cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Restu Rahmawati
Contact Email
restu.rahmawati@upnvj.ac.id
Phone
+6285715447702
Journal Mail Official
parapolitika@upnvj.ac.id
Editorial Address
https://ejournal.upnvj.ac.id/pp/about/editorialTeam
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
ISSN : -     EISSN : 2721771X     DOI : https://doi.org/10.33822/jpds
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Parapolitika : Journal of Politics and Democracy Studies is the official journal published by the Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Pembagunan Nasional Veteran Jakarta. This journal aims to publish any kinds of popular scientific papers or research discussing either political phenomena or social political thought. Publishing articles in this journal is the part of contributing to the development of political science. Parapolitika : Journal of Politics and Democracy Studies is published twice a year: in February and August. The Editorial Board of Parapolitika : Journal of Politics and Democracy Studies invites experts, scholars, practitioners, students, and intellectuals to submit their writings. Editors will select every manuscript submitted to Parapolitika : Journal of Politics and Democracy Studies using the blind reviewer mechanism from peer reviewers asked by editors. Reviewers of this journal come from national and international universities and academic institutions.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 59 Documents
 1   2   3   4   5 
MEMBANGUN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL YANG SEHAT DAN AKUNTABEL Fajar Nursahid
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 1 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.42 KB) | DOI: 10.33822/jpds.v3i1.5924

Abstract

Tulisan ini menjelaskan pentingnya keberadaan organisasi masyarakat sipil. Harapan besar yang ditumpukan kepada masyarakat sipil untuk berperan sebagai kontrol kekuasaan negara tidak berlaku jika masyarakat sipilnya lemah, tidak memiliki legitimasi, dan tidak kredibel. Penelitian ini menemukan berbagai dimensi tata kelola yang baik dan berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Dengan membangun tata kelola organisasi yang sehat, organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat dirinya sendiri, masyarakat dampingan, dan penerima manfaat dari keberadaannya. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan legitimasi moral dan legitimasi sosial mereka. Aspek-aspek ini dapat menjadi pembelajaran penting bagi para pegiat masyarakat sipil di Indonesia.
UPAYA PEMERINTAH MEWUJUDKAN OPEN GOVERNMENT MELALUI LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS ELEKTRONIK Felix Sevanov Gilbert; Ridwan Ridwan
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 1 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.852 KB) | DOI: 10.33822/jpds.v3i1.5925

Abstract

Penanganan pengaduan masyarakat adalah isu menarik dalam mengkaji pemerintahan demokratis sesuai dengan agenda reformasi. Demokratisasi dan open government hadir adalah konsep yang menekankan upaya membangun partisipasi masyarakat dalam rangka kestabilan politik di Indonesia saat ini. Inovasi dan teknologi di era globalisasi sangat mendukung upaya negara dalam membangun ruang yang terbuka terhadap kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat merupakan kunci mewujudkan sebuah pemerintahan yang berkualitas di era demokrasi saat ini, tidak terkecuali pada konteks institusi seperti Kementerian Sekretariat Negara sebagai unsur pendukung berjalannya pemerintahan terlebih di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan dibedah oleh teori kebijakan publik Grindle melalui variabel konten dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan open government belum terlaksana sesuai harapan mengingat relasi kuasa yang terbatas dalam mendorong implementasi kebijakan ditengah ketidakpastian akibat pandemi. Sehingga perlu sebuah penataan baik manusia, teknologi maupun regulasi demi membangun kapabilitas negara menghadapi situasi krisis terutama Covid-19 ini.
POLITIK ADMNISTRASI KEBEBASAN BERORGANISASI BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKSES SUMBER DAYA SERTA PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Riza Imaduddin Abdali
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 1 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v3i1.5926

Abstract

Studi ini membahas mengenai cara negara dalam memberikan pengakuan terhadap hak berorganisasi penghayat kepercayaan yang berdampak pada pemberian akses sumber daya dan pelayanan publik lainnya. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur, pemantauan media, dan dokumen kebijakan sebagai metode dalam pengumpulan data. Paradigma yang digunakan dalam studi ini adalah paradigma advokasi atau partisipatoris yang memiliki agenda aksi demi perubahan kebijakan dan implementasi yang lebih adil guna memajukan perlindungan hak-hak warga negara, termasuk penghayat kepercayaan. Terdapat dua asumsi dasar dari studi ini. Pertama, penerapan sistem pengadministrasian kebebasan berorganisasi yang dilakukan oleh negara telah mengurangi esensi hak berorganisasi itu sendiri. Kedua, penerapan sistem pengadministrasian kebebasan berorganisasi ini juga membatasi penghayat kepercayaan dalam mengakses sumber daya dari negara dan pelayanan publik lainnya, khususnya pencatatan identitas kependudukan dan perkawinan. Temuan kedua adalah kewajiban registrasi bagi penghayat kepercayaan merupakan konfrontasi antara identitas komunitas dengan masyarakat yang masih stigmatik. Terkait hal ini, Indonesia belum memiliki sistem perlindungan dan pemulihan yang layak bagi kelompok rentan sehingga kebijakan registrasi justru menambah kerentanan kelompok-kelompok minoritas, termasuk penghayat kepercayaan. Temuan ketiga adalah negara menggabungkan rezim pendaftaran kelompok penghayat kepercayaan dengan pemberian akses sumber daya dan pelayanan publik, khususnya identitas kependudukan dan perkawinan. Penggabungan kedua elemen ini telah menciptakan pembatasan bagi penghayat kepercayaan. Hal ini pun berpotensi menyingkirkan penghayat kepercayaan dalam proses pembangunan.
GERAKAN LINGKUNGAN DAN PARTAI POLITIK: STUDI TENTANG PERJUANGAN WALHI DALAM PEMBENTUKAN PARTAI HIJAU INDONESIA Irhash Ahmady; Ari Ganjar Herdiansah; Husin Al-Banjari
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 1 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v3i1.5959

Abstract

Pendirian Partai Hijau Indonesia (PHI) dipandang sebagai kemajuan penting dari green politics politics, suatu gerakan dalam menciptakan tatanan kehidupan berkelanjutan yang berakar pada pelestarian lingkungan, keadilan sosial tanpa kekerasan, dan demokrasi kerakyatan/akar rumput. Artikel ini menganalisis peran dari organisasi gerakan lingkungan, yang dalam konteks ini adalah Wahala Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam mendorong pembentukan PHI yang melibatkan kontestasi ideologi lingkungan di internal WALHI. Penelitian ini dibangun menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Data diperoleh melalui wawancara terhadap tokoh-tokoh WALHI, PHI, dan studi dokumentasi terkait proses pendirian PHI. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pendirian PHI oleh WALHI berasal dari pemikiran persoalan lingkungan yang terintegrasi dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Buruknya produk politik dalam urusan tata kelola lingkungan menjadi dasar dan strategis untuk memperkuat green politics di Indonesia. Proses politik tersebut diharapkan melahirkan tata kelola lingkungan yang mengusung nilai-nilai sustainability. Dalam pendirian PHI, WALHI berperan sebagai kelompok kepentingan yang tidak memilih untuk melebur menjadi partai politik. Konsistensi WALHI dalam mempertahankan kedudukannya sebagai organisasi non pemerintahmembuat mereka lebih leluasa dalam melakukan kerja-kerja green politics. Namun, proses tersebut telah melalui serangkaian kontestasi ideologi di kalangan internal WALHI terutama di antara kelompok pro politik praktis dan kelompok pro gerakan lingkungan
POLITIK PEMBAGIAN KEKUASAAN JABATAN BUMN DALAM PEMERINTAHAN JOKO WIDODO-MA’RUF AMIN Muhammad Haris Zulkarnain; Syifa Izzati
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 1 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v3i1.6065

Abstract

Politik selalu bersinggungan dengan kekuasaan dan kepentingan. Pembagian kekuasaan jabatan sebagai bentuk praktik transaksional yang dilakukan elit politik setelah pemilu. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara bertugas untuk mengatur dan mengelola kekayaan negara di berbagai bidang. Bentuk pembagian kekuasaan jabatan BUMN seperti komisaris utama, komisaris independen, hingga wakil komisaris.Penelitian bertujuan untuk menganalisis politik pembagian kekuasaan jabatan BUMN dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan pustaka (library research) dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan hingga sumber internet yang relevan dengan pembahasan penelitian. Hasil penelitian ini bahwa: (1) Politik pembagian kekuasaan jabatan BUMN yang dilakukan oleh Joko Widodo-Ma’ruf Amin adalah dengan mengakomodir eks. Tim sukses, politisi, koalisi partai politik pengusung, dan berbagai latar belakang yang mendukungnya saat Pilpres 2019; dan (2) Adapun dampak dari pembagian politik pembagian kekuasaan jabatan BUMN dalam pemerintahan Joko Widodo Ma’ruf Amin adalah terjadinya permasalahan kompleks yang sarat akan kepentingan, dimana hal ini bisa menyebabkan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga bisa membuat citra dan kinerja profesionalitas BUMN dimata masyarakat menurun, karena telah memilih orang-orang yang sama sekali tidak berkompeten untuk menduduki jawaban
KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PUSARAN PARTAI POLITIK Ridwan Ridwan
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 1 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v3i1.6181

Abstract

Kebijakan dipandang sebagai proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan. Kebijakan publik menjadi kewenangan yang dibuat oleh kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan, keputusan akhir yang telah ditetapkan secara politik memiliki sifat yang mengikat bagi para pelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya. Partai politik menjadi penentu kebijakan seperti yang tertera dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik Pasal 11 ayat 1 poin c dimana partai politik berfungsi sebagai sarana penyerapan, penghimpunan dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Peran partai politik sangat besar dalam menentukan arah kemajuan negara dan bangsa. Kebijakan yang diambil merupakan kepanjangan tangan dari partai politik maka sudah semestinya kepentingan partai politik mendukung dan mengusung pengambil kebijakan harus sesuai dengan kepentingan rakyat. Penulisan ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Dalam metode analisis kualitatif deskriptif, pengumpulan dan analisis dilakukan melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan data sekunder melalui referensi yang ada. Hasil studi menunjukan, rakyat sebagai subjek dari sistem demokrasi di Indonesia, mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan melalui kebijakan perwakilan guna dijalankan oleh lembaga eksekutif dan legislatif untuk kesejahteraan rakyat. Partai politik harus merevisi peraturan perundang tentang partai politik dan AD/ART partai agar aspirasi masyarakat menjadi agenda utama dalam pembuatan kebijakan publik.
MEMAHAMI NASIONALISME DAN HUKUM DI INDONESIA: SEBUAH KAJIAN KRITIS Thomas Tokan Pureklolon
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 1 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v3i1.6183

Abstract

Nasionalisme merupakan perasaan bangga akan sesuatu. Sedangkan hukum adalah sebuah putusan atau ketetapan yang bersifat mengikat semua yang berada di dalamnya. Sebagai manusia yang memiliki hak dalam kebebasan yang bertanggung jawab yang diatur sedemikian rupa sehingga menjamin kesejahteraan bersama, kita bebas untuk mempunyai rasa bangga akan negara, bangsa, atau kepada instansi yang kita senangi. Perasaan ini kemudian dapat memengaruhi tindakan-tindakan kita dalam mengekspresikan kebanggaan kita kepada orang atau instansi lain yang belum tentu sependapat dengan ide atau konsep dari apa pun yang kita hormati. Di sinilah hukum mendapatkan peranan penting dalam menertibkan aksi-aksi kita sehingga terdapat keharmonisan meskipun terjadi perbedaan pendapat. Posisi hukum di sini adalah sebagai rambu-rambu terhadap pengesahan identitas seseorang. Dalam artikel ini penulis ingin mengkaji bagaimana nasionlisme menjadi bagian yang sangat penting dalam penerapan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interdisipliner.
KETERWAKILAN POLITIK DAN PARTISIPASI PEREMPUAN PASCA REFORMASI DI ERA PEMERINTAHAN MEGAWATI DAN JOKO WIDODO Anandira Bizanti Ummaya; Nayla Azalia Saparija; Sachtzi Nisfiani
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 2 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v3i2.6187

Abstract

Perempuan memainkan peran dan pengaruh penting dalam ruang politik Indonesia. Namun eksistensi perempuan masih dikesampingkan karena salah satunya budaya patriarki yang masih kuat. Meskipun demikian, hal ini terlihat jelas dalam berbagai peran di dalam partai politik, organisasi, dan bahkan di parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan politik perempuan masih sangat rendah, yang berarti status mereka dalam politik Indonesia masih sangat lemah. Maka dengan itu, penulis membuat penelitian yang berjudul “Kondisi Keterwakilan Politk dan Partisipasi Perempuan Pasca Reformasi Serta Situasinya Pada Periode Megawati dan Joko Widodo”. Tujuan dibuatnya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana perkembangan partisipasi politik perempuan pada pasca reformasi dan di era Megawati dan Joko Widodo. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data melalui analisis serta studi pustaka. Dari hasil penelitian berdasarkan studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan semakin terbuka karena salah satunya terdapat kebebasan yang mulai tercipta.
IMPLEMENTASI HAL ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DALAM PEMENUHAN ASAS MEMBERSHIP OLEH MYANMAR KEPADA ETNIS ROHINGYA Ayisha Mahadevi; Frisca Arindah; Jastin Mahadana Sandya; Muhammad Fajrin; Nugroho Wisnu
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 2 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v3i2.6188

Abstract

The state is obliged to ensure that every citizen gets basic rights, however, in practice the state can fail to fulfill the basic rights of citizens. In Myanmar, cases of human rights violations have occurred for years, namely cases of human rights violations against the Rohingya. Current developments, the Rohingya are still in refugee camps in Bangladesh, because the Myanmar government has not given a sign to accept the Rohingyas back. The research methodology used is qualitative observation with a literature study approach. The observations used in our research use natural setting theory which aims to explore and explore in depth a meaning or problem. During the time the researcher made observations, the research understood and rewrote material related to important and interesting events or phenomena in the context of our group's research. The Rohingya group experienced discrimination from the government and civil society of Myanmar, namely in the form of restrictions on the right to marry and have children, not providing birth certificates, to destroying school buildings as well as mosques and prayer rooms. Myanmar also has the 1982 Citizenship Act to revoke Rohingya citizenship. Myanmar fulfills two important elements in the Internationally Wrongful Act, namely violations of international obligations and these actions can be attributed to Myanmar. The first settlement effort is through the establishment of the International Criminal Court to reconcile human rights violations. Second, efforts to determine the fate of the Rohingya ethnicity in terms of international law, researchers propose that Myanmar provide a membership principle, so that they gain access to education, the economy, and health or the Myanmar government can provide options for the Rohingya ethnic group to continue to join on condition that they are granted special autonomy or grant independence in a voluntary manner. absolute to them.
KOMUNIKASI POLITIK ANIES BASWEDAN DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENJELANG PEMILIHAN PRESIDEN 2024 Fadhel Azmi Azmi; Boanerges Yoah Amiel; Arale Balqis; Intan Maulida Nabila; Frisca Arindah
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 2 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v3i2.6189

Abstract

Political communication is a crucial element that must exist among political actors because political communication can build the image of political actors in the eyes of society. Moreover, the presidential election in Indonesia will take place in about two years. Various issues regarding who will become the candidate pair in the 2024 Presidential Election have been frequently discussed by the media and the public. Various names of political figures are predicted to run for office in 2024. Various responses and public opinion regarding political actors also varied. Some voluntarily supported and some even openly disapproved of the issue of the intended political actor nominating himself in the 2024 presidential election. One example of such a political actor is Anies Baswedan. Anies himself is an example of a political actor who often uses social media to convey his political communications. Social media was chosen because it is the most accessible platform for two-way communication. Therefore, here we will analyze Anies Baswedan's style of political communication on social media and public opinion given by the public.

Page 3 of 6 | Total Record : 59

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 6 No. 1 (2025): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 5 No. 2 (2024): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 5 No. 1 (2024): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 2 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 1 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 2 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 1 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 2 No. 2 (2021): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 2 No. 1 (2021): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 1 No. 1 (2020): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies More Issue