Articles
54 Documents
INTERVENSI TURKI DAN MESIR TERHADAP PERANG SAUDARA DI LIBYA
Arini, Zayyina
Kajian Ilmu Sosial (KAIS) Vol. 2 No. 2 (2021): KAIS : Kajian Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (569.37 KB)
|
DOI: 10.24853/kais.2.2.201-211
Kekacauan yang terjadi di Libya yang masih terus terjadi ini telah berjalan sekitar hampir satu dasawarsa. Setelah hancurnya Rezim Khadafi yang tewas terbunuh pada tahun 2011 telah menyebakan kekosongan pemerintahan di Libya. Kekosongan pemerintahan ini dimanfaat oleh aktor-aktor domestiknya untuk dapat memegang kekuasaan tertinggi di Libya. Kehadiran aktor eskternal juga memperkeruh keadaan di Libya. Turki dan Mesir merupakan dua negara yang menjadi rivalitas pada konflik ini. Kedua negara baik Turki dan Mesir sama-sama memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai di sana, melihat Libya merupakan salah satu negara dengan sumber daya minyak yang kaya. Libya saat ini memliki dua pemerintahan yang saling bertolak belakang yaitu Government of National Accord (GNA) dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez Al-Sarraj bermarkas di Tripoli dan Libyan National Army (LNA) dikomado oleh Marsekal Lapangan Khalifa Haftar berpusat di Tobruk. Turki bersama PBB mendukung Libya agar di bawah naungan pimpinan Government of National Accord (GNA) sedangkan Mesir mendukung Libya berada dalam kendali Libyan National Army (LNA). Keterlibatan dua negara ini juga dibantu oleh sekutu-sekutu mereka, akan tetapi Turki dan Mesir yang paling bersitegang dalam konflik ini. Yang melatar belakangi perbedaan kepentingan Turki dan Mesir yang juga tidak kalah penting adalah permalasahan ideologis. Mesir sangat menentang kehadiran Ikhwanul Muslim baik dalam negeri, maupun luar negeri. Jurnal ini menggunakan data kualitatif, data yang didapatkan bersumber dari data sekunder dengan pengambilan data kepustakaan (library research) seperti buku, jurnal, artikel, serta media lainnya. Metode kualitatif ini juga menggunakan penjelasan eksplanasi yang dimaksud untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana sesuatu yang sedang terjadi. Penulisan ini bertujuan untuk memahami landasan kepentingan antara Turki dan Mesir melakukan intervensi terhadap konflik di Libya.Kata Kunci: Konflik Libya, Intervensi Turki-Mesir, GNA (Government of National Accord (GNA), LNA (Libyan National Army).
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS SYARIAT ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS PENERAPAN QANUN JINAYAT DI PEMERINTAH PROVINSI ACEH)
Rahman, Abdul
Kajian Ilmu Sosial (KAIS) Vol. 1 No. 2 (2020): KAIS Kajian Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (674.463 KB)
|
DOI: 10.24853/kais.1.2.91-106
Sistem pemerintahan berbasis syariat islam di Indonesia pernah terealisasi di dalam sejarah saat munculnya banyak kerajaan islam yang dipelopori oleh kerajaan Samudera Pasai. Manifestasi sistem pemerintahan berbasis syariat islam di Indonesia baru terwujud kembali di Aceh saat diabsahkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang menjadi cikal bakal lahirnya Qanun. Salah satu turunan dari Qanun di Aceh ialah Qanun Jinayat yang merupakan produk konstitusi Aceh yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelakunya. Namun sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2014 hingga kini, implementasi qanun jinayat banyak menuai polemik seperti: stigma negatif qanun jinayat yang terkesan diskriminatif bagi non-muslim, isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), konsep pemidanaan berupa hukuman cambuk di depan umum yang dinilai terlalu kejam dan pendiskreditan terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem pemerintahan berbasis syaraiat islam di Indonesia dengan menggunakan studi kasus penerapan qanun jinayat di pemerintah provinsi Aceh. Hasil kajian dalam tulisan ini menginterpretasikan bahwa qanun jinayat di Aceh masih membutuhkan beberapa perbaikan di antaranya: sosialisasi formal yang lebih komprehensif dan intens kepada seluruh lapisan masyarakat, peningkatan integritas aparat penegak hukum, proteksi yang lebih memadai sebagai langkah preventif diskriminasi terhdadap kaum perempuan, peninjauan kembali pelaksanaan hukuman cambuk dan rekonstruksi asas keadilan.
PERAN QATAR SEBAGAI MEDIATOR DALAM REKONSILIASI KONFLIK DI AFGHANISTAN PADA TAHUN 2013 - 2021
Cevy, Abi Ichsan;
Batubara, Amligo
Kajian Ilmu Sosial (KAIS) Vol. 3 No. 1 (2022): KAIS : Kajian Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (553.83 KB)
|
DOI: 10.24853/kais.3.1.9-16
In recent years, Qatar has become a role model as a state actor who can become a mediator in the territory of conflict countries. This article analyzes the role of Qatar as a mediator in the reconciliation of conflicts in Afghanistan in the 2013-2021 period, namely Qatar as a mediator from the United States and militant groups in Afghanistan. The purpose of this article is to describe and analyze the effectiveness of Qatar's foreign policy in realizing conflict reconciliation and ending the war in Afghanistan. This study uses qualitative research methods by collecting data through literature study and triangulation. Data were collected and analyzed using a descriptive-analytical approach. This research analysis uses role theory to see the level of effectiveness of Qatar's foreign policy in resolving the conflict in Afghanistan. Since for now the US and its allies have withdrawn all troops from Afghanistan and made the Taliban lead the country, role theory can look at how the factors that could ultimately lead both sides to end the war in Afghanistan. One of the factors is Qatar's mediating role which has pushed in conflict resolution to reach a peace agreement between the two sides and end the 20-year war in Afghanistan.
DINAMIKA POLITIK DALAM REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK
Kadarisman, Muhammad
Kajian Ilmu Sosial (KAIS) Vol. 2 No. 1 (2021): KAIS : Kajian Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (590.76 KB)
|
DOI: 10.24853/kais.2.1.141-157
Birokrasi di Indonesia menghadapi krisis kepercayaan masyarakat, maka kecaman dan pesimisme muncul karena banyak anggota masyarakat merasakan berbagai pola tingkah laku dalam birokrasi yang tidak dapat memenuhi tuntutan dan dinamika masyarakat (organizational slack), ditandai dengan menurunnya kualitas pelayanannya. Penyebabnya antara lain orientasi pelayanan yang kaku, visi pelayanan sempit, penguasaan terhadap administrative engineering kurang memadai, dan bertambah gemuknya unit-unit birokrasi publik yang tidak difasilitasi dengan kualitas SDM, peralatan dan penganggaran yang cukup dan handal (viable bureaucratic infrastructure). Tujuan penelitian: menganalisis dinamika politik dalam reformasi administrasi publik. Penelitian menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian: politik Negara terkait dengan kebijakan pemerintah, tidak terlepas dari peran pemerintah untuk rakyatnya. Pemerintah harus mengawal dan melaksanakan idiologi Negara untuk mewujudkan welfare state. Penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan karena tidak sejalan dengan paradigma dan reformasi administrasi publik. Penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan dalam peningkatan profesionalisme Aparatur, sehingga tugas birokrasi dapat terlaksana secara efektif dan efesien.
Ulama’ Pesantren dan Kekuasaan
Nasih, Dr. Mohammad
Kajian Ilmu Sosial (KAIS) Vol. 1 No. 1 (2020): KAIS : Kajian Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.664 KB)
|
DOI: 10.24853/kais.1.1.27-33
Pilihan peran ulama’ bisa dihubungkandengan perspektif tentang relasi agama dan politik. Ada tiga perspektif tentang hubungan antara agama dengan politik, yaitu: menyatukan keduanya (integralistik), memisahkan antara keduanya (sekularistik), dan menjadikan agama sebagai landasanmoral etik untuk politik (substansialistik).Di dalam pola relasi integralistikdan substansialistik, mudahdipahami bahwa agama harus ditransformasikan ke dalam kebijakan-kebijakan politik yang dibuat. Namun, bukan berarti bahwa dalam negara yang menggunakan pola relasi yang sekularistik, agama tidak bisa ditransformasikan. Tulisan akan menguraikan ketiga perspektif relasi agama dan politik. Penggalian data didasarkan pada studi pustaka. Data kemudian dianalisa secara filosofis.Kata Kunci: Ulama, Pesantren, Agama, Politik
PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
Putratama, Nandar Luktiandi;
Handayani, Nida;
Izzatusholekha, Izzatusholekha
Kajian Ilmu Sosial (KAIS) Vol. 3 No. 2 (2022): KAIS : Kajian Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (527.415 KB)
|
DOI: 10.24853/kais.3.2.58-64
Kekerasan seksual hingga saat ini masih menjadi kejahatan yang paling sering terjadi dimana pun dan kepada siapapun. Permasalahan kekerasan seksual kini kembali ramai menjadi pemberitaan diberbagai media massa karena sering terjadi pada kalangan anak muda yang semakin meningkat. Terutama kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. ditemukan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung menerima pelecehan seksual dibandingkan perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang terlalu tinggi. Salah satu kasus yang terjadi dalam waktu dekat ini adalah kasus yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Riau (UNRI) yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswinya yang hendak melakukan bimbingan skripsi. Berbagai permasalahan pelecehan seksual yang terjadi di wilayah perguruan tinggi ini dapat dikurangi melalui berbagai cara. Perguruan tinggi harus dapat mengenali realitas bahwa terdapat adanya perilaku pelecehan seksual yang terjadi kepada para mahasiswa mereka, yang kemudian dapat memperburuk potensi akademik serta kesehatan mental. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi harapan untuk membantu dalam mengurai tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya perguruan tinggi.
TOERI SIBERNETIKA DALAM KOMUNIKASI KONFLIK DAN DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA ANAK REMAJA CEREBRAL PALSY MELALUI CYBER EXTENTION
Tambunan, Resman Muharul;
Muksin, Nani Nurani
Kajian Ilmu Sosial (KAIS) Vol. 2 No. 2 (2021): KAIS : Kajian Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (560.983 KB)
|
DOI: 10.24853/kais.2.2.212-228
Salah satu permasalahan keluarga anak remaja cerebral palsy adalah masih dibutuhkannya banyak informasi secara sistematis dan ilmiah melalui konseling dalam rangka membangun fungsi psikologis dari para keluarga anak remaja cerebral palsy sehingga seluruh anggota keluarga dapat berfungsi penuh untuk memberikan ketahanan pengasuhan anak remaja cerebral palsy seutuhnya membantu anaknya yang memiliki keterbatasan.Salah satu bentuk membangun ketahanan pengasuhan anak remaja cerebral palsy adalah memberikan intervensi yang berbentuk konseling dan berbagi informasi melalui diskusi dan kumpul beberapa orang tua anak cerebral palsy yang kemudian terbentuk menjadi komunitas yang saling berbagi informasi, berbagi rasa, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling peduli sehingga pengasuhan anak remaja cerebral palsy mereka menjadi lebih ringan dan mudah.Salah satu media komunikasi yang mendukung terhadap ketahanan pengasuhan anak remaja cerebral palsy adalah memanfaatkan cyber extension yang merupakan media komunikasi inovasi baru yang bersifat hybrid dan konvergen yang memanfaatkan jaringan internet dan multimedia interaktif untuk menjembatani proses transformasi informasi dan pengetahuan dalam pengasuhan tumbuh kembang anak remaja cerebral palsy. Sehingga tidak lagi menjadi penghalang jarak geografis antara terapis, komunitas, keluarga anak remaja cerebral palsy di perkotaan dengan keluarga anak remaja cerebral palsy di daerah yang berbeda.Sinergi antara subsistem satu dengan subsistem yang lainnya, sesuai karakteristik sistem dalam teori komunikasi Sibernetika, dimana sistem bekerja dalam lingkup atau batasan yang sudah spesifik dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menghasilkan output yang disimpan secara permanen maupun sementara. Penghubung sistem merupakan elemen untuk menjamin terjadinya sinergi antar subsistem dalam sistem kerja cyber extension yang baik, Cyber extension merupakan bagian dari teori komunikasi sibernetika, inovasi komuniasi dengan menggunakan media komunikasi baru yang mengintegrasikan saran teknologi informasi sehingga mempercepat informasi sampai kepada para keluarga anak remaja cerebral palsy.Namun ada kesenjangan dari Output cybernetic yang tidak diharapkan adalah hasil negatif yang tidak diharapkan terjadi yang muncul secara bersamaan dengan output yang diharapkan pada komunikasi inovasi keluarga cerebral palsy seperti : Masalah konfik sosial dan reduksi budaya (stereotip), Kesenjangan sosial antara yang memiliki akses terhadap aplikasi Media Sosial dan yang tidakMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal seperti apa adanya, sedangkan bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (literature review). Kesimpulan dari penelitian ini adalah optimalisasi cyber extension sebagai alternative inovasi teori sibernetika bagi para keluarga anak remaja cerebral palsy dalam ketahanan pengasuhan dan tumbuh kembang anak remaja palsy sehingga meminimalisasi konflik sosial, penggunaan teknologi informasi komputer dalam hal manajemen terhadap potensi konflik sosial dan berbagi informasi kepada sesama keluarga anak cerebral palsy baik berbentuk komunitas maupun konseling terapis atau dokter rehab medik melalui internet salah satunya dengan media sosial.
