cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indah Dwiprigitaningtias
Contact Email
indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id
Phone
+6285200811989
Journal Mail Official
dialektikahukum@unjani.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531
Location
Kota cimahi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Dialektika Hukum
Published by Universitas Jenderal Achmad Yani
ISSN : 28085876     EISSN : 28085191     DOI : https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Dialektika Hukum diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Militer Hukum Perdata Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan Ilmu Hukum Lainnya yang relevan dengan bidang di atas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 80 Documents
 4   5   6   7   8 
URGENSI PENERAPAN PIDANA ALTERNATIF SEBAGAI SOLUSI EFEKTIF MENGATASI OVERCROWDING DAN MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Yosep, Yosep; Putri, Nadya Shalestia
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.2797

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi penerapan pidana alternatif sebagai solusi efektif mengatasi masalah kepadatan penduduk di lembaga pemasyarakatan Indonesia dan mewujudkan pembaruan hukum pidana. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks, penelitian ini menganalisis sistem pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya konsep pidana alternatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana alternatif seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda berpotensi mengurangi kepadatan penduduk , menurunkan biaya pemeliharaan penjara, dan membantu rehabilitasi pelaku kejahatan. Namun implementasinya masih ditentukan oleh ketiadaan lembaga pelaksana dan peraturan pelaksana yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pidana alternatif menjanjikan sebagai solusi kepadatan penduduk , diperlukan pembentukan lembaga terkait dan penyusunan peraturan pelaksana untuk memastikan efektivitas penerapannya sesuai UU No. 1 Tahun 2023.
PELAKSANAAN PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI MINANGKABAU DI NAGARI KOTO NAN GADANG KOTA PAYAKUMBUH DIHUBUNGKAN DENGAN FALSAFAH ADAT BASANDI SYARA’ SYARA’ BASANDI KITABULLAH Fitria, Hannana
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.3051

Abstract

Minangkabau is an area in Indonesia where the community can be found regulated based on the mother law or the matrilineal system starting from a small living environment (family) to the highest living environment, namely a nagari. Minangkabau inheritance law is a concrete issue that is still constantly being questioned because on the one hand Minangkabau inheritance law is a continuation in accordance with the order of the arrangement according to the matrilineal law, but on the other hand it is related and influenced by sharia law (religion). The indigenous people of Minangkabau generally adhere to Islam and have hereditary guidelines and provisions that the status of Minangkabau people will be revoked if they are not Muslims. The Minangkabau philosophy which is the fundamental teaching is "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" which means that the prevailing customs or customs in the community such as buying and selling, marriage, inheritance distribution, and others should not contradict what has been shari'a in the Qur'an. However, in practice, in Minangkabau, especially in Nagari Koto Nan Gadang, the implementation of inheritance of property, especially high inheritance, is considered not in accordance with the rules of Islamic sharia and the philosophy of "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" this has become a debate among religious leaders, traditional leaders, intellectual figures and even the Minangkabau people themselves because in Islamic sharia there is no inheritance of property based on the hereditary system according to the mother's line. However, the Minangkabau community itself believes that the inheritance is born from generation to generation from ancestors and inherited based on the mother's lineage. Keywords: Inheritance, High Heirloom Property, Minangkabau
ANALISIS PENGATURAN PENGALIHAN DATA PRIBADI LINTAS NEGARA PASCA AKUISISI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI An Nafisa, Tazkiya; Alam, Moch. Zairul; Maharani, Diah Pawestri
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.3548

Abstract

Pada era digital ini, terdapat tren ekspansi bisnis internasional dengan melakukan aksi korporasi, salah satunya akuisisi, yang menyebabkan beralihnya data pribadi baik secara domestik maupun secara lintas negara akibat adanya integrasi pasca akuisisi. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hanya terdapat ketentuan terpisah pada Pasal 48 dan Pasal 56 mengenai aksi korporasi dan transfer data pribadi lintas negara, tanpa mengatur keterkaitan antara dua ketentuan ini. Hal ini berpotensi menyebabkan beralihnya data pribadi ke luar yurisdiksi Indonesia secara otomatis sebagai dampak dari integrasi pasca akuisisi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dari dibentuknya pengaturan pengalihan data pribadi lintas negara pasca akuisisi dan membentuk formulasi peraturan yang ideal untuk mengatasi isu hukum ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, konseptual, dan kasus, dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan studi situs web, serta dianalisis menggunakan interpretasi sistematis, gramatikal, dan komparatif. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat ketidaklengkapan norma di dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dapat mengadopsi ketentuan-ketentuan di dalam European Union The General Data Protection Regulation 2016/679 dalam merumuskan ketentuan yang ideal mengenai pengalihan data pribadi lintas negara akibat akuisisi.
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( KDRT) Sitompul, Latipa Hanum
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.3633

Abstract

This study aims to identify forms of domestic violence (DV), analyze the causal factors, and evaluate the effectiveness of legal protection for victims in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through literature studies, interviews with victims of DV, and documentation from women's protection institutions. The results of the study indicate that DV occurs in various forms, including physical, psychological, sexual violence, and economic neglect. The main factors that trigger DV include patriarchal culture, economic dependence, low education, and lack of understanding of the law. Although there are regulations such as Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of DV, implementation in the field still faces various obstacles, such as low public awareness and weak law enforcement. The conclusion of this study shows the need for a more integrative approach between the government, law enforcement officers, and social institutions in handling DV cases and the importance of education and empowerment of women to break the cycle of domestic violence.
TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN Kartiko, Nafis Dwi
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i2.4663

Abstract

Penelitian ini menggali aspek pembuktian terbalik dalam perlindungan konsumen, khususnya di sektor keuangan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini memadukan Pendekatan Statuta dan Doktrinal, dengan fokus pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Analisis ini melibatkan penelaahan doktrin-doktrin hukum dan literatur terkait untuk memahami implementasi prinsip pembuktian terbalik dalam peraturan dan praktik hukum. Hasil penelitian menemukan diskrepansi antara kerangka teoritis Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan praktik nyata, dimana beban pembuktian sering kali masih dibebankan kepada konsumen. Di sektor jasa keuangan, meskipun POJK 6/POJK.07/2022 mendukung penyelesaian sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan dengan mediasi dan arbitrase, terdapat ketidakselarasan dengan prinsip pembuktian terbalik. Pada arbitrase, kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha, diwajibkan membuktikan klaim mereka sendiri. Temuan ini menggarisbawahi perlunya harmonisasi antara teori dan praktik hukum, khususnya dalam penerapan pembuktian terbalik untuk perlindungan konsumen yang efektif dan adil di sektor jasa keuangan.
KESADARAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA DI KOTA MALANG Halan, Jovita Dwi Caroline; Hidayat, Fitri; Suwardiyati, Rumi
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i2.4696

Abstract

Sapta Darma belief adherent couples in Malang City are legally obligated to register their marriages with the Department of Population and Civil Registration (Dispendukcapil), in accordance with Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration. Although adherents of local religions have been legally recognized, in practice, many couples have yet to officially register their marriages. This research aims to analyze the level of legal awareness among Sapta Darma adherents regarding marriage registration in Malang City. This research is a type of socio legal research that uses sociological jurisprudence approach. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data were gathered from law and official document. The population in this research is Sapta Darma adherent couples as well as leaders and elders of the Sapta Darma Citizens Association (Persada) in Malang City. The sample in this research uses non-probability sampling using the quota sampling method and that are analyzed using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the research, the legal awareness of Sapta Darma belief-based couples in Malang City is not yet optimal, or can even be categorized as lacking legal awareness. Although most couples possess basic knowledge about the obligation to register their marriages, their legal attitudes do not fully comply with the applicable legal provisions. The state has, in fact, provided a clear legal foundation to guarantee the rights of believers. However, the existence of such legal regulations is not sufficient to ensure their effective implementation.
ANALISIS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER Andayani, Lily; Ijah, Ijah
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i2.4818

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Latar belakang penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pelanggaran desersi di lingkungan militer yang berdampak pada profesionalisme prajurit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi di Oditurat Militer II-08 Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 87 KUHPM menjadi dasar utama dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku desersi. Namun, sanksi pidana yang diberikan belum memberikan efek jera yang optimal, sehingga diperlukan penguatan sanksi administratif seperti penurunan pangkat. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan penyempurnaan sistem penegakan hukum militer, khususnya dalam pencegahan tindak pidana desersi.
TUMPANG TINDIH HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM SENGKETA PEMBEKUAN ASET AS-IRAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Suharta, Sherine Azharalia
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i2.4876

Abstract

Penelitian ini mengkaji ketegangan mendasar antara legislasi domestik dan kewajiban hukum internasional dalam sengketa mengenai pembekuan aset negara. Kasus antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran menunjukkan bagaimana hukum nasional digunakan untuk membenarkan tindakan sepihak yang memiliki konsekuensi luas bagi hubungan internasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis literatur, analisis ini mengungkap bahwa Amerika Serikat tidak memiliki dasar hukum internasional yang sah untuk menyita aset milik Iran secara sepihak, dan tindakan tersebut bertentangan dengan Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights tahun 1955. Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2023 menegaskan kembali pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara serta menolak penggunaan hukum domestik sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab internasional. Penelitian ini menekankan supremasi hukum internasional dan menegaskan relevansinya dalam menjaga keadilan, kesetaraan, serta integritas tatanan hukum global.
ANALISIS WANPRESTASI PROMOTOR KONSER DAY6 DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Fatin, Fayruz Khalisa
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i2.5035

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengadakan konser music, salah satu contoh konser musik yang digemari remaja saat ini yaitu konser musik pop Korea (K-Pop). Namun dalam penyelenggaraannya tidak jarang suatu konser menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya yaitu wanprestasi promotor konser yang merugikan konsumen. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab Mecimapro sebagai promotor konser DAY6 dalam hukum perdata terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat tidak terpenuhinya kewajiban promotor konser. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian antara promotor dan konsumen melalui pembelian tiket merupakan perjanjian yang dibangun atas dasar kesepakatan, seperti yang diatur dalam KUHPerdata. Jika promotor tidak memenuhi kewajiban, dapat dianggap melakukan wanprestasi dan wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga menjadi dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi. Dengan demikian promotor konser Mecimapro sebagai pelaku usaha wajib bertanggung jawab secara perdata untuk memberikan ganti rugi dan memenuhi hak-hak konsumen yang terganggu.
PENGAWASAN PEMDA TERHADAP TENAGA KERJA ASING UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KESEMPATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA LOKAL Inggiz, Rio Trifo; Iskandar, Rusli K.; Chotidjah, Nurul
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i2.5068

Abstract

Di Indonesia warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan bagi warganya, terutama dalam hal penyediaan pekerjaan yang layak. Kehadiran tenaga kerja asing tidak boleh merampas hak-hak tenaga kerja lokal dari segi penempatan kerja dan perlindungan kesempatan kerja yang berada di masing-masing daerah, pengawasan oleh pemerintah daerah sangat penting untuk mengatasi permasalahan perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap produk hukum dan fakta di lapangan yang digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan di atas dan menggunakan Metode Analisis Normatif Kualitatif yaitu menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap tenaga kerja asing legal maupun ilegal yang ada di wilayahnya salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan dan dukungan untuk perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, sehingga tidak merugikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Page 8 of 8 | Total Record : 80

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum More Issue