cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dina Haryati Sukardi
Contact Email
lppm@umitra.ac.id
Phone
+6281262639118
Journal Mail Official
lppm@umitra.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/about/editorialTeam
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pro Justitia (JPJ)
Published by UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
ISSN : -     EISSN : 27458539     DOI : https://doi.org/10.57084/jpj.v4i1
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Pro Justitia (JPJ) adalah jurnal ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia. Tujuan dari JPJ untuk menyediakan akses terbuka penuh terhadap jurnal dan isinya sebagai bentuk dukungan terhadap pertukaran pengetahuan secara global dengan menjadikan hasil penelitian untuk dapat bebas diakses oleh publik. JPJ terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Focus and Scope JPJ adalah: Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Tatanegara Bidang lain terkait hukum
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2021)" : 8 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG DI MUKA UMUM YANG MENYEBABKAN LUKA (Studi Perkara Nomor 6/pid.B/2018/PN Sdn Tahun 2018) andri akasi akasi; Erlina B; Anggalana Anggalana
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i2.557

Abstract

The use of violence by someone against another person is prohibited in the Criminal Law because the use of violence brings consequences in the form of injury or death. For this reason, the Criminal Code has been formulated and threatened with criminal acts in various ways and as a result of acts that use violence. The problem in this research is what are the factors that cause perpetrators of criminal acts of persecution together against people in public that cause injuries based on Case Number 6 / Pid.B / 2018 / PN Sdn Year 2018, how criminal liability of perpetrators of persecution together against people in public who cause injuries based on Case Number 6 / Pid.B / 2018 / PN Sdn Year 2018, how judges considerations in applying sanctions against perpetrators of persecution together against people in public who cause injuries based on Case Number 6 / Pid.B / 2018 / PN Sdn 2018. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The type of data used is secondary data and primary data. Collecting data through library research and field research. Analysis of the data used is qualitative juridical.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Nyelenggaraan Karantina Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan nurbaiti syarif; sigit haryanto
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i2.734

Abstract

Abstrak Ketentuan dan larangan dalam Pasal 9 jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan berorientasi saat ini bahwa jika ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan imbauan untuk karantina maupun pembatasan sosial, maka pihak tersebut dapat dianggap tidak berperan serta dalam penanggulangan wabah virus corona dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode secara yuridis normatif.Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.Data yang diperoleh secara analisis kualitatif.Hasil analisis data dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (ultimum remidium) yakni dilakukan dengan cara upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana.Proses penyelenggaraan karantina kesehatan berdasarkan undang-undang tersebut , meliputi Karantina Rumah ,Wilayah, Rumah Sakit, Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan merujuk pada ketentuan Pasal 50 Pasal 54 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Penelitian ini diharapkan agar Pemerintah bersama aparat penegak hukum dapat meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan agar dapat menekan pelaku tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Karantina Kesehatan 
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung) tahura malagano
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i2.711

Abstract

ABSTRAK Pemberian remisi merupakan strategi pemerintah dalam memberikan efek jera dan rasa taubat bagi narapidana setelah bebas dari masa pemidanaan atau penahanan, sebab efek jera bagi pelaku kejahatan sebagaimana yang telah disebutkan yakni dengan memperkecualikan pemberian hak hak warga binaan khususnya remisi sehingga timbul rasa jenuh dan rasa enggan mengulangi perbuatannya kembali.Permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi? dan apa saja hal-hal yang dipertimbangkan dalam pemberian remisi terhadap narapidana korupsi?Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sesuai dengan data yang diberikan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi sudah sangat tepat, baik berdasarkan syarat maupun jumlah besarnya remisi yang diberikan. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam pemberian remisi terhadap narapidana korupsi berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada, seperti dalam hal pertimbangan indikator berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Sesuai yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 1, 2 dan 3 peraturan tersebut. Hal ini lebih ditekankan bagi narapidanan korupsi yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2).Kata Kunci :    Pemberian, Remisi, Terpidana, Korupsi
Implementasi Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2008 nurjaman -; ismail -; Ramlani Lina Sinaulan
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i2.742

Abstract

Abstrak Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyatakan bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dengan tetap memerhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan untuk mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Untuk melakukan pengawasan terkait dengan penghapusan diskriminais ras dan etnis, UU No. 40 Tahun 2008 memberikan kewenangan Pengawasan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI). Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Peraturan hukum menjadi titik fokus objek dan tema utama dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yakni dengan deskriptif analisis dengan objek kewenangan pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi kewenangan Pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan oleh Komnas HAM RI belum optimalsebagaimana yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008.Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan Pengawasan Komnas HAM RI terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia pada akhirnya akan berdampak pada sulit terwujudnya tujuan dari diterbitkannya UU No. 40 Tahun 2008 yaitu untuk menghapuskan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia agar terwujud kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang selalu hidup berdampingan.Kata Kunci: Diskriminasi Ras dan Etnis; Kewenangan Pengawasan; Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA BERBASIS TEKNOLOGI PADA SISTEM LEMBAGA JASA KEUANGAN sd.fuji lestari hasibuan
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i2.712

Abstract

Abstrak Tindak pidana pencucian uang (money laundering) masih terjadi di Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung seperti dalam Perkara Nomor 1093/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. tentang kasus kejahatan narkotika dan pencucian uang (money laundering) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d jo Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Permasalahan pokok dalam penelitian ini meliputi: a. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkotika dalam Perkara Nomor: 1093/ Pid.Sus/ 2014/PN.Tjk., c. Bagaimanakah status terhadap barang bukti hasil tindak pidana narkotika dalam Perkara Nomor: 1093/ Pid.Sus/ 2014/PN.Tjk? Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, dan penelitian lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara (interview). Hasil penelitian ini adalah: Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkotika yakni pertanggungjawaban dilaksanakan dengan pemidanaan terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Status terhadap barang bukti hasil tindak pidana narkotika dan pencucian uang sesuai dengan putusan pengadilan bahwa barang bukti hasil tindak pidana disita oleh Negara. Kata kunci : pencucian uang, narkotika, jasa keuangan. 
LEGA L STANDING PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE BAGI KEBERLANJUTAN EK0SISTENSI PULAU UNTUNG JAWA KEPULAUAN SERIBU MENUJU KEBIJAKSANAAN ECOSYSTEM SERVICES Bambang sukamto; ritawati -; hilma farhani; muhammad iqbal yusri; edi suhara
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i2.765

Abstract

Hutan Mangrove adalah Kawasan yang sangat penting dalam menjaga sebuah pulau dari abrasi karena hempasan ombak yang terus menerus, ekosistem Hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup kita diantarnya sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai, dengan kata lain Hutan mangrove mampu untuk menahan air laut agar tidak mengikis tanah di garis pantai. Penanaman Hutan Mangrove berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, namun tidak secara khusus menyatakan bahwa Pulau Untung Jawa adalah pulau yang menjalani program penanaman  mangrove kembali, namun ada beberapa keputusan Menteri lingkungan Hidup, dan Menteri KLH serta Perda DKI Jakarta menyatakan bahwa kepulauan seribu adalah bahagian dari program penanaman mangrove, karena Pulau Untung Jawa bahagian dari kepulauan seribu. Kata kunci : Penanaman Mangrove, Legal standing
Pelaksanaan Persidangan Melalui Video Conference Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A) Kadek Astike
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i2.562

Abstract

Persidangan melalui video conference merupakan salah satu cara mencegah penyebaran Covid-19 khususnya pada ruang lingkup Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Sebagaimana diketahui proses pemeriksaan di pengadilan sebagai Proses dari Pidana Formil diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981. kebijakan E-Court dan E-Litigation dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Hanya saja persidangan secara elektronik tersebut hanya berlaku pada perkara Perdata, Agama dan Tata Usaha Negara (TUN).  Meningkatnya pandemi Covid-19 Di Indonesia mendorong lembaga penegak hukum menggelar sidang online perkara pidana,  melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 Tahun 2020.
Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk) Yoga Saputra Alam; Erlina B; Anggalana Anggalana
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i2.732

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis  pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor: 431/Pid.B/2020/PN.Tjk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaPertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor: 431/Pid.B/2020/PN.Tjk terdiri atas pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pertimbangan sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana. Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapiKata Kunci: Putusan, Penggelapan, Jabatan

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2020) Vol 1, No 1 (2020) More Issue