Kebangkitan Politik Islam Pasca Orde Baru, 1999-2001
Rahman, Abdul
Kajian Ilmu Sosial (KAIS) Vol. 1 No. 2 (2020): KAIS Kajian Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (585.552 KB)
|
DOI: 10.24853/kais.1.2.107-118
Krisis ekonomi yang melanda Republik Indonesia sekitar tahun 1997 menjadi faktor utama terjadinya gerakan dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan mahasiswa dan kaum intelektual lainnya. Gerakan ini bertujuan mewujudkan suksesi kepemimpinan nasional, dalam arti memberhentikan Soeharto dari tampuk kekuasaan. Muncul pula kekhawatiran kalau Soeharto tidak mampu menuntaskan krisis yang melanda Republik Indonesia. Akhirnya gerakan itu telah mendorong Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah jatuhnya Soeharto, keran demokrasi terbuka setelah sekian lama tertutup. Era keterbukaan tersebut ditandai pula dengan kebebasan bagi setiap warga negara untuk melakukan aktifitas politik termasuk kalangan umat Islam. Tulisan ini merupakan kajian pustaka dengan cara menelusuri, merujuk, dan menganalisis sumber-sumber literatur berupa buku dan jurnal.
TREND-TREND DALAM RISET PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA
Zaman, Ali Noer;
Murod, Ma'mun;
Usni, Usni;
Surya, Dian Ariyani;
Siregar, Rahma Weni
Kajian Ilmu Sosial (KAIS) Vol. 3 No. 1 (2022): KAIS : Kajian Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (511.766 KB)
|
DOI: 10.24853/kais.3.1.17-24
Riset tentang pemikiran politik Islam merupakan bahasan yang sangat menarik bagi para sarjana studi politik di dunia Islam. Hal tersebut tak lepas dari pandangan kaum Muslim bahwa Islam dan politik merupakan sesuatu yang tak bisa dilepaskan, sebuah keyakinan yang berakar pada pribadi Nabi Muhammad sebagai panutan umat Islam yang memiliki peran ganda sebagai seorang rasul yang menarima wahyu dari Allah dan pemimpin politik yang berpusat di Madinah. Riset ini bertujuan untuk memetakan kecenderungan atau trend-trend dalam studi pemikiran politik Islam di Indonesia, yang berguna untuk melihat aspek-aspek yang terlalu mendapatkan porsi tinggi dan mana aspek yang tidak terlalu diperhatikan. Selain itu, riset ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan implikasi trend pemikiran politik. Data diperoleh dengan memanfaatkan software Publish Or Perish dan dipetakan dengan software Vosviewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi tentang pemikiran politik Islam di Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat, dimulai sejak tahun 1954. Namun demikian karya-karya utama di bidang ini masih didominasi oleh karya dari penulis luar negeri yang tertarik dengan perkembangan politik Islam di Indonesia. Para penulis juga masih belum banyak melakukan kerjasama dalam penelitian, sehingga kebanyakan karya masih bersifat individual. Hal ini wajar mengingat karya-karya yang terindeks di google scholar kebanyakan berupa buku.
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK MELALUI PROGRAM DI YAYASAN SAYAP IBU JAKARTA
Apriarso, Dafi;
Susistifaragus, Susistifaragus;
Nariswari, Raissa;
Febrian, Dzikra Fajrin
Kajian Ilmu Sosial (KAIS) Vol. 4 No. 2 (2023): KAIS : Kajian Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24853/kais.4.2.75-82
Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh Yayasan Sayap Ibu Jakarta. Pemenuhan hak anak adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang sudah ditentukan melalui ketentuan yang berlaku. Namun pada kenyataannya pemenuhan hak anak di Indonesia masih cukup jauh dari kata sempurna. Terlebih anak adalah makhluk yang paling lemah secara fisik, sosial, dan ekonomi sehingga sangat rentan sekali mendapatkan perlakuan tidak adil atau bahkan kekerasan dari orang dewasa di sekitarnya. Sebagai yayasan yang fokus bergerak di bidang pengasuhan dan perawatan anak, penting bagi kami untuk mengetahui lebih dalam mengenai usaha-usaha pemenuhan hak anak seperti apa saja yang sudah diterapkan oleh Yayasan Sayap Ibu Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan keadaan, dengan fokus khusus pada strategi implementasi pemenuhan hak anak melalui program-program di Yayasan Sayap Ibu Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Yayasan Sayap Ibu Jakarta merupakan panti asuhan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang memfasilitasi pemenuhan hak-hak anak yang ada di seluruh Indonesia. Pemenuhan hak-hak tersebut mencakup pemenuhan hak atas sandang dan papan, pangan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan perlakuan yang sama melalui program-program yang Yayasan Sayap Ibu Jakarta miliki.