cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Nur
Contact Email
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id
Phone
+6281251712813
Journal Mail Official
admin@jkpjournal.com
Editorial Address
Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Pembangunan
Published by Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov Kalimantan Selatan
ISSN : 20856091     EISSN : 27156656     DOI : 10.47441/JKP
Core Subject : Education,
Other
The scope of JKP is as follows: Government empowerment (government capability, regional finance, government facilities and infrastructure). Community empowerment (population and employment, community welfare, social conditions, politics and culture) Regional development (public facilities, regional economy, physical condition, environment and natural resources). Development in the fields of health, education and economy.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN" : 11 Documents clear
Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Pembangunan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) Di Kabupaten Sidoarjo Hendrik Muchlison
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i1.234

Abstract

Decent road infrastructure is one of the public facilities that need to be provided by the local government to the society. However, many roads in Sidoarjo are damaged and society often complain. The Sidoarjo Regency Government in 2021 is taking a innovation by utilizing the indicative budget allocations (PIWK) focusing on overcoming the widespread damaged roads. The program is delegating some of the Regent’s authority to the sub-district head as the executor. However, the implementation of the program hasn’t run as expected. This descriptive qualitative research aims to describe the policy implementation process. Four aspect in Edward III theory name bureaucratic structure, resources, disposition and comunication are used to guide understanding the implementation process. Data were collected from in-depth interviews with officials at the Sidoarjo Regency Government, DPRD and the sub-district head as the implementor. As a result, the bureaucratic structure is still not optimal due to the regulatory problems and, furthermore, the aspect of resources is also not maximized due to the limited number and capacity of human resources in the districts. Abstrak Infrastruktur jalan yang layak menjadi salah satu fasilitas publik yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Namun, kondisi jalan di Sidoarjo banyak yang rusak dan kerap dikeluhkan warga. Pemkab Sidoarjo pada tahun 2021 berinovasi dengan memanfaatkan program anggaran Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) untuk mengatasi jalan rusak. Program tersebut merupakan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada camat selaku pelaksana. Tetapi, implementasi program tersebut belum berjalan sesuai yang diharapkan. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendesripsikan proses implementasi kebijakan tersebut. Empat aspek dalam teori Edward III yakni struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi digunakan untuk memandu dalam memahami proses implementasi tersebut. Data dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan pejabat di Pemkab Sidoarjo, DPRD dan camat selaku implementor. Hasilnya, struktur birokrasi masih belum optimal karena masalah regulasi dan aspek sumber daya juga belum maksimal karena keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia di kecamatan.
Pemberdayaan Angkatan Laut Nasional Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Nasional Boy Anugerah
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i1.237

Abstract

As a maritime country, the management of national sea transportation is essential for the government of Indonesia. Sea transportation acts not only as a means of mobilizing people and goods but also as an interconnector among the islands. The government of Indonesia has carried out fairly good management so far. However, the management only focused on the transportation aspect. The management of the national sea transportation must also include state defence aspects as a consequence of maritime state and nation. This research aims to formulate solutions for the empowerment-based national sea transportation management mechanism that can strengthen state defence. This research uses the literature review and desk research as the data collection and analysis methods. The result of the research is the urgency to conduct the empowerment of national sea transportation as a reserve component to strengthen the state defence system. Abstrak Sebagai sebuah negara maritim, pengelolaan angkutan laut nasional adalah sebuah keharusan untuk dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Angkutan laut tidak hanya berperan sebagai sarana mobilisasi orang dan barang saja, tapi juga sebagai penghubung antarpulau. Pemerintah Indonesia telah melakukan pengelolaan yang cukup baik hingga saat ini, hanya saja pengelolaannya masih berfokus pada aspek transportasi semata. Padahal, pengelolaan angkutan laut nasional juga harus mencakup aspek pertahanan negara sebagai konsekuensi bangsa dan negara maritim. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan solusi terkait mekanisme pengelolaan angkutan laut nasional berbasis pemberdayaan yang mampu memperkokoh pertahanan negara, khususnya pertahanan maritim. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui metode desk research. Analisis data menggunakan metode literature review. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukan pemberdayaan angkutan laut nasional sebagai komponen cadangan dalam rangka memperkokoh sistem pertahanan negara.
Faktor-Faktor Penyumbang NEET di Provinsi Jawa Barat Hella Citra
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i1.240

Abstract

NEET (Not in Education, Employment, or Training) is one of the SustainableDevelopment Goals (SDGs) indicators to determine the level of vulnerability of youngpeople aged 15-24 years in dropping out of school, unemployment and feeling hopelessabout the world of work. BPS data shows that in 2020 West Java is the province with thehighest number of NEETs in Indonesia. The influence of West Java's NEET is very largeon the national NEET figure, as evidenced in the last 5 years the pattern is always thesame as West Java's NEET. For this reason, this study aims to determine the cause of aperson's chance to become a NEET in West Java Province using data from the 2020National Labor Force Survey (Sakernas). The analytical method used is descriptivestatistics and inferential statistics with binary logistic regression models. The resultsshowed that with a 95 percent confidence level, the variables that significantly affect aperson's status as a NEET are age, gender, disability, marital status, education, skills,work experience, education of the head of the household, number of children, presenceof toddlers or the elderly, presence of household members who work, location ofresidence, and the perceived impact of COVID-19. In addition, it was found that personswith disabilities were 4 times more likely to become NEETs than non-disabled persons. Abstrak NEET (Not in Education, Employment, or Training) ialah salah satu indikator Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengetahui tingkat kerawanan penduduk muda usia 15-24 tahun dalam putus sekolah, pengangguran serta merasa putus asa terhadap dunia kerja. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah NEET tertinggi di Indonesia. Pengaruh NEET Jawa Barat sangat besar terhadap angka NEET nasional, terbukti dalam 5 tahun terakhir polanya selalu sama dengan NEET Jawa Barat. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab seseorang berpeluang menjadi NEET di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2020. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensia dengan model regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95 persen, variabel yang signifikan mempengaruhi status seseorang menjadi NEET ialah umur, jenis kelamin, disabilitas, status perkawinan, pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anak, keberadaan balita atau lansia, keberadaan anggota rumah tangga yang bekerja, lokasi tempat tinggal, dan dampak covid-19 yang dirasakan. Selain itu ditemukan penyandang disabilitas 4 kali lebih berisiko menjadi NEET dibandingkan dengan yang bukan penyandang disabilitas.
Systematic Literature Review: Kebijakan Pemerintah terhadap Penyaluran Dana Bantuan Sosial Bagi Pelaku UMKM di Indonesia Yunia Aprilia; Luluk Latifah; Iskandar Ritonga
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i1.241

Abstract

MSMEs are an essential pillar in the Indonesian economy with a significant contribution to the value of GDP and employment. The occurrence of the Covid 19 pandemic had a major impact on MSMEs in the form of a decrease in the value of trade and labor absorption. In order for MSMEs to survive, the Government provides program support, including social assistance for MSME actors. This study aims to determine the effectiveness of government policies in distributing social assistance for MSME actors in Indonesia and their solutions. With the SLR approach in journals published in 2020 and 2021, the results show that government policies on the distribution of social assistance are very influential because they can help with limited capital and save MSMEs from the threat of going out of business. However, it has not been effective due to the limited resources, both financially and with staff support. Hence, the inefficient bureaucratic system also contributes to the inaccurate targeting of aid recipients, resulting in the unequal distribution of aid and the large number of small entrepreneurs who have not been registered with the Cooperatives and SMEs Office. The solutions provided are adding staff and improving the bureaucratic structure, implementing a new formula to be used as a reference in inputting data on social assistance recipients, and collaboration between the central and regional governments to ensure the social assistance distribution runs effectively.
Pelaksanaan Isoman Di Rumah Sebagai Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Afriyanni Afriyanni; Viviyanti; Roselly Evianty Silalahi; Sinta Buana; Eva Yulieta Deliana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i1.245

