PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies
Parapolitika : Journal of Politics and Democracy Studies is the official journal published by the Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Pembagunan Nasional Veteran Jakarta. This journal aims to publish any kinds of popular scientific papers or research discussing either political phenomena or social political thought. Publishing articles in this journal is the part of contributing to the development of political science. Parapolitika : Journal of Politics and Democracy Studies is published twice a year: in February and August. The Editorial Board of Parapolitika : Journal of Politics and Democracy Studies invites experts, scholars, practitioners, students, and intellectuals to submit their writings. Editors will select every manuscript submitted to Parapolitika : Journal of Politics and Democracy Studies using the blind reviewer mechanism from peer reviewers asked by editors. Reviewers of this journal come from national and international universities and academic institutions.
Articles
59 Documents
<![CDATA[Implementasi Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Dalam Mengurangi Pengangguran Di Wilayah Jakarta Utara ]]>
<![CDATA[Erina Latri Rahayu]]>;
<![CDATA[Firman Firman]]>
<![CDATA[ PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 1 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33822/jpds.v4i1.6577
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Dalam Mengurangi Pengangguran Di Jakarta Utara. Pengangguran merupakan masalah sosial yang serius di Wilayah Jakarta Utara. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah meluncurkan program tenaga kerja mandiri yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memulai usaha sendiri. Implementasi program ini melibatkan sejumlah langkah strategis yang ditujukan untuk meningkatkan peluang kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskript kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Program Ini berfokus pada penelitian dan keterampilan. Peserta program diberikan pelatihan dalam berbagai bidang seperti bidang kue, tata rias, service ac dan menjait. Dengan keterampilan yang ditingkatkan, akan membantu peserta akan membantu mereka dalam mencari peluang kera yang lebih baik. Program ini juga menciptakan jembatan antara usaha mandiri dengan perusahaan yang membutuhkan layanan atau produk tertentu. Dengan kolaborasi semacam ini, para peserta program memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Program ini dapat menyediakan bantuan keuangan berupa pinjaman dengan suku bunga rendah atau hibah modal usaha bagi peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dan memiliki rencana bisnis. Bantuan keuangan ini membantu mereka memulai bisnis tanpa hambatan besar. Kemudian program ini menyediakan bantuan fasilitas untuk memulai usaha mandiri. Program ini juga melibatkan pembinaan dan pendampingan usaha. Peserta program didampingi pendamping dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, yang membantu mereka menghadapi tantangan dan memberikan saran untuk mengembangkan bisnis mereka secara berkelanjutan. Program ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Kota Depok Dalam Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak ]]>
<![CDATA[Arvy Tazkia Azzahra]]>
<![CDATA[ PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 1 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33822/jpds.v4i1.6579
<![CDATA[Tulisan ini membahas mengenai peran Pemerintah Kota Depok dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak dengan studi kasus penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Depok tercatat mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sejak 2019, bahkan Kota Depok menempati posisi pertama kota dengan angka kasus pelaporan tertinggi se Jabodetabek. Di sisi lain, selama peningkatan angka pelaporan kasus kekerasan terhadap anak terjadi, Kota Depok justru memperoleh penghargaan Kota Layak Anak pada predikat Nindya selama 5 tahun berturut-turut. Metode penelitian yang digunakan didalam menganalisis penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian berupa studi kasus untuk menjawab pertanyaan didalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan perannya sebagai pemerintah daerah yang secara otonom dapat membuat dan melaksanakan berbagai program kebijakan. Kebijakan Kota Layak Anak yang di implementasikan di Kota Depok telah memenuhi standar dengan penyediaan berbagai fasilitas sebagai penunjang pelayanan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan perannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak.]]>
<![CDATA[Penerapan E-Government Pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba ]]>
<![CDATA[Eka Henny Purwanti]]>
<![CDATA[ PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 1 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33822/jpds.v4i1.6580
<![CDATA[Perkembangan teknologi ini juga sangat berpengaruh bagi sector public, secara khusus bagi jalannya roda pemerintahan di Indonesia yang kita kenal dengan e-government. Penerapan e-government merupakan salah satu cara pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan implementasi e-government juga beragam, salah satunya dengan cara melakukan pembaruan data melalui verifikasi dan valiasi data menggunakan aplikasi Sosial Next Generation Geographic Information System (SIKS-NG). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57/HUK/2017, tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia memperoleh mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data setiap tahun sekali. Verifikasi dan validasi tersebut dilakukan berdasarkan by name by address, yang ada di SIKS-NG menjadi acuan pada pelaksanaan program penanganan fakir miskin. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa implementasi aplikasi SIKS-NG dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi yang sesuai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lapangan, masalah yang sering muncul dalam proses implementasi yaitu data yang berada di Aplikasi SIKS-NG berupa NIK keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan data di lapangan sehingga menyebabkan data tersebut tidak bersinergi , sehingga pada saat dilakukan pengusulan DTKS terjadi ketidak cocokan dan ketidak validan data dalam system aplikasi SIKS-NG. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjawab dan memecahkan gejala sosial yang terjadi dan berusaha memberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang permasalahan objek penelitian]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Wisata Sawah Desa Gunung Mulia Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara ]]>
<![CDATA[Idrus, Iqbal Aidar]]>;
<![CDATA[Hakim, Mohammad Lukman]]>
<![CDATA[ PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 5 No. 1 (2024): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33822/jpds.v5i1.6342
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata sawah Desa Gunung Mulia yang memiliki keindahan alam yang asri, faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata sawah Desa Gunung Mulia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan jenis penelitian deskriptif. Tehnik pengumpulan data menggunakan cara observasi (pengamatan), dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teori strategi pengembangan dari Cooper dalam Sunaryo (2013: 159) terdiri dari atraksi, aksesibilitas, fasilitas, kelembagaan. Dari penelitian ini diperoleh hasil peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata sawah Desa Gunung Mulia yaitu melakukan strategi pembangunan melalui ,atraksi pemerintah desa terus melakukan inovasi untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, aksesibilitas pemerintah desa mengusulkan pembangunan jalan ke pemerintah kabupaten, amenitas pemerintah desa mensosialisasikan kepada POKDARWIS untuk membangun home stay, dan dalam kelebagaan pemerintah sebagai fasilitator. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata sawah Desa Gunung Mulia ialah sumber daya manusia dan media promosi]]>
<![CDATA[Peran Perempuan dalam Politik: Eksistensi Calon Legislatif Perempuan di Kabupaten Bone ]]>
<![CDATA[Rosandi, Ahmad]]>;
<![CDATA[Pratiwi Lukman, Juwita]]>;
<![CDATA[Arni, Arni]]>
<![CDATA[ PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 5 No. 1 (2024): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33822/jpds.v5i1.7446
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali lebih dalam mengenai eksistensi perempuan dalam politik, khususnya dalam konteks pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Bone. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat terkait keterlibatan perempuan dalam kontestasi pemilihan legislatif Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menyelidiki peran perempuan dalam politik, khususnya terfokus pada eksistensi calon legislatif perempuan di Kabupaten Bone. Informan penelitian melibatkan calon legislatif perempuan yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif 2024 dan juga Masyarakat di Kabupaten Bone. Hasil dari Penelitian ini adalah Eksistensi perempuan terbukti mampu memperkaya dimensi keberagaman dalam pengambilan keputusan publik, menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan representatif. Selain itu Penelitian juga menyoroti pemenuhan kuota 30% perempuan dalam DPR Kabupaten Bone sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik lokal. Persepsi Masyarakt mencerminkan beragam pandangan terhadap peran perempuan dalam politik. Dari kebutuhan khusus perempuan hingga urgensi keterwakilan yang adil.]]>
<![CDATA[Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Pelabuhan Dinas Perhubungan Di Kepulauan Seribu ]]>
<![CDATA[Zakaria]]>;
<![CDATA[Firman, Firman]]>
<![CDATA[ PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 5 No. 1 (2024): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33822/jpds.v5i1.7703
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan jasa Dinas Perhubungan di Kepulauan Seribu Pelabuhan Pulau Sabira. Pelayanan Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah (UPPD) Dinas Perhubungan di Pulau Sabira bisa dikatakan masih jauh dari kata efektif serta efesien. Sarana dan prasarana di pelabuhan saat ini masih menjadi masalah utama, yaitu belum tersedianya pelayanan secara optimal terhadap pengguna jasa kepelabuhanan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan datanya melalui pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Program ini berfokus pada kualitas pelayanan kepelabuhanan sebagai upaya pemenuhan keperluan dan keinginan pelanggan atau masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah dengan ketepatan dalam penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan atau masyarakat, sehingga tercipta pelayanan publik yang berkualitas. Secara lebih luas, pelabuhan merupakan titik simpul pusat hubungan dari suatu daerah pendukung dan penghubung dengan daerah lain untuk melakukan aktivitas perdagangan. Serta pelabuhan sebagai prasarana transportasi yang mendukung kelancaran system transportasi laut memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi. Kepulauan seribu merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam administrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan luas. Transportasi utama bagi warga pulau seribu untuk menyeberang ke darat kota Jakarta. Hampir 90% kegiatan warga di pulau seribu di lakukan lewat laut. Pada tahun 2014 Pemprov DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perhubungan membantu dan melayani masyarakat pulau seribu dengan menyediakan kapal sebagai alat transportasi untuk melakukan penyeberangan ke darat kota Jakarta. Dalam upaya peningkatan pelayanan di Kepulauan Seribu Dinas Perhubungan melayani semua pulau yang berpenduduk termasuk Pulau Sabira.]]>
<![CDATA[Peran Kader Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Optimalisasi Partisipasi Politik Perempuan Melalui Program Pemberdayaan di Kota Depok Pasca Pemilu 2019 ]]>
<![CDATA[Haq, Vivih Asviah]]>
<![CDATA[ PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 5 No. 1 (2024): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33822/jpds.v5i1.7725
<![CDATA[Rumah Keluarga Indonesia menjadi strategi bagi PKS dalam menjaring kader-kader perempuan baru. PKS menjadikan perempuan sebagai bagian dari aktivitas politik partainya. Kesuksesan program ini membawa pengaruh bagi PKS yaitu dengan terdapatnya peningkatan jumlah kader perempuan baru periode 2021 hingga 2023. Penelitian ini mengkaji mengenai peranan politik kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan program RKI guna menjaring kader-kader baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Subjek dalam penelitian ini adalah para kader PKS Depok dan masyarakat khususnya kalangan perempuan yang terlibat di dalam program Rumah Keluarga Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran representatif perempuan di dalam politik yang dikemukakan oleh Anne Phillips dan Hana Pitkin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program RKI menunjukkan keberhasilan bagi PKS dengan adanya kenaikan jumlah kader baru, PKS menggunakan strategi peran representatif deskriptif dan juga simbolik untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat, sehingga masyarakat mampu mempercayai bahwa PKS adalah partai yang cocok dan sejalan dengan visi-misinya.]]>
<![CDATA[Fenomena Rezim Formalistik-Elitis pada Demokrasi Lokal: Studi Kasus Neo-Patrimonialisme pada Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Cebu ]]>
<![CDATA[Artanti Paramesti]]>;
<![CDATA[Revo Linggar Vandito]]>;
<![CDATA[Angelica Maria Diahlaksmita Cahyowirawan]]>;
<![CDATA[Lia Wulandari]]>
<![CDATA[ PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 5 No. 1 (2024): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33822/jpds.v5i1.8751
<![CDATA[Peristiwa kegagalan substansi desentralisasi dan otonomi daerah ini merupakan sebuah permasalahan yang kompleks dan tidak sedikit dihadapi oleh negara di dunia terkhusus pada negara-negara berkembang. Kegagalan substansi salah satunya disebabkan karena kurangnya kapasitas administratif dan finansial di tingkat lokal dimana pemerintah daerah di negara-negara berkembang menghadapi kendala dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Penelitian ini akan membahas sekaligus membandingkan mengenai bagaimana relasi dan pola pola neo-patrimonialisme yang memiliki kaitan erat dengan tipologi rezim lokal formalistik-elitis dengan pada 2 kabupaten yakni Kutai Kartanegara dan Cebu di Filipina. Penulis menggunakan metodologi pada penelitiannya yakni kualitatif, dengan menggunakan studi pustaka dan literatur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pada konteks Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Cebu secara meyakinkan terdapat fenomena neopatrimonialisme dalam tata kelola pemerintahan masing masing wilayah, secara jelas terdapat beberapa bukti yang menunjukan adanya implementasi Neo Patrimonialisme dalam pemerintahan tersebut.]]>
<![CDATA[Peran dan Dampak Aksi Kamisan dalam Memperjuangkan HAM di Indonesia ]]>
<![CDATA[Perdana, Fawwaz Ralli]]>;
<![CDATA[Vania Sitinjak, Neysa]]>;
<![CDATA[Nurafiyani Wibisono, Defira]]>;
<![CDATA[Luqman Fadlilah, Muhamad]]>;
<![CDATA[Abdurrahman, Dzikri]]>
<![CDATA[ PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 5 No. 2 (2024): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33822/jpds.v5i2.10049
<![CDATA[Aksi Kamisan adalah gerakan damai yang dimulai pada tahun 2007 di Indonesia, yang diprakarsai oleh keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) untuk menuntut keadilan dan akuntabilitas. Setiap Kamis, peserta aksi mengenakan pakaian hitam dan membawa payung hitam sebagai simbol duka dan perlawanan, berkumpul di depan Istana Merdeka. Gerakan ini berhasil membangun solidaritas masyarakat, meningkatkan kesadaran akan isu HAM, dan mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan hak asasi manusia dalam kebijakan mereka. Aksi Kamisan juga memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan dan menarik dukungan dari generasi muda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami peran dan dampak Aksi Kamisan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia, serta perspektif peserta dan masyarakat terhadap keberlanjutan gerakan ini. Meskipun menghadapi tantangan, termasuk respon defensif dari pemerintah dan perhatian masyarakat yang berkurang, Aksi Kamisan tetap berperan penting dalam menjaga ingatan kolektif dan mendorong dialog tentang isu-isu HAM. Dengan potensi kolaborasi dengan organisasi internasional dan pemanfaatan media digital, Aksi Kamisan berupaya memperluas jangkauan dan dampaknya, terutama dalam menarik dukungan dari generasi muda.]]>
<![CDATA[Implementasi Prinsip Good Governance di Pemerintahan Desa Subi Kabupaten Natuna dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Sholihin, Sholihin]]>
<![CDATA[ PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 5 No. 2 (2024): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33822/jpds.v5i2.10262
<![CDATA[Good Governance adalah suatu system pemerintahan di implementasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem ini tercipta berdasarkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Manfaat dari penerapan prinsip-prinsip Good Governance adalah membuat pelayanan yang baik dan berkualitas sehingga masyarakat merasakan kepuasan dan kenyamanan terhadap layanan yang diberikan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tatalaksana Implementasi prinsip Good Governance di pemerintahan Desa Subi Kabupaten Natuna dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan mengenai Implementasi prinsip-prinsip Good Governance di Pemerintahan Desa Subi. Lokasi penelitian adalah Desa Subi Kabupaten Natuna. Hasil dari penelitian menunjukkan perlunya Pemerintahan Desa Subi menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dengan baik sesuai yang telah ditetapkan. Supaya masyarakat bisa merasakan puas dengan kulialitas layanan public yang di terapkan pemerintah Desa Subi dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.]]>
