cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh Hasan
Contact Email
hasansanza33@gmail.com
Phone
+6282335104319
Journal Mail Official
hasansanza33@gmail.com
Editorial Address
Kompleks Pondok Pesantren Wali Songo, Jl. Basuki Rahmad No. 07 Mimbaan Panji Situbondo Jawa Timur
Location
Kab. situbondo,
Jawa timur
INDONESIA
As-Syifa Journal of Islamic Studies and History
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo
ISSN : 29639395     EISSN : 29639395     DOI : https://doi.org/10.35132/assyifa.v1i1.202
Core Subject : Religion, Art, Social,
Religion Arts Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The journal As-Syifa welcomes papers from academics on theory, philosophy, conceptual paradigms, academic research, as well as religious practice. In particular, papers that consider the following common topics are invited. Islamic Education Islamic Studies Islamic Law Political Islam Islamic Economics Social Islam Islamic Culture Islamic History
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 132 Documents
 9   10   11   12   13 
POLITIK HUKUM KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UU. NO 01 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Suhaili, Achmad; Aziz, Abd
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 2 No. 2 (2023): JULI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v2i2.522

Abstract

Hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik, sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian medan pembuatan undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat undang-undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang menjadi penting karena pembuatan undang-undang modern bukan sekadar merumuskan materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut diatas sangat penting mengkaji politik hukum batas usia perkawinan dalam UU No 01 tahun 1974 tentang perkawinan. Secara politis bunyi dari UU Perkwainan Tahun 1974 itu memiliki nilai-nilai yang positif demi menjaga kemaslahatan perkawinan itu, misalnya bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua, batas usia minimal boleh kawin adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam membina rumah tangga nantinya, karena usia di bawah 21 tahun bisa dikatakan usia belum matang untuk melaksanakan dan membina rumah tangga. Kemudian dengan pembatasan usia dalam perkawinan tersebut tentunya akan membawa nilai kemaslahatan bagi yang bersangkutan. Adapun tujuan pembatasan perkawinan secara politik hukum adalah untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia berdasarkan kepentingan individu, organisasi, kepentingan nasional dan untuk kebutuhan pada masa yang akan dating.
PENGUATAN FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI PENCEGAHAN POLARISASI PARTAI POLITIK PADA MASA PEMILU 2024 Susilawati, Yani
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 2 No. 2 (2023): JULI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v2i2.527

Abstract

Tahun 2024 akan diadalam pemilihan serentak berdasarkan keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sejumlah 17 partai lolos dan menjadi peserta Pemilu 2024 pada Desember. Menjelang pelaksanaan pemilu pada Februari 2024 keberadaan partai politik sebagai wadah menampung aspirasi akan semakin penting, dimana fungsi-fungsi partai politik apabila berjalan pastinya dinamika masyarakatnya akan demokratis. Partai Politik harus bisa mengendalikan diri untuk tidak menggunakan cara-cara politik identitas, sehingga membawa polarisasi yang bisa memecah bangsa karena sejatinya pemilu menjadi momen persatuan bangsa
KOMPARASI ANALISIS HUKUM `IDDAH DAN IHDAD PERSPEKTIF CEDAW DAN PERSPEKTIF MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH KONTEMPORER JASSER AUDA. Sofian, Ganjar Yusup; Abdi, Efan Chairul
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 2 No. 2 (2023): JULI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v2i2.533

Abstract

Ketimpangan gender pada saat ini masih tejadi disebabkan karena berasal dari pemikiran turun temurun sejak dulu dimana perempuan lebih rendah posisinya dibandingkan laki-laki, tidak hanya di tanah air Indonesia namun ini terjadi di seluruh dunia, Tujuan artikel ini menjelaskan hukum iddah dan ihdad Pendekatan Maqāṣid As-syarī'ah Kontemporer Jasser Auda, dimana dalam qaidah fiqh klasik ketentuan iddah dan ihdad, pembatasan serta perbandingan peluang antara wanita serta pria dalam kesempatan untuk menikah. Terlihat hal bertentangan dengan salah satu butir konvensi CEDAW. upaya Indonesia dalam menangani masalah ini yaitu pada tahun 1980 Indonesia menandatangani Konvensi CEDAW melalui UUD- nomor 7 Tahun 1984 Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita). Indonesia menjadikan wanita selaku masyarakat negeri ataupun sumber daya insani memiliki peran hak serta peranan dan peluang yang serupa dengan laki- laki guna berfungsi dalam pembangunan di seluruh aspek.Penelitian ini menggunakan metode (library search). setelah diadakan proses telaah terhadap teori maqashid jaseer auda dalam konteks iddah maka bisa disimpulkan bawha eksistensi iddah tetap bisa memberikan maslahat sehingga wajib dilakasanakan. Adapun dalam konsep CEDAW, iddah dan ihdad sejatinya bermakna perlindungan untuk hak wanita. Riset ini memverifikasi jika Hukum `iddah dan Ihdad dalam islam adalah wujud kefleksibelan hukum Agama Islam.
ANALISIS PENGGUNAAN METODE DISKUSI PADA PEMBELAJARAN STUDI INTEGRATIF MATERI PAI UNTUK PENGUATAN SIKAP MODERASI BERAGAMA MAHASISWA PAI A PASCA SARJANA IAIN MADURA Fadholi, Ali Nizar; Quraisy, Sherly; Mukhid, Abdul
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 2 No. 2 (2023): JULI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v2i2.534

Abstract

Istilah moderasi beragama berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstriman dalam berpikir dan pengaplikasian ibadah beragama. Sudah pasti moderasi beragama ini mempunyai berhubungan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, di mana pembelajaran PAI adalah suatu proses pembelajaran atau interaksi dan komunikasi antara pendidik dan peserta didik (kegiatan belajar mengajar), dengan tujuan meningkatkan intelektualitas siswa dalam segi keagamaan yang sejatinya berisi tentang persatuan dan kasih sayang antar manusia, baik sesama muslim seagama maupun beda agama. Hal ini merupakan upaya mengurangi kekerasan dan menanamkan nilai-nilai moderat dalam beragama, harus ada metode pembelajaran yang baik dan tepat untuk memberikan pemahaman secara keseluruhan aspek kepada siswa terkait moderasi beragama. Di antara metode pembelajaran, tulisan ini memuat tentang metode diskusi, yakni metode yang tepat untuk digunakan dalam mata kuliah Studi Integratif Materi PAI, karena nantinya mahasiswa dituntut untuk berdiskusi dan menganalisa guna mengumpulkan gagasan, menciptkan perspektif sendiri dengan cara menyimpulkan atau menyusun beberapa pilihan dalam penyelesaian suatu masalah atau topik. Kemudian, melalui pemahaman yang diperoleh, nantinya mahasiswa diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moderasi yang ada sehingga tercipta keharmonisan hubungan sosial baik dengan agama yang sama meski dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara Mahasiswa.
KEPEMIMPINAN RAJA SEMUT DALAM AL QUR'AN SEBAGAI IBROH BERBANGSA DAN BERNEGARA Hartono, Yudi
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 2 No. 1 (2023): JANUARI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v2i2.535

Abstract

KEPEMIMPINAN iRAJA iSEMUT iDALAM iAL IQUR'AN iSEBAGAI iIBROH iBERBANGSA iDAN iBERNEGARA i
ISLAM DAN KRITISASI KEBERADAAN PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN adri, adri yanto
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 2 No. 2 (2023): JULI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v2i2.537

Abstract

Pancasila merupakan salah satu media pemersatu dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum materil dari pembentukkan peraturan undang-undang. Di sisi lain, dalam perkembangan hukum nasional masih ditemui undang-undang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terjadinya ketidakpastian, disharmonisasi dan dikotomi dalam regulasi terhadap nilai-nilai Pancasila yang akan berimplikasi terhadap implementasinya. Maka diperlukan penambahan pasal atau pencantuman Pancasila secara rinci dan jelas sebagai hierarki tertinggi dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Memang secara dasar antara Pancasila dengan Al-Quran tidak bisa disamakan karena berbeda sumber. Akan tetapi dalam Siyāsah dustūriyyah memegang prinsip keadilan, persamaan, toleransi, hak asasi manusia dan musyawarah sehingga memiliki korelasi dan relevansi yang erat dengan sistem pembentukan peraturan di Indonesia. Dengan demikian, setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara, peraturan perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi dan lainya harus selaras dan terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila.
KONSEP HUBBUL WATHAN DALAM AL-QUR’AN Budiyanto, Budiyanto
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 2 No. 1 (2023): JANUARI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v2i1.540

Abstract

Melihat pada realita saat ini, penulis berinisiatif untuk mengkaji hubbul wathan dalam al-Qur’an serta kurangnya rasa prihatin terhadap tanah air. Hal inilah yang menjadi latar belakang kurangnya rasa cinta terhadap tanah air, serta mengurangnya pendidikan untuk membangun rasa cinta terhadap tanah air. Metode penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) karena penelitian ini menggunakan metode kepustakaan maka data yang digunakan meliputi dua sumber data yakni, menggunakan data primer dan data skunder dengan cara mengadakan pengamatan atau memahaman terhadap kitab-kita, buku-buku atau karya-karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan judul skripsi penulis tulis. Hubbul wathan atau Cinta tanah air merupakan suatu sikap positif untuk memberikan kontribusi positif dalam membangun bangsa dan Negara. Yang dimaksud cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, budaya, ekonomi dan politik bangsa. Demikian rasa cinta tanah air merupakan rasa kebanggan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada Negara tempat ia tinggal dan cermin melalui perilaku membela tanah air, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat dan budaya yang ada di negaranya dan telah tertanam kuat dalam dadanya. Adapun hasil dari penelitian ini membahas tentang permasalahan dari skripsi, yaitu pentingnya mencintai tanah air, serta menjaga keselamatan dan keamanan wilayah atau negerinya. Hubbul wathan (cinta tanah air) merupakan suatu sikap yang dilandasi ketulusan dan keikhlasan yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku atau perbuatan untuk kejayaan negerinya dan kebahagiaan bangsanya. Cinta tanah air berarti cinta pada negeri, yakni tempat dimana seseorang memperoleh penghidupan dan mengalami kehidupan dari sejak dilahirkan sampai akhir hayatnya. Adapun konsep hubbul wathan dalam al-Qur’an yang dipaparkan penulis diantaranya adalah menjaga stabilitas keamanan Negara dan menjaga stabilitas ekonomi.
DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM PENGGUNAAN TANAH SULTAN GROUND TANPA SURAT KEKANCINGAN DI KOTA YOGYAKARTA : TANTANGAN ATAU SOLUSI Putri, Lucky Viara Wineeke
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 3 No. 1 (2024): JANUARI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v3i1.568

Abstract

Indonesia menerapkan desentralisasi asimetris tertuang dalam Pasal 18B UUD 1945,dasar desentralisasi asimetris terletak pada kekhususan dan keistimewaan daerah, termasuk dalam sistem pengelolaan tanah di daerah keistimewaan. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa dengan dasar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta terdapat dalam bidang pertanahan tanah dengan status sultan ground sebagai penghargaan terhadap eksistensi sultan Yogyakarta. Penggunaan sultan ground harus disertai izin dari keraton Yogyakarta , dengan terbitnya serat kekancingan Penelitian ini hendak menelaah penerapan desentralisasi asimetris dalam sultan ground tanpa serat kekancingan . Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif dengan penelitian kepustakaan(library research) yaitu penelitian dengan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah bahwa penggunaan sultan ground dilakukan secara turun temurun, serta kurangnya sosialisasi terhadap tata cara pengelolaan sultan ground menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerah nya sesuai dengan desentralisasi asimetrris yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
OTONOMI KHUSUS NOKEN PAPUA DALAM BINGKAI KETATANEGARAAN INDONESIA Mustofa, Hasan
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 3 No. 1 (2024): JANUARI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v3i1.573

Abstract

Otonomi khusus dalam sistem negara di Indonesia adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat mereka sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah bentuk tujuan kebijakan dan perlindungan terhadap noken di Papua yang telah tertuang secara tersirat dalam UU Otsus Papua No.21 Tahun 2001 Pasal 1 huruf 0 : “adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun”. Noken merupakan warisan budaya takbenda yang menjadi kewajiban bagi negara (duty of state) agar dapat mewujudkan hak-hak dan upaya perlindungan dalam memberikan jaminan hukum (legal guarantee) kepada setiap warga negara untuk mempertahankan hakhak dan sekaligus memberikan kewajiban kepada negara untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Adapun dalam penelitian ini akan mengungkap beberapa hal diantaranya noken dalam perspektif otonomi khusus Papua dan demokrasi.
TRANSFORMASI POLITIK DALAM MASYARAKAT ISLAM MAYORITAS: DAMPAK DEMOKRASI TERHADAP PERAN AGAMA DAN IDENTITAS KEAGAMAAN Athaillah, Muhammad; Iqbal Faiz, Muhammad Taqiyuddin; Penghabehan, Ahmad Dhafid
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 3 No. 1 (2024): JANUARI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v3i2.596

Abstract

Demokrasi telah menjadi kebutuhan zaman dan merupakan komponen penting dalam kehidupan modern. Sebagai anggota masyarakat, manusia memiliki hak-hak demokrasi, yang mencakup hak untuk berpikir, berekspresi dan berorganisasi. Agama Islam sebagai basis suara terbanyak di Indonesia memberikan ruh politik yang identitik dalam berdemokrasi. Dimulai dari pasca reformasi, munculnya partai-partai islam mentransformasi perubahan politik dalam mayarakat. Fenomena ini lantas dikenal dengan politik identitas yang memasukkan tiap unsur keberagamaan. Padahal dalam agama sendiri masih terdapat perdebatan mengenai Agama dan Negara. Dalam penelitian ini, mengupayakan bagaimana agama ditransformasikan untuk memberi peran yang berdampak positif baik itu partisipasi politik muslim dan hubungan antara agama dan negara.

Page 11 of 14 | Total Record : 132

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): JANUARI Vol. 4 No. 2 (2025): JULI Vol. 4 No. 1 (2025): JANUARI Vol 4 No 1 (2025): JANUARI Vol 3 No 2 (2024): JULI Vol. 3 No. 2 (2024): JULI Vol. 3 No. 1 (2024): JANUARI Vol 3 No 1 (2024): JANUARI Vol. 2 No. 2 (2023): JULI Vol 2 No 2 (2023): JULI Vol. 2 No. 1 (2023): JANUARI Vol 2 No 1 (2023): JANUARI Vol. 1 No. 2 (2022): JULI Vol 1 No 2 (2022): JULI Vol. 1 No. 1 (2022): JANUARI Vol 1 No 1 (2022): JANUARI More Issue