cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nina Sa'idah Fitriyah
Contact Email
actonjurnal@gmail.com
Phone
+6282330307255
Journal Mail Official
actonjurnal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Jl. PB. Sudirman No. 07 - Situbondo Jawa Timur
Location
Kab. situbondo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Acton
Published by Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
ISSN : 02150832     EISSN : 29862655     DOI : https://doi.org/10.36841/
Core Subject : Social,
Environmental Science
Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Ilmiah ACTON adalah tinjauan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia untuk menerbitkan artikel penelitian dalam bidang kajian sebagai beikut : 1. Demokrasi dan Globalisasi 2. Partai Politik dan Pemilu 3. Politik dan Pemerintahan 4. Birokrasi dan Kebijakan Publik 5. Islam dan Politik 6. Politik dan Studi Pertahanan 7. Politik Lokal dan Pembangunan 8. Pemerintahan Lokal
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 85 Documents
 2   3   4   5   6 
PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN KOMPENSASI NONFINANSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI KOPERASI RAUNG TALKANDANG KABUPATEN SITUBONDO Farida Hanum; Vita Novianti; Mohammad Fahrur Rozi
ACTON Vol 13 No 1 (2017): JUNI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.97 KB)

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of financial and nonfinancial compensation on employee performance in Cooperative Raung Talkandang Situbondo. Quantitative research method with a sample of 30 people using total sampling technique. The method of data analysis using validity test, and reliability test while to test the hypothesis in this research can use multiple linear regression analysis, partial test (t test), simultaneous test (F test) assisted SPSS 22.0 for windows. The financial compensation variable has a positive influence of 3,538. Meanwhile, the value at the ttable distribution of 5% or 0.05 of 1.70329, then thitung 3.538> ttabel 1.70329. It is also reinforced by a significant value of 0.001 smaller than the Sig value. 0.05 means that financial compensation variables significantly influence employee performance. While the value of t count for this non financial financial compensation is 2,417. Meanwhile the value at the ttable distribution of 5% or 0.05 then tcount 2.417> ttabel 1.70329. Means that non-financial compensation variable has a positive influence. It is also reinforced with a significant value of 0.023 less than the Sig value. 0.05 means that the non-financial compensation variable significantly affects employee performance.
EVALUASI PROGRAM PAMSIMAS DI DESA SELETRENG KECAMATAN KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO Nina Sa’idah Fitriyah
ACTON Vol 15 No 1 (2019): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.05 KB)

Abstract

Sumber pemenuhan air baku bagi kehidupan manusia antara lain air tanah dan air permukaan namun disisi lain, air juga bisa menjadi berbahaya karena menjadi perantara penyebaran beberapa jenis penyakit seperti Diare, Disentri, penyakit kulit dan lain sebagainya. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Hal tersebut pula yang mendorong pemerintah pusat dan daerah bekerjasama untuk menyediakan kebutuhan tersebut melalui program Pamsimas. Terkait dengan permasalahan tersebut Kementrian PU melakukan dukungan melalui program pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, dukungan terhadap kawasan perbatasan dan kawasan terpencil dan terisolir. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat maka diberlakukanlah program PAMSIMAS yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah. Pelaksanaan program PAMSIMAS dilandasi dengan kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Penelitian ini merupakan penelitian diskritif dengan metode kualitatif. Dilaksanakan di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, waktu pelaksanaan bulan Agustus 2018 – Desember 2018. Pengumpulan data dengan cara observasi, interview, dan dokumentasi. Sebagai informan berjumlah 6 orang yang terdiri dari 2 orang perangkat desa, 1 orang pendang desa dan 3 orang dari kalangan masyarakat yang menerima manfaat dari program Pamsimas. Hasil dari Penelitian ini adalah : 1) Pamsimas belum dapat dikatakan berhasil dan berjalan optimal dikarenakan adanya permaslahan dilapangan, 2) Kurangnya peran sertadarimasyarakatdidalammensukseskanprogrampemerintahini, 3) Masyarakat Desa Seletreng belum sadar akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat di lingkungan mereka, 4) Kurangnya pengawasan terhadap program membuat beberapa akses air bersih lebih sering tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Program Pamsimas di Desa Seletreng belum berhasil menyediakan Sarana Penyediaan Air Minum sacara berkelanjutan.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA DUWET KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO Zain, Muh Hamdi; Wardani, Mita
ACTON Vol 18 No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (667.106 KB) | DOI: 10.36841/acton.v18i2.2640

Abstract

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Bantuan yang diberikan berupa kegiatan memperbaiki komponen rumah atau memperluas rumah untuk meningkatkan atau memenuhi syarat rumah layak huni. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Metode penelian ini menggunakan metode kualitatif adalah metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alami. Dari segi kebijakan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) perangkat desa memberikan usulan kepada pemerintah siapa saja yang layak untuk mendapatkan bantuan BSPS tersebut, setelah itu pemerintah menyetujui apa yang di usulkan oleh perangkat desa. Dari segi pelaksana, dari Pendamping hingga Koordinator sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga program BSPS ini berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari segi target, dalam hal ini pencapaian target sudah sesuai dengan keaadaan lingkungan masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal mereka, dari rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni sehingga masyarakat dapat tinggal dengan nyaman dan tentram tampa ada gangguan misalnya seperti hujan. Dari segi lingkungan, dalam lingkungan harus menciptakan suasana yang rukun dan damai agar tercipta lingkungan yang bersosialisasi tinggi dan tidak lagi ada kecanggungan antara suatu organisasi dengan masyarakat. Dari segi proses, masyarakat maupun pihak yang terlibat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini dapat merasakan hasil dari adanya program ini serta pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur.
HUBUNGAN ANTARA KEMAMPUAN PEGAWAI DENGAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL) KABUPATEN SITUBONDO Nina Sa'idah Fitriyah; Farida Hanum
ACTON Vol 18 No 1 (2022): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.483 KB) | DOI: 10.36841/acton.v18i1.2177

Abstract

Saat ini masyarakat menjadi lebih kritis, mereka menuntut kualitas pelayanan yang sebaik-baiknya dari penyelenggara pelayanan publik. Untuk menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat diperlukan pelaksana pelayanan publik (pegawai) yang handal dan profesional. Dalam hal ini pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien sangatlah diperlukan. Pengelolaan sumber daya manusia yang dimaksud adalah pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Situbondo dimulai pada Januari sampai dengan Maret 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendidikan dan pelatihan pegawai berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Dengan sampel sebanyak 36 orang pegawai di badan kesatuan bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Situbondo. Hasil analisa uji regresi linier sederhana menunjukkan Fhitung sebesar 96,57 yaitu lebih besar dari Ftabel sebesar 3,96 dengan tingkat signifikansi 0,05 (α = 0,05) sehinggan H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat dikatakan bahwa Kemampuan Pegawai dan prestasi kerja pegawai berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JAMKESMAS BAGIAN RAWAT JALAN DI PUSKESMAS KENDIT KABUPATEN SITUBONDO Suryaningsih Suryaningsih; Senain Senain; Hasan Muchtar Fauzi
ACTON Vol 14 No 2 (2018): NOPEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.337 KB)

Abstract

This study focuses on service activities in the outpatient section of the Puskesmas Kendit. Based on observations, problems were found in the service. Therefore the authors are interested in examining how the quality of health services for participants in the JAMKESMAS outpatient section at the Puskesmas Kendit Kabupaten Situbondo. The author uses descriptive research type with quantitative data during February-March 2018. Data collection techniques with interview, observation and questionnaire techniques. In analyzing data, the author uses the ServQual model which is intended to measure the gap between expectations and customer perceptions. The results of the study get the results of calculations using the ServQual formula of -12.5 with an average score of 81.8 and the average level of perception level of 69.2 which can be said that the health services of participants in the outpatient at Puskesmas Kendit is not good because respondents' expectations are higher than perceived perceptions. Thus, the level of quality of health services for participants of the outpatient health care program at Puskesmas Kendit to customers can be said to be unsatisfactory and efforts are needed to improve service quality in all dimensions.
ANALISIS PENDAMPINGAN PROGRAM SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH (SEHAT) NELAYAN DI DINAS PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO Hanum, Farida; Prianto, Agus
ACTON Vol 17 No 1 (2021): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.286 KB) | DOI: 10.36841/acton.v17i1.1994

