cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indah Dwiprigitaningtias
Contact Email
indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id
Phone
+6285200811989
Journal Mail Official
dialektikahukum@unjani.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531
Location
Kota cimahi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Dialektika Hukum
Published by Universitas Jenderal Achmad Yani
ISSN : 28085876     EISSN : 28085191     DOI : https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Dialektika Hukum diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Militer Hukum Perdata Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan Ilmu Hukum Lainnya yang relevan dengan bidang di atas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum" : 6 Documents clear
HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM Shaputra, Ardyan; Wartadi, Agus
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i1.880

Abstract

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi.[1] Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting. Ide mengenai hak asasi manusia timbul pada abad ke-17 dan ke-18, sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan, yaitu masyarakat lapisan bawah. Ide mengenai HAM juga terdapat dalam Islam, yang telah tertuang dalam syari’ah sejak diturunkannya Islam. Dalam perspektif Islam sebagai mana yang dikonsepsikan Alquran, Hak Asasi Manusia bersesuaian dengan hak-hak Allah SWT. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan tujuan mengambarkan, memahami serta menjelaskan objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh melalui data kepustakaan mengenai pembahasan yang berfokus pada masalah Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam. Dengan prinsip-prinsip HAM dalam Alquran, maka muncul beberapa hak bagi manusia untuk dijunjung tinggi dan bila tidak maka termasuk pelanggaran HAM walaupun dalam pemenuhan HAM seseorang tetap dibatasi oleh HAM orang lain. [1] Adam Kuper dan Jessica Kuper, Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal. 464.
PENEGAKAN HUKUM BIDANG PERPAJAKAN DAN PENERAPANNYA DALAM BIDANG USAHA Mirza Djafar, Aureelia Nourani
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i1.941

Abstract

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara memiliki peran yang besar dalam menunjang pemerintah dan pembangunan, sumber pendapatan terbesar negara didapatkan dari pajak, meskipun penerimaan pajak dinilai belum optimal, karena realisasi penerimaan pajak belum sesuai dengan target pemerintah. 50% pendapatan negara berasal dari pajak yang dibayar, artinya pajak merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang stabilitas keuangan negara. Sebagian Undang – Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah memberi celah dan kesempatan kepada sejumlah pejabat korup untuk melakukan korupsi dan pemerasan untuk memperkaya diri mereka dan membuat orang miskin menjadi lebih miskin. Untuk itu penegakan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Salah satu contohnya adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, pada Pasal 1 Huruf C, tertulis bahwa “Bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan; Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai penegakan hukum dalam bidang perpajakan dan penerapannya dalam bidang usaha.
ANALISIS TERHADAP PROSES PEMERIKSAAN 2 HOST STREAMER APLIKASI DREAM LIVE TERKAIT KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ulumuddiin, Muhamad Humam; Karmila, Fatika; Agustin, Arini Aulia; Hardana, Firdi; Antoni, Herli
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i1.1527

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemeriksaan 2 host streamer aplikasi Dream Live terkait konten pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus terhadap 2 host streamer. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan konten pornografi pada aplikasi Dream Live dilakukan oleh pihak internal dengan menggunakan teknologi filter dan tim moderator. Namun, terdapat kekurangan dalam proses pemeriksaan, seperti tidak adanya pemeriksaan secara menyeluruh dan tidak memadainya sanksi terhadap host streamer yang melanggar aturan. Selain itu, masih diperlukan peran aktif dari pemerintah dalam mengawasi dan memperketat pengawasan terhadap aplikasi streaming. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan konten pornografi dengan memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas filter dan tim moderator, serta menegakkan sanksi yang tegas bagi host streamer yang melanggar aturan. Kata Kunci : Tindak pidana, Pornografi, Unsur
PERAN HUKUM DALAM KEKUATAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Muhamad Galih, Agung
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i1.1531

Abstract

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki kondisi geografis yang sangat strategis. Dengan kondisi yang sangat strategis Indonesia memerlukan kekuatan pertahanan yang kuat dalam menjaga kedaulatan negaranya, salah satunya dengan industri pertahanan nasional. Industri pertahanan di Indonesia saat ini tidak berjalan sebagaimana yang telah dikonsepkan sejak awal, sehingga diperlukan regulasi-regulasi agar pemerintah bisa melaksanakan pembangunan industri pertahanan sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERUNDUNGAN Andian, Rivki; Amalia, Mia; Mulyana, Aji
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i1.1825

Abstract

Bullying is an action carried out intentionally to cause harm physical, verbal, psychological by someone towards someone or a group of people against a person or group of people who feel helpless. Children victims of bullying must receive legal protection. Protection children as all activities to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow, develop and participate optimally accordinglyper with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. Government, parents, guardians, society and parties Schools have an obligation to provide character education and instilling good manners in children to prevent bullying.
AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH BANK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP BANK SYARIAH DALAM AKAD MURABAHAH Dwi Putra, Alifian Billie; Tektona, Rahmadi Indra; Santyaningtyas, Ayu Citra
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i1.1906

Abstract

Agama Islam mengajarkan apabila kita melakukan kegiatan hutang-piutang maka kita harus segera melunasinya. Murabahah adalah suatu transaksi jual beli dengan mengungkapkan harga awal dan keuntungan yang disetujui oleh pihak terkait. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implikasi hukum nasabah wanprestasi dalam akad murabahah. Debitur dapat diancam sejumlah hukuman atau penalty sehubungan dengan kelalaiannya dalam akad murabahah. Berlaku juga akibat hukum yang diterima oleh pihak bank atau kreditur. Lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi akad murabahah karena akad jual beli yang apabila tidak bisa membayar maka dapat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi dan apabila terjadi maka akan dikenakan sanksi berupa ganti rugi.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum More Issue