Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 2 (2021)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Upah yang Setara dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Camelia Sofwan Al-Rasyid]]>;
<![CDATA[Doli Witro]]>;
<![CDATA[Dena Ayu]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (318.454 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4316
<![CDATA[Artikel ini membahas pemikiran Ibnu Taimiyah tentang upah yang setara dan relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dalam transaksi ekonomi harus adanya keadilan, semua akad harus didasari pada kesanggupan dari semua pihak untuk sepakat, termasuk dalam hal upah pekerja. Konsep upah yang setara menurut pandangan Ibnu Taimiyah adalah ketika upah antara pekerja dan pemberi kerja ditentukan dari tawar menawar antara kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ketentuan mengenai upah dibahas dalam pasal 88 dan pasal 89 dan disebutkan bahwa setiap pekerja berhak mendapat upah bagi kehidupan yang layak. Penelitian ini memaparkan pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah tentang upah yang setara serta bagaimana relevansinya dengan upah dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dipaparkan serta dideskripsikan menjadi suatu analisis yang relevan sehingga menjadi suatu kesimpulan dari pemaparan kedua konsep tersebut. Hasil analisis menunjukkan antara konsep upah yang setara dan upah pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan keduanya sama-sama menentukan upah bagi para pekerja. Dalam konsep upah yang setara, jika upah tidak ditentukan dalam akad, maka upah yang dialokasikan adalah sepadan melalui standar upah yang sudah jelas atau upah biasanya pada pekerjaan tersebut. Masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah yang telah ada dapat disamakan dengan upah minimum yang diatur dalam pasal 88.]]>
<![CDATA[Implementasi Fatwa Dsn No. 119 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro: Studi di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan ]]>
<![CDATA[Ike Nur Fauziyah]]>;
<![CDATA[Mohammad Fateh]]>;
<![CDATA[Dini Mardiyah]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (367.613 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4439
<![CDATA[KSPPS BMT Bahtera Pekalongan merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang banyak diminati oleh masyarakat. Salah satu produk yang menarik dan banyak diminati yaitu pembiayaan ultra mikro, karena pembiayaan ini terjangkau oleh masyarakat pada umumnya. Produk pembiayaan ulta mikro yang terdapat di BMT Bahtera Pekalongan menarik untuk dikaji terkait apakah produk ini sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat di dalam Fatwa DSN, mengingat Fatwa DSN merupakan salah satu dasar hukum yang menjadi pedoman Lembaga Keuangan Syariah dalam operasional produknya, oleh karena itu semua produk yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah harus berpegang pada Fatwa DSN terkait. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan penyajian data deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik pembiayaan ultra mikro yang terdapat di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI No 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro. Kesesuaian praktik pembiayaan ultra mikro yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan menjadi hal wajib, karena fatwa DSN tentang pembiayaan ultra mikro itu mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang mempunyai produk pembiayaan ultra mikro termasuk KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis terhadap Mediasi sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kelas Ib Kota Pekalongan: (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN.PKL) ]]>
<![CDATA[Umi Umaroh]]>;
<![CDATA[Tarmidzi Tarmidzi]]>;
<![CDATA['Alamul Yaqin]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (364.147 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4459
<![CDATA[Meningkatnya perkara perdata yang masuk di Pengadilan, mendorong MA mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan juga terdapat di Pengadilan Negeri Pekalongan dengan sumber data pada jumlah perkara gugatan pada tahun 2019 sampai bulan Desember ini adalah 46 (empat puluh enam) perkara, khusus perkara dengan nomor register 13/Pdt.G/2019.PN.Pkl bisa diselesaikan melalui proses mediasi tanpa harus melalui persidangan yang panjang. Jenis penelitian yang digunakan kepustakaan (library research) dengan permasalahan penelitian ini 1) proses mediasi serta hambatan yang dihadapi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Pekalongan (Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl) 2) Tinjauan Yuridis terhadap praktek mediasi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Pekalongan (Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN.Pkl). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bahan-bahan pustaka sesuai kajian objek. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis Isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses Mediasi yang terjadi di Pengadilan Kota Pekalongan Kelas 1B dalam putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl sudah dilakukan dengan baik. Dari tahap pramediasi, proses mediasi, serta hasil mediasi. Tinjauan Yuridis terhadap mediasi di Pengadilan Kota Pekalongan Kelas 1B dalam putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl diterapkan sangat baik.]]>
<![CDATA[Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah dengan Pembiayaan Murabahah: (STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN) ]]>
<![CDATA[Firda Aulia]]>;
<![CDATA[Sam’ani Sya’roni]]>;
<![CDATA[Anisa Qotrunada]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.769 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4472
<![CDATA[Akad wakalah yang diterapkan oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dibuatkan dalam sebuah perjanjian tertulis dimana pihak nasabah sebagai wakil dari pihak BMT dalam membeli jenis barang yang telah ditentukan, dan berkewajiban melaksanakannya dengan membeli barang sesuai apa yang telah direncanakan sebagaimana tercantum dalam rencana pembelian barang serta menyerahkan bukti pembelian barang kepada pihak BMT berupa kwitansi, faktur ataupun nota pembelian barang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Melalui pendekatan kualitatif dengan cara metode deduktif. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dianalisis sesuai teori yang berkaitan dan dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.]]>
<![CDATA[Praktik Kilah Utang Piutang dengan Barang Rokok Menurut Pendapat Ulama: DI DESA KASEPUHAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANGhttp://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/el_hisbah/submission/step/2?submissionId=4485 ]]>
<![CDATA[Azizah Nur]]>;
<![CDATA[Anindya Aryu Inayati]]>;
<![CDATA[Dede Khomsatun]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (384.183 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4485
<![CDATA[Utang piutang adalah transaksi yang paling banyak terjadi di tengah masyarakat. Perbedaan penghasilan dan kebutuhan masing-masing individu masyarakat adalah salah satu factor utamanya terjadi transaksi utang piutang. Namun realita di masyarakat, pembayaran hutang seringkali terkendala dengan ketersediaan dana dari pihak yang berhutang sehingga akhirnya terjadilah praktek kilah utang piutang, salah satunya dengan barang rokok. Penelitian bertujuan untuk mengetahui praktik utang piutang dengan kilah barang rokok di Desa Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan untuk menganalisis pendapat ulama setempat terhadap praktik utang piutang kilah barang rokok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan mengumpulkan informasi secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah koresponden dari desa Kasepuhan kecamatan Batang kabupaten Batang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik utang piutang dengan sistem ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat desa Kasepuhan, karena lebih mudah dalam kebutuhan mendesak. Namun sebenarnya sistem utang piutang ini merugikan pihak penghutang karena nilai rupiahnya menurun saat menjual rokok tersebut kepada toko klontong, dan meningkat jauh saat membelinya kembali ketika hendak membayar hutang. Menurut pendapat ulama bahwa sistem utang piutang dengan kilah barang rokok ini diperbolehkan dengan syarat akadnya benar dan tidak ada unsur kekecewaan antara dua belah pihak.]]>
<![CDATA[Jual Beli Akun Go-jek pada Driver Go-Jek (Studi di Kantor Go-Jek cabang Pekalongan): (Studi di Kantor Go-Jek cabang Pekalongan) ]]>
<![CDATA[Rita Meliyah]]>;
<![CDATA[Bunga Desyana Pratami]]>;
<![CDATA[Hidayatul Maula]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.422 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4490
<![CDATA[Maraknya praktik jual beli akun ojek online di Pekalongan, para penjual akun ojek online menjual akun ojek onlinenya. Pengemudi yang membeli akun orang lain tersebut, kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pengemudi untuk melakukan kejahatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field-research) dengan pendekatan kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana praktik penyebab terjadinya jual beli akun Go-jek oelh para driver dan akibat hukum penjual dan pembeli terhadap jual beli akun Go-Jek oleh para Driver di Kota Pekalongan. Hasil penelitian ini menunjukkan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya jual beli akun Go-jek yaitu jual beli akun Go-jek terdapat unsur gharar. Dalam jual beli akun Gojek jual belinya merugikan pihak lain yaitu konsumen Go-jek dan perusahaan Go-jek dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kemitraan maka perusahaan Go-jek juga berhak memberi sanksi terhadap para driver yang melakukan jual beli akun Go-jek apabila pemilik akun selaku mitra melanggar ketentuan dalam perjanjian kemitraan, maka perusahaan aplikasi dapat memberikan sanksi sesuai kesepakatan, guna melindungi kepentingan masyarakat pengguna aplikasi.]]>
<![CDATA[Praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Pos Indonesia: Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah ]]>
<![CDATA[Saroh Patun Nisa]]>;
<![CDATA[M Hasan Bisyri]]>;
<![CDATA[Naili Sa'adah]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.991 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4492
<![CDATA[The practice of buying and selling the Cash On Delivery (COD) Pos Indonesia system is carried out by the seller sending the buyer's ordered goods first through the Postal expedition service, after the goods arrive in the hands of the buyer, the buyer pays it to the courier who delivered the goods. Furthermore, in the event that the delivery of the results of the payment is made by the Post to the seller's postal checking account through the Pospay application. However, in practice, payments often occur that are not included in the seller's postal checking account, this causes a loss to one party, namely the seller. The purpose of this study was to determine the practice of buying and selling with COD Pos in terms of Islamic Economic Law. This type of research is field research with a qualitative approach. Sources of data in the form of primary and secondary data, primary data obtained by interview and observation techniques while secondary data obtained from other sources such as books, journal articles, interviews and other information that will be discussed by the researcher as a supporter. The subjects of this research are COD Pos providers and COD Pos users, while the object is settlement in accordance with sharia economic law in buying and selling contracts. And data analysis using descriptive qualitative. This study can be concluded that in the implementation of the sale and purchase of COD Pos this has fulfilled the pillars and conditions in buying and selling, but the purpose of the terms of sale and purchase is to bring benefit and not harm one party has not been fulfilled.]]>