Abstract

Home isolation is the last alternative to overcome the COVID-19 outbreak if the lack of capacity health service centers and isolation facilities are limited. However, in its implementation, home isolation is considered ineffective and even increases the transmission of the COVID-19 outbreak. This study aims to determine the implementation of home isolation of confirmed COVID-19 patients in Pekanbaru City. This study used a mixed-method with a sequential explanatory type, namely conducting quantitative research first, followed by qualitative research to explain the results obtained from quantitative research. The study found that home isolation was not optimal because it was a risk of family member transmission, limited monitoring, and weak financial support. This study recommends the need for financial and material support for self-isolated patients from the government, strengthening coordination between stakeholders related to COVID-19, improving data and information quality, and using monitoring based applications. Abstrak Isolasi mandiri (isoman) di rumah merupakan alternatif terakhir upaya penanggulangan wabah COVID-19 jika kapasitas pusat layanan kesehatan dan fasilitas isoman yang tersedia terbatas. Namun, dalam pelaksanaannya isoman dinilai tidak efektif bahkan meningkatkan penularan wabah COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan isoman di rumah pasien terkonfirmasi COVID-19 di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan jenis eksplanatoris sekuensial. Metode kuantitatif survey online yang didukung oleh data kualitatif menggunakan studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil analisis data kuantitatif dalam bentuk tabel atau grafik didukung dengan analisis kualitatif dalam bentuk narasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan isoman di rumah masih belum optimal dilakukan karena rentan dengan risiko penularan anggota keluarga, terbatasnya pemantauan petugas baik terhadap kondisi kesehatan pasien maupun kepatuhan pasien isoman serta lemahnya dukungan finansial bagi pasien isoman. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dukungan finansial dan material dari pemerintah terhadap pasien isoman, penguatan koordinasi antar stakeholders terkait COVID-19, peningkatan kualitas data dan informasi serta penggunaan sistem pemantauan yang berbasis aplikasi.
Pengalokasian Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kampung Warbo Christina Irwati Tanan; Benny Frangklin Fonataba
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Warbo Village in Arso Barat District, Keerom Regency, Papua Province, is one of the villages that received Village Fund Allocations. The data analysis used in this paper is descriptive qualitative data analysis. The results show that ADD revenue from 2016 to 2019 has decreased by an average of 4.86 per cent. ADD management is mostly used for infrastructure development, while it is still lacking for the Empowerment of SMEs. Socialization from the government, the ADD fund transfer stage process, there is no standard reporting format, the Village Financial Information System application has not been effective, and Reporting and LPJ are realized. This paper is expected to be input for the Government on ADD management to improve the economy of the community in Warbo Village. Abstrak Kampung Warbo di Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom Provinsi Papua merupakan salah satu kampung yang menerima Alokasi Dana Desa. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan masalah Pengeloaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada tahun 2016 -2019 di Kampung Warbo. Analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan Penerimaan ADD pada tahun 2016 s/d 2019 mengalami penurunan rata-rata sebesar 4.86 persen. Pengelolaan ADD lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk Pemberdayaan terhadap pelaku UKM masih kurang dilakukan. Masalah dalam pengelolaan ADD yaitu masyarakat kurang berperan aktif, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, proses tahapan transfer dana ADD, belum ada format pelaporan yang baku, pengunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa belum efektif, pelaporan dan LPJ realisasi. Penulisan ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah pada pengelolaan ADD untuk meningkatkan Ekonomi masyarakat di Kampung Warbo.
Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Suralaga Lombok Timur Oryza Pneumatica Inderasari; Saipul Hamdi; Syarifuddin; Ikmal Maulana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Both central and local governments have issued policies to overcome the crisis caused by Covid-19 by providing social protection for the community consisting of direct cash assistance and direct non-cash assistance to assist the Indonesian Migrant Workers community in meeting their needs. Existing policies have not been able to provide solutions to the problems they face in Suralaga. The policy requires a particular strategy in the field that involves the village government as the spearhead of implementing the policy. This study aims to explore the village government's strategy in dealing with the socio-economic impacts of Migrant Workers during the Covid-19 pandemic in Suralaga District, East Lombok. The results of this study indicate that the Covid-19 pandemic has resulted in a socio-economic crisis among Migrant Workers. The policies issued by the central and local governments have not been able to be a solution to solve the problems faced by Migrant Workers in Suralaga Sub-district. Following up on this, the local government in Suralaga issued a strategy to improve the Migrant Worker's economy in Suralaga during the Covid-19 pandemic, including developing agricultural businesses, livestock, family potential-based entrepreneurship, and MSMEs to support access to become illegal Migrant Workers. This research was conducted for six months (October 2021-March 2022) using qualitative methods and a phenomenological approach. Data are collected through observation-participation, deepening, FGD and documentation. Abstrak Pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi krisis yang ditimbulkan akibat Covid-19 berupa pemberian perlindungan sosial untuk masyarakat terdiri dari bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan langsung non tunai yang ditujukan untuk membantu masyarakat termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam menutupi kebutuhannya. Kebijakan yang ada belum mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi PMI di Suralaga. Kebijakan tersebut membutuhkan strategi khusus di lapangan yang melibatkan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pemerintah desa dalam menangani dampak sosial-ekonomi PMI pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan krisis sosial-ekonomi pada kalangan PMI. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah belum mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi PMI di Kecamatan Suralaga. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah desa di Kecamatan Suralaga mengeluarkan strategi untuk mengembangkan perekonomian PMI di Suralaga pada masa pandemi Covid-19 meliputi, pengembangan usaha pertanian, peternakan, kewirausahaan berbasis potensi keluarga, UMKM, hingga mendukung akses untuk menjadi PMI Ilegal. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Oktober 2021-Maret 2022) dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Teknik pengambilan data melalui observasi-partisipasi, wawancara mendalam, FGD dan dokumentasi.
Analisis Pembangunan Kepemudaan di Kota Banjarbaru menggunakan Pendekatan Indeks Pembangunan Pemuda (Domain Pendidikan dan Lapangan & Kesempatan Kerja) Siska Fitriyanti; Herry Azhar Pradana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i1.257

