ANTARA BANK SYARIAH DAN NASABAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH YANG OBJEKNYA TANAH DENGAN RUMAH Fajarina, Mentari
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.183

Abstract

The purpose of the study is to analyze the concept of murabahah on the one hand whose technical guidelines are determined by the National Sharia Council which refers to Islamic sharia and on the other hand must also be in accordance with positive law to obtain protection and legal certainty, then sharia law and positive law should be followed consistently by Islamic banking in providing murabahah financing whose contracts. First, according to Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking in Article 1 number 7, Islamic Banks are Banks that carry out their business activities based on Sharia Principles and according to their types consist of Islamic Commercial Banks and Islamic People's Financing Banks. It is emphasized that the Sharia Principle according to Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking in Article 1 number 12 is the principle of Islamic law in banking activities based on fatwas issued by institutions that have the authority to determine fatwas in the field of sharia. From the financing of murabahah agreements in BPR Syariah in terms of determining profits in accordance with sharia principles because the National Sharia Council allows that murabahah sales and purchases transactions, either cash or installments, with the terms and conditions can be met. In the murabahah agreement in BPR Syariah, partnerships are always prioritized, transparent so that customers can accept the agreement or agreement that has been agreed upon with the note that both parties agree must be based on Islamic law. In BPR Syariah, customers are allowed to negotiate earlier for the purchase of goods either on credit or paid in cash.
PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM POLITIK ISLAM(STUDI TOKOH DAN PEMIKIRAN K.H. DR. IDHAM CHALID) Rahman, Nasrur; Hasan, Ahmadi; Jalaluddin, Jalaluddin
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.186

Abstract

: Kajian ini difokuskan untuk mengetahui pemikiran-pemikiran K.H. Dr. Idham Chalid tentang pemerintahan Islam dan sistem pemerintahan Islam yang ideal menurut beliau. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Berdasarkan data-data yang terkumpul dalam bentuk deskripsi (tulisan), maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan pendekatan studi tokoh. Penelitan ini telah menemukan beberapa pemikiran Idham Chalid tentang politik Islam, beliau cenderung mengikuti kelompok yang berpandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara mutualistik, yaitu berhubungan timbal balik dan saling membutuhkan-menguntungkan. Beliau menyatakan bahwa tidak boleh memberontak kepada pemerintahan yang sah, NU dan ummat diharapkan untuk bersifat tawasuth dan I’tidal, tasamuh, tawazun, dan Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Beliau mengakui Pancasila sebagai dasar Negara dan tidak perlu menggantinya dengan ideologi Islam. Demokrasi Islam adalah tepat digunakan dalam pemerintahan Indonesia. Penetapan Presiden sebagai ulil amr harus dipandang wajar, karena kalau tidak maka kewenangannya sebagai wali hakim bagi perempuan yang tidak mempunyai muhrim bisa menjadi masalah. Idham Calid memposisikan NU menjadi penengah antara umat Islam dan Negara Indonesia. NU mengakui dan mendukung Negara yang Demokratis, menerapkan prinsip Musyawarah, bersumber pada ajaran Aswaja, berkarakter al-Tawassuth wa al-I’tidal serta tidak mempertentangkan antara agama dan negara, akan tetapi saling berhubungan dan membutuhkan.
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYANDANG DISABILITAS ANAK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA Hanggara, Reno; Rohayu, Rina; Ufran , Ufran
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.192

Abstract

This research aims to: 1) understand the judicial process for juvenile offenders with disabilities; and 2) examine and analyze the concept of resolving criminal cases committed by juvenile offenders with disabilities in the future. This study is categorized as normative research using a statutory and conceptual approach. The type of data used is secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection techniques used include literature study and gathering data through electronic media related to the issues being studied. The data analysis technique applied is deductive reasoning, which involves drawing conclusions from general to specific, formulating facts, identifying causes and effects, and reasoning based on case studies. This study concludes that Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (JCJS) serves as a crucial legal foundation for protecting the rights of children in conflict with the law. The JCJS Law provides room for diversion for juvenile offenders with exceptions, namely if the offender is not a repeat offender and the offense is punishable by less than seven years of imprisonment. From a material perspective, the provisions in the JCJS Law do not rigidly explain the rights of children with disabilities when facing the law. The regulations in the JCJS Law still predominantly focus on children with normal physical conditions. From a formal perspective, there is a legal vacuum specifically regulating the rights of children with disabilities in conflict with the law, akin to the regulations for children in conflict with the law under the JCJS Law and for women in conflict with the law under Supreme Court Regulation No. 13 of 2017 on Guidelines for Adjudicating Women in Conflict with the Law. Thus, the judicial process for juvenile offenders with disabilities still applies the normal judicial system as used for other children without disabilities. In the future, if diversion is pursued for resolving criminal cases involving juvenile offenders with disabilities, another alternative for handling such cases is that judges may apply judicial pardon when making decisions. Judicial pardon is regulated under the new Criminal Code in Article 54(2), which provides a normative basis for judges in their decision-making.
IMPLIKASI PENGHAPUSAN PARLIAMENTARY THRESHOLD PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2029 Hamdi, Muh. Rizal; Adnan, Idul; Nuriskandar, Lalu Hendri
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.193

Abstract

This research aims to examine the implications of the Constitutional Court decision Number 116/PUU-XXI/2023, one of which contains the elimination of the 4% parliamentary threshold regulated in Law Number 7 of 2017 concerning Elections as one of the legal bases for implementation. election in 2029. The Constitutional Court (MK) considers that the parliamentary threshold provisions are not in line with the principles of popular sovereignty, electoral fairness, and violate the legal certainty guaranteed by the constitution. This research is library research which examines the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023. This research is descriptive analytical in nature, namely by describing the description of the object under study based on facts that appear as they are and then analyzing them to reveal the meanings behind these facts. The approach used in this research is a normative approach. In this research, it is explained that the existence of the Parliamentary Threshold is not effective enough as a mechanism to simplify the existence of political parties in the electoral system in Indonesia. It even tends to harm the constitutional rights of citizens who represent their constituents. The existence of the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 provides a breath of fresh air to create justice in the implementation of the 2029 elections in Indonesia
EXAMINING THE PRINCIPLE OF PERMANENT INALIENABILITY: A COMPARATIVE STUDY Zulharman, Zulharman; ADNAN, IDUL
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.194

Abstract

The evolution of international human rights instruments and national legislation has strengthened the recognition of indigenous communal ownership institutions, including the Permanent Inalienability Principle. Countries like Australia (Native Title) and Canada (Aboriginal Title) have demonstrated robust commitments to upholding communal property regimes. This comparative analysis employs a normative research approach to examine the parameters of existence and relevance of regulations in maintaining the Permanent Inalienability Principle in Indonesia. The findings indicate a strong legal commitment in select countries to safeguard indigenous ownership rights through accommodation, formulation, and enforcement of regulations.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab