cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indah Dwiprigitaningtias
Contact Email
indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id
Phone
+6285200811989
Journal Mail Official
dialektikahukum@unjani.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531
Location
Kota cimahi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Dialektika Hukum
Published by Universitas Jenderal Achmad Yani
ISSN : 28085876     EISSN : 28085191     DOI : https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Dialektika Hukum diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Militer Hukum Perdata Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan Ilmu Hukum Lainnya yang relevan dengan bidang di atas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 86 Documents
 4   5   6   7   8 
PENCEGAHAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS “BUGIL” DI BANDARA YOGYAKARTA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM Neneng Nurhasanah; Fahry Zen Nurel Alam; Adrian Mohammad Prayoga
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i2.867

Abstract

sosial, kebiasaan tatanan sosial dalam berhubungan satu sama lainnya, pornografi dan pornoaksi dizaman sekarang banyak sekali beredar atau banyaknya seseorang yang dengan niatan merangsang birahi seseorang lewat sosial media, contoh kasus yang sedang hangat terkait dengan sebuah video viral di Twitter terkait seorang perempuan telanjang di kawasan Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam video itu tampak si perempuan dengan kacamata hitam dan wajah tertutup masker merekam diri sendiri sedang membuka baju jas abu-abu dan rok gelap hingga setengah telanjang, video dengan durasi 1 menit 23 detik itu mempertontonkan si perempuan kemudian berbuat tidak senonoh seorang diri. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengkaji data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode analisis data penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian terhadap kasus pornografi dan pornoaksi belum menemui titik temu penyelesaian masalah seolah-olah menjadi suatu yang wajar.
HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM Ardyan Shaputra; Agus Wartadi
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i1.880

Abstract

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi.[1] Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting. Ide mengenai hak asasi manusia timbul pada abad ke-17 dan ke-18, sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan, yaitu masyarakat lapisan bawah. Ide mengenai HAM juga terdapat dalam Islam, yang telah tertuang dalam syari’ah sejak diturunkannya Islam. Dalam perspektif Islam sebagai mana yang dikonsepsikan Alquran, Hak Asasi Manusia bersesuaian dengan hak-hak Allah SWT. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan tujuan mengambarkan, memahami serta menjelaskan objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh melalui data kepustakaan mengenai pembahasan yang berfokus pada masalah Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam. Dengan prinsip-prinsip HAM dalam Alquran, maka muncul beberapa hak bagi manusia untuk dijunjung tinggi dan bila tidak maka termasuk pelanggaran HAM walaupun dalam pemenuhan HAM seseorang tetap dibatasi oleh HAM orang lain. [1] Adam Kuper dan Jessica Kuper, Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal. 464.
PENEGAKAN HUKUM BIDANG PERPAJAKAN DAN PENERAPANNYA DALAM BIDANG USAHA Aureelia Nourani Mirza Djafar
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i1.941

Abstract

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara memiliki peran yang besar dalam menunjang pemerintah dan pembangunan, sumber pendapatan terbesar negara didapatkan dari pajak, meskipun penerimaan pajak dinilai belum optimal, karena realisasi penerimaan pajak belum sesuai dengan target pemerintah. 50% pendapatan negara berasal dari pajak yang dibayar, artinya pajak merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang stabilitas keuangan negara. Sebagian Undang – Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah memberi celah dan kesempatan kepada sejumlah pejabat korup untuk melakukan korupsi dan pemerasan untuk memperkaya diri mereka dan membuat orang miskin menjadi lebih miskin. Untuk itu penegakan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Salah satu contohnya adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, pada Pasal 1 Huruf C, tertulis bahwa “Bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan; Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai penegakan hukum dalam bidang perpajakan dan penerapannya dalam bidang usaha.
PENGATURAN PENATAGUNAAN TANAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG Irma Gusmayanti
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i2.1475

Abstract

Penatagunaan tanah merupakan hal yang sangat penting dalam mengatur penggunaan dan pemanfaat tanah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan UUD 1945. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menjelaskan Pengaturan penatagunaan tanah pasca UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Penataagunaan tetap berlandaskan pada rencana tata ruang dan lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Terdapat terobosan pengaturan mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menggantikan berbagai izin pemanfaatan ruang seperti izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah dan izin mendirikan bangunan. Pemerintah juga tetap mengatur bahwa dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang maka wajib memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. UU Cipta Kerja juga mengatur terobosan terkait Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, serta menguatkan pengaturan dalam penertiban dan pendayagunaan tanah telantar. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum dalam penatagunaan tanah di ruang atas tanah dan bawah tanah, serta mendukung pembangunan nasional. Kata Kunci: Penatagunaan Tanah, Rencana Tata Ruang, Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan, Pembangunan Nasional
ANALISA KEPUTUSAN INDUSTRI TERHADAP PRODUK HASIL INDUSTRI YANG BEREDAR DI MASYARAKAT MENYEBABKAN KERUGIAN : STUDI KASUS SIRUP ANAK PENYEBAB GAGAL GINJAL Risma Syntia Putri; Lutfiah Lestari; Muhammad Raihan; Fioren Christiovani Damanik; Herli Antoni
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i2.1498

Abstract

Tindakan industri yang memyebarluaskan obat sirup anak yang mengandung ethylene glycol (EG) dan diethylene glycol (DEG) yang menyebabkan gagal ginjal pada anak perlu diperhatikan lebih mendalam terkait keputusan dan pertanggungjawaban Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keputusan industri terhadap produk hasil industri yang beredar di masyarakat dan menyebabkan kerugian, dengan studi kasus sirup anak penyebab gagal ginjal. Penelitian disini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan kepada studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sirup obat itu bisa beredar di masyarakat karena adanya kelalaian dalam proses produksi, pengawasan, dan distribusi yang tidak memenuhi dengan standar yang ditetapkan. BPOM sebagai lembaga penanggung jawab terhadap obat dan makanan di Indonesia melakukan penjatuhan hukum penal kepada industri yang melanggar peraturan, seperti pencabutan izin edar, penyitaan produk, dan penuntutan pidana. Selain itu, BPOM juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bagaimana memilih dan menggunakan obat terpercaya berkhaasiat dan bermutu. Penelitian ini merekomendasikan agar industri farmasi meningkatkan kualitas produk dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengenai pengamanan obat dan makanan sebagai dasar hukum dalam penanganan kasus sirup anak penyebab gagal ginjal.
ANALISIS TERHADAP PROSES PEMERIKSAAN 2 HOST STREAMER APLIKASI DREAM LIVE TERKAIT KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pornografi Muhamad Humam Ulumuddiin; Fatika Karmila; Arini Aulia Agustin; Firdi Hardana; Herli Antoni
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i1.1527

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemeriksaan 2 host streamer aplikasi Dream Live terkait konten pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus terhadap 2 host streamer. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan konten pornografi pada aplikasi Dream Live dilakukan oleh pihak internal dengan menggunakan teknologi filter dan tim moderator. Namun, terdapat kekurangan dalam proses pemeriksaan, seperti tidak adanya pemeriksaan secara menyeluruh dan tidak memadainya sanksi terhadap host streamer yang melanggar aturan. Selain itu, masih diperlukan peran aktif dari pemerintah dalam mengawasi dan memperketat pengawasan terhadap aplikasi streaming. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan konten pornografi dengan memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas filter dan tim moderator, serta menegakkan sanksi yang tegas bagi host streamer yang melanggar aturan. Kata Kunci : Tindak pidana, Pornografi, Unsur
PERAN HUKUM DALAM KEKUATAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Agung Muhamad Galih
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i1.1531

Abstract

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki kondisi geografis yang sangat strategis. Dengan kondisi yang sangat strategis Indonesia memerlukan kekuatan pertahanan yang kuat dalam menjaga kedaulatan negaranya, salah satunya dengan industri pertahanan nasional. Industri pertahanan di Indonesia saat ini tidak berjalan sebagaimana yang telah dikonsepkan sejak awal, sehingga diperlukan regulasi-regulasi agar pemerintah bisa melaksanakan pembangunan industri pertahanan sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
PENYELESAIAN PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN JALAN DAMAI ANTARA PELAKU DAN KORBAN Akbar Sanjaya
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i2.1544

