cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad
Contact Email
sangfuad2018@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sangfuad2018@gmail.com
Editorial Address
Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia
Published by Universitas Widya Mataram
ISSN : 28306465     EISSN : 29647177     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fokus Jurnal Juris Humanity  adalah menerbitkan naskah kajian penelitian atau gagasan konseptual. Kami tertarik dengan topik-topik yang berkaitan dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia, di antaranya: Penegakan Hak Asasi Manusia Hak ekonomi sosial dan budaya Hukum perlindungan Hak asasi manusia Hak sipil dan politik Kebijakan HAM Nasional dan Internasional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 47 Documents
 1   2   3   4   5 
SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA Sofian, Muhamad; Kasiman; Munawar, Said
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i2.22

Abstract

Penelitian ini akan menganalisis perkembangan system hukum Kesehatan di Indonesia dalam upaya Hak Asasi Manusia dalam hal ini warga negara Indonesia. Terutama dalam hal jaminan Kesehatan bagi rakyat miskin, kemudahan pelayanan ksehatan, persamaan hak dalam hal pelayanan ksehatan serta pelaksaan perlindungan Hak asasi warga negara oleh negara dan penyelenggara Kesehatan (Rumah sakit dan tenaga Kesehatan). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normative, dengan mengkaji aspek Hukum Kesehatan, Hak asasi manusia dan perlindungan HAM. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa upaya perlindungan hak asasi warga negara dalam bidang Kesehatan tidak hanya bersifat formalitas dan legalitas semata, melainkan harus dapat dijalankan dan mendapatkan legitimasi dari warga negara. Perlindungan hak warga negara dalam bidang Kesehatan adalah tanggung jawab negara sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Pemerintah bertanggungjawab untuk bisa penuhi hak atas kesehatan rakyat merupakan landasan konstitusional.
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM HUKUM PIDANA : REFLEKSI HAK ASASI MANUSIA Glorya Luntungan, Nancy; Rusdi, Muhamad; Zaki Sierrad, Muhammad
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i2.23

Abstract

Praduga tak bersalah atau presumption of innocence principle kerap menimbulkan perdebatan jika dikaitkan tugas kepolisian menegakkan hukum demi melindungi kepentingan publik/ masyarakat; hal ini juga menjadi kajian menarik hingga proses persidangan pada saat pengujian/ penilaian alat-alat bukti bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Hukum positif di Indonesia telah tegas mengaturnya dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang harus dipatuhi para penegak hukum, demi tercapainya kebenaran yang berkeadilan, atau setidaknya telah diupayakan sekeras-kerasnya untuk mewujudkan keadilan. Pelaksanaan KUHAP seringkali berhadapan atau seolah dibatasi oleh Hak Asasi Manusia (HAM), dimana proses pengungkapan sebuah perkara pidana harus tetap memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa, ditengah beban kerja kepolisian yang tidak ringan. Hingga saat ini praduga tak bersalah dalam penegakan hukum tetap memberikan tantangan bagi tagline transformasi POLRI “PRESISI” yang merupakan abreviasi dari PREdiktif, responSIbilitas, dan transparanSI berkeadilan. Praduga tak bersalah dan praduga bersalah (presumption of gulit) bukan merupakan dikotomi, namun disimpulkan terdapat jalan tengah dengan irisan melindungi masyarakat dengan cara yang profesional dan menghormati hak asasi manusia (HAM). Akhirnya diharapkan hukum bermanfaat bagi masyarakat, tidak sebatas untuk hukum itu sendiri.
REALITA CINTA BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA hartanto, hartanto; Triatmojo, Puguh; Qorina Pangestika, Elza
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i2.24

Abstract

Perkawinan atau pernikahan berdasarkan atas cinta yang tumbuh alamiah dari semua insan Tuhan Yang Maha Esa, dan budaya maupun relasi sosial ini terjadi sejak jaman purba. Pada kondisi di Indonesia saat ini, peristiwa perkawinan bergeser diatur oleh hukum negara dengan berbagai pertimbangan. Hak private yang dijamin konstitusi dan Pancasila sebagai falsafah bangsa, kembali menarik dikaji terkait terbitnya surat edaran MA No. 2 tahun 2023 yang secara langsung/ tidak langsung beririsan dengan pelaksanaan Undang-undang. Dimana masyarakat dari berbagai belahan dunia memodernisasi hukumnya dengan isu-isu hukum teknologi dan ekonomi pembangunan, kita seolah jalan ditempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mendasarkan pada konsep, doktrin, maupun peraturan perundang-undangan. Masalah yang dikaji adalah Perkawinan yang merupakan perwujudan dari cinta, yang salah satu tujuanya untuk melahirkan keturunan seolah dibatasi oleh lahirnya Surat Edaran MA. Tentu penulis mempersilahkan segenap peneliti/ahli untuk beropini, karena hakekatnya ini sebatas refleksi penulis atas isu-isu hukum yang relatif stagnan (berputar-putar disitu selalu). Penulis beropini bahwa SEMA No. 2 tahun 2023 ini tidak seiring dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang notabene lahir dari sejarah heterogenitas bangsa Indonesia.
KEWAJIBAN AYAH TERKAIT NAFKAH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA : PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Wasiati, Cunduk; Anwar Hidayatullah, Bagus; Indra Dewi Windajani, Imma
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i2.25

Abstract

Permasalahan hukum di Indonesia seringkali pada bagian pelaksanaan putusan; pelaksanaan putusan pasca perceraian di pengadilan agama memerlukan perhatian yang besar karena sistem pelaksanaan putusan dalam perkara perceraian masih perlu diperkuat. Biaya pelaksanaan putusan tidak sepadan dengan nominalnya (mantan suami harus membayar “kewajiban” kepada mantan istrinya), dan memberikan nafkah kepada anak. Hal ini berdampak wibawa putusan pengadilan hanya di dalam ruang pengadilan dan secara tertulis, namun lemah dalam pelaksanaannya. Hak-hak anak telah dijamin oleh berbagai undang-undang bahkan sumber hukum internasional, namun hingga hari ini, masih banyak dijumpai seorang mantan suami yang tidak menafkahi istri atau secara khusus anak yang notabene darah dagingnya. Metode penelitian ini adalah yuridis normative, dengan rumusan masalah pemenuhan hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian, dalam persepektif hak asasi manusia. Maka terhadap pelanggaran atas pemenuhan hak anak ini, seorang mantan suami (Bapak dari anak) patut untuk digugat secara perdata dan dikuatkan dengan argumentasi bahwa ia tidak menghormati hak-hak anak (hak asasi anak).
KONTROVERSI KETERLIBATAN PRABOWO SUBIANTO DALAM KASUS PELANGGARAN HAM PADA DEBAT CAPRES 2024 PERSPEKTIF MEDIA SOSIAL Rufaidah; Fuad; Anindita
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i1.27

Abstract

Abstrak Prabowo Subianto dikenal dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang saat ini maju sebagai calon presiden ditahun 2024. Rekam jejak karir Prabowo Subianto di dunia kemiliteran tidak diragukan lagi. Dalam dunia kemiliteran ternyata tidak berjalan mulus bagi seorang Prabowo Subianto dimana pada tahun 1998 beliau diisukan dengan adanya keterlibatan pelanggaran HAM yaitu keterlibatan dalam penculikan terhadap para aktivis 98 dan ditambah dengan pemberhentian sebagai anggota TNI. Isu ini menjadi sebuah kontroversi dimana Prabowo dinyatakan harus dihukum karena telah menculik aktivis 98 ditambah dengan hilangnya ke-13 (tiga belas) aktivis yang hingga saat ini belum ditemukan. Kontroversi ini selalu muncul disaat Prabowo Subianto mencalonkan dirinya sebagai presiden maupun sebagai wakil presiden. Adanya kontroversi ini media sosial mulai menyorot Prabowo Subianto dan isu pelanggaran HAM tersebut, berbagai macam reaksi masyarakat terhadap isu tersebut sehingga masyarakat menyampaikan melalui media sosial. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perspektif media sosial, dimana media sosial menjadi peran penting untuk mengetahui apakah kontroversi Prabowo Subianto berpengaruh pada pemilu 2024. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari hasil survey dan polling yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey terpercaya di Indonesia dimana lembaga-lembaga survey ini telah melakukan survey dengan melibatkan remaja berusia diatas 17 tahun, orang dewasa, dan orang tua yang aktif dalam bermedia sosial. Kata kunci : Kontroversi, Pelanggaran HAM, Prabowo Subianto, Media Sosial Abstract Prabowo Subianto is known as the Minister of Defense of the Republic of Indonesia who is currently running as a presidential candidate in 2024. Prabowo Subianto's career track record in the military world is beyond doubt. In the military world, it turned out that things were not going smoothly for Prabowo Subianto, where in 1998 he was rumored to have been involved in human rights violations, namely involvement in the kidnapping of 98 activists and coupled with his dismissal as a member of the TNI. This issue became a controversy where Prabowo was declared to have to be punished for kidnapping 98 activists plus the disappearance of the 13 (thirteen) activists who have not yet been found. This controversy always arises when Prabowo Subianto nominates himself as president or vice president. With this controversy, social media began to highlight Prabowo Subianto and the issue of human rights violations, various kinds of public reactions to this issue so that people conveyed it via social media. Based on this, the author conducted this research using a social media perspective approach, where social media plays an important role in finding out whether the Prabowo Subianto controversy has an influence on the 2024 election. The results of this research can be seen from the results of surveys and polls conducted by several trusted survey institutions in Indonesia where these survey institutions have conducted surveys involving teenagers over 17 years old, adults and parents who are active in social media. Keyword : Controversy, Human Rights Violations, Prabowo Subianto, Social Media
TINJAUAN KOMPREHENSIF HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS SISTEM HUKUM TATA NEGARA Raharjo, Suryawan; Anindita, Anindita; Karim, Asma
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i2.28

Abstract

Secara konkret kewajiban negara menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM setiap individu. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, aparatur pemerintahan, militer, dan juga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dan terfokus pada inti permasalahan yang sedang dibahas, sehingga tidak ada distorsi atau ketidakjelasan dalam analisis. Dengan mengakui dan melindungi hak asasi manusia, suatu negara menegaskan komitmenya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap setiap individu. Peran lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, sangatlah penting dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks sistem hukum tata negara. Keberhasilan lembaga-lembaga ini dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan menjadi kunci dalam memastikan keadilan bagi semua individu.
PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKEADILAN: PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM MENJAMIN HAK SETIAP PASIEN Riyanto, Ontran Sumantri; Fuad, Fuad; Chrisjanto, Edy
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i2.30

Abstract

Peranan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan secara menyeluruh, sangat penting. Kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia, yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang Kesehatan mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk perlindungan hukum terhadap hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana metodologi penelitian didasarkan pada analisis bahan pustaka. Metode penelitian normatif menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual, dengan memanfaatkan sumber hukum Primer dan Sekunder untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Peran tenaga kesehatan dalam menjamin hak setiap pasien sangat terkait dengan landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang tersebut bukan hanya menjadi panduan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, tetapi juga merupakan instrumen yang penting untuk melindungi hak-hak pasien dalam konteks pelayanan kesehatan yang adil dan bermartabat.
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM MERAWAT MODERASI BERAGAMA DI PAPUA (ANALISIS PEMIKIRAN ARMADA RIYANTO) Yeimo, Aris
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i1.31

Abstract

Beberapa tahun terakhir, isu tentang merawat moderasi beragama di Papua mencuat. Isu ini menjadi tantangan tersendiri bagi segenap insan yang hidup di tanah Papua. Fokus artikel ini menawarkan konsep dan praktik merawat moderasi beragama di Papua, serta mengupayakan dialog interreligius. Dengan mengacu pada pemikiran Armada Riyanto, artikel ini berusaha memberikan wawasan yang mendalam tentang cara-cara membangun moderasi beragama dan mengembangkan dialog antaragama yang inklusif. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif berupa studi atas berbagai literatur ilmiah yang sesuai dengan diskursus ini. Artikel ini menemukan bahwa edukasi tentang nilai-nilai kebajikan, upaya-upaya untuk saling menghormati keyakinan dan praktik keagamaan, dapat tercapai di dalam dan melalui suatu komunitas beriman dialogal yang kolaboratif melalui diskusi-diskusi publik yang berkelanjutan di antara para pemimpin agama dan umat menjadi suatu pendekatan yang tepat untuk merawat harmoni dan toleransi dalam masyarakat multikultural di Papua.
KEPEDULIAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA TERHADAP ISU-ISU HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Trisnadiwan, Raisya
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i1.33

Abstract

Mahasiswa sebagai agen perubahan dan generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam menjaga dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hingga saat ini, kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia semakin marak terjadi di Indonesia dan memprihatinkan bangsa. Oleh karena itu, mahasiswa memiliki kepedulian dan keterlibatan yang tinggi dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran serta mengatasi ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat. Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkeadaban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati dan menjunjung HAM, mengetahui tingkat kepedulian dan keterlibatan mahasiswa dalam isu-isu HAM di Indonesia serta mengetahui faktor pengaruh dan hal yang menjadi motivasi mahasiswa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode kuantitatif berupa survei kuesioner yang disebarkan melalui media sosial kepada mahasiswa aktif Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa di Indonesia, termasuk mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, memiliki peran penting dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Mereka aktif dalam menyuarakan kritik terhadap pelanggaran HAM dan mendorong penegakannya melalui beragam aksi nyata untuk memperjuangkan haknya dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Selain itu kepedulian dan keterlibatan mahasiswa terhadap isu-isu hak asasi manusia dilatarbelakangi oleh faktor-faktor dan motovasi yang beragam. Students as agents of change and the next generation of the nation have an important role in maintaining and fighting for human rights in Indonesia. Until now, cases related to human rights are increasingly rampant in Indonesia and concern the nation. Therefore, students have high concern and involvement in fighting for justice and truth and overcoming injustices that occur in society. Students have the right and obligation to participate in the democratic process and national development that is just and civilized. This study aims to determine the extent to which students have awareness and responsibility as Indonesian citizens who respect and uphold human rights, determine the level of concern and involvement of students in human rights issues in Indonesia and determine the influencing factors and things that motivate these students. The method used in this research is a quantitative method in the form of a questionnaire survey distributed through social media to active students of Universitas Pendidikan Indonesia. The results showed that students in Indonesia, including students of Universitas Pendidikan Indonesia, have an important role in fighting for human rights. They are active in voicing criticism of human rights violations and encouraging their enforcement through various concrete actions to fight for their rights and realize justice for the community. In addition, students' concern and involvement in human rights issues are motivated by various factors and motivations.
PENTINGNYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ARUS SIKLUS NEGARA HUKUM Auria, Puja; Adi Putra, Radhit; Misleni
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i1.35

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam arus siklus negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan pentingnya perlindungan hak asasi manusia karena terjadinya kesalahpahaman dan pelanggaran isu-isu hak asasi manusia, dikarenakan hukum di negara ini sangat penting untuk melindungi, membela, menegakkan, menjunjung tinggi, dan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap hak-hak orang lain tanpa terkecuali. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan perspektif historis. Dengan mengkaji gagasan hak asasi manusia dan menggunakan sumber data dari pustaka berupa undang-undang, buku, dan artikel ilmiah yang terkait yang dianalisis sesuai pembahasan. Hasil dari penelitian ini ialah, hak asasi manusia di Indonesia dapat terlindungi berkat undang-undang yang mengatur perlindungan hak-hak tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain itu, mekanisme yang ditetapkan untuk melindungi hak asasi manusia individu beroperasi secara efektif untuk mencegah lembaga-lembaga ini menjadi tidak berharga dan berfungsi lebih dari sekadar suplemen untuk tatanan konstitusional. Namun, masyarakat Indonesia mendapat manfaat darinya.

Page 3 of 5 | Total Record : 47

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025) Vol. 3 No. 2 (2024) Vol. 3 No. 1 (2024) Vol. 2 No. 2 (2023) Vol. 2 No. 1 (2023) Vol. 1 No. 2 (2022) Vol. 1 No. 1 (2022)