<![CDATA[Al-Uqud Al-Murakkabah pada Transaksi Online dengan Sistem Gofood dalam Perspektif Fikih Muamalah: (Studi di desa Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan) ]]>
<![CDATA[Khayu Inayah]]>;
<![CDATA[Abdul Hamid]]>;
<![CDATA[Nur Afifah]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (312.881 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4506
<![CDATA[Al-Uqud Al-Murakkabah adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah atau transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya satu transaksi yang terdiri dari akad jual beli dan ijarah, akad jual beli dan hibah, dll sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang dimana kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad. Dalam suatu transaksi online dengan sistem Gofood adalah suatu layanan atau fitur yang dimana para pelanggan (customer) dapat menggunakan layanan jasa pesan antar makanan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan customer. Dalam transaksi online ini terdapat al-uqud al-murakkabah (akad ganda) yaitu pertama akad wakalah antara customer dengan driver, karena customer mewakilkan ke pihak fitur layanan Gofood dalam aplikasi Gojek untuk membelikan makanan yang dipesan, kemudian mewakilkan ke driver, kedua akad ijarah antara customer dengan driver, dalam akad ijarah tersebut yaitu adanya sighat (ijab qabul), pihak yang bertransaksi dan objek kontrak (manfaat dan upah), dalam terjadinya akan tersebut objek kontraknya adalah manfaat dan upah, yang dimana upah itu diberikan kepada pihak driver dari customer atas jasa yang sudah dilakukan yaitu membelikan makanan yang dipesan oleh customer, adapun manfaatnya yaitu untuk customer yang dapat membeli makanan yang dipesan melalui jasa driver. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan al-uqud al-murakkabah pada transaksi online dengan sistem Gofood yang dilakukan di Desa Medono dan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan al-uqud al-murakkabah pada transaksi online dengan sistem Gofood praktik ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field-resech) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah driver Gojek, dan customer (pelanggan) layanan aplikasi Gojek, sedangkan objeknya adalah penyelesaian sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam akad wakalah dan akad ijarah. Dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan al-uqud al-murakkabah memenuhi rukun dan syaratnya dalam perspektif fikih muamalah.]]>
<![CDATA[Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam: (Studi di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang) ]]>
<![CDATA[Fitri Amaliyah]]>;
<![CDATA[Abdul Hamid]]>;
<![CDATA[Anna Diyah Azizah]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (312.667 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4507
<![CDATA[Praktik usaha kemitraan ternak ayam merupakan kerjasama yang dilakukan oleh peternak dan perusahaan yang mana masing-masing pihak memberikan modal. Dan menggunakan akad syirkah inan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Akan tetapi pada praktik usaha ternak ayam ini hanya peternak saja yang menanggung kerugian. Pihak perusahaan hanya mau menangggung untungnya saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad syirkah pada usaha kemitraan ternak ayam dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap usaha kemitraan ternak ayam di Desa Brokoh. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi. Dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama usaha ternak ayam ini sudah tepat dilaksanakan pada pembagian keuntungan dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad syirkah akan tetapi praktik usaha ternak ayam ini belum sesuai dengan konsep Hukum Islam.]]>
<![CDATA[Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan ]]>
<![CDATA[Rahmatul Afifah]]>;
<![CDATA[Teti Hediati]]>;
<![CDATA[Rizqon Mubarok]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (372.817 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4510
<![CDATA[Pembiayaan Macet di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sejak tahun 2021 terhitung 75 orang nasabah yang bermasalah. Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan selama ini telah dilakukan upaya-upaya menangani pembiayaan bermasalah. Namun banyak nasabah yang masih mengalami pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa studi kasus, jenis penelitiannya yaitu berupa studi kasus. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor pembiayaan bermasalah yaitu dengan adanya faktor Intrenal dan eksternal. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan. Faktor pertama Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah dan faktor internal yaitu Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah dan lain-lain. Faktor kedua, yaitu faktor eksternal terjadinya kelalaian anggota untuk membayar angsuran atau menunda-nunda, adanya faktor alam yang sedang terjadi pada saat ini yaitu musibah Covid-19 dan lain-lain. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah pemberitahuan lewat telepon atau handpone, pemberian surat penagihan, melakukan penjadwalan ulang, memperpanjang jangka waktu, memperpanjang jangka waktu angsuran, melakukan persyaratan ulang, melakukan penataan ulang, sita jaminan dan melakukan eksekusi jaminan, dan strategi terakhir adalah tidak akan melakukan kerjasama dengan anggota yang bermasalah untuk jangka panjang, dan harus berhati-hati dengan menyeleksi calon anggota BMT.]]>