Abstract

The Youth Development Index (YDI) is an instrument to measure youth development in a region. Youth development is a vital need to prepare quality people for future development. In Indonesia, YDI is only available at the provincial level. However, district and city governments are obliged to apply youth development in regional development planning to support the achievement of provincial YDI. This paper aims to analyze youth development in the education and employment sector in Banjarbaru City based on YDI indicators in these domains: MYS, SM-APK, APK-PT, white-collar entrepreneur, and youth unemployment rate. This study used a qualitative approach and analyzed descriptively exploratory. Primary data were collected through interviews. The source of secondary data was mainly BPS and relevant worksheets. The analysis showed that the MYS and APK SM do well enough, while the APK-PT although above the achievements of the province is still below the national average. In the employment sector, white-collar entrepreneurial youth in Banjarbaru City is above the province and the nation. Youth Unemployment is above province, below the national. The problem in this sector is the mismatch between workforce competence and job opportunities. Abstrak Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan suatu instrument untuk mengukur pembangunan kepemudaan di suatu wilayah. Pembangunan kepemudaan sangat penting dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. IPP di Indonesia baru tersedia di tingkat provinsi, belum sampai ke tingkat kabupaten/kota. Meski demikian, kabupaten/kota juga berkewajiban untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan kepemudaan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menunjang capaian IPP provinsi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan kepemudaan di sektor pendidikan dan lapangan & kesempatan kerja di Kota Banjarbaru berdasarkan indikator IPP di 2 domain tersebut, yaitu RLS, APK SM, APK PT, pemuda wirausaha kerah putih, dan TPT pemuda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis secara literatur review. Data primer diambil melalui wawancara, sedangkan data sekunder terutama berasal dari BPS dan dokumen kinerja SKPD yang relevan dengan objek penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa domain Pendidikan sudah cukup baik, sedangkan di domain lapangan dan kesempatan kerja terdapat permasalahan TPT Pemuda yang cukup tinggi karena adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 di Suralaga, Lombok Timur (Studi Pada Pemulihan Ekonomi Pekerja Migran) Saipul Hamdi; Oryza Pneumatica Indrasari; Syarifuddin; Moh Adiyat Hidayatullah
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i1.259

