Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Dialektika Hukum

jurnal-dialektika-hukum
Website

Published by Universitas Jenderal Achmad Yani

ISSN : 28085876 EISSN : 28085191 DOI : https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Dialektika Hukum diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Militer Hukum Perdata Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan Ilmu Hukum Lainnya yang relevan dengan bidang di atas.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 74 Documents

2 3 4 5 6

Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Mohamad Roky Huzaeni; Wildan Rofikil Anwar
Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah, terdapat unsur yang harus dipenuhi salah satunya adalah keterbukaan. pelaksaan keterbukaan bukan sekedar menginformasikan namun dengan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Penelitian ini menguraikan dan memberikan gambaran tentang mekanisme pelaksanaan asas keterbukaan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan. hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan keterbukaan telah diatur dalam Undang-undang tentang mekanisme partisipasi publik, namun masih belum ada ketentuan lebih jauh terhadap pengakomodiran partisipasi publik sehingga pelaksaan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah hanya sebatas ritual semu.

RELEVANSI TEORI KARL MARX DAN RALF DAHRENDORF DALAM IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA SEBAGAI ALAT PERWUJUDAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Yayang Nuraini Zulfiani; Nurul Farhana; Wilda Oktavianingrum
Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Revolusi industry 4.0 membawa banyak perubahan termasuk dalam lingkup hukum ketenagakerjaan, Pemerintah Indonesia membuat pembaharuan hukum berupa Omnibus law cipta lapangan kerja yang terdiri dari Penyederhanaan perizinan berusaha, Persyaratan investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan dan perlindungan UMKM, Kemudahan berusaha, Dukungan riset dan inovasi, Administrasi pemerintahan, Pengenaan sanksi, Pengadaan lahan, Investasi dan proyek pemerintahan dan Kawasan ekonomi, adanya Omnibus law tersebut justru menimbulkan banyak pertanyaan dan konflik bagi masyarakat Indonesia karena dirasa memiliki 2 sisi yang saling berlawanan, Omnibuslaw menimbulkan konflik dalam masyarakat karena dianggap mencederai kepentingan umum yang diatur dalam Konstitusi maupun Undang-Undang karena memperjelas batas-batas kelas dalam masyarakat. fenomena ini mengingatkan kembali pada teori Konflik Karl Marx dengan konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan negara dimana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain dan Teori Dahrendorf yang melihat masyarakat sebagai dua sisi, dengan konflik dan kerja sama. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan bertujuan memberikan pandangan bagi masyarakat bahwa tidak semua konflik berkonotasi negatif namun dalam revolusi industry 4.0 maupun implementasi Omnibus law justru konflik dalam masyarakat dapat dilihat sebagai hal yang berproses membawa perubahan baik untuk masyarakat.

HUBUNGAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Enno Haya Gladya Naranta; Sandya Mahendra; Awhan Ibaad El Adzkiya
Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Mengetahui kedudukan ideologi pancasila menurut konstitusi indonesia; 2). Mengetahui Hubungan Agama dan Pancasila dalam Prespektif UUD NRI 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Pancasila sebagai Ideologi dan dasar bangsa dan negara Indonesia termaktub dengan tegas dalam pembukaan UUD NRI 1945, Sehingga tidak membutuhkan lagi produk hukum yang memiliki kedudukan sama dengan Pancasila. Dalam dinamikanya, Hubungan antara agama dengan negara perlu dibangun berdasarkan tipologi simbiotik dan dinamis-dialektis, agar berdampak baik bagi keidupan berbangsa dan bernegara.

PERLINDUNGAN HUKUM PATEN ASING YANG TELAH TERDAFTAR DI INDONESIA Aureelia Djafar
Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

THE PROTECTION OF FOREIGN PATENTS BASED IN INDONESIA The establishment of Law number 14 of 2001 concerning Patentas a follow up policy after the ratification of the World Trade Organization (WTO) including its attachment concerning Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) has brought legal consequence. That is to apply The TRIPs agreement in nationallaw where one of the principle is known the National principletoward foreign patents in Indonesia. Patent is one of the scopeof intellectual property rights. A patent is granted to a person or a group of people its discovery in the field of technologywhich has a very important position and strategically tosupport. A patent is an exclusive right granted by the State tothe inventor's top invensinya in the field of technology and thepeople who got the rights to it. The patent is necessary tosupport the variety of life in the community. The foreign Patentrights will be preserved as long as the invention has registeredto directorate-general of Intellectual Property Rights of theRepublic of Indonesia. The invention registration could beapplied in 2 (two) mechanism i.e. priority right registration andPatent Cooperation Treaty (PCT) and the application must beauthorized by Indonesian IPR consultant. Patent Law No. 13 year 2016 do not only provide protection against patent citizensof Indonesia but also provides protection against patent lawforeign citizens in Indonesia. The protection of the law wasgiven in order to increase investment in Indonesia and wouldenhance inventor's top invention useful for developments in society. To give a sense of security, convenient to the Inventor'sforeign country then provide protection. All countries need toratify them to protect the IPR of their citizens at theinternational level. This research concerns with thearrangement and implementation of patent protection throughPCT and RUP. This research concludes that the internationalconventions have been made to accommodate and guaranteethe legal aspect of the Treaty, such as Trips, PCT and WIPO. As a country which has ratified the Treaty, Indonesia has issuedPresidential Decree No. 16 of 1997 which is finalized into Law No. 13 of 2016 on Patents (Article 33), stating that applicationsmay be filed under a Patent Cooperation Treaty. This researchalso points out that although it’s believed that all countries willbenefit from PCT and RUP, PCT has not attracted significantnumbers of applicants. That means, there is still much work tobe done in invention patenting law foreign citizens in Indonesia. Keywords : legal protection, patents, foreign patent.

AKIBAT HUKUM BAGI PEMEGANG HAK BEKAS EIGENDOM VERPONDING DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH Pedro Sutanto
Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Eigendom verponding is a right to land ownership whose rights must beadjusted through the conversion provisions of the UUPA. The implementation of theconversion was given a period of time until September 24, 1980. In practice, therewas still recognition of ownership of the formerland eigendom verponding whichlater resulted in a dispute over the land. For example, the acknowledgment ofownership of the former eigendom verponding in decision number19/Pdt.G/2019/PN.Slw and decision number 30/Pdt.G/2019/PN.Unr. Theformulation of the problem in the research: 1. What is the legal status of theformerland eigendom verponding which has not been converted according to thelaws and regulations? 2. What are the legal consequences for holders of ex-rightseigendom verponding that are not converted in land ownership disputes?The approach method used is qualitative with the type of normative legalresearch. The main data source comes from secondary data which is alsointerviewed as supporting data. Secondary data sources are divided into primarylegal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Datacollection techniques using library research and field studies in the form ofinterviews.

PENGARUH PANDEMI COVID-19 PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN Iryadi Pranata
Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

ABSTRAK: Perjanjian/kontrak merupakan hubungan hukum yang sering dilakukan dalam dunia usaha/masyarakat di Indonesia. Adanya pandemic Covid 19, Pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020 menetapkan Virus Corona (COVID19) Sebagai Bencana Nasional. Sebagai bencana nasional telah berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat (dunia usaha/perseorangan). Salah satunya berdampak terhadap penurunan kemampuan ekonomi masyarakat yang selanjutnya bisa berakibat masyakakat tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian/tidak dapat melaksanakan perjanjian.Tulisan ini mengkaji apa yang yang dimaksud Pelaksanaan perjanjian dan apa pengaruh pandemic Covid 19 dalam pelaksanaan perjanjian Hasil dari kajian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan perjanjian adalah pemenuhan isi perjanjian yang berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara syah mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang, sehingga para pihak harus mematuhinya/melaksanakan perjanjian tersebut. Perjanjian dapat juga tidak dapat dilaksanakan manakala salah satu pihak wanprestasi dan berakibat hukum pihak yang wanprestasi /mengalami overmacht 2) Pandemi covid 19 berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian, dimana telah terjadi penurunan kemampuan ekonomi seseorang/akibat lain sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian bagi seseorang. Pandemic Covid bisa dijadikan alasan untuk tidak dapat melaksanakan kontrak karena overmacht, akan tetapi tidak semua perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemic kontrak tersebut menggunakan alasan overmacht, sebab pandemic covid 19 tidak dapat digeralisir sebagai overmacht pada setiap orang, melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing-masing.

Wewenang Pendiri Yayasan Dan Kekuatan Wasiat Pendiri Yayasan Dalam Hukum Yayasan Lintang Suryaningtyas
Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Yayasan sebagai salah satu bentuk badan hukum tertua yang dikenal di Indonesia dan baru mendapatkan statusnya sebagai badan hukum saat lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001. Yayasan memiliki karakter yang unik dan berbeda dengan badan hukum lainnya, antara lain Perseroan Terbatas, karena Yayasan dimiliki oleh publik atau umum, tidak memiliki anggota, dan bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Pendiri dapat terdiri dari satu orang atau lebih, yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan pribadinya dan menyerahkan sepenuhnya bagi yayasan yang didirikannya. Kedudukan, hak dan wewenang yang dimiliki oleh Pendiri Yayasan harus diketahui dengan jelas oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan Yayasan, termasuk Pendiri Yayasan dan keturunan dari Pendiri itu sendiri karena seringkali menyangkut ha katas hasil pengelolaan Yayasan, yang tak jarang memiliki nilai ekonomis. Keinginan seseorang yang sudah meninggal dan telah tertuang dalam wasiat terkait dengan Yayasan pun harus dicermati dengan baik, sehingga diketahui dengan jelas hal apa saja yang harus dilaksanakan dan hal apa saja yang tidak dapat dilaksanakan karena benturan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 beserta perubahannya. Kata Kunci : yayasan, pendiri, wasiat, wewenang pendiri yayasan, harta dipisahkan, hasil pengelolaan Yayasan, undang-undang yayasan.

HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Agus Gede Sutamaya; Yudi Kurniawan; Neneng Nurhasanah
Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

As the majority of Indonesian citizens, Muslims cannot avoid that a lot of corruption is carried out by people who are Muslim. In Indonesia's positive law, there are still some crimes that carry the death penalty. In Islam, it implies the imposition of punishment that will be able to provide a deterrent effect for perpetrators of corruption, namely the death penalty. One of the arguments that imply the death penalty for perpetrators of corruption is contained in the Qur'an Surah Al-Maidah verse 33. This paper aims to provide thoughts related to the death penalty status for Corruptors in the perspective of Islamic law, so that at least it becomes material reflection and reminding that corruption is a bad act and is strictly prohibited by Islam, because the bad impact it has on a society and nation is very large.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU HACKER DENGAN TUJUAN PEMESANAN FIKTIF Fitri Sucia; Andi Pamungkas; Ali Akbar; Saptaning Ruju Paminto
Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Advances in science and technology have made the types and forms of crime more sophisticated and diverse. One of the most common crimes is hacking personal accounts with the aim of placing online orders for other people. Criminal liability is carried out to fulfill justice, if you have committed a crime and fulfill the elements specified in the law. The method used in this writing is normative juridical by conducting a study using books, journals, writings and using a case study approach with the decision Number 1597/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, with the aim of seeing how criminal responsibility in Indonesia is against perpetrators. who do Hackers to then place orders online on behalf of other people. Based on the results of the research conducted, it was concluded that the defendant Untung Arif Budiman fulfilled the elements of a criminal offense and was able to take responsibility for the mistakes committed which were against the law so that the judge sentenced the defendant to Article 35 in conjunction with Article 51 paragraph (1) of the Law. Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 8 of 1981 concerning the Law of Criminal Procedure and other relevant laws and regulations.

PENANGANAN PADA LIMBAH INFEKSIUS (SAMPAH MEDIS) AKIBAT COVID 19 UNTUK KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Haris Djoko Saputro; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Limbah adalah sisa atau produk dari suatu proses usaha atau kegiatan yang terbuang dan tidak terpakai yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Menurut PP No 12 tahun 1995, limbah atau sampah adalah bahan sisa suatu kegiatan dan atau proses produksi, dari segi bentuknya limbah dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah gas. Limbah infeksius domestik dalam masa pandemi COVID-19, dapat berpotensi menjadi media penyebaran virus apabila tidak ditangani dengan benar. Minimnya infomasi mengenai penanganan limbah infeksius skala rumah tangga bagi masyarakat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penanganan limbah infeksius iniAdapun pembagian limbah padat secara umum dapat dikategorikan menjadi limbah padat infeksius dan limbah padat non infeksius. Dasar hukum yang digunakan dari fakta hukum yang sudah penulis paparkan diatas adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk lebih jelasnya maka akan dibahas lebih rinci tentang pasal-pasal yang mengatur fakta hukum diatas. Dalam bagian kedua (tujuan) Pasal 3 UU No 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “ Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan : melindungi wilayah Negara Kesatuan Replublik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelastarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mengantisipasi isu lingkungan global

Page 4 of 8 | Total Record : 74

2 3 4 5 6

Filter by Year

2019 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Indah Dwiprigitaningtias

Contact Email
indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

Phone
+6285200811989

Journal Mail Official
dialektikahukum@unjani.ac.id

Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531

Location
Kota cimahi,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Indah Dwiprigitaningtias

Contact Email indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

Phone +6285200811989

Journal Mail Official dialektikahukum@unjani.ac.id

Editorial Address Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531

Location Kota cimahi, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Indah Dwiprigitaningtias

Contact Email
indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

Phone
+6285200811989

Journal Mail Official
dialektikahukum@unjani.ac.id

Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531

Location
Kota cimahi,

Jawa barat

INDONESIA