Abstract

Program Sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) Nelayan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo. Program ini merupakan pemberian Sertifikat tanah kepada nelayan. Program yang diselenggarakan melalui produktif dalam hal peningkatan status legalitas hak atas tanah pembudidaya ikan yang telah dilakukan, Direktorat Jendral Perikanan Budidaya bekerjasama dengan Direktorat Jendral Hubungan Hukum Keagrariaan-Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyiapan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan atau Pra-SeHAT. Pengumpulan data dengan melakukan kajian pustaka yang terkait, observasi langsung dan wawancara terhadap Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo serta informan, bagaimana analisis pendampiangan program sehat (sertifikasi hak atas tanah) nelayan di dinas perikanan kabupaten Situbondo, tepatnya menggunakan Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2019 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan. Analisis data dengan analisis kualitatif secara deskriptif disertai penjelasan hasil wawancara sebenarnya terhadap tujuan penelitian. Hasil penelitian ini adalah (1) program sehat (sertifikasi hak atas tanah) nelayan di dinas perikanan kabupaten Situbondo dapat dikatakan baik, dari hasil wawancara kepala dan seksi bidang pemberdayaan nelayan yang telah menerapkan Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2019 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan.
PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) TANI MAKMUR KECAMATAN KLABANG KABUPATEN BONDOWOSO Djoko Suhartono; Isadara DP Novitasari
ACTON Vol 13 No 2 (2017): DESEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.497 KB)

Abstract

The low performance of the Village Village Cooperative (KUD) employees prosperous Klabang Sub-district, Bondowoso Regency in carrying out its work duties during this time, have an impact on the low quality and quantity of employee's work in performing its main duty and function. The purpose of this research is to know the behavior of leadership with work performance of KUD Tani Makmur. This type of research uses a quantitative research approach with a sample of 21 respondents. Based on the results of regression analysis known that the independent variable (leadership behavior) has a significant influence on the dependent variable (employee performance).
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA GEBANGAN KECAMATAN KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO Senain Senain; Khoirul Umam Indrawanto
ACTON Vol 16 No 1 (2020): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.347 KB)

Abstract

Masyarakat Desa Gebangan merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan Desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawartan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di Desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait.Badan Permusyawartan Desa (BPD) sudah melaksanakan tugas dan fungsinya namun dalam proses pembuatan Peraturan Desa masih ada kendala yang dapat menghambat pembuatannya BPD tidak punya kekuatan meskipun dilahirkan oleh Undang-Undang akan tetapi sudah direncanakan dan masih menunggu Perda dari Kabupaten Situbondo sebab Perdes Gebangan harus disesuaikan dengan Perda. Peran BPD sebagai Pengawas dapat dijelaskan bahwa BPD sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun hal ini hanya dilakukan oleh sebagian anggota saja, karena masih ada beberapa anggota BPD yang lebih mengutamakan pekerjaannya sendiri ketimbang tugasnya sebagai BPD. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman para Anggota BPD terhadap Tugas dan Fungsi yang diberikan.
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS ARJASA KABUPATEN SITUBONDO Dini Noor Aini; Jefry Roby Aji Kurboyo
ACTON Vol 15 No 1 (2019): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (674.616 KB)

Abstract

The public service sector which is a priority for service improvement and which is always demanded to improve its quality is the health service sector. The health service sector is one of the public services that must be considered quality and improved the quality of service delivery. everyone has the right to live physically and mentally, live, and get a good and healthy environment and the right to obtain health services. After knowing this condition, researchers are interested in conducting research on "Implementation of the Decree of the Minister of Administrative Reform No. 63 of 2003 Concerning Guidelines General Organization of Public Services ". The Concept of Public Service. According to the Decree of the Minister of Administrative Reforms Number 7 / M.PAN / 2/2003, that the public service provider is the government. Meanwhile, according to Law No. 25 of 2009 concerning Public Services, the definition of public services is as follows: "Public services are activities or a series of activities in the framework of meeting service needs in accordance with statutory regulations for every citizen and population of goods, services, and / or administrative services provided by service providers Data analysis The Service element gets a GOOD rating from 20 Informants, while others: 1) Service Element 1, getting an average rating ONLY, 2) Service Element 2, getting an average ADEQUATE rating, 3) Service Element 6, getting an average of GOOD AND PROFESSIONAL ratings, 4) Service Element 7, getting an average ENOUGH rating, 5) Service Element 10, getting an average rating of REASONABLE, 6) Service Element 12, get an average KADANG-KADANG SURE rating, 7) Service Element 13, getting an average ENOUGH rating. Of all service elements, 7 (seven) Service Elements have good service quality and 1 (one) service element has Good and Professional quality. Furthermore, 1 (one) service element is Average and Adequate, 1 (one) service element is fair - natural, 1 (one) service element is sometimes certain and 2 (two) service elements are sufficient. The average number of informants' answers for each service element, which rated GOOD as much as 7 (seven), ENOUGH 2 (two), GOOD and PROFESSIONAL, REGULAR, ADEQUATE, REASONABLE ONLY, and DEFINITELY SECTION, respectively 1 (one) each
PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA KINERJA KEPALA DESA DI DESA PAOWAN KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO Hanum, Farida; Fitriyah, Nina Sa'idah; Hasanah, Faridatul
ACTON Vol 18 No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.403 KB) | DOI: 10.36841/acton.v18i2.2636

Abstract

Peran Pengawasan Badan Permusyawaaratan Desa pada Kinerja Kepala Desa berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah 2021 (pasal 50) yang bertujuan untuk mengetahui Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pada Kinerja Kepala Desa Di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dan dalam metode pengumpulan data terdiri dari tiga tehknik yaitu metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Kemudian Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa pada rencana kegiatan pemerintahan desa sudah maksimal dibuktikan dengan terbentuknya RPJMDes, RKPDes, APBDes. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksaanaan kegiatan Pemerintahan Desa masih kurang maksimal dibuktikan dengan tidak terlaksananya program dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di mana ini berkaitan erat terhadap pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa yaitu berupa program bantuan sosial tunai yang datanya di manipulasi oleh Kepala Desa, dana covid 19, dana jaminan pengamanan sosial bantuan stimulan Perumahan Swadaya rumah layak huni dan dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Anggaran Pendapatan Belanja Desa(APBDes) sedangkan pelaporan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sudah maksimal dimana badan permusyawaratan desa sudah memberikan laporan kepada BPMD atas penyalagunaan dana oleh Kepala Desa dan sekretaris desa tetapi tindakan dari badan permusyaratan desa masih kurang tepat di mana badan permusyawaratan desa kurang transparansi kepada masyarakat

Page 4 of 9 | Total Record : 85

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21 No 1 (2025): MEI Vol 20 No 2 (2024): NOPEMBER Vol 20 No 1 (2024): MEI Vol 19 No 2 (2023): NOVEMBER Vol 19 No 1 (2023): Mei Vol 18 No 2 (2022): NOVEMBER Vol 18 No 1 (2022): MEI Vol 17 No 2 (2021): NOVEMBER Vol 17 No 1 (2021): MEI Vol 16 No 1 (2020): MEI Vol 15 No 2 (2019): NOVEMBER Vol 15 No 1 (2019): MEI Vol 14 No 2 (2018): NOPEMBER Vol 14 No 1 (2018): MEI Vol 13 No 2 (2017): DESEMBER Vol 13 No 1 (2017): JUNI More Issue