cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indah Dwiprigitaningtias
Contact Email
indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id
Phone
+6285200811989
Journal Mail Official
dialektikahukum@unjani.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531
Location
Kota cimahi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Dialektika Hukum
Published by Universitas Jenderal Achmad Yani
ISSN : 28085876     EISSN : 28085191     DOI : https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Dialektika Hukum diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Militer Hukum Perdata Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan Ilmu Hukum Lainnya yang relevan dengan bidang di atas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 86 Documents
 5   6   7   8   9 
URGENSI PENERAPAN PIDANA ALTERNATIF SEBAGAI SOLUSI EFEKTIF MENGATASI OVERCROWDING DAN MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Yosep Yosep; Nadya Shalestia Putri
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.2797

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi penerapan pidana alternatif sebagai solusi efektif mengatasi masalah kepadatan penduduk di lembaga pemasyarakatan Indonesia dan mewujudkan pembaruan hukum pidana. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks, penelitian ini menganalisis sistem pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya konsep pidana alternatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana alternatif seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda berpotensi mengurangi kepadatan penduduk , menurunkan biaya pemeliharaan penjara, dan membantu rehabilitasi pelaku kejahatan. Namun implementasinya masih ditentukan oleh ketiadaan lembaga pelaksana dan peraturan pelaksana yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pidana alternatif menjanjikan sebagai solusi kepadatan penduduk , diperlukan pembentukan lembaga terkait dan penyusunan peraturan pelaksana untuk memastikan efektivitas penerapannya sesuai UU No. 1 Tahun 2023.
PELAKSANAAN PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI MINANGKABAU DI NAGARI KOTO NAN GADANG KOTA PAYAKUMBUH DIHUBUNGKAN DENGAN FALSAFAH ADAT BASANDI SYARA’ SYARA’ BASANDI KITABULLAH Hannana Fitria
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.3051

Abstract

Minangkabau is an area in Indonesia where the community can be found regulated based on the mother law or the matrilineal system starting from a small living environment (family) to the highest living environment, namely a nagari. Minangkabau inheritance law is a concrete issue that is still constantly being questioned because on the one hand Minangkabau inheritance law is a continuation in accordance with the order of the arrangement according to the matrilineal law, but on the other hand it is related and influenced by sharia law (religion). The indigenous people of Minangkabau generally adhere to Islam and have hereditary guidelines and provisions that the status of Minangkabau people will be revoked if they are not Muslims. The Minangkabau philosophy which is the fundamental teaching is "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" which means that the prevailing customs or customs in the community such as buying and selling, marriage, inheritance distribution, and others should not contradict what has been shari'a in the Qur'an. However, in practice, in Minangkabau, especially in Nagari Koto Nan Gadang, the implementation of inheritance of property, especially high inheritance, is considered not in accordance with the rules of Islamic sharia and the philosophy of "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" this has become a debate among religious leaders, traditional leaders, intellectual figures and even the Minangkabau people themselves because in Islamic sharia there is no inheritance of property based on the hereditary system according to the mother's line. However, the Minangkabau community itself believes that the inheritance is born from generation to generation from ancestors and inherited based on the mother's lineage. Keywords: Inheritance, High Heirloom Property, Minangkabau
ANALISIS PENGATURAN PENGALIHAN DATA PRIBADI LINTAS NEGARA PASCA AKUISISI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Tazkiya An Nafisa; Moch. Zairul Alam; Diah Pawestri Maharani
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.3548

Abstract

Pada era digital ini, terdapat tren ekspansi bisnis internasional dengan melakukan aksi korporasi, salah satunya akuisisi, yang menyebabkan beralihnya data pribadi baik secara domestik maupun secara lintas negara akibat adanya integrasi pasca akuisisi. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hanya terdapat ketentuan terpisah pada Pasal 48 dan Pasal 56 mengenai aksi korporasi dan transfer data pribadi lintas negara, tanpa mengatur keterkaitan antara dua ketentuan ini. Hal ini berpotensi menyebabkan beralihnya data pribadi ke luar yurisdiksi Indonesia secara otomatis sebagai dampak dari integrasi pasca akuisisi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dari dibentuknya pengaturan pengalihan data pribadi lintas negara pasca akuisisi dan membentuk formulasi peraturan yang ideal untuk mengatasi isu hukum ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, konseptual, dan kasus, dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan studi situs web, serta dianalisis menggunakan interpretasi sistematis, gramatikal, dan komparatif. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat ketidaklengkapan norma di dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dapat mengadopsi ketentuan-ketentuan di dalam European Union The General Data Protection Regulation 2016/679 dalam merumuskan ketentuan yang ideal mengenai pengalihan data pribadi lintas negara akibat akuisisi.
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( KDRT) Latipa Hanum Sitompul
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.3633

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menganalisis faktor-faktor penyebabnya, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dengan korban KDRT, serta dokumentasi dari lembaga perlindungan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT terjadi dalam berbagai bentuk, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Faktor utama yang memicu KDRT antara lain budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, rendahnya pendidikan, dan kurangnya pemahaman terhadap hukum. Meskipun telah terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih integratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial dalam menangani kasus KDRT serta pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan untuk memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga.
TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN Nafis Dwi Kartiko
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i2.4663

Abstract

This research explores aspects of reverse proof in consumer protection, particularly in the financial sector. Using a normative juridical approach, this research combines Statutory and Doctrinal Approaches, focusing on the Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 1999 on Consumer Protection and various regulations of the Financial Services Authority. The analysis involves reviewing legal doctrines and related literature to understand the implementation of the reverse proof principle in legal regulations and practices. The results found discrepancies between the theoretical framework of the Consumer Protection Law and actual practice, where the burden of proof is often still placed on the consumer. In the financial services sector, although POJK 6/POJK.07/2022 supports dispute resolution through the Financial Services Sector LAPS by mediation and arbitration, there is a misalignment with the reverse proof principle. In arbitration, both parties, consumer and business, are required to prove their own claims. This finding underscores the need for harmonization between legal theory and practice, particularly in the application of reverse proof for effective and fair consumer protection in the financial services sector.
KESADARAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA DI KOTA MALANG Jovita Dwi Caroline Halan; Fitri Hidayat; Rumi Suwardiyati
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i2.4696

Abstract

Sapta Darma belief adherent couples in Malang City are legally obligated to register their marriages with the Department of Population and Civil Registration (Dispendukcapil), in accordance with Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration. Although adherents of local religions have been legally recognized, in practice, many couples have yet to officially register their marriages. This research aims to analyze the level of legal awareness among Sapta Darma adherents regarding marriage registration in Malang City. This research is a type of socio legal research that uses sociological jurisprudence approach. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data were gathered from law and official document. The population in this research is Sapta Darma adherent couples as well as leaders and elders of the Sapta Darma Citizens Association (Persada) in Malang City. The sample in this research uses non-probability sampling using the quota sampling method and that are analyzed using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the research, the legal awareness of Sapta Darma belief-based couples in Malang City is not yet optimal, or can even be categorized as lacking legal awareness. Although most couples possess basic knowledge about the obligation to register their marriages, their legal attitudes do not fully comply with the applicable legal provisions. The state has, in fact, provided a clear legal foundation to guarantee the rights of believers. However, the existence of such legal regulations is not sufficient to ensure their effective implementation.
ANALISIS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER Lily Andayani; Ijah Ijah
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i2.4818

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Latar belakang penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pelanggaran desersi di lingkungan militer yang berdampak pada profesionalisme prajurit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi di Oditurat Militer II-08 Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 87 KUHPM menjadi dasar utama dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku desersi. Namun, sanksi pidana yang diberikan belum memberikan efek jera yang optimal, sehingga diperlukan penguatan sanksi administratif seperti penurunan pangkat. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan penyempurnaan sistem penegakan hukum militer, khususnya dalam pencegahan tindak pidana desersi.
TUMPANG TINDIH HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM SENGKETA PEMBEKUAN ASET AS-IRAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Sherine Azharalia Suharta
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i2.4876

Abstract

Penelitian ini mengkaji ketegangan mendasar antara legislasi domestik dan kewajiban hukum internasional dalam sengketa mengenai pembekuan aset negara. Kasus antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran menunjukkan bagaimana hukum nasional digunakan untuk membenarkan tindakan sepihak yang memiliki konsekuensi luas bagi hubungan internasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis literatur, analisis ini mengungkap bahwa Amerika Serikat tidak memiliki dasar hukum internasional yang sah untuk menyita aset milik Iran secara sepihak, dan tindakan tersebut bertentangan dengan Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights tahun 1955. Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2023 menegaskan kembali pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara serta menolak penggunaan hukum domestik sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab internasional. Penelitian ini menekankan supremasi hukum internasional dan menegaskan relevansinya dalam menjaga keadilan, kesetaraan, serta integritas tatanan hukum global.
ANALISIS WANPRESTASI PROMOTOR KONSER DAY6 DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Fayruz Khalisa Fatin
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i2.5035

Abstract

Indonesia is one of the countries that often holds music concerts. One example of a music concert that is popular among teenagers today is the Korean pop music (K-Pop) concert. However, in its implementation, it is not uncommon for a concert to cause legal problems, one of which is the breach of contract by the concert promoter that harms consumers. This article aims to analyze Mecimapro's responsibility as the promoter of the DAY6 concert in civil law for the losses suffered by consumers due to the concert promoter's failure to fulfill its obligations. The research method used is normative juridical with a legislative approach and literature study. The results of the analysis show that the agreement between the promoter and consumers through the purchase of tickets is an agreement based on mutual consent, as stipulated in the Civil Code. If the promoter fails to fulfill their obligations, they can be considered in breach of contract and are obliged to provide compensation to consumers. In addition, Consumer Protection Law Number 8 of 1999 also serves as the legal basis for consumers to claim compensation. Thus, the concert promoter Mecimapro, as a business entity, is civilly liable to provide compensation and fulfill the rights of consumers who have been harmed.
PENGAWASAN PEMDA TERHADAP TENAGA KERJA ASING UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KESEMPATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA LOKAL Rio Trifo Inggiz; Rusli K. Iskandar; Nurul Chotidjah
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i2.5068

Abstract

Di Indonesia warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan bagi warganya, terutama dalam hal penyediaan pekerjaan yang layak. Kehadiran tenaga kerja asing tidak boleh merampas hak-hak tenaga kerja lokal dari segi penempatan kerja dan perlindungan kesempatan kerja yang berada di masing-masing daerah, pengawasan oleh pemerintah daerah sangat penting untuk mengatasi permasalahan perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap produk hukum dan fakta di lapangan yang digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan di atas dan menggunakan Metode Analisis Normatif Kualitatif yaitu menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap tenaga kerja asing legal maupun ilegal yang ada di wilayahnya salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan dan dukungan untuk perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, sehingga tidak merugikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Page 8 of 9 | Total Record : 86

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum More Issue