cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nina Sa'idah Fitriyah
Contact Email
actonjurnal@gmail.com
Phone
+6282330307255
Journal Mail Official
actonjurnal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Jl. PB. Sudirman No. 07 - Situbondo Jawa Timur
Location
Kab. situbondo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Acton
Published by Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
ISSN : 02150832     EISSN : 29862655     DOI : https://doi.org/10.36841/
Core Subject : Social,
Environmental Science
Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Ilmiah ACTON adalah tinjauan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia untuk menerbitkan artikel penelitian dalam bidang kajian sebagai beikut : 1. Demokrasi dan Globalisasi 2. Partai Politik dan Pemilu 3. Politik dan Pemerintahan 4. Birokrasi dan Kebijakan Publik 5. Islam dan Politik 6. Politik dan Studi Pertahanan 7. Politik Lokal dan Pembangunan 8. Pemerintahan Lokal
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 85 Documents
 1   2   3   4   5 
KUALITAS PELAYANAN PUSKESMAS ASEMBAGUS DAN KEPUASAN PASIEN DI KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO Susanto, Hari
ACTON Vol 19 No 1 (2023): Mei
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (763.096 KB) | DOI: 10.36841/acton.v19i1.2967

Abstract

Kesehatan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh semua makhluk hidup di muka bumi ini. Karena kondisi tubuh yang sakit, akan membuat seseorang menjadi tidak produktif, karena itu, kesehatan adalah kebutuhan utama bagi setiap manusia. sehingga diperlukan adanya pelayanan kesehatan yang layak. Hal ini menjadikan lembaga kesehatan dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanannya agar lebih baik, salah satunya adalah puskesmas yang ada di masing-masing kecamatan. Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan setiap orang. Sedangkan fungsi puskesmas di antaranya adalah menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit. Puskesmas memberikan pelayanan yang berkualitas agar dapat memberikan rasa puas pada masyarakat/pasien. Kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan sangat penting untuk diperhatikan karena dapat menggambarkan kualitas pelayanan di tempat pelayanan kesehatan tersebut. Penelitian ini bertujuan ingin melihat adanya keterpengaruhan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien yang dilakukan oleh Puskesmas Asembagus Kabupaten Situbondo, dan mengetahui berapa besarnya pengaruh tersebut. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Asembangus Kabupaten Situbondo dengan menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian adalah pasien Puskesmas Asembagus secara isendetil berjumlah 41 orang. Hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pasien halmana diperoleh Fhitung sebesar 5,685 > Ftabel = 4,09. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien sebesar 2,384 (lebih besar daripada t tabel=2,02). Nilai R2 sebesar 0,127 (12,7%), menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel kualitas pelayanan mampu menjelaskan sebesar 12,7% variasi kepuasan pasien di Puskesmas Asembagus Kabupaten Situbondo, sedangkan sisanya sebesar 87,3% dipengaruhi oleh faktor varibel lainnya.
IMPLEMENTASI PROGRAM RTTMC (ROAD TRANSPORT AND TRAFFIC MANAGEMENT CENTER) DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SITUBONDO Dini Noor Aini; Abdul Aziz
ACTON Vol 15 No 2 (2019): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (650.478 KB)

Abstract

Pelanggaran lalu lintas bukanlah suatu fenomena yang tidak asing lagi. Setiap hari selalu ada saja pelanggran yang terjadi. Dengan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi telah muncul berbagai macam inovasi terbaru di dalam bidang teknologi salah satunya dalam sistem tata tertib berlalu lintas. Demi memberikan kemudahan dalam menjaga ketertiban lalu lintas, maka dibutuhkan alat yang dapat memantau kegiatan disekitar kita selama 24 jam yaitu dengan kamera pengawas atau yang lebih dikenal dengan nama CCTV (Closed Circuit Television). Maka kementrian perhubungan memasang CCTV untuk memperlancar sistem transportasi darat seperti peraturan yang ada di Pasal 272 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Untuk di Dinas perhubungan Situbondo sendiri nama progam CCTV nya yaitu RTTMC atau Road Transport and Traffic Management Center.
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT MEMBAYARPAJAK BUMI DAN BANGUNANDI DESA TENGGIRKECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO Nina Sa’idah Fitriyah
ACTON Vol 14 No 2 (2018): NOPEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (840.557 KB)

