cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Restu Rahmawati
Contact Email
restu.rahmawati@upnvj.ac.id
Phone
+6285715447702
Journal Mail Official
parapolitika@upnvj.ac.id
Editorial Address
https://ejournal.upnvj.ac.id/pp/about/editorialTeam
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
ISSN : -     EISSN : 2721771X     DOI : https://doi.org/10.33822/jpds
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Parapolitika : Journal of Politics and Democracy Studies is the official journal published by the Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Pembagunan Nasional Veteran Jakarta. This journal aims to publish any kinds of popular scientific papers or research discussing either political phenomena or social political thought. Publishing articles in this journal is the part of contributing to the development of political science. Parapolitika : Journal of Politics and Democracy Studies is published twice a year: in February and August. The Editorial Board of Parapolitika : Journal of Politics and Democracy Studies invites experts, scholars, practitioners, students, and intellectuals to submit their writings. Editors will select every manuscript submitted to Parapolitika : Journal of Politics and Democracy Studies using the blind reviewer mechanism from peer reviewers asked by editors. Reviewers of this journal come from national and international universities and academic institutions.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 63 Documents
 2   3   4   5   6 
PERTAMINA AND SAUDI ARAMCO JOINT VENTURE PROJECT OF REFINERY BUILDING IN INDONESIA AS INDONESIAN STRATEGY FOR ENERGY SECURITY Dini Putri Saraswati; Arnaldi Nasrum
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 2 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v3i2.6190

Abstract

Indonesia’s demand for energy to maintain its industrial development has grown significantly. As a consequence, Jakarta needs new energy sources to support the shortage of diesel and gasoline as the main resources. Saudi Aramco has been a vital partner to fulfil the energy supply considering its source and production capacity. This paper will scrutinise the joint venture project between Indonesian oil company, Pertamina and Saudi Arabian oil company, Saudi Aramco as an Indonesian strategy to overcome its growing need for oil and pursue its energy security. This qualitative research will employ the concept of the International Joint Venture (IJV to examine the role of the government of Indonesia in the negotiation and Implementation process and the challenges in implementing the project.
DAMPAK MONARKI KONSTITUSIONAL BAGI PARTISIPASI DAN DEMOKRASI RAKYAT THAILAND PERIODE RAJA MAHA VAJIRALONGKORN Felix Marshal; Dina Thalentaria Nainggolan; Aqil Fajri Hidayat; Liosantra Oskar
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 2 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v3i2.6191

Abstract

Partisipasi dan Demokrasi adalah satu hal yang saling terikat, seperti halnya contoh dalam melakukan suatu perpolitikan. Dalam sebuah demokrasi harus ada sebuah partisipasi apapun bentuknya, seperti partisipasi pemerintahan maupun partisipasi rakyat dalam perpolitikan. Tetapi pada prakteknya banyak dari pihak rakyat yang kecewa akan politik yang berdemokrasi, partisipasi dalam perpolitikan dinilai sangat rendah dikarenakan menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemegang pemerintahan yaitu politisi elit. Hal ini menimbulkan kritik yang terus dilontarkan oleh rakyat akan Partisipasi dan Demokrasi dalam sebuah kewarganegaraan. Negara Thailand sendiri menganut sistem Monarki Konstitusional dalam pemerintahannya tetapi dalam kasusnya banyak masyarakat Thailand yang tidak menyukai pemerintahan Monarki tersebut dikarenakan kita bisa melihat dari UU yang telah dibuat yaitu UU Lese Majeste yang dimana dinilai masyarakat Thailand sebagai tembok untuk menutupi Demokrasi dan Partisipasi masyarakat dalam negaranya tersebut.
PANDANGAN ISLAM LIBERAL TERHADAP HAK PEREMPUAN Aniqotul Ummah; Entol Mashutama Yunan; Dendi Dendi; M. Rizky Milza
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 2 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v3i2.6195

Abstract

Ketimpangan gender masih menjadi isu yang besar dan sering dibicarakan oleh banyak orang. Gender sendiri merupakan konstruksi pemikiran masyarakat atas suatu jenis kelamin. Konstruksi pemikiran masyarakat tentang jenis kelamin cenderung membentuk pemikiran patriarkis, yaitu pemikiran yang menempatkan posisi dan kekuasaan laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kecenderungan persepsi masyarakat tentang gender ini dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti budaya, adat-istiadat dan agama. Pemikiran agama Islam yang dianut sebagian besar masyarakat di Indonesia, mempengaruhi persepsi masyarakat tentang gender. Pengaruh pemikiran Islam seringkali membentuk pemikiran yang cenderung bersifat patriarkis di kepala pemeluknya. Banyak pemeluk agama Islam menerima ajaran Islam secara tidak utuh, sehingga membentuk pemikiran yang melemahkan hak perempuan. Islam Liberal yang mengadopsi pemikiran liberal untuk dimasukan ke dalam ajaran Islam, tidak setuju dengan tafsir mentah yang dipercaya oleh masyarakat tentang gender. Pengaruh liberal membuat pemikiran Islam Liberal lebih memperhatikan tentang masalah patriarki dan hak perempuan. Islam Liberal mendukung untuk adanya kesetaraan gender di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, guna membentuk penelitian yang mendalam dan komprehensif tentang pandangan Islam Liberal terhadap hak perempuan. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka
Analisis Reflektif pada Pendekatan Neo-institusional dalam Memahami ASEAN sebagai Organisasi Kontraterorisme di regional Asia Tenggara Ghiffary Abdurrahman, Muhammad Kamil; Saraswati, Dini Putri; Nidatya, Nurfarah
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 2 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v4i2.5969

Abstract

Stabilitas regional Asia Tenggara diuji tidak hanya oleh persaingan Kekuatan Besar global di kawasan ini, tetapi juga oleh berkembangnya kejahatan lintas batas yang berubah, yaitu jaringan terorisme terorganisir. Dalam perspektif Studi Keamanan, dapat dipahami bahwa hambatan-hambatan regional ini dapat berwujud dalam tindakan ekstrem yang dapat lebih mengancam stabilitas keamanan kawasan. Menangani dan mengelola kejahatan lintas batas sulit untuk ditangani secara independen; oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN di kawasan Asia Tenggara bergabung dan membentuk mekanisme keamanan regional melalui ASEAN sebagai sarana kerja sama regional dalam menekan ancaman lintas batas. Namun, banyak studi akademik dalam dekade terakhir masih menilai ASEAN sebagai organisasi keamanan internasional yang cacat, meskipun memiliki prinsip-prinsip dasar dengan pendekatan kolaboratif dalam tugasnya untuk menekan kejahatan terorganisir lintas batas di kawasan ini. Artikel ini berargumen bahwa kesimpulan ini disebabkan oleh sudut pandang dalam menilai efektivitas ASEAN melalui pendekatan neo-institusionalisme. Dengan kata lain, makalah ini berargumen bahwa mengukur efektivitas sebuah institusi berdasarkan keterbatasan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan formal atau informalnya diyakini kurang kontekstual untuk mengevaluasi ASEAN dan mekanismenya dalam menghadapi kejahatan terorganisir lintas batas di tingkat regional. Secara keseluruhan, pendekatan neo-institusionalisme tidak sepenuhnya memperhatikan kepentingan politik domestik negara anggota ASEAN sebagai salah satu dari banyak elemen penting dalam pengembangan mekanisme ASEAN dalam menangani kejahatan lintas batas.
Hambatan Keterwakilan Politik Perempuan Di Indonesia Wulandari, Lia; Rahmawati, Restu; Rosdiana, Hesti
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 2 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v4i2.6039

Abstract

This study identifies the factors that prevent women in Indonesia from achieving elected office in the provincial level in Indonesia. The results showed that lack of access to financial resources, internal party politics, and women's marital status can be barriers to women achieving elected office. However, access to social and political networks that provide women with key resources, belonging to the dominant religion in your region, and age lead women to greater political success. These findings are based on the interpretation of statistical correlations and content analysis results from in-depth interviews and focus group discussions. The aim of this research is to provide evidence-based findings and recommendations, which can be used to increase the electability of women political candidates in elections.
Kesejahteraan Sosial dalam Persepektif Demokrasi dan Otoritarian: Analisis Perbandingan Inggris dan Singapura Nurdin, Nurdin
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 2 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v4i2.6192

Abstract

Terdapat keterkaitan antara kesejahteraan, negara kesejahteraan dan kebijakan kesejahteraan sosial dalam perspektif demokrasi dan otoritarian. Keberhasilan kebijakan kesejahteraan sosial tidak hanya di negara demokrasi Inggris melainkan juga negara otoritarian Singapura. Keberadaan Inggris dan Singapura sebagai negara kesejahteraan telah menjadi bukti empiris globalisasi konsep ini ke seluruh negara di dunia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis komparatif studi kasus Inggris dan Singapura. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat persamaan antara Inggris dan Singapura sebagai negara kesejahteraan kapitalis (welfare capitalism) dalam mengimplementasikan kebijakan sosial. Sementara perbedaan antara keduanya terfokus pada pendekatan yang dijalankan sebagai negara kesejahteraan. Keberhasilan kebijakan sosial di Inggris dilakukan dengan pendekatan sistem/strukturalis. Sementara di Singapura keberhasilan penerapan kebijakan sosial lebih dijalankan melalui pendekatan institusional.
Modalitas Purnawirawan TNI Sebagai Elite Demokrasi pada Masa Pasca Orde Baru: Studi Kasus Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko Dean Tanzilla; Restu Rahmawati; Anwar Ilmar
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 1 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v4i1.6247

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan modalitas purnawirawan TNI yang memiliki peran sebagai elite demokrasi pada masa pasca orde baru, studi kasus penelitian ini membahas mengenai modalitas Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dalam memimpin lembaga Kentor Staf Presiden pada masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Dalam memainkan peran sebagai elite demokrasi, purnawirawan TNI perlu mengerahkan modalitas yang dimiliki untuk berkomitmen terhadap pembangunan demokrasi dan tidak membawa motif pragmatis ke dalam politik seperti membawa kepentingan militer atau kepentingan segelintir elite yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Penelitian ini menggunakan teori modalitas dan konsep elite demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif yaitu dengan mengandalkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa modalitas budaya, modalitas sosial, dan modalitas politik yang dimiliki oleh Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko membawa pengaruh terhadap peran yang dimainkannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI. Sebagai elite demokrasi, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko sudah memberi kontribusi dalam membangun demokrasi dengan memoisikan diri sebagai enabler, akselerator, debottlenecker, dan mediator melalui jabatan yang didudukinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Disriminative Policy of The Prohibition To Hold Land Ownership For Chinese -Indonesian In Yogyakarta Wasisto, Muhammad Adiz
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 2 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v4i2.6249

Abstract

Chinese-Indonesians who live in Yogyakarta can no longer possess land ownership legally since the Instructions of the Head of the Special Region of Yogyakarta Number K.898 Year 1975 came into effect. Surprisingly, the discrimination finds its root even before the creation of the nation state of Indonesia. Dutch colonial government is the first authority to initiate such discriminative policy to attenuate Chinese, Arabs, and Indians economic influence in the region and monopolize economic assets above the land. This ethnocentric legal norm permeates and continues its influence in Yogyakarta until now. This paper demonstrates that the instruction as the legal basis in prohibiting Chinese-Indonesians to enjoy land ownership is discriminative. Thus, it is against the legal norms that are applicable in Indonesia. Indonesian legal system treats its citizen equally and does not endorse an ethno-nationalist view that discriminate particular ethnicities. In addition, this paper demonstrates that the instruction cannot be classified as a law, according to legal procedure in Indonesia, therefore renders it unlawful. Lastly, this paper also demonstrates that the instruction is ineffective to serve its purpose because there are many legal loopholes and practices that can avoid its provision.
E-Planning Sebagai Kontribusi Sustainable Development Goals dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Tarempa Saputra, Yoga; Firman, Firman; Fadiyah, Dina
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 2 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v4i2.6321

Abstract

Penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem E- planning telah digunakan dalam desain pembangunan kembali kota Kota Tarempa dan bagaimana hal ini membantu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030. menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif metodologi. Informasi yang diperoleh diperoleh dari interaksi dengan berbagai narasumber yang berkantor di Bappeda Kota Tarempa. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, implementasi E-Planning yang efektif di Bappeda Kota Tarempa dapat dikaitkan dengan transparansi peraturan perundang-undangan, ketersediaan infrastruktur teknis, aksesibilitas sumber daya keuangan, serta pengetahuan tentang tenaga kerja lokal. Pemanfaatan E-Planning menghasilkan beberapa keuntungan, yang paling menonjol adalah peningkatan akurasi, produktivitas, dan keterbukaan perencanaan pembangunan. Implementasi Sustainable Development Goals pada sektor e-government melalui e-planning yang komprehensif, akurat, dan efisien akan bermuara pada penurunan emisi, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai hasil perencanaan program pembangunan jangka panjang , dan maksimalisasi manajemen risiko selama proses pembangunan, yang semuanya akan menghasilkan populasi dan komunitas yang lebih produktif. Akibatnya, transisi ke digital dapat memainkan peran penting sebagai pendorong utama perubahan di dalam pemerintahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang luas dan inklusif, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan.
Analisis Keberpihakan dan Framming Pemberitaan Kecurangan Pilpres 2019 Pada Media Detik.com Muhammad Raihan
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 1 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v4i1.6568

Abstract

Pemberitaan kecurangan pilpres 2019 oleh Detik.com mengalami pembingkaian akibat adanya keberpihakan terhadap kubu BPN Prabowo pada pilpres 2019. Pemberitaan kecurangan pilpres 2019 oleh Detik.com lebih banyak dibandingkan dengan media Suara.com, Gelora.co, Kontan.co.id, dan Republika.co.id. Penelitian ini betujuan untuk membahas keberpihakan media Detik.com dalam framing pemberitaan kecurangan pilpres 2019. Penelitian ini menggunakan teori framing dan konsep keberpihakan media. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis untuk melihat fakta, posisi media, ideologi, pandangan media yang terlibat dalam teks berita, kepentingan pemilik terhadap konten berita. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan melakukan wawancara, bahan dokumentasi, dan studi pustaka. Penulis menggunakan empat tahapan analisis data framing berita menurut William A. Gamson, yaitu penggunaan kalimat mencolok, perincian informasi tertentu, kata atau istilah tertentu, dan visualisasi gambar. Hasil akhir penelitian ini menunjukan media Detik.com berusaha menyangkal kalau berpihak terhadap kubu BPN Prabowo, namun pada kenyataannya pemilik media yaitu Chairul Tanjung memiliki kepentingan pragmatis, keterkaitan ideologi pemilik media, kepentingan politik pemilik media, kepentingan ekonomi pemilik media, posisi kepemilikan media yang dekat dengan capres Prabowo oleh Chairul Tanjung yang mempengaruhi wartawan maupun reporter dalam proses pembuatan berita dan mempengaruhi terhadap hasil liputan terhadap framing pemberitaan kecurangan pilpres 2019 yang lebih cenderung terhadap kubu BPN Prabowo guna memenangkan Prabowo sebagai presiden yang diusung oleh koalisi BPN Prabowo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilik media memiliki pengaruh dalam memutuskan berita yang penting diberitakan kepada masyarakat

Page 4 of 7 | Total Record : 63

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 6 No. 1 (2025): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 5 No. 2 (2024): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 5 No. 1 (2024): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 2 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 1 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 2 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 1 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 2 No. 2 (2021): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 2 No. 1 (2021): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 1 No. 1 (2020): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies More Issue