cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Afdhal
Contact Email
jurnalrestorative@unismuh.ac.id
Phone
+6282188161481
Journal Mail Official
jurnalrestorative@unismuh.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, Muhammadiyah University, Jl. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Restorative
Published by Universitas Muhammadiyah Makassar
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Restorative fokus pada penerbitan artikel penelitian hukum dan artikel ilmiah terkait maslah hukum pidana, perdata dan administrasi dalam ruang lingkup hukum bisnis
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
Hubungan Antara Kemiskinan dan Kejahatan: Analisis Kriminologis dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Maulana Ruslan, Muhammad Ibnu; Rukman, Auliah Andika; Rahman, Muhammad Ikhwan
RESTORATIVE JOURNAL Vol 2 No 2 (2024): JURNAL RESTORATIVE VOLUME 2 NOMOR 2
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrackPoverty and crime are interconnected social problems that pose a global challenge, including in Indonesia. Poverty, as a condition of inability to meet basic needs, can be a driving factor for crime. This study aims to analyze the relationship between poverty and crime from a criminological perspective and its implications for criminal law. The research method used is normative juridical with secondary data sources such as legislation, books, scientific journals, and other literature. The results of the study indicate that poverty can influence a person to commit a crime through economic pressure, limited access, an unfavorable environment, and feelings of injustice. The economic theory of crime, social disorganization, and differential association are relevant in explaining this relationship. The implications for criminal law include the need for an evaluation of criminal policies that consider the socio-economic conditions of perpetrators, fair law enforcement, and the effectiveness of criminal sanctions. Rehabilitation, prevention, and restorative justice approaches can be better alternatives than relying solely on repressive law enforcement. This study concludes that understanding the implications of poverty for criminal law is crucial to creating a fairer and more effective justice system.Keywords: Poverty, Crime, Criminology, Criminal Law
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN ASURANSI KESELAMATAN PENUMPANG TRANSPORTASI KAPAL LAUT PENYEBRANGAN BAUBAU-WAARA (Studi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau) (LEGAL PROTECTION FOR PASSENGER SAFETY INSURANCE GUARANTEES IN SEA SHIP TRANSPORTATION ON THE BAUBAU-WAARA CROSSING) (Study of PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Baubau Branch) Wally, Aswar Aswendi; Salam, Safrin; Andara, Darojatun
RESTORATIVE JOURNAL Vol 2 No 2 (2024): JURNAL RESTORATIVE VOLUME 2 NOMOR 2
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan jaminan asurasi keselamatan penumpang kapal laut penyebrangan Baubau-waara. Dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap jaminan asuransi keselamatan penumpang kapal laut penyebrangan Baubau-waara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia,baik perilaku ferbal yang di dapat dari wawancar maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan Jaminan Asuransi Keselamatan Penumpang Kapal Laut Penyebrangan Baubau-Waara diantaranya adalah Asuransi Keselamatan Penumpang merupakan jaminan yang diberikan kepada penumpang di atas kapal. Proses klaim asuransi,Jika terjadi kecelakaan, penumpang atau keluarga penumpang dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Keselamatan dan perlindungan penumpang kapal diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan jaminan asuransi ini. Pelaksanaan dan pengawasan, Merupakan tanggung jawab operator kapal untuk menjamin bahwa setiap penumpang yang membeli tiket perjalanan mendapatkan polis asuransi keselamatan. Pertanggungan asuransi, termasuk biaya perawatan medis, santunan kematian, dan santunan bagi penumpang yang mengalami cacat permanen akibat kecelakaan. (2) Perlindungan Hukum Terhadap jaminan Asuransi Keselamatan Penumpang Kapal Laut Penyebrangan Baubau-waara adalah diantaranya Penegakan hukum dan peraturan, Penegakan dan pengawasan, Pendidikan dan informasi penumpang, Penyelesaian Sengketa dan Pemrosesan Klaim Asuransi, Perlindungan hukum berbasis pengadilan, dan Evaluasi dan pembaruan peraturan yaitu Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa peraturan yang mengatur Asuransi Keselamatan Penumpang secara konsisten berkaitan dengan keadaan saat ini dan persyaratan masyarakat. Penumpang, operator kapal, perusahaan asuransi.
SENGKETA TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA NASIONAL DALAM PANDANGAN LITERATUR Chairun Nisa, Ayu
RESTORATIVE JOURNAL Vol 3 No 1 (2025): RESTORATIVE JOURNAL
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa tanah adat di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang mencerminkan ketimpangan antara sistem hukum nasional dengan realitas hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat, pengakuan ini belum diikuti dengan kepastian hukum dan perlindungan secara administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum tanah adat, mekanisme pembuktian hak atas tanah tanpa sertifikat, serta tantangan dalam implementasi kebijakan terkait perlindungan tanah ulayat. Metode yang digunakan adalah studi literatur (literature review) terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder, termasuk regulasi terbaru dan hasil penelitian lima tahun terakhir.Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak tanah adat belum memiliki status hukum yang jelas akibat belum adanya pengakuan resmi dari pemerintah daerah. Selain itu, proses pembuktian di pengadilan masih mengutamakan bukti formal, yang menyulitkan masyarakat adat dalam mempertahankan haknya karena minimnya dokumen legal. Regulasi seperti Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 telah memberikan arah penatausahaan tanah ulayat, namun implementasinya belum optimal akibat keterbatasan kapasitas birokrasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan minimnya pemetaan partisipatif. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah adat memerlukan percepatan pengakuan formal oleh pemerintah, penyederhanaan sistem pendaftaran tanah adat, reformasi mekanisme pembuktian, serta integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Diperlukan pula evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada agar pelaksanaannya benar-benar berpihak pada masyarakat hukum adat. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara negara dan komunitas adat dalam mewujudkan keadilan agraria yang berkelanjutan. Kata Kunci: Tanah Adat, Sengketa Agraria, Hak Ulayat, Hukum Adat, Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019, Kepastian Hukum
WANPRESTASI DALAM HUKUM PERJANJIAN DAN UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN Ribi, Hikmawati; Zakiah, Zakiah
RESTORATIVE JOURNAL Vol 1 No 2 (2024): Restorative Journal
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The phenomenon of resolving defaults on the basis of perceived debt using bankruptcy law mechanisms has become widespread. It is not uncommon for the bankrupt respondent to deliberately default in order to retaliate against the opposing party who has defaulted previously. This journal's research points to the concept of default in contract law that can be fully applied to the concept of debt in bankruptcy law.Research using normative legal research methods through statutory approaches, case approaches, comparative approaches and conceptual approaches. Analysis of legal materials is carried out using an exploratory qualitative approach using interpretive, systematic, evaluative, constructive and argumentative techniques.The research results show that not all defaults can be categorized as debts in bankruptcy, except if the achievements in question are achievements in the field of business activities/trade debts. Defaults are only responsible for creditors who have made an agreement, but in bankruptcy law, they must be looked at and the resolution will involve all other creditors as well. Keywords: Law, Default, Bankruptcy.
PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI PIDANA TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELANGGAR ASAS NETRALITAS DALAM MASA PEMILIHAN UMUM Rahman, Muhammad Ikhwan; Muchsin, Putri Rofifah Nabila
RESTORATIVE JOURNAL Vol 1 No 2 (2024): Restorative Journal
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT                General Elections are a manifestation of people's sovereignty in order to produce a democratic government. which is stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 22E. Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that general elections are held directly, publicly, freely, secretly, honestly and fairly once every five years. General elections are held to elect members of the People's Representative Council, Regional Representative Council, President and vice president and Regional People's Representative Council.                In the implementation of elections as regulated in Law 7 of 2017 concerning General Elections, things and limitations are certainly regulated in the implementation of general elections and one of the main concerns in implementing election laws and other regulations is related to the neutrality of the State Civil Apparatus. (called ASN) as state administrators.                The approach method used is juridical-normative, with a dogmatic type of research, a descriptive research form of legal relations. The specifications of this research are descriptive-analytical. The data collection method used was the library research method by examining the document and library materials used in this research.                In the event that an alleged election violation occurs, it has been regulated in detail and clearly in the Republic of Indonesia General Election Supervisory Agency Regulation Number 7 of 2022 concerning Handling of Findings and Reports of General Election Violations, if the alleged violation by the State Civil Service is related to a violation of the code of ethics then the recommendation can be continued to the State Civil Apparatus Commission (KASN) by the Election Supervisory Agency, while election crimes were handed over to the court after carrying out a series of processes at the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) which consists of three agencies, namely Bawaslu, Police and Prosecutor's Office. Keywords: Election, Neutrality of ASN in Elections
The failure of the government to undermine the rights of the citizens in the general elections Afdhal, Afdhal
RESTORATIVE JOURNAL Vol 1 No 2 (2024): Restorative Journal
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe government in this case a State official with authority in the exercise of government administrative powers is obliged to act neutrally and not permitted for Abuse of authority or abuse of power or in French called the detournement de pouvoir is one of the acts of deviation of the body / office of administration based on the principle of exces de pouvoir (beyond the limits of power) in the concept of rechtsstaat.State officials who want to campaign and conduct campaigns are obliged to apply for leave and not use state facilities so as not to become potential abuse of authority in their duties.A State official who has an interest in campaigning and gives promises to the people is not an agreement so it cannot be categorized as a failure. But when a State official that violates the electoral rules and conduct a campaign using state facilities is considered to be detrimental to the state's finances as described in Constitutional Court Law Recital No. 25/UUXIV/2016Keyword: Government; Campaign; Abuse Of Authority; Benefit Loss;
PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP PENGGUNA FINTECH LENDING DI INDONESIA Muin, Indriani; Suhra, Amalia
RESTORATIVE JOURNAL Vol 1 No 2 (2024): Restorative Journal
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Considering the potential impacts and risks arising from the lack of comprehensive regulation of fintech growth in Indonesia by the government, it is important to pay attention to and regulate consumer protection effectively within the fintech ecosystem. Two significant risks if consumer protection is neglected are privacy and data security breaches, as well as data misuse. Hence, data security and personal information issues are increasingly becoming concerns since such data may contain information involving individuals' privacy rights.The aim of this study is to understand and analyze the development of Fintech Lending in Indonesia and the Protection of Personal Data for Fintech Lending Users. The method employed is normative research, analyzing legal sources as secondary data. The research findings indicate that the current development of Fintech Lending in Indonesia involves 101 companies, comprising 94 conventional providers and 7 Sharia-compliant providers. Fintech Lending users are advised to be more vigilant in keeping pace with technological advancements and developments. Keywords: Fintech lending, Data ProtectionFintech lending, Data Protection 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA Rukman, Auliah Andika; Suhra, Andi Amalia; Elviana, Elviana
RESTORATIVE JOURNAL Vol 1 No 2 (2024): Restorative Journal
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT                  This research will examine the implementation of halal certification legal policies for Micro and Small Business actors in Indonesia. Currently, to be able to compete in the national market and global market, the need for halal guarantees for Micro and Small Business products is very much needed, especially in Indonesia, which is a Muslim-majority country, of course. Product standards must be based on Islamic law, the law also requires that all products located in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia must obtain a halal certificate. This research uses a normative juridical method with a descriptive approach to analyze various literature, regulations and government policies related to Halal Certification for micro and small businesses. The research results show that with clear regulations and mechanisms in place, it is hoped that the implementation of this halal certification policy can provide legal certainty, security and comfort for consumers in using halal products, as well as encourage improvements in product quality and halalness for business actors, including micro and small businesses.
ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS KELEBIHAN BAYAR ANGSURAN DALAM PERJANJIAN KREDIT Syamsuri, Andi Santri; Hayyong, Muhammad Al
RESTORATIVE JOURNAL Vol 1 No 2 (2024): Restorative Journal
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis research aims to determine the efforts to resolve defaults carried out by Bank M Makassar Branch and the juridical implications of bills that are overcharged by the bank. This research is normative legal research, namely a legal research method that functions to research the formation of law and the application of law in society. To obtain data, library research was carried out to find out the basics of the applicable law and then compare it with its application obtained through interviews with respondents. All data is then described and analyzed qualitatively. Based on the research results, the overpayment of credit installments at Bank M Makassar Branch in its implementation is an action that should not be collected by the Bank. First, this is based on acts of default that were previously carried out by the Bank regarding the existing agreement between the parties. The default was caused by a difference in implementation between what was agreed and what was implemented, namely the Bank's negligence in determining the credit installment period so that it became longer. Second, the juridical implications of bills being overcharged mean that payments will not be owed for 24 months. Payments that are not owed are the rights of the Indebted Party which must be returned.Keywords: Breach Of Contract, Credit Agreement, Bank.
KENAKALAN ANAK (JUVENILE DELINQUENCY) DITINJAU DARI KRIMINOLOGI (PERSPEKTIF TEORI ANOMIE) Ruslan, Muhammad Ibnu Maulana; Maulana, Muhammad
RESTORATIVE JOURNAL Vol 1 No 2 (2024): Restorative Journal
Publisher : Muhammadiyah Makassar University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrackThis research examines juvenile delinquency from the perspective of anomie theory. Juvenile delinquency is a social phenomenon of serious concern in modern society. It encompasses various deviant behaviors committed by individuals who have not reached adulthood. This phenomenon has significant impacts not only on the individuals involved but also on society as a whole.The study employs a normative juridical method by examining literature or secondary data as the basis for research, conducting searches on regulations and literature related to the issues under investigation.The results indicate that the emergence of juvenile delinquency from the perspective of anomie theory can occur because a child responds to the discrepancy between what they expect in a high social life and the limitations of the resources they have. Other contributing factors may also originate from internal and external factors. Some of these factors include: a. Lack of education for children, b. Lack of parental role, c. Instability in social, political, and economic conditions, and d. Moral decline in children.Keywords: Juvenile delinquency, Criminology, Anomie Theory

Page 4 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 1 (2025): RESTORATIVE JOURNAL Vol 2 No 2 (2024): JURNAL RESTORATIVE VOLUME 2 NOMOR 2 Vol 2, No 2 (2024): JURNAL RESTORATIVE VOLUME 2 NOMOR 2 Vol 2 No 1 (2024): Restorative Journal Vol 2, No 1 (2024): Restorative Journal Vol 1 No 2 (2024): Restorative Journal Vol 1, No 2 (2024): Restorative Journal Vol 1, No 1 (2023): JURNAL RESTORATIVE VOLUME 1 NO. 1