Abstract

Pemberian sanksi pidana merupakan salah satu jalan penegakkan hukum. Penganiayaan merupakan Tindakan yang dapat dikenakan Sanksi pidana pada pelakunya. Tergantung dari tingkat luka si korban dapat masuk kedalam kategori penganiayaan ringan atau berat. Tindak pidana penganiayaan tidak selalu diselesaikan melalui jalur litigasi. sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai prosedur damai dikantor kepolisian dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami dasar pertimbangan hukum dan kelebihan penyelesaian perkara pidana ringan melalui jalan damai di kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian perkara penganiayaan ringan dengan jalan damai memiliki kelebihan prosedur cepat, efisien, dan biaya murah, dan dasar aparat kepolisian dalam memilih penyelesaian secara damai adalah atas dasar asas keadilan dan kemanfaatan.
SINKRONISASI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG ISLAM Yusuf Faturohman; Diah Arimbi; Endang Ekowati; Wahyudi Wahyudi
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i2.1715

Abstract

Adopsi anak bagi orang islam memiliki ketentuan yang berbeda jika dilihat dari UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Akan tetapi pada kenyataanya pengadilan negeri pun melakukannya, masing-masing memiliki dasar akan tetapi dalam sistem perundang-undangan memiliki ketentuan yang berbeda dan tentunya harus ditaati. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar dari pengadilan negeri masih menerima permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam dan taraf sinkronisasi perundang-undangan terkait kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengadilan negeri masih menerima permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang yang beragama Islam berdasarkan dengan dasar SEMA No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak dan juga kepentingan yang terbaik untuk anak. Sedangkan Pengadilan Agama menggunakan dasar UU No 50 Tahun 2009 yang mana secara hukum memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Disarankan Pengadilan Negeri tidak menerima pengangkatan anak bagi agama islam karenakan secara UU Pengadilan Agama yang memiliki atribusi dari UU tersebut.
ANALISIS KUALITAS LEGALISASI ALAT BUKTI TERTULIS DALAM AGENDA PEMBUKTIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA MENCARI KEBENARAN Diah Pudjiastuti
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i2.1756

Abstract

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses mencari kebenaran di pengadilan. Dimana bukti tertulis yang disampaikan di muka pengadilan memiliki hubungan yang sangat erat dengan perbuatan yang diperkarakan. Sehingga bukti yang disampaikan dapat menentukan terbukti tidaknya kebenaran dalil suatu gugatan. Pada prinsipnya, kekuatan bukti tertulis terletak pada bukti tertulis berupa akta otentik artinya sepanjang fotokopi yang dijadikan bukti di pengadilan memiliki kesamaan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipercaya. Namun apabila alat bukti yang disampaikan yang mana aslinya merupakan alat bukti palsu, yang mana kemudian putusan tersebut merupakan putusan verstek yang telah mempunyai kedudukan hukum yang tetap. Maka proses pembuktian yang telah dibubuhi materai dan pembayaran bea materai tidak sesuai dengan tujuan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kualitas alat bukti menjadi hal utama dalam menentukan kebenaran untuk mewujudkan keadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi persoalan adalah pertama, bagaimana kebijakan formulasi legalisasi bukti fotokopi di pengadilan dihubungkan dengan upaya mencari kebenaran. Kedua, bagaimana kebijakan implementasi legalisasi bukti fotokopi di pengadilan dihubungkan dengan tujuan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini dalam kebijakan formulasi yang mengatur kualitas alat bukti dalam upaya mencari kebenaran menimbulkan permasalahan yakni mengenai belum adanya ketentuan yang jelas mengenai verifikasi keasilian alat bukti, sehingga apa yang menjadi tujuan hukum tidak tercapai. Selanjutnya dalam tataran implementasinya legalisasi yang dilakukan oleh hakim dalam agenda pembuktian tidak memenuhi unsur secara sosiologis, filosofis dan pragmatis. Sehingga penting dilakukannya suatu pembaharuan hukum dalam upaya mewujukan keadilan.

Page 6 of 9 | Total Record : 86

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum More Issue