cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad
Contact Email
sangfuad2018@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sangfuad2018@gmail.com
Editorial Address
Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia
Published by Universitas Widya Mataram
ISSN : 28306465     EISSN : 29647177     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fokus Jurnal Juris Humanity  adalah menerbitkan naskah kajian penelitian atau gagasan konseptual. Kami tertarik dengan topik-topik yang berkaitan dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia, di antaranya: Penegakan Hak Asasi Manusia Hak ekonomi sosial dan budaya Hukum perlindungan Hak asasi manusia Hak sipil dan politik Kebijakan HAM Nasional dan Internasional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 47 Documents
 1   2   3   4   5 
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Luhukay, Roni Sulistyanto
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i1.37

Abstract

Tidak hadirnya Pegawai Negeri Sipil (ASN) dalam politik praktis, atau mencalonkan diri dalam pemilu nasional atau daerah. merupakan langkah penting untuk menjamin netralitas dan integritas ASN. Netralitas ASN diperlukan untuk menjamin pelayanan publik tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi atau kelompok, sehingga keputusan administratif dapat diambil secara obyektif dan adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini mendalami tentang Urgensi Penerapan Larangan pegawan negeri sipil (ASN) membantu menjaga profesionalisme dan standar etika di sektor publik, mendukung kelangsungan sistem demokrasi yang sehat dan adil, serta Pegawai Negeri Sipil (ASN) ini memiliki peran yang substansial. dan dampaknya yang komprehensif, baik bagi individu ASN maupun bagi sistem pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, implikasi ketidak netralan ASN berimplikasi pada pelaksanaan pemilu yang dapat merusak kepercayaan publik, mengganggu integritas sistem pemilu, serta menyebabkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
LITERASI DIGITAL MEDIA PENYIARAN DI DAERAH 3T PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU) Febriyanto
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i1.38

Abstract

Abstrak Melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala dan wawasan terkait kondisi digitalisasi, termasuk penyiaran digital di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Belum meratanya infrastruktur penyedia layanan digital, baik telekomunikasi maupun penyiaran menjadikan kesenjangan digital di wilayah tersebut cukup tinggi. Kondisi tersebut tentu saja membuat upaya literasi digital tidak dapat maksimal dilaksanakan. Pasalnya, penyiaran di daerah 3T tidak cukup hanya dengan fungsi utama sebagai sarana informasi pendidikan, hiburan, kontrol sosial, ekonomi maupun kebudayaan seperti termaktub dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun melalui penyiaran dapat dijadikan sarana membangun nasionalisme. Cukup menarik karena ada beberapa wilayah yang masuk daerah 3T tidak terjangkau penyiaran terestrial free to air (FTA), bahkan hingga saat ini. Malah, lebih mudah mengakses penyiaran dari negara tetangga yang secara geografis sangat berdekatan. Melalui metode penelitian studi kasus dengan beberapa teknik pengumpulan data, seperti analisis, wawancara dan jaringan komunikasi, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui peran penyiaran digital dalam memberikan literasi kepada masyarakat untuk mempertebal rasa nasionalisme bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Terlebih, mendapatkan informasi termasuk melalui penyiaran digital merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Undang-undang. Sebab itulah harus direalisasikan negara karena juga amanat dari konstitusi Negara Indonesia. Kata kunci: Literasi Digital, Media, Penyiaran, Wilayah 3T, HAM Abstract Through this research, it is hoped that it can open horizons and insights regarding digitalization conditions, including digital broadcasting in the Disadvantaged, Frontier and Outermost (3T) regions in Indonesia, especially in the Riau Islands Province. The uneven distribution of infrastructure for digital service providers, both telecommunications and broadcasting, means that the digital gap in the region is quite high. These conditions of course mean that digital literacy efforts cannot be implemented optimally. The reason is that broadcasting in the 3T area is not enough for its main function as a means of educational information, entertainment, social, economic and cultural control as stated in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. However, broadcasting can be used as a means of building nationalism. It is quite interesting because there are several areas that are included in the 3T area which are not covered by free to air (FTA) terrestrial broadcasting, even now. In fact, it is easier to access broadcasting from neighboring countries that are geographically very close. Through case study research methods with several data collection techniques, such as analysis, interviews and communication networks, this research is expected to find out the role of digital broadcasting in providing literacy to the public to strengthen the sense of nationalism for the people of the Riau Islands Province. Moreover, obtaining information, including through digital broadcasting, is a human right protected by law. That is why the state must realize it because it is also a mandate from the Indonesian constitution. Key words: Digital Literacy, Media, Broadcasting, 3T Area, Human Rights
HAK ATAS INFORMASI KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER: IMPLIKASI HAM DALAM KOMUNIKASI DOKTER-PASIEN Riyanto, Ontran Sumantri; Ratnawati, Erna Tri Rusmala
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i1.39

