cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 696 Documents
 37   38   39   40   41 
HUKUM DAN PERTUMBUHAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) STUDI LAW AS SOCIAL ENGINEERING AND SOCIAL CONTROL Zulaiha, Siti; Sari, Nur Fitri; Purwanto, Muhamad Aji
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian negara, sehingga pemerintah harus fokus mengembangkan strategi dan kebijakan untuk mendukungnya. Topik menumbuhkan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagai bentuk eksploitasi UMKM, dan perlindungan hukumnya dibahas dalam artikel ini. Penelitian ini menggunakan yuridis nomatik dan deskriptif analitis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendirian UMKM mempunyai sejumlah kendala, antara lain terkait pemasaran, pendanaan, tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi. Namun pola UMKM yang dieksploitasi terdiri dari akumulasi modal, terbangunnya ketergantungan sosial dan ekonomi, serta sistem pasar monopoli. Saat ini, pemerintah melakukan pengamanan terhadap UMKM dengan menyederhanakan persyaratan permohonan izin usaha, proses pengembangan, pengaturan kemitraan, dan menyiapkan mekanisme penyelenggaraan koordinasi dan pengawasan pemberdayaan UMKM serta tata cara penegakan sanksi administratif. Oleh karena itu, langkah-langkah lebih lanjut untuk melindungi UMKM harus diambil oleh pemerintah, termasuk mengawasi orang-orang yang tidak jujur ​​dan memberikan mereka perlindungan hukum yang lebih besar. Selain itu, negara juga harus melakukan perubahan, seperti memberikan bantuan hukum gratis kepada UMKM dan menurunkan pajak.
THE EXISTENCE OF CLEMENCY FROM A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE Olpiyanti SS , SH, MH, C.Me, Lilis
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Republic of Indonesia is a country based on on law . The 1945 Constitution stipulates that the Republic of Indonesia is a rule of law ( rechstsaat ) proven from provision in Opening , Trunk Body , and Explanation 1945 Constitution . In countries with level diversity its vast population like Indonesia, system presidential This effective For ensure system strong and effective government .​ However often , because strong the authority he has , arises problem regarding with dynamics democracy [1]. Therefore​ that , deep change 1945 Constitution . Concerning authority president give pardon , called authority judicial president , or​ also called as power president with consultation . Power with consultation is deep power​ its implementation need proposal or advice from related institutions​ with material power That's pardon, isn't it ? is effort law . Although clemency can change the status of the penalty someone , pardon looked at as right its only prerogative is in hand President . Legal effort only those mentioned in the Criminal Procedure Code. After paying attention, the regulations regarding pardon, namely Law Number 22 of 2002, are deemed to need to be improved . The law does not clearly regulate the maximum time limit for applying for clemency. The pardon law only states that a second pardon can be applied for two years after the first pardon. Pardon can also be applied for by the convict or his family. So if pardon from a death row inmate is rejected, the family can apply for it again and this can be done twice each time. This kind of situation takes a very long time, and can delay the execution of death row inmates.
PROTECTION OF AIR PASSENGER RIGHTS IN AIR LAW: A REVIEW PF CONSUMER LAW PERSPECTIVES Ardian, Dede
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i7.1758

Abstract

The problem in this study is the regulation of legal protection for passengers who use scheduled national commercial air transportation services, as well as legal remedies for passengers who are harmed by scheduled national commercial air transportation companies. This study is normative legal research conducted by tracing the legislation relating to legal protection against commercial air transport passengers. Normative-qualitative analysis of data. The results showed that in the positive legal order in Indonesia, there are several laws and regulations relating to legal protection for air transportation passengers, namely: Law No. 15 of 1992, Law No. 8 of 1999, and Government Regulation No. 40 of 1995. The regulated legal protection material includes the responsibility of the air carrier company, which consists of responsibility for passengers, responsibility for goods, responsibility for delays (delays), and insurance responsibility. Considering that the legal instruments relating to the protection of air transportation passengers are old, it is necessary to review the materials or substances because they are no longer in accordance with the times (up to date), especially regarding the provisions of the Compensation Value. Therefore, it is expected that the legislator will immediately form a new law that accommodates the interests of the community as consumers.
PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN SILANG (CROSS-EXAMINATION) ATAS SAKSI DALAM PERKARA GUGATAN CONTENTIOSA DI PENGADILAN AGAMA : (Studi di Pengadilan Agama Medan) Harfi, Fachrul Rozi; Lubis, Taufik Hidayat
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bermula dari adanya problematika dalam tata cara pemeriksaan saksi silang di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Medan. Problematika yang timbul disebabkan adanya perbedaan hakim dalam memberikan izin dan melarang kepada para pihak yang bersengketa untuk bertanya terhadap saksi yang dihadirkan lawan dalam upaya memberikan dan menggali fakta di persidangan. Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman keberadaan asas audi et alteram partem ini dengan meyebutkan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan agar peniliti dapat mengetahui dan menggambarkan yang terjadi di lapangan dan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Sehingga dalam pendekatan empiris-yuridis peneliti melakukan wawancara terhadap Hakim, Advokad, para pihak yang berkaitanuntuk mengetahui apa yang menjadi problematika penerapan pemeriksaan silang (cross examination) pada saksi dalam perkara gugatan contentiosa di Pengadilan Agama Medan. Berdasarkan hasil penelitian perbedaan penerapan pemeriksaan silang (cross examination) atas saksi di dalam perkara gugatan contantiosa di pengadilan agama medan didapati ada hakim tidak memperbolehkan pemeriksaan saksi silang tergantung pada prespektif hakimnya sendiri hasil dari wawancara yang peneliti lakukan terhadapat advokad yang sering berpraktek di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan. Akibat yg ditimbulkan hilangnya hak individual setiap pihak dalam jalannya persidangan, dan adanya pelanggaran hukum acara terkait para pihak yaitu penggugat maupun tergugat dalam melakukan pemeriksaan silang saksi.
MEMBANGUN JEMBATAN BUDAYA, MENYATUKAN BANGSA: MOTIVASI MAHASISWA MENGIKUTI PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA Qomalasari, Payteireisia Putri; Ramadhani , Dwi Octa; Sutabri , Tata
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahasiswa mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) dengan berbagai alasan, salah satunya adalah untuk mempererat persatuan bangsa, PMM, sebuah program pemerintah yang memungkinkan mahasiswanya untuk belajar di luar kampus asal mereka dan mahasiswanya dapat merasakan budaya di daerah lain.
Analisis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Perbandingan Madzhab dan Hukum Positif Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain; Putri, Chyarla Zevana Avindya; Listiana, Silvia; Hasna, Davina Azizah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik tindak pidana korupsi masih kerap terjadi di Indonesia. Perundang-undangan dan badan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi seakan tidak memiliki kekuatan dalam memberikan efek jera bagi koruptor. Hal ini disebabkan karena pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dinilai masih tidak maksimal sehingga korupsi masih menjadi salah satu akar permasalahan di negeri ini yang sulit untuk diselesaikan. Jenis-jenis hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi ini memiliki perbedaan. Pada hukum Islam, jumhur ulama bersepakat bahwa korupsi dapat dihukumi dengan potong tangan, sedangkan pada hukum positif di Indonesia koruptor dapat dihukumi dengan pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Terdapat kontroversi terhadap hukuman mati yang dianut oleh Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Masyarakat yang kontra dengan hal tersebut meyakini bahwa hukuman mati merupakan perlanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun, bila hukuman ini tidak dimasukan dalam peraturan tindak pidana korupsi, maka kasus korupsi akan selalu menjadi permasalahan yang tidak ada akhirnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukuman pelaku tindak pidana korupsi antara hukum Islam dengan hukum positif serta kontroversi yang mengikutinya.
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MOROKREMBANGAN KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA Khotijah, Siti; Indartuti, Endang; Rahmadanik, Dida
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah kemiskinan hamper terjadi disemua negara termasuk Indonesia. Masalah kemiskinan disuatu negara harus segera diperhatikan oleh pemerintah. Pembentukan program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakannya. Program PKH memberikan bantuan tunai bersyarat dengan sasaran untuk mengembangkan kualitas yang dimiliki oleh masyarakat yang berfokus pada kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat dan kesejahteraan sosial di masyarakat. Tujuan penelitian yaitu untuk mengukur suatu efektifitas pada Program Keluarga Harapan (PKH) apakah sudah memenuhi indikator ketepatan sasaran program, ketepatan jumlah bantuan, ketepatan waktu dan dampak adanya program. Berdasarkan temuan penelitian, dapat dikatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum dilaksanakan secara maksimal seperti yang diharapkan di Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan Kota Surabaya.
EVALUASI KAMPUNG UNGGULAN DIKELURAHAN TENGGILIS MEJOYO KECAMATAN TENGGILIS MEJOYO KOTA SURABAYA Kurniawati , Vidya Rahma
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The evaluation program was carried out to assess the performance of Surabaya city government policies based on William N Dunn's theory which has 6 indicators. Effectiveness relates to the success of operations in the public sector which has a major impact on public services. Efficiency involves the proper use of time and resources. Adequacy shows the extent to which people's needs are met. Equity relates to the fair distribution of benefits. Responsiveness is important in meeting the needs of benefited groups. Appropriateness refers to the program's goals and underlying assumptions. The evaluation was carried out to improve the welfare of the community in the Tenggilis Mejoyo sub-district by taking into account the desires, needs, hopes and demands of the community. Maximizing the duties and functions of program organizers is important for improving service quality and communicating with the community to convey hopes and demands to local governments.
DISKRIMINASI RASISME WARGA PAPUA DALAM SUDUT PANDANGAN HAM Nawipa, Ancelina M; Esterilita, Mari; Trustisari, Hastin
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena rasisme yang dialami oleh warga Papua di Indonesia dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Diskriminasi rasial terhadap warga Papua merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek sosial, politik, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk rasisme yang terjadi, menguraikan faktor-faktor penyebab, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Melalui pendekatan kualitatif,  aktivis HAM, dan pakar di bidang ini. serta analisis dokumen dari laporan-laporan resmi dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Papua menghadapi berbagai bentuk diskriminasi,  kekerasan fisik, ketidakadilan dalam layanan publik, dan pengucilan sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun ada beberapa kebijakan yang dirancang untuk melindungi hak-hak warga Papua, implementasinya seringkali tidak efektif dan tidak konsisten. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan anti-diskriminasi, meningkatkan pendidikan tentang HAM, dan memperbaiki sistem peradilan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi warga Papua. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional juga diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang rasisme terhadap warga Papua dan menekankan pentingnya tindakan nyata untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi semua warga negara Indonesia.
STUDI LITERATUR : PROGRAM VOKASIONAL MENINGKATKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL ORANG DENGAN SKIZOFRENIA Mekarsari, Tria Cahyani; Trustisari , Hastin
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skizofrenia merupakan gangguan mental yang memiliki serangkaian gejala seperti delusi, halusinasi, gangguan bicara, perubahan perilaku, dan penurunan fungsi kognitif. Dalam mengatasi permasalahan ini dibutuhkan rehabilitasi psikososial yang mana didalamnya terdapat program vokasional. Program vokasional dapat meningkatkan soft skill, kepercayaan diri, rasa tanggung jawab, manajemen diri, meningkatkan partisipasi, dan kemampuan bernegosiasi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan program vokasional memberikan efek dalam meningkatkan keberfungsian sosial orang dengan skizofrenia. Metode yang di gunakan dalam artikel ini adalah studi literatur dengan menganalisis beberapa jurnal yang di dapatkan dari google scholar dan publish or perish menggunakan kata kunci “Program Vokasional”,”Keberfungsian Sosial”,”Skizofrenia”. Hasil yang didapatkan dari analisis jurnal didapati bahwa program vokasional yang diberikan kepada orang dengan skizofrenia berefektifitas dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya khususnya pada sosial ekonomi orang dengan skizofrenia. Kesimpulan dari analisis ini adalah kedua jenis program vokasional yang diberikan kepada orang dengan skizofrenia dapat meningkatkan wawasan, keterampilan, dan kemandirian bagi orang dengan skizofrenia khususnya dalam meningkatkan sosial ekonomi mereka

Page 39 of 70 | Total Record : 696

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue