cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad
Contact Email
sangfuad2018@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sangfuad2018@gmail.com
Editorial Address
Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia
Published by Universitas Widya Mataram
ISSN : 28306465     EISSN : 29647177     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fokus Jurnal Juris Humanity  adalah menerbitkan naskah kajian penelitian atau gagasan konseptual. Kami tertarik dengan topik-topik yang berkaitan dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia, di antaranya: Penegakan Hak Asasi Manusia Hak ekonomi sosial dan budaya Hukum perlindungan Hak asasi manusia Hak sipil dan politik Kebijakan HAM Nasional dan Internasional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 47 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HAM TERHADAP KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA Dewi, Aida
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v1i2.11

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri, dimana seorang perempuan harus tunduk kepada laki laki, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain daripada hak pribadi, pada umunya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan yang dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan. Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup rumah tangga, antara anggota rumah tangga tersebut yang tidak seimbang (asimetris). Karena pola relasi dalam rumah tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekersaan dalam rumah tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan fisik dalam rumah tangga belum nampak, sehingga hal ini semakin merebak di daerah-daerah khususnya wilayah hukum seluruh kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Out put dari penelitian ini agar menjadi pengayaan ilmu dan pengetahuan yang terjadi di masyarakat dan diharapkan juga bisa diterbitkan dalam jurnal lokal maupun jurnal nasional terakreditasi.
KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMENUHAN AKSES TERHADAP AIR Teguh Iman Sationo
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v1i2.12

Abstract

Water is a basic need of human being, no one can live without water and it has no substitution. Water is a a requirement of adequate living standard for the health and well-being of all human being..The current problem is the availability of water in fulfill the human need is decreased. On the one hand there is the view that water is a commodity while the other side said that water is a social good.. The right to water implies that everyone should have access to water without discrimination. The state’s role is indispensable when people are not in the same position in getting water, the differences position of people can occur not only a problem of economic inequality, but also the specific natural conditions in a certain region. Such differences make some parts of society difficult to gain access to water, and in this situation, the presence of the state is strong required.
PROBLEMATIKA PEMENUHAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. Cunduk Wasiati
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v1i2.13

Abstract

Tanggung jawab negara dalam Pemenuhan Jaminan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia. bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut, masing masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (obligation to conduct) yaitu mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (obligation to result) yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur. Urgensi Pengadilan HAM Ad Hoc Dalam Menangani Pelangaran HAM Di Indonesia yang kian hari kian meningkat merupakan sesuatu yang sangat di butuhkan hari ini alam menjawab permasalahan hukum yang ada mengingat Pengadilan HAM dapat memberikan mekanisme untuk pemenuhan hak-hak korban yakni pengaturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Namun, Putusan-putusan pengadilan HAM sampai saat ini secara umum belum memberikan hasil sebagaimana harapan banyak pihak sebagaimana saat awal pengadilan ini diupayakan.
PERLINDUNGAN HUKUM PRAKTIK KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT: IMPLEMENTASI KENYAMANAN DOKTER DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN Riyanto, Ontran Sumantri; Fuad
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i1.14

Abstract

Abstrak Praktik kedokteran di rumah sakit adalah ranah yang kompleks, di mana perlindungan hukum menjadi aspek sentral dalam memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang unggul. Namun, realitas lapangan seringkali menghadirkan permasalahan dalam implementasi perlindungan hukum dan kenyamanan bagi dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis hubungan antara perlindungan hukum dan lingkungan kerja yang mendukung terhadap kemampuan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Hasil kajian ini menguraikan berbagai faktor seperti beban kerja, ketersediaan fasilitas dan peralatan medis, serta kebijakan yang menghargai keseimbangan hidup kerja dan pribadi, menjadi aspek penting yang dibahas. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menganalisis aspek hukum yang relevan, tetapi juga menjelajahi faktor-faktor sosial yang memengaruhi praktik kedokteran di rumah sakit. Dalam mengatasi tantangan beban kerja yang tinggi dan mempertahankan kualitas layanan, penting bagi rumah sakit dan stakeholder terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, termasuk menyediakan fasilitas yang memadai dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang memperhatikan keseimbangan hidup kerja dan kehidupan pribadi dokter. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih kaya terkait permasalahan perlindungan hukum dan kenyamanan dalam praktik kedokteran di rumah sakit serta dampaknya terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter. Kata kunci: Perlindungan hukum, Dokter, Rumah Sakit, Pelayanan Kesehatan Abstract The practice of medicine in hospitals is a complex domain, where legal protection plays a pivotal role in ensuring superior healthcare quality. However, the field reality often presents challenges in the implementation of legal safeguards and the comfort of doctors while providing healthcare services. This study employs a socio-legal approach to analyze the relationship between legal protection and a supportive work environment, contributing to the doctor's ability to deliver optimal healthcare services. The findings of this study delineate various factors such as workload, availability of facilities and medical equipment, and policies that honor the work-life balance, as crucial aspects under discussion. Through this approach, the research not only scrutinizes pertinent legal aspects but also delves into the social factors influencing medical practice in hospitals. To address the challenge of high workloads and sustain service quality, it is imperative for hospitals and relevant stakeholders to establish a supportive environment, including the provision of adequate facilities and the implementation of policies that recognize the work-life balance of doctors. The insights garnered from this study are anticipated to provide a deeper understanding of the issues concerning legal protection and comfort in medical practice within hospitals, as well as their implications on the quality of healthcare services provided by doctors. Keywords: Legal protection, Doctors, Hospitals, Healthcare services
PERLINDUNGAN HUKUM BIDANG PENDIDIKAN HAK ORANG ASLI PAPUA DALAM PERPEKTIF OTONOMI KHUSUS Luhukay, Roni Sulistyanto
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i1.19

Abstract

Abstrak Pemenuhan hak-hak mendasar orang Papua dalam memperoleh jaminan pendidikan yang tidak dibarengi dengan penafsiran yang jelas dan detail sehingga berhenti pada tataran impelementasi untuk itu Urgensi pemenuhan Hak Orang Asli Papua Dalam Bidang Pendidikan merupakan indicator utama dalam mewujudkan nilai nilai keadilan dengan upaya memberikan berbagai afirmatif action kepada orang asli papua dalam sector pendidikan hal ini merupakan cara mewujudkan pembangunan kesetaraan kepada orang asli papua dalam memaknai keadilan. Selain itu Meskipun Provinsi Papua telah diberikan otonomi khusus berdasarkan regulasi, namun praktik penyelenggaraan status ini bersifat pasif khususnya terdapat pada sector pendidikan. Terbukti bahwa dengan melipahnya dana otonomi khusus akan tetapi fasilitas pendidikan masih sangat minim untuk diakses oleh orang asli papua. Serta Problematika menunjukan kebijakan pembangunan otonomi khusus papua masih meletakan pembangunan pada kebijakan politik hukum tidak pada konsep Otonomi khusus pembangunan harkat dan martabat orang asli papua hal ini berpotensi menimbulkan masalah perlindungan hukum hak Orang Asli Papua dibidang pendidikan. Meliputi,  (1) mengendalikan sistem pendidikan yang tidak memadai. (2) Kelangkaan pendidik dibandingkan dengan pedesaan, dampak langsung dari variabel politik, dan pengaruh nyata kehidupan perkotaan. (3) Tidak sungguh-sungguh berdedikasi untuk memajukan pendidikan. (4) Tidak serius menjalankan tanggung jawab sebagai guru atau pendidik. Sumber daya langka. (5) Perguruan tinggi dan universitas nirlaba mendapat nilai rendah. (6) Alokasi 30% Dana Otonomi Khusus tidak mencukupi. (7) Beasiswa diberikan kepada Orang Asli Papua secara adil dan tanpa memandang seleksi pelamar.   Abstract The fulfillment of the basic rights of the Papuan people such as the right to obtain guaranteed education is not accompanied by a clear and detailed interpretation so that it stops at the level of implementation. Affirmative action for indigenous Papuans in the education sector is a way of realizing the development of equality for indigenous Papuans in interpreting justice. In addition, even though the Papua Province has been given special autonomy based on regulations, the practice of administering this status is passive, especially in the education sector. It is proven that with the increase in special autonomy funds, educational facilities are still very minimal for indigenous Papuans to access. As well as the problem showing that the development policy for Papua's special autonomy still places development on legal political policies not on the concept of special autonomy for the development of the dignity of indigenous Papuans, this has the potential to cause problems of legal protection for the rights of indigenous Papuans in the field of education. Includes, (1) controlling an inadequate education system. (2) The scarcity of educators compared to rural areas, the direct impact of political variables, and the real influence of urban life. (3) Not truly dedicated to advancing education. (4) Not seriously carrying out responsibilities as a teacher or educator. Rare resource. (5) For-profit colleges and universities get low marks. (6) The 30% allocation of Special Autonomy Funds is insufficient. (7) Scholarships are given to Indigenous Papuans fairly and without regard to applicant selection.  
PENGAKUAN HAK MASYARAKAT DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DALAM PERSPEKTIF PENGAWASAN PUBLIK Wahyu Hidayat
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i1.15

Abstract

Pengakuan hak di bidang perizinan dilakukan dalam bentuk pengawasan dari masyarakat dapat berupa pengaduan Perizinan Dan Non Perizinan atas informasi/pemberitahuan yang disampaikan yang berisi keluhan dan/atau ketidakpuasan terkait perilaku dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang dilakukan pegawai, dan/atau informasi tentang pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai. Saat ini warga masyarakat makin sadar akan hak dan kewajibannya, dan semakin berusaha melindungi kepentingan mereka baik terhadap sesama warga negara maupun terhadap kewenangan penguasa. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan hak masyarkat di bidang perizinan dan pengawasan masyarakat dalam rangka mempertahankan hak di bidang perizinan di daerah. Metode penelitian ini dalah penelitian normatif, pendekatan berupa peraturan perundang-undangan, pengumpulan data dalam penelitian ini lebih mengutamakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dalam penelitian hukum ini memiliki sifat deskriptif kualitatif. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa perizinan merupakan instrumen pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat dalam meminta perizinan kepada pemerintah daerahnya masing-masing. Kebutuhan masyarakat terhadap legalitas dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah yang sah merupakan keniscayaan karena dianggap sebagai pemenuhan kewajiban dan sekaligus hak yang harus terpenuhi dalam berusaha mencukupi kebutuhan hidup. Dalam praktiknya izin dijadikan pula sebagai alat diskriminasi dan lahan bagi pejabat pemerintah untuk melakukan korupsi, sehingga diperlukan pengetahuan masyarakat untuk mengetahui bagaimana bertindak dan bagaimana mengajukan pengaduan atau pelaporan. Sehingga untuk menjalankan cita-cita pemerintahan yang baik maka masyarakat harus diberikan perlindungan terhadap haknya dan kepastian hukum dalam hal penerbitan izin tersebut.
PENEGAKAN HUKUM HAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM MAQASHID SYARIAH Sofian, Muhamad
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i1.16

Abstract

Abstrak Hukum Islam dengan maqashid syariah dapat dijadikan suatu pemikiran hukum dalam penegakan hukum HAM. Mengingat hukum Islam adalah hukum yang tidak bersandar pada teks Undang-Undang semata melainkan dapat bersumber pada nilai-nilai keislaman yang bersandar pada Al-Quran dan Hadist serta Ijtihad para ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui penegakan hukum Hak Asasi Manusia kemudian ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah. Jenis Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan kepustakaan atau library Research dan Perundang-undangan. Adapun hasil penelitian bahwa Indonesia memberikan perlindungan HAM kepada warga negaranya yang kesemuanya termuat dalam Konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 hasil amandemen keempat pada tahun 2002. Upaya penegakan Hukum HAM dan perlindungan HAM Di indonesia juga diatur pada regulasi seperti UU Nomor UU HAM di Indonesia adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan beberapa lainnya. Selain melalui regulasi juga dibentuk lembaga pengadilan HAM sebagai bentuk keseriusan pemerintah indonesia dalam upaya penegakan hukum HAM dan Perlindungan terhadap HAM. HAM dan maqashid syari'ah pada dasarnya adalah menjaga kemaslahatan seseorang. Maqashid memberikan alternatif solusi untuk menjaga hak-hak manusia.   Abstract Islamic law with maqashid syariah can be used as a legal thought in enforcing human rights law. Considering that Islamic law is not only based on legal texts but also on Islamic values that are based on the Quran, Hadith, and the Ijtihad of scholars. This study aims to examine and understand the enforcement of human rights law from the perspective of Maqashid Syariah. The type of research used is normative legal research with a literature or library research approach and legislation. The results of the study show that Indonesia provides protection for its citizens' human rights, all of which are contained in the Indonesian Constitution, namely the 1945 Constitution as amended in 2002. Efforts to enforce human rights law and protect human rights in Indonesia are also regulated by laws such as Law No. 39 of 1999 on Human Rights and several others. In addition to regulations, a human rights court was also established as a form of the Indonesian government's seriousness in efforts to enforce human rights law and protect human rights. Human rights and maqashid syari'ah are basically about maintaining the well-being of individuals. Maqashid provides alternative solutions for protecting human rights.
DISPARITAS PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA (PRINSIP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA) Jatmiko, sigit; hartanto
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i1.17

Abstract

Pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian di Yogyakarta melibatkan sejumlah pendekatan dan langkah-langkah guna menjaga ketertiban dalam persoalan keimigrasian, memastikan keamanan nasional terjaga, dan menegakkan peraturan keimigrasian. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, terdapat lima kendala utama dalam pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta. Fenomena ini mengungkapkan permasalahan mendasar yang berkaitan dengan kerangka hukum, tumpang tindih dalam konsep pengawasan keimigrasian, serta bias dalam tindakan keimigrasian. Dalam penelitian ini, dengan merujuk pada prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, dilakukan analisis normatif-empiris dengan fokus pada kerangka hukum dan perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada ketentuan yang menguraikan jenis pelanggaran imigrasi yang akan mengakibatkan Tindakan Administratif Imigrasi (TAK), dan terdapat diskresi bagi petugas Imigrasi dalam menentukan apakah akan menerapkan TAK atau menuntut pidana, sehingga menciptakan perbedaan dalam penegakan hukum imigrasi. Dapat disarankan bahwa perlu ada revisi peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian yang memperjelas kriteria pelanggaran keimigrasian dan proses peradilan terhadap orang asing.
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENAHANAN IJAZAH ASLI DALAM PERJANJIAN KERJA OLEH PERUSAHAAN Fuad; Riyanto, Ontran Sumantri
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i1.18

Abstract

Abstrak Lapangan kerja yang sempit merupakan tantangan yang serius bagi para pencari kerja di berbagai belahan dunia. Pertumbuhan populasi yang pesat dan transformasi ekonomi telah menyebabkan kesenjangan antara permintaan dan pasokan tenaga kerja, mengakibatkan banyaknya individu yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan harapan mereka. Dalam konteks ini, tantangan khusus muncul ketika para pencari kerja menghadapi praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Penahanan ijazah dalam upaya untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kerja telah menjadi isu yang kontroversial dalam hubungan pekerjaan. Praktik ini menghadirkan permasalahan berdampak besar, terutama dalam lingkungan kerja yang sempit. Para pencari kerja yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan formal mereka menemukan bahwa ijazah asli mereka ditahan oleh perusahaan sebagai bentuk jaminan, mengakibatkan potensi terganggunya kebebasan dan hak asasi mereka. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait, dan literatur hukum yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak dari penahanan ijazah asli terhadap hak asasi manusia para pekerja serta untuk menilai kesesuaian praktik ini dengan norma-norma hukum dan prinsip hak asasi manusia. Tindakan penahanan ijazah asli dalam perjanjian kerja oleh perusahaan dapat menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas pendidikan dan hak untuk bekerja.     Abstract The narrow job market represents a significant challenge for job seekers across various parts of the world. Rapid population growth and economic transformations have led to a disparity between labor demand and supply, resulting in many individuals struggling to secure employment that aligns with their qualifications and expectations. In this context, specific challenges arise when job seekers encounter the practice of withholding academic certificates by companies. Withholding certificates as a means to ensure employment contract compliance has become a contentious issue in labor relations. This practice introduces substantial issues, particularly within a restricted job environment. Job seekers who have successfully completed their formal education find that their original certificates are held by companies as collateral, potentially impeding their freedom and human rights. The methodology used in this research is a normative juridical approach, involving an analysis of legal regulations, relevant court decisions, and legal literature. The aim of this study is to comprehend the impact of withholding original certificates on the human rights of workers and to assess the conformity of this practice with legal norms and human rights principles. The act of withholding original certificates in employment contracts by companies can potentially infringe on human rights, especially the rights to education and the right to work.  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN YANG LAYAK BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN LANJUT USIA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang) Dika Wahyu Putri; Karim, Asma
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i1.20

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan yang layak bagi warga binaan Pemasyarakatan perempuan lanjut usia dan faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2, yaitu (a) Perlindungan hukum preventif, perlindungan tersebut mencakup hak atas ketersediaan (availability), hak atas keterjangkauan (accessibility), hak atas menerima atau mendapatkan (acceptability), hak atas kualitas (quality); (b) Perlindungan hukum represif, diberikan Pemerintah dengan penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan dan diskriminasi kepada tenaga kesehatan yang sedang bertugas sesuai dengan Peraturan Undang-Undang. 2) Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, antara lain: (a) Over kapasitas; (b) Kurangnya tenaga ahli medis; (c) Fasilitas yang kurang memadai; dan 4) Keterbatasan anggaran.   Abstract This research aims to determine the legal protection for the right to adequate healthcare for elderly female inmates in Class IIA Magelang Penitentiary and the inhibiting factors. This research falls under the category of socio-legal studies. The research results indicate the following: Forms of legal protection are divided into 2 categories: (a) Preventive legal protection, which encompasses the right to availability, accessibility, acceptability, and quality of healthcare. (b) Repressive legal protection, provided by the government through sanctions against individuals involved in violence and discrimination against healthcare professionals in accordance with the laws and regulations. Inhibiting factors for legal protection of the right to adequate healthcare for elderly female inmates in Class IIA Magelang Penitentiary include: (a) Overcrowding, (b) Lack of medical experts, (c) Inadequate facilities and (d) Budget constraints.    

Page 2 of 5 | Total Record : 47

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025) Vol. 3 No. 2 (2024) Vol. 3 No. 1 (2024) Vol. 2 No. 2 (2023) Vol. 2 No. 1 (2023) Vol. 1 No. 2 (2022) Vol. 1 No. 1 (2022)