Abstract

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan social ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.Maka jelaslah bahwa permukaan bumi itu terdiri dari tanah dan perairan dan perairan pendalaman serta lautan yang berada diwilayah Indonesia, sedang bangunan terdiri dari lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti pabrik, hotel, rumah dan lain-lainnya,yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut misalnya kolam renang, pagar mewah, gedung dan lain - lainya, yang memberikan manfaat sebagai tempat tinggal atau untuk manfaat lainnya. Dalam rangka penyelenggaraan pajak bumi dan bangunan maka kepadanya diwajibkan membayar pajak. Hasil obeservasi awal oleh peneliti ditemukannya permasalahan di lapangan bahwasanya sebagian warga menunggak dalam pembayaran pajak PBB hal inilah yang menghambat tugas pemerintahan. Sebagaimana Hasil data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan bangunann (PBB). Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian pada Masyarakat Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dengan jumlah sampel 95 orang. Data diperoleh dengan memberikan kuesioner pada 95 warga yang menerima pelayanan di Desa Tenggir sebagai responden. Analisis data dalam pennelitian ini menggunakan analasis regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS 17 for Windows. Dengan hasil Koefisien regresi untuk variabel tingkat pendidikan adalah 0,951 artinya variabel tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat di Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo sedangkan Nilai partisipasi masyarakat sebesar (+) 13,041 dipengaruhi adanya faktor-faktor lain sehingga tingkat partisipasi masyarakat pada masalah pembayaran PBB di Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dapat dinyatakan bagus.
ANALISIS BIDANG ADMINISTRASI PELAYANAN BAGI MASYARAKAT BERBASIS GOOD GOVERNANCE DI DESA JUGLANGAN KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO Hasan Muchtar Fauzi; Eddy Basuki
ACTON Vol 18 No 1 (2022): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (669.888 KB) | DOI: 10.36841/acton.v18i1.2411

Abstract

Dimulai dari proses permohonan surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT). Setelah itu baru diproses di kantor desa Juglangan yang menjadi masalah dan menjadi keluhan masyarakat yaitu proses pelayanan yang rumit. Proses layanan yang kompleks ini juga memperlambat waktu layanan, terutama dalam kondisi pandemi saat ini. Dari segi akademik diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data dilakukan untuk mengecek keabsahan data. Dari hasil penelitian ini, good governance menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat didasarkan pada good governance di desa Juglangan, dilihat dari supremasi hukum, akuntabilitas, transparansi, atau keterbukaan, profesionalisme, dan partisipasi. Untuk desa Juglangan, peraturan yang menjadi pedoman belum dilaksanakan secara maksimal, seperti aturan jam kerja bagi aparat desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Good governance juga berkaitan dengan akuntabilitas dimana perangkat desa harus memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas dalam pemerintahan desa untuk memperoleh kinerja perangkat desa yang baik. Tata pemerintahan yang baik telah dilaksanakan secara efektif, terbukti dengan tindakan melaksanakan tugas dengan amanah, meskipun sedikit banyak masih membutuhkan alat untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Sudah terlaksana dengan baik jika dikaitkan dengan penyampaian informasi di desa Juglangan. Mudah diterima masyarakat dengan penyampaian informasi melalui kelompok informasi masyarakat (KIM) dan spanduk. Dalam mewujudkan profesionalisme di Desa Juglangan, dukungan kemampuan aparatur desa secara personal, pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, aparatur desa tidak boleh membeda-bedakan siapapun yang mengajukan pelayanan. Sebaliknya, sebagian aparat Desa Juglangan belum memahami teknologi dan dampak waktu dalam penyelesaiannya. Tugas. Sehingga untuk terwujudnya partisipasi di desa Juglangan, ada kesinambungan dan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk memberikan nilai-nilai positif. Kata kunci: Administrasi Pelayanan, Good Governance
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI DI KELURAHAN DAWUHAN KECAMATAN SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO Giyanto, Giyanto; Oktavia, Sheila Putri
ACTON Vol 17 No 1 (2021): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.722 KB) | DOI: 10.36841/acton.v17i1.1999

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Pengempulan data terdiri dari observasi, kuesioner, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan analisis ServQual. Berdasarkan hasil penelitian tentang kualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, dapat dijelaskan bahwa setelah melalui penghitungan skorkuisoneryangtelahdiisioleh pelanggan dan penghitungandenganskorServQualdidapatkanskortotalkualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo memiliki skor 0 atau angka baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapatdipahamibahwatingkatkualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dapatdikategorikandalamkualitaspelayanan yang baik. Dimensi kualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo yang memiliki angka positif yaitu di indikator Tangible (bukti fisik), Responsiveness (daya tanggap) dan Empathy (empati) dimensi kualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo yang paling rendah adalah Assurance (jaminan). Dari kategorisasi jika hasil total skor persepsi dikurangi total skor harapan, maka dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan pada kualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondomemiliki kualitas Baik
TRANSPARANSI INFORMASI PELAYANAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SITUBONDO Rahmad Hidayat; Hadi Wijono; Farida Hanum
ACTON Vol 14 No 1 (2018): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.532 KB)

Abstract

This study aimed to determine the Service Information Transparency in Department of Investment and One-Stop Integrated Services (DPMPTSP) of Situbondo Regency. The research method of this research was qualitative method. This research carried out descriptively in order to know and to describe the reality of the event. The data analysis had been done respectively starting with examining all available data from various sources; from interviews, from observations that had been written in field notes, from documents an drawing conclusions. The results of the study concluded that the transparency of information on business permit services in Department of Investment and Integrated One-Stop Services (DPMPTSP) of Situbondo Regency was not yet transparent in providing services to the customers. This could be seen from the management of public service that had not been published. The costs and time of service had not been transparent. The responsibilities were low such as discipline in terms of service time, promises that had not been fulfilled to customers. The service standards had not been published in the office rooms because the room was not adequate to serve the customers.
AKUNTABILITAS DAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DINAS PARIWISATA KABUPATEN SITUBONDO Hari Susanto; Syaifud Fadhillah
ACTON Vol 18 No 1 (2022): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.874 KB) | DOI: 10.36841/acton.v18i1.1843

Abstract

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar good government yang merupakan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggungjawaban pemerintah yang telah diamanahkan kepada masyarakat. Isu tentang kinerja pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. Sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini bertujuan ingin melihat adanya keterpengaruhan akuntabilitas terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, dan mengetahui berapa besarnya pengaruh tersebut. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo dengan menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian adalah seluruh pegawai khususnya Aparatur Sipil Negara berjumlah 21 orang. Hasil penelitian menyatakan bahwa akuntabiltas berpengaruh terhadap kinerja ASN halmana diperoleh Fhitung sebesar 20,052 > Ftabel = 4,325. Besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja ASN adalah sebesar 4,478 (lebih besar daripada t tabel=2,080). Nilai R2 sebesar 0,513 (51,3%), menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel akuntabilitas mampu menjelaskan sebesar 51,3% variasi variabel kinerja pegawai (ASN) di Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo, sedangkan sisanya sebesar 48,7% dipengaruhi oleh faktor varibel lainnya.
EFEKTIVITAS PROGRAM KB DENGAN METODE OPERASI PRIA (MOP)/VASEKTOMI DI KABUPATEN SITUBONDO Senain Senain; Hari Susanto; Arsya Chairul Fajri
ACTON Vol 13 No 1 (2017): JUNI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.194 KB)

Abstract

The purpose of this research is to know the effectiveness of KB program implementation with MOP / Vasectomy in Situbondo Regency. The research method used qualitative approach. The data source is divided into two namely primary data and secondary data. Data collection uses observation, documentation and interviews. Data analysis consists of data reduction, data presentation, and conclusion or verification. Based on the results of the analysis showed that KB MOP (Male Operation Method) / Vasectomy in Situbondo Regency is ineffective and it is said because of socio-cultural condition of society that can not eliminate misperception of KB MOP program. The strategy set by the organizer that is Socialization to the community has not been fully implemented. There is no synchronization from the respective Party / Office concerned on Policy Formulation, Planning Process and Programming to the community. Infrastructure facilities of the MOP KB program, especially in Medical Personnel is still inadequate. Due to the limited number of medical workers involved in the MOP program KB is not effective and efficient.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN HAJI DAN UMROH PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 Ratna Koba Susanti; Eki Oktaviani Zaini
ACTON Vol 15 No 1 (2019): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.186 KB)

Abstract

In yuhlic .service.s, citizen.s had the same righi to ohtain qualiry services. Thi.s stud y aimed to determine the qualiry of Hajj and tlmrah services ar the Ministry n/fiefiginu.s Affairs Situhondo R• R• ncy. Tim.s research was quantitative stud y with curve y research u.sink Nirpsimrnnn.s .service qualiry dimension.s. The re.search location was Ministry n/ be/idiom.s Affairs Situhondo Regenc y on PB Sudirman Street No. 4 Situhondo. The yoyulation in ihi.s .srudJ we.s the rem.srrnnr.s of hajj‘ or the haJj and umroh .service department of the Ministry nf Religion.s Affair.s Situhondo Regency in the data of January -March 2019 which were 314 yeoyle. The .sampling of the re.search using Slovin formula, with the total of 76 re.spondenr.s. Retrieval of data used que.stionnaire. Data analy.si.s in clii.s .study used .servqual with measurement /rvef.s using 5-level Likert .scale. Thi.f .srody used five dinten.sion.s of .service qualiry, name1y rmipiñ Ice, reliahiliry, re.sion.sivenr.s.s, a.s.surance, and empathy. The value of .srrvicr qualiry was obtained from the yerceyiion value of the rem.srrnnr minus rd value n/ eryrcrnrinn.s. The re.sufr.s showed thai the qualiry of .sorrier.s provided hy the hajj’ and umroh service department of the Ministry of Religious Amir.s Situhondo Regenc y .showed servqual value of -20.54, which could he categorized as yoor servicequalit y.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT BAB III PASAL 4 HURUF B PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO Fitriyah, Nina Sa'idah; Aini, Dini Noor; Priantini, Novita Ika
ACTON Vol 18 No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.74 KB) | DOI: 10.36841/acton.v18i2.2639

Abstract

Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi karena di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Potensi ini apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Bab III Pasal 4 Huruf B tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jl.Ahmad Yani di Kabupaten Situbondo. Metode penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Bab III Pasal 4 Huruf B tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat didalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada namun didalam implementasinya terdapat beberapa kendala seperti masih adanya pelanggaran terhadap PKL meskipun telah dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah daerah Kabupaten Situbondo melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan menertibkan dan konsep yang efektif dalam penataan kembali pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo, khususnya Jl. Ahmad Yani Kabupaten Situbondo dengan pembinaan PKL bekerjasama dengan dinas dan pemerintah daerah Situbondo. Faktor yang menghambat Pemerintah Daerah Situbondo dalam penertiban pedagang kaki lima diantaranya yaitu masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang peraturan daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 tentang pedagang kaki lima.

Page 2 of 9 | Total Record : 85

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21 No 1 (2025): MEI Vol 20 No 2 (2024): NOPEMBER Vol 20 No 1 (2024): MEI Vol 19 No 2 (2023): NOVEMBER Vol 19 No 1 (2023): Mei Vol 18 No 2 (2022): NOVEMBER Vol 18 No 1 (2022): MEI Vol 17 No 2 (2021): NOVEMBER Vol 17 No 1 (2021): MEI Vol 16 No 1 (2020): MEI Vol 15 No 2 (2019): NOVEMBER Vol 15 No 1 (2019): MEI Vol 14 No 2 (2018): NOPEMBER Vol 14 No 1 (2018): MEI Vol 13 No 2 (2017): DESEMBER Vol 13 No 1 (2017): JUNI More Issue