Abstract

Transparansi dalam komunikasi antara dokter dan pasien merupakan aspek fundamental dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pasien memilik hak atas inforrmasi kesehatan dan dokter berhak atas Informasi yang akurat dari pasien sebab sangat mempengaruhi tindakan medis serta keseluruhan kualitas pelayanan yang diberikan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta prinsip hukum yang berkaitan dengan hak atas informasi kesehatan dan perlindungan hukum bagi dokter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dari dokter dan keamanan atas kerahasian medis. Sedangkan Dokter berhak menerima informasi yang jujur dan lengkap dari pasien. Hak ini sangat penting untuk mengurangi risiko kesalahan medis serta potensi tuntutan hukum yang dapat terjadi akibat informasi yang tidak akurat. Perlindungan hukum yang efektif untuk dokter menyediakan dasar yang kokoh bagi terciptanya lingkungan praktik medis yang lebih aman, serta membantu memperbaiki hubungan profesional antara dokter dan pasien. Edukasi yang tepat kepada pasien mengenai pentingnya memberikan informasi yang akurat memainkan peran penting dalam proses ini. Hal ini tidak hanya meningkatkan hasil pelayanan kesehatan tetapi juga meminimalisir potensi risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh tenaga medis. Penerapan perlindungan hukum yang konsisten dan upaya edukasi yang berkelanjutan sangat penting dalam mendukung pelayanan kesehatan yang efektif dan aman.
KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENANGANAN KASUS BULLYING DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Linda Ulfiatuz Zahro; Naila Nafila Khoirina; Salma Intan Devianti; Rofin Nur Azizah
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i2.42

Abstract

Abstrak Bullying yang terjadi di dunia pendidikan atau lingkungan sekolah dan di tengah-tengah masyarakat harus menjadi perhatian yang serius karena dampaknya yang terlalu signifikan terhadap psikologis dan lingkungan sosial korban. Berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Bullying tidak hanya melanggar hak individu yang seharusnya dilindungi melainkan juga mencederai martabat dan kehormatan sebagai seorang manusia. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kebijakan publik yang digunakan dalam penanganan kasus bullying yang terjadi di Indonesia serta sejauh mana kebijakan tersebut sesuai denganprinsip-prinsip kebijakan HAM. Dalam jurnal penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif yang menekankan pada pemahaman terhadap peristiwa/fenomena yang diteliti. Objek penelitian mencakup peraturan perundang-undangan terkait bullying dan implementasinya yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurang efektifnya penggunaan kebijakan dan regulasi mengenai HAM terutama dalam hal perlindungan korban dan penegakkan sanksi yang diberikan kepada pelaku. Perlu penguatan kebijakan publik yang lebih komprehensif untuk menangani korban bullying dan penegakkan sanksi terhadap pelaku bullying dengan berlandaskan pada nilai-nilai HAM untuk memastikan bahwa penanganan kasus bullying lebih efektif dan berkeadilan. Kata kunci: Kebijakan Publik, Bullying, Hak Asasi Manusia, Penanganan, Perlindungan Hak.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NEGARA HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BERDASARKAN UUD 1945. SOFIAN, MUHAMAD; Fuad, Fuad
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i2.43

Abstract

Salah satu tujuan konstitusional Indonesia adalah terwujudnya keadilan sosial. Upaya perwujudan keadilan sosial menjadi tanggungjawab lembaga negara diantaranya Mahkamah Konstutusi. MK sebagai Lembaga Peradilan Konstitusi kontitusi tentunya memiliki peran vital dalam mewujdukan keadilan sosial yang dimulai dengan penegakan prinsip negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraan Mahkamah Konstitusi dalam menegakan Prinsip negara hukum sebagai Upaya perwujudan keadilan sosial berdasarkan pada UUD NRI 1945. Penelitian yang menggunakan metode peneltian Hukum Normatif dengan mengkaji teori dan beberapa Putusan MK yang berkaitan dengan keadilan sosial. Peran yang dapat dilakukan MK antara lain menjadikan kedudukan MK sebagai Penjaga Konstitusi sehingga memastika segala UU sesuai dengan UUD NRI 1945, Menegakkan Prinsip Negara Hukum dalam Konteks Keadilan Sosial dengan memastikan bahwa produk Hukum tentang keadilan sosial tidak menyalahi prisnisp Hukum, dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DASAR SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DEMI MENEKAN KETIMPANGAN EKONOMI DI MASYARAKAT Ana, Anadhofatul Sukmananda; Adelia Puspitasari; Naila Adibah Jaisy; Naila Farah Ramadhani; Nova Dwi Jayanti
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i2.49

Abstract

Realisasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia berperan penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan perumahan yang layak. Ketimpangan meningkat akibat diskriminasi usia di tempat kerja, penyimpangan upah berdasarkan gender, dan meningkatnya jumlah tunawisma. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima yang menekankan pada keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, dapat dijadikan landasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak ketimpangan ekonomi terhadap penerapan hak asasi manusia di Indonesia dan mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengurangan ketimpangan ekonomi memerlukan perbaikan kebijakan sosial dan ekonomi, antara lain meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak, mengurangi kesenjangan upah berdasarkan gender, menyediakan perumahan yang layak, dan menghilangkan kesenjangan dalam status pekerjaan.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih berkeadilan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan ajaran Pancasila.
ANALISIS REALISASI UPAYA PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DALAM RENTANG TAHUN 1965-1998 Angkasa, Surya; Fathonah, Hanum
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i2.56

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) bagi rakyat Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945 merupakan bagian integral dalam sistem hukum Indonesia yang dijamin dan wajib dilindungi. Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi setiap rakyat adalah akuntabilitas pemerintah yang harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan dengan integritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis realisasi upaya pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran Hak asasi manusia berat dalam kurun waktu 1965-1998, yang merupakan era sebelum reformasi di mana pelanggaran berat terhadap hak-hak sipil dan politik warga di berbagai wilayah di Indonesia terjadi secara repetitif dan pelaku pelanggaran tidak diadili sesuai aturan hukum yang berlaku . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang meliputi studi literatur terhadap kebijakan regulasi pemerintah dalam upaya penyelesaian dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian menunjukan bahwa meski beberapa upaya telah dilakukan, seperti pembentukan lembaga Hak Asasi Manusia, penetapan regulasi undang-undang dan peraturan pemerintah; penyelesaian kasus pelanggaran berat oleh pemerintah menunjukkan inkonsistensi antara janji dan upaya yang direalisasikan pemerintah akibat lemahnya kewenangan dalam penegakan regulasi kebijakan, impunitas terhadap pelaku pelanggaran, serta intervensi politik. Hasil dari penelitian ini memiliki manfaat untuk menjadi salah satu advokasi penanggulangan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pencegahan pelanggaran HAM di kemudian hari.
PROBLEMATIKA DISIPLIN DALAM MENJAGA ETIKA PENDIDIKAN ANAK DALAM PERPEKTIF HAM Murdoko
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i2.63

Abstract

Dalam memastikan perlindungan anak, sejumlah tantangan muncul dalam praktiknya, termasuk ketidakkonsistenan antara peraturan dan implementasi di lapangan, masalah dalam menyeimbangkan antara kedisiplinan dan perlindungan anak, dan masalah dalam menggabungkan etika pendidikan dengan perlindungan anak. Masalah-masalah ini merupakan tantangan yang signifikan dalam lingkungan pedagogis di Indonesia. Dalam penelitian ini, metodologi studi normatif atau doktrinal digunakan, yang merinci lemahnya pemantauan dan evaluasi yang mengarah pada regulasi yang kurang efisien. Selain itu, menyeimbangkan antara disiplin yang efektif dan perlindungan hak-hak anak dalam kebijakan pendidikan merupakan tantangan yang kompleks. Kebijakan pendidikan harus melindungi anak-anak dari kekerasan sekaligus mendorong pengembangan disiplin yang positif. Mengadopsi perspektif holistik yang mempertimbangkan perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak sangat penting untuk mencapai hal ini. Pemantauan yang ketat dan keterlibatan orang tua dan masyarakat juga sangat penting.
MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKELANJUTAN: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 Muhammad Khaidir Kahfi Natsir
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i2.65

Abstract

Abstrak Tulisan ini membahas hubungan antara politik hukum dan perlindungan anak di Indonesia serta dampaknya terhadap pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016. Masalah yang diangkat berkaitan dengan perlunya pemahaman sistem hukum yang ada dalam konteks perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi arah politik hukum dan dinamika yang mempengaruhi perkembangan hukum perlindungan anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah disahkan, terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait kejelasan dan efektivitas hukum dalam melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi. Kesimpulan yang diambil adalah pentingnya evaluasi dan pengawasan berkelanjutan terhadap implementasi undang-undang untuk memastikan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal, serta menekankan bahwa politik hukum harus berlandaskan pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Kata kunci: Politik Hukum, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Abstract This paper discusses the relationship between legal politics and child protection in Indonesia and its impact on the establishment of Law No. 17 of 2016 on Child Protection. The issues raised pertain to the necessity of understanding the existing legal system in the context of child protection. The objective of this research is to explore the direction of legal politics and the dynamics influencing the development of child protection law. The method employed is a normative legal approach with descriptive analysis. The findings indicate that although the Child Protection Law has been enacted, there are challenges in its implementation, particularly regarding the clarity and effectiveness of the law in protecting children from violence and exploitation. The conclusion drawn emphasizes the importance of continuous evaluation and oversight of the law's implementation to ensure optimal child protection, while also stressing that legal politics should be based on the objectives of the state and the prevailing legal system, thereby creating a safe environment that supports the holistic development of children. Kata kunci: Legal Politics, Law and Human Rights, Child Protection, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016
DEKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM SENGKETA MEDIS: PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PARADIGMA BARU PERLINDUNGAN HAM BAGI TENAGA MEDIS Riyanto, Ontran Sumantri
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i2.66

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia dan mengeksplorasi potensi model ini dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi tenaga medis. Sengketa medis sering kali melibatkan pertanggungjawaban hukum yang bersifat retributif, yang berfokus pada hukuman terhadap pihak yang dianggap bersalah, tanpa memperhatikan dampak terhadap hubungan antara dokter dan pasien. Dalam konteks ini, Restorative Justice menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih humanis, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar pihak yang terlibat melalui dialog dan kesepakatan bersama, bukan melalui sistem peradilan tradisional. Penelitian ini mengintegrasikan analisis yuridis dan analisis kebijakan untuk mengidentifikasi bagaimana Restorative Justice dapat menjadi paradigma baru dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi yuridis-empiris, artikel ini menggali teori-teori keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum yang relevan untuk memahami posisi Restorative Justice dalam konteks hukum kesehatan. Melalui studi literatur dan wawancara dengan praktisi hukum serta tenaga medis, penelitian ini mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Restorative Justice di Indonesia dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam sengketa medis. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan baik dalam pengembangan teori hukum maupun aplikasi praktis dalam sistem hukum Indonesia.

Page 4 of 5 | Total Record : 47

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025) Vol. 3 No. 2 (2024) Vol. 3 No. 1 (2024) Vol. 2 No. 2 (2023) Vol. 2 No. 1 (2023) Vol. 1 No. 2 (2022) Vol. 1 No. 1 (2022)