cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 696 Documents
 39   40   41   42   43 
PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI YANG TIDAK DIDAKWA DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM Liwafa, Arizal Tom
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i7.1894

Abstract

Korporasi sebagai subjek hukum sudah diakui dan diatur dalam undang-undang khusus yang berada diluar KUHP. Sebagai subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana dengan orang perseorangan atau natuurlijk person untuk meminta pertanggungjawaban pidana perlu untuk ditentukan mengenai mekanisme pemidanaannya sebagaimana diatur dalam hukum acara yakni mulai dari tahap penyelidikian, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 telah mengesampingkan prosedur hukum acara dengan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dan berfungsi sebagai dasar bagi Terdakwa untuk mengajukan pembelaan, serta merupakan landasan dan titik tolak bagi Hakim dalam memeriksan perkara disidang pengadilan. Permasalahannya adalah bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporaasi sebagai pelaku tindak pidana, serta bagaimana putusan pemidanaan terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian legal research, serta untuk memperoleh pemecahan masalah menggunakan metode statute approach, conceptual approach dan case approach. Berdasarkan pembahasan tersebut menujukkan bahwa putusan pemidanaan terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan telah mengesampingkan prosedur hukum acara sehingga dianggap tidak sesuai dengan kepastian hukum. Serta putusan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sahnya putusan sehingga akibat hukumnya putusan tersebut batal demi hukum (nietig) yang artinya putusan tersebut dianggap tidak pernah ada atau setidak-tidaknya tidak dapat dilaksanakan (non executable).
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DANA NASABAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM KRISIS PERBANKAN DI INDONESIA Amirullah, Fachran; Kahramandika , Ray Rafi; Abdillah , Matsani; Dimlana, Rizky Satria; Siswajanty , Farahdinny
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan dana nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menghadapi krisis perbankan di Indonesia. Krisis perbankan merupakan situasi yang mengancam stabilitas sistem keuangan dan menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dana nasabah. Dalam konteks ini, peran LPS menjadi krusial dalam memberikan jaminan atas simpanan nasabah untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Penelitian ini akan melihat sejauh mana mekanisme perlindungan dana yang diterapkan oleh LPS telah berhasil melindungi kepentingan nasabah selama krisis perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti undang-undang, regulasi perbankan, laporan keuangan, dan studi kasus krisis perbankan sebelumnya di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas perlindungan dana nasabah oleh LPS, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan sistem perlindungan dana nasabah di masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat ketahanan sistem keuangan Indonesia dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan.
PENGARUH NEGATIF STANDAR KECANTIKAN DALAM MEDIA SOSIAL TERHADAP CITRA DIRI REMAJA PEREMPUAN Anjani Nurdin, Aulia; Alejendra Anjani, Axara; Alvaro Achmad Rabbani, Radiyya; Mahardika, Agus; Prasetyo, Handoyo
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengaruh standar kecantikan dalam media sosial yang dapat mempengaruhi citra diri remaja di Indonesia serta regulasi yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pengaruh standar kecantikan dalam Media Sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif yang berfokus pada analisis dan interpretasi hukum yang berlaku, serta memberikan penilaian terhadap hukum tersebut. Dalam metode ini, peneliti mempelajari dan menganalisis isi hukum yang berlaku, serta menginterpretasikan makna dan implikasinya. Normative legal research juga melibatkan analisis dan evaluasi hukum yang berlaku, serta memberikan model teoritis terhadap praktek hukum. Metode ini juga melibatkan analisis sosiologis dan hermeneutik untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat memahami hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat berdampak negatif pada citra diri remaja perempuan, terutama jika mereka terpapar dengan standar kecantikan yang tidak realistis. Remaja perempuan yang terpapar dengan standar kecantikan tersebut cenderung mengalami gangguan kecemasan dan depresi.
ANALISIS HUKUM TERKAIT PERTAMBANGAN BATU BARA ILEGAL DI WILAYAH LAUT INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN KONSEP LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN Dewi, Anggita Davina Rahma; Marwenny, Elwidarifa
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i7.1923

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, penambangan batu bara ilegal di perairan Indonesia telah menjadi masalah serius. Penulis melakukan analisis hukum mengenai aktivitas penambangan batu bara ilegal di perairan Indonesia, dengan fokus khusus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur konsep lingkungan hidup berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal akademis, laporan penelitian, artikel, dan kumpulan data lain yang sudah ada, serta bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang- undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan batu bara ilegal menyebabkan kerusakan di perairan Indonesia, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi. Penelitian ini menekankan bahwa analisis hukum mengenai penambangan batu bara ilegal yang merusak perairan Indonesia perlu mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan peraturan lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar untuk memerangi penambangan batu bara ilegal di perairan Indonesia, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang lebih tegas.
PERAN UNDANG UNDANG TERHADAP KEWARGANEGARAAN GANDA Afifuddin, Muhammad Imam; Susanti , Emilia; Maharani , Nur Eka; Nadillah , Natasyah; Sartika, Sartika
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Suatu negara wajib untuk menjamin dan melindungi hak warga negara nya,termasuk hak dalam mendapatkan status kewarganegaraan. Kewarganegaraan seseorang dapat berubah bisa karna kebutuhan atau kewajiban dari negara yang dituju untuk hanya memilki satu kewarganegaraan saja. Kewarganegaraan tunggal sering kali menjaji kendala dan keterbatasan, karna politik hukum kewarganegaraan Indonesia yang menganut sistem kewarganegaraan tunggal sejak proklamasi 17 Agustus1945 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, kemudian berganti menjadi UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan terakhir direvisi dengan UU Nomor 12 Tahun 2006. Munculnya tuntunan mengenai ditetapkannya kewarganegaraan ganda dan tidak terbatas menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan DPR RI untuk merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Permaslahan penelitian ini adalah sejauh mana kewarganegaran ganda dapat mewujudkan suatu sistem kesejahteraan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan hasil bahwa jaminan terhadap hak atas status kewwargnegaraan tidak dapat dipisahkan dari konsepsi hak asasi manusia yang termuat dalam konsitusi UUD NRI Tahun 194. Adanya pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda dapat dipandang sebagai bagian dari upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara nya dan melindungi HAM terhadap status kewarganegaraan nya.
KAJIAN HUKUM YURIDIS TENTANG EKSISTENSI KEPEMILIKAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT Ratu, Yulia; Sebyar, Muhammad Hasan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dan risiko apabila tanah tanpa memiliki sertifikat kepemilikan tanah seperti memiliki risiko lebih tinggi terhadap sengketa karena kurangnya bukti kepemilikan yang kuat. Selain itu, permasalahannya juga dapat ditinjau dari kesulitannya transaksi. Tanah yang tidak bersertifikat sulit untuk dijual, dijaminkan, atau digunakan dalam transaksi resmi lainnya. Selanjutnya, hal yang sering terjadi adalah tanah tanpa sertifikat rentan terhadap klaim oleh pihak lain yang mungkin memiliki bukti kepemilikan yang lebih kuat atau menggunakan kekuatan hukum. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan keberadaan/eksisnya hak milik atas tanah yang belum memiliki sertifikat, dan bagaimana prosedur hukum untuk mendapatkan kepemilikan tanah yang tidak ada sertifikat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yang berfokus pada analisis terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi kepemilikan tanah tanpa sertifikat diakui dalam sistem hukum Indonesia yang diatur dalam UUPA, Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, serta daluwarsa dalam pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun pendaftaran pertanahan telah diatur dalam PP (peraturan pemerintah) 1997 Pasal 3(1) dengan tahapan dimulai dari persiapan dokumen, pengajuan permohonan (formulir, dan dokumen pendukung), analisa data yuridis dan fisik, pengumuman, penerbitan sertifikat, pengambilan sertifikat, serta proses percepatan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUTILAHU (RUMAH TIDAK LAYAK HUNI) DI KELURAHAN KALIJUDAN KECAMATAN MULYOREJO KOTA SURABAYA Aliatin, Nurjannahtin; Indartuti, Endang; Rahmadanik, Dida
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i8.1947

Abstract

Program rehabilitasi sosial Rutilahu yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya tercantum dalam Perwali (Peraturan Walikota) Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya yang menjelaskan mengenai pengertian Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) yaitu rumah (tempat tinggal) yang belum terpenuhinya syarat-syarat dari aspek kesehatan, keamanan serta sosial. Adapun Peraturan Walikota Surabaya lainnya yang membahas mengenai Rutilahu ada pada Perwali Surabaya Nomor 35 Tahun 2022 dan Perwali Surabaya Nomor 7 Tahun 2024. Sedangkan makna dari perbaikan atau rehabilitasi Rutilahu merupakan sebuah proses agar fungsi sosial fakir miskin dikembalikan lewat usaha dalam membenahi kondisi rumah tak layak huni mulai dari setengah bagian rumahnya maupun semua bagian rumahnya dan dilaksanakan kerja bakti dengan masyarakat agar tercipta kondisi rumah yang pantas untuk ditempati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi terkait penerima manfaat bantuan Rutilahu apakah sudah mencapai target capaian atau masih belum dan untuk menganalisis apakah penerima bantuan Rutilahu tersebut sudah tepat sasaran diberikan serta memenuhi syarat dan kriteria penerima bantuan apakah tidak. Manfaat yang diperoleh dari program bantuan Rutilahu adalah masyarakat mendapatkan hunian yang layak, sehat dan aman. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi menurut William N. Dunn (2000:30) dan terdapat 6 indikator teori menurut Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsibilitas, pemerataan dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif seperti melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa dengan berpedoman pada Perwali Surabaya No. 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu Kota Surabaya program bantuan Rutilahu di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya telah berjalan dengan baik karena dilihat dari faktor pendukung yang penting seperti petugas KTPR dan pokmas dari masyarakat Kalijudan yang telah dibentuk dan disahkan oleh pihak Kelurahan, pihak-pihak tersebut sudah bergotong royong/mau berswadaya dengan baik dengan memperhatikan aspek waktu, biaya dan sumber daya yang ada dalam indikator efisiensi serta indikator-indikator evaluasi lainnya menurut William N. Dunn seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsibilitas dan ketepatan menjadikan program ini dapat mencapai target yang telah ditentukan juga sudah tepat sasaran. Adapun perhitungan anggaran dananya juga sudah dibukukan dari mulai dana masuk serta dana keluar semua ada dalam pembukuan. Adanya partisipasi dari pihak lain seperti pihak swasta CSR (Corporate Social Responsibility) juga turut mendukung berjalannya program bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu ini. Partisipasi dari pihak pemerintah seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan maupun Dinas Sosial juga ikut dalam mensukseskan program bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu ini.
REPRESENTASI GENDER DI PARLEMEN PASCA PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN POLITIK Jayani , Putrie Hanum; Shafira , Fathiya Mayla; Anindya , Satria; Ummah , Aniqotul
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i8.1948

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan antara jumlah perempuan yang mencalonkan diri dalam Pemilu 2019 dengan jumlah perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota parlemen, selain itu juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pemilu 2019 dan dampaknya terhadap representasi perempuan di parlemen, serta untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen pada masa mendatang. Metode yang digunakan metode kualitatif dan data dikumpulkan melalui pendekatan Studi literatur, yang mengacu pada proses membaca dan mengkaji buku-buku serta berbagai sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dimulai dengan mengeksplorasi berbagai sumber data yang tersedia, termasuk data, wawancara, dokumen, gambar, foto, dan sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan jumlah perempuan yang mencalonkan diri serta yang terpilih sebagai anggota parlemen dalam Penilu 2019. Faktor-faktor seperti dominasi model politik maskulin, rendahnya dukungan partai politik, dan peran ganda perempuan antara di ruang domestik dan profesional turut mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pemilu. Upaya-upaya seperti penerapan kebijakan afirmasi, pendidikan politik yang tidak bias gender, dan peran aktif partai politik dapat membantu meningkatkan representasi perempuan di parlemen pada masa mendatang.
ANALISIS KUALITAS APLIKASI SISTEM ELEKTRONIK TERPADU DAERAH ONLINE (SEDUDO) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGANJUK Cahyono, Doni Putro; Hariyoko, Yusuf Hariyoko; Wahyudi, Eddy
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i8.1961

Abstract

Kebutuhan pelayanan publik ialah hak bagi setiap warga negara yang mana setiap orang berhak memperoleh pelayanan dari pemerintah mengenai urusan publik. Dalam konsep E-government, setiap pelayanan yang disediakan juga harus mencakup dimensi dimensi supaya bisa menghasilkan kualitas layanan yang baik. Aplikasi Sedudo merupakan salah satu inisiatif pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini berfokus pada kualitas aplikasi Sedudo dilihat dari segi E-GovQual yang mana terdapat 5 indikator yaitu Kemudahan penggunaan, Tampilan informasi, Reliability, Kepercayaan, dan Dukungan Masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 5 Indikator, terdapat 2 Indikator yang masih belum cukup atau maksimal yaitu indikator Reliability dan Dukungan Masyarakat. Untuk indikator kemudahan penggunaan, tampilan informasi, dan kepercayaan sudah cukup maksimal.
EFEKTIVITAS PROGRAM DIVERSI DALAM MENGURANGI REKIDIVISME ANAK PELAKU TINDAK PIDANA Kahramandika, Ray Rafi; Musrizal, Musrizal; Matsan, Matsan; Abdillah, Abdillah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program diversi telah menjadi fokus utama dalam upaya mengurangi tingkat rekidivