cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nina Sa'idah Fitriyah
Contact Email
actonjurnal@gmail.com
Phone
+6282330307255
Journal Mail Official
actonjurnal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Jl. PB. Sudirman No. 07 - Situbondo Jawa Timur
Location
Kab. situbondo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Acton
Published by Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
ISSN : 02150832     EISSN : 29862655     DOI : https://doi.org/10.36841/
Core Subject : Social,
Environmental Science
Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Ilmiah ACTON adalah tinjauan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia untuk menerbitkan artikel penelitian dalam bidang kajian sebagai beikut : 1. Demokrasi dan Globalisasi 2. Partai Politik dan Pemilu 3. Politik dan Pemerintahan 4. Birokrasi dan Kebijakan Publik 5. Islam dan Politik 6. Politik dan Studi Pertahanan 7. Politik Lokal dan Pembangunan 8. Pemerintahan Lokal
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 85 Documents
 5   6   7   8   9 
PENGAWASAN, MOTIVASI KERJA DAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOS P3AKB) KABUPATEN BONDOWOSO Susanto, Hari; Putra, Angga Dwi
ACTON Vol 20 No 1 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/acton.v20i1.4978

Abstract

Organisasi publik seperti pemerintahan kabupaten berfungsi sebagai public services, tentunya diutamakan pada kinerja pegawainya. Penilaian kinerja umumnya tiap tahun dievaluasi dengan menggunakan LAKIP/LKIP untuk menggambarkan kinerja yang dicapai pegawai, sedangkan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif dalam satuan angka.Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja, di antaranya pengawasan dan motivasi kerja. Pengawasan bertujuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan suatu pekerjaan, sehingga kelemahan bisa diatasi untuk meningkatkan kinerja pegawainya. Sedangkan motivasi kerja, adalah dorongan dari pegawai untuk berprestasi dan berafiliasi meraih tujuan organisasi dari setiap pegawai. Sebaliknya, kinerja pegawai kurang baik dikarenakan kurangnya pengawasan dan motivasi kerjanya. Penelitian ini bertujuan melihat adanya pengaruh pengawasan dan motivasi kerja terhadap kinerja PNS serta mengetahui besarnya pengaruh kedua variabel. Penelitian kuantitatif ini dilakukan di Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso. Sampel penelitian sebanyak 40 orang. Hasil penelitian menyatakan pengawasan dan motivasi kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja PNS, diperoleh Fhitung sebesar 11,619>Ftabel=3,24. Secara parsial pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja PNS dengan thitung sebesar 0,091< ttable (2,021). Sedangkan motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja PNS dengan thitung sebesar 3,498>ttable (2,021). Nilai R2 sebesar 0,386 (38,6%) menunjukkan keeratan hubungan pengawasan dan motivasi kerja mampu menjelaskan sebesar 38,6% variasi kinerja PNS, sisanya 61,4% dipengaruhi faktor variabel lainnya.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI DESA PELEYAN KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO Zain, Muh Hamdi; Basuki, Eddy
ACTON Vol 19 No 1 (2023): Mei
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/acton.v19i1.4997

Abstract

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan metode penyebaran angket (kuesioner) dan observasi pada Desa Peleyan Kecamatan Panarukan KabupatenSitubondo. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda, dari hasil perhitungan uji t (t-test) menunjukkan bahwa pada variabelKualitas Pelayanan Publik nilai thitung sebesar 3,070 > ttabel 2,160 dan nilai signifikan sebesar 0,009 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima dan pada variabel Kualitas Pelayanan Publik, artinya variabel Kualitas Pelayanan Publik berpengaruh secara parsial terhadap Kepuasan Masyarakat pada Desa Peleyan Kabupaten Situbondo. Hasil perhitungan menggunakan uji F (F-test) menunjukkan dimana tingkat signifikan yang diperoleh 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian (H2) yang menyebutkan bahwa Kualitas Pelayanan Publik berpengaruh secara simultan terhadap Kepuasan Masyarakat pada Desa Peleyan Kabupaten Situbondo dapat diterima. Dengan nilai pengaruh variabel Kualitas Pelayanan Publik (X1) sebesar 3,070 maka kesimpulannya adalah nilai dari variabel Kualitas Pelayanan Publik memiliki hasil yang tinggi yaitu sebesar 3,070 dengan demikian, hipotesis penelitian (H3) yang menyatakan bahwa variabel Kualitas Pelayanan Publik berpengaruh dominan terhadap Kepuasan Masyarakat dapat diterima.Berdasarkan hasil dari analisis pengaruh Kualitas Pelayanan Publik (X1) terhadap Kepuasan Masyarakat (Y) seperti pada tabel diatas, menunjukkan nilai koefisien determinasi atau R square menunjukkan nilai sebesar 0,420, dari hasil tersebut berarti seluruh variabel bebas (Kualitas Pelayanan Publik) mempunyai kontribusisebesar 42,0% terhadap variabel terikat (Kepuasan Masyarakat) dengan Pengaruh Kuat, dan sisanya sebesar 58% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian
ANALISIS MANAJEMEN PASAR TRADISIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN PASAR MODERN Fauzi, Hasan Muchtar
ACTON Vol 19 No 2 (2023): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/acton.v19i2.4101

Abstract

Arus globalisasi pasar bebas menyebabkan persaingan bisnis semakin kompleks. Pasar modern semakin pesat perkembangannya, seperti halnya Alfamart dan Indomart yang telah menjamur keberadaanya hingga kepolosok desa, mereka menawarkan model berbelanja secara praktis dan menyenangkan bagi konsumen, karena bidikan mereka semua lapisan masyarakat. Implikasinya pasar tradisional kalah bersaing dan semakin tidak diminati oleh masyarakat, karena dari segi sarana, pelayanan serta kualitas barangnya kalah bersaing dengan pasar modern. Akibatnya daya beli masyarakat terhadap pasar tradisional menurun tiap tahunnya. Oleh sebab itu pasar tradisional dituntut untuk bersaing dengan pasar modern. Maka perlunya pembenahan terhadap pasar tradisional di wilayah Situbondo dan diantaranya adalah pasar Sumberkolak. Peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam mengambil langkah kebijakan pengelolaan pasar. Begitu juga kreativitas pedagang dalam mengembangkan dan menjalankan usaha dagangnya. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pengelolaan pasar tradisional Sumberkolak di Situbondo belum menciptakan sistem pengaturan yang komprehensip dan tidak konsisten penerapannya. Sehingga berdampak pada ketidakberdayaan para pedagang akibat dari semakin kuatnyapengembangan pasar modern. Begitu pun juga pelaku pasar itu sendiri yang kura kreatif dalam menjalankan usaha bisninya.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu dilakukan perubahan paradigma pengelolaan pasar, dimana pasar tradisional ditempatkan sebagai investasi jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendistribusikan capital bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu peraturan yang terkait dengan pengelolaan pasar harus ditegakkan konsisten. Oleh karena itu pembenahan pasar tradisional harusdilakukan bersama – sama, baik oleh pengelola pasar itu sendiri maupun pihak pedagang yang harus kompetitif dalam menjalankan persaingan bisnisnya.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 PASAL 59 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO Hasanah, Mauidhotul; Giyanto, Giyanto; Fitriyah, Nina Sa'idah
ACTON Vol 20 No 1 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/acton.v20i1.4993

Abstract

Penyandang disabilitas sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu mendapat perhatian agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kabupaten Situbondo, memiliki hak untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang, yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah yang selanjutnya akan disebut dengan PERDA yang dibuat oleh bupati bersama dengan DPRD. Berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas, maka Pemerintah Situbondo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Sehingga dalam hal ini penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo lebih terjamin akan terpenuhnya hak dan kewajiban dari penyandang disabilitas itu sendiri. Dinas sosial merupakan instansi penting dalam pegimplemetasian peraturan daerah ini sesuai dengan pasal yang tercantum yaitu pasal 59 mengenai bantuan sosial, nama lain dari bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas pada tahun 2023 yaitu ASPD PLUS (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas PLUS). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada namun terdapat kendala yaitu komunikasi yang terjalin antara stakeholder (komunikasi intern) dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas mengenai Bantuan Sosial dapat dikatakan efektif, tetapi dalam komunikasi pemerintah dengan masyarakat (komunikasi ekstern) kurang efektif karena sesuai hasil penelitian ini yang mendapat bantuan sosial hanya orang orang terdekat. Tidak adanya sosialisasi yang melibatkan masyarakat sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui akan adanya program pemerintah.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN) LANSIA DI KELURAHAN MIMBAAN KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO Jannah, Jawahiril; Fitriyah, Nina Sa'idah; Giyanto, Giyanto
ACTON Vol 20 No 1 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/acton.v20i1.5166

Abstract

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kesejahteraan masyarakat penerima bantuan PKH (Program Keluarga harapan) lansia di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang melibatkan 68 masyarakat penerima bantuan PKH Lansia. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistik, yakni dengan menggunakan analisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, Uji t, dan Koefisien Determinasi yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 20 for windows 7. Penelitian ini menggunakan satu variabel bebas yaitu, Kualitas Pelayanan Publik (X), serta satu variabel terikat yaitu Kesejahteraan Masyarakat penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) Lansia (Y). Hasil analisa regresi linear berganda di atas menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Kualitas Pelayanan Publik berpengaruh positif (searah) terhadap variabel terikat yaitu Kesejahteraan Masyarakat penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) Lansia , hal itu ditunjukkan dalam hasil analisis regresi linier sederhana yaitu Y = 45,778+0,310X. Uji t Kualitas Pelayanan Publik (X) thitung 2,582 > ttabel 1,66 dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti Kualitas Pelayanan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat penerima bantuan PKH Lansia. Berdasarkan Uji Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa Nilai R square sebesar 0,092 < 0,5, hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen rendah sekali.
IMPLEMENTASI PROGRAM SITUBONDO SEHAT GRATIS (SEHATI) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESUKI KABUPATEN SITUBONDO Bahtiar, Ranum Widari Cantrika; Aini, Dini Noor
ACTON Vol 20 No 2 (2024): NOPEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/acton.v20i2.5973

Abstract

Pelayanan dalam bidang kesehatan merupakan bentuk kongkret pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana hak kebutuhan dasar masyarakat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Program SEHATI (Situbondo Sehat Gratis). Program Sehati memberikan pelayanan kesehatan gratis sesuai standar fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit yang bekerjasama. Implementasi Program Sehati berdasarkan pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Dalam Program Situbondo Sehat Gratis Di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Implementasi Program Sehati serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Sehati. Lokus penelitian di RSUD Besuki dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Program Sehati di RSUD Besuki berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Terlihat dari komitmen pelaksana, sarana dan prasarana, penanganan pasien dan pengolahan data sesuai standar yang ditentukan. Peningkatan jumlah pasien Sehati juga menandakan Implementasi Program berjalan baik. Hambatan Implementasi Program Sehati di RSUD Besuki, kurangnya jumlah staf yang bertanggung jawab sebagai verifikator dan pelaksana Program, serta sosialisasi tidak melibatkan masyarakat umum sehingga banyak masyarakat di Kabupaten Situbondo yang belum mengetahui tentang Program Sehati. Dinas Kesehatan sebagai leading sector Program Sehati sebaiknya melakukan sosialisasi dengan selalu melibatkan stakeholder sampai di tingkat desa.
LINGKUNGAN KERJA DAN KEDISIPLINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO Vallentino, Michael Julio; Susanto, Hari
ACTON Vol 20 No 2 (2024): NOPEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/acton.v20i2.5974

Abstract

Kinerja pegawai tidak terlepas dengan beberapa faktor dari manajemen publik, di antaranya adalah lingkungan kerja dimana seseorang itu bekerja dan sikap kedisiplinan yang dimiliki oleh para perangkat daerah. Lingkungan kerja yang baik akan mempengaruhi kinerja pegawainya, begitulah tingkat kedisiplinan perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya di tempat kerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan secara simultan variabel lingkungan kerja dan kedisiplinan terhadap kinerja PNS Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Situbondo. Jenis penelitiannya adalah kuantitatif. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner dan observasi pada PNS di Satpol PP Kabupaten Situbondo. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, Uji Regresi Berganda, Uji t, Uji F, Uji Determinasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh lingkungan kerja secara parsial terhadap kinerja, begitu juga variabel kedisiplinan terhadap kinerja PNS Satpol PP Kabupaten Situbondo, dengan thitung lingkungan kerja sebesar 3,631 dan kedisiplinan thitung 2,362 keduanya lebih besar dari ttabel (1,987). Secara simultan lingkungan kerja dan kedisiplinan berpengaruh terhadap kinerja PNS Satpol PP Kabupaten Situbondo, dibuktikan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel atau (18,074>3,10. Hasil Koefisien Determinasi (R2) sebesar 29,1% yang artinya lingkungan kerja dan kedisiplinan berkontribusi hubungan yang lemah terhadap kinerja PNS Satpol PP Kabupaten Situbondo, sisanya sebesar 70,9% diakibatkan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO Fauzi, Hasan Muchtar; Basuki, Eddy; ,, Sayadi
ACTON Vol 20 No 2 (2024): NOPEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/acton.v20i2.5972

Abstract

Pengelolaan pasar merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagai pelayanan publik kepada masyarakat, karena dengan semakin baik pengelolaan pasar di Kabupaten Situbondo, maka retribusi pasar juga akan meningkat, akan tetapi sebaliknya, jika Pemerintah Daerah kurang berkomitmen dalam pengelolaan pasar maka tidak akan terjadi peningkatan retrebusi secara signifikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retrebusi Pelayanan Pasar di Pasar Panarukan Kabupaten Situbondo. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data interview, survei, dokumentasi dan teknik analisis interaktif. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan pada Pasar Panarukan Di Kabupaten Situbondo terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retrebusi Pelayanan Pasar, diantaranya: 1) Luas tanah Pasar Tipe A dimana Pasar Panarukan mempunyai luas tanah minimal 3000 meter persegi, semua fasilitas memadai, namun prilaku atau kesadaran pedagang dan petugas pasar masih rendah dalam menerapkan kebijakan yang ada. 2) Kepemilikan lahan: Setiap orang atau perseorangan yang memiliki usaha dan hendak menggunakan suatu tempat usaha di dalam kawasan pasar harus memperoleh izin tempat usaha dan surat keterangan menempati usaha. 3) Lokasi lahan khususnya penataan ruang yang dilaksanakan oleh Diskoperindag Kabupaten Situbondo berjalan lancar. 4) Jumlah Pedagang : Pedagang Pasar Panarukan adalah pedagang yang berdagang di Pasar Panarukan, menjual barang kebutuhan pokok sehari-hari (sayuran, buah-buahan, kue, aneka jajanan, daging) dan menjual kebutuhan pokok (pakaian dan peralatan dapur) dan lain sebagainya.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI UPT PUSKESMAS SITUBONDO KECAMATAN SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO Iqbal, Daniev Syahirul; Senain, Senain; Hanum, Farida
ACTON Vol 20 No 2 (2024): NOPEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/acton.v20i2.6049

Abstract

Tujuan penelitian yaitu untuk mengatahui implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di UPT Puskesmas SitubondoKecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif. Teknik analisis data menggunakan kualitatif secara interaktif. Hasil penelitian bahwa 1) Sasaran dari program pencegahan stunting adalah Ibu hamil dan anak-anak usia 0-2 tahun atau rumah tanggal dengan seribu hari pertama kelahiran. 2) Kegiatan percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik meliputi pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Rematri, pemeriksaan kesehatan dan status gizi dan spesifik meliputi pemeriksaan kesehatan calon pengantin, pemberian TTD, pelaksanaan screening imunisasi tetanus toksoid (TT) serta pemberian imunisasi TT wanita usia subur. 3) Strategi pendekatannya melalui strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga. Penyuluhan dengan kemandirian keluarga melalui peningkatan kemampuan untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan community provider, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi. 4) Sumber pembiayaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. 5) Pembinaan dan pengawasan dilakasnakan Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan Stunting.
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2023 DI KELURAHAN ARDIREJO KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO Susanti, Anifah Syintia; Aini, Dini Noor; Fitriyah, Nina Sa'idah
ACTON Vol 20 No 2 (2024): NOPEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/acton.v20i2.6048

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan fenomena ini penelitian disajikan untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2023 di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Sementara itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1)pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo terdapat adanya penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat pada tahun 2023 yang berjumlah 120 orang, 2)faktor pendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu koordinasi antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah berjalan dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu munculnya rasa ketidakpuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang selalu menggantungkan hidup mereka pada bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Page 8 of 9 | Total Record : 85

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21 No 1 (2025): MEI Vol 20 No 2 (2024): NOPEMBER Vol 20 No 1 (2024): MEI Vol 19 No 2 (2023): NOVEMBER Vol 19 No 1 (2023): Mei Vol 18 No 2 (2022): NOVEMBER Vol 18 No 1 (2022): MEI Vol 17 No 2 (2021): NOVEMBER Vol 17 No 1 (2021): MEI Vol 16 No 1 (2020): MEI Vol 15 No 2 (2019): NOVEMBER Vol 15 No 1 (2019): MEI Vol 14 No 2 (2018): NOPEMBER Vol 14 No 1 (2018): MEI Vol 13 No 2 (2017): DESEMBER Vol 13 No 1 (2017): JUNI More Issue