Abstract

This article aims to understand government policies in tackling the impact of the Covid-19 Pandemic on the economy of migrant workers and their recovery efforts. To overcome the impact of the Covid-19 pandemic so as not to cause a prolonged crisis and minimize the impacts in other sectors, the government needs a social security policy for the economic stability of the community, especially for migrant workers. To understand in more detail about government policies and their implementation, this study aims to explore the implementation model in the economic recovery of the community, especially the Indonesian Migrant Workers (PMI) group. This research was conducted for 6 months (October-March 2022) using qualitative methods. Data was collected using participant observation techniques, in-depth interviews, FGDs, and documentation. There were 30 informants in the study (15 men and 15 women) consisting of migrant workers, village governments, local governments, NGOs, and migrant workers distributors. The results of this study indicate that Covid-19 has had a major impact on the weakening of the community’s economy, including groups of migrant workers. In addition, the village governments in the Suralaga sub-district, namely the villages of Suralaga, Paok Lombok and Dasan Borok, have successfully implemented policies from the central government in order to mitigate the economic impact of Covid-19, especially for groups of Indonesian migrant workers. In addition to continuing central programs such as providing BLT (Direct Cash Assistance) and basic necessities, the village governments in theose three villages made special policies as a solution to the economic problems that occurred to groups of Indonesian migrant workers, namely providing assistance to PMIs who were affected by disasters in their countries of work, providing illegal access to PMI during Covid-19, Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) development, agricultural assistance, and livestock. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk memahami kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi pekerja migran dan upaya pemulihannya. Untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 ini agar tidak menimbulkan krisis yang berkepanjangan dan meminimalisir dampak-dampak di sektor lainnya, maka pemerintah membutuhkan suatu kebijakan pengamanan sosial untuk kestabilan ekonomi masyarakat, terutama bagi buruh migran. Untuk memahami lebih detail tentang kebijakan pemerintah dan implementasinya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model implementasinya dalam pemulihan ekonomi masyarakat khusunya kelompok pekerja migran Indonesia (PMI). Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Oktober-Maret 2022) dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam, FGD, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian sebanyak 30 orang (15 laki-laki dan 15 perempuan) terdiri dari pekerja migran, pemerintah desa, pemerintah daerah, LSM, dan penyalur TKI. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Covid-19 berdampak besar pada melemahnya ekonomi masyarakat termasuk kelompok pekerja migran. Selain itu, pemerintah desa di Kecamatan Suralaga yakni Desa Surala, Paok Lombok dan Dasan Borok berhasil mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi akibat Covid-19 khususnya bagi kelompok pekerja migran Indonesia. Selain melanjutkan program pusat seperti pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan sembako, pemerintah desa di tiga desa tersebut membuat kebijakan khusus sebagai solusi atas persoalan ekonomi yang terjadi pada kelompok pekerja migran Indonesia yaitu memberi bantuan kepada PMI yang terkena musibah di negara tempat bekerja, memberikan akses ilegal kepada PMI selama Covid-19, pengembangan UMKM, bantuan pertanian, peternakan.
Rekognisi Stres Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Banten Selama Masa Pandemi Covid-19 Wily Mochamad Iqbal; Ipah Ema Jumiati; Rina Yulianti; Delly Maulana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i1.261

Abstract

The results of the study before the COVID-19 pandemic showed that the prevalence of the Indonesian population experiencing mental-emotional disorders in 2013 was 6.0%. This value increased from 63.33% to 9.8% in 2018. This situation represents that the Indonesian people are vulnerable to psychological or mental-emotional disorders. The existence of the COVID-19 pandemic has resulted in the disruption of the entire system of work mechanisms and social interactions. One of the groups of workers who are at risk of experiencing work stress is the State Civil Apparatus (ASN) at the Leadership Administration Bureau (BAP) of Banten Province. This study aims to measure the level of work stress of ASN in the Bureau for Executive Administration (BAP) of Banten Province. This study aims to measure the work stress scale of ASN in BAP. The results showed the total average score of the work stress level was 2.68, meaning that work stress is in a moderate category which indicates it had enough work stress.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 1 (2025): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.20 NO.1 JUNI 2025 Vol 19 No 2 (2024): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.19 NO.2 DESEMBER 2024 Vol 18 No 2 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.18 NO.2 DESEMBER 2023 Vol 18 No 1 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 18 NOMOR 1 JUNI 2023 Vol 17 No 2 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 17 NOMOR 2 DESEMBER 2022 Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 12 No 2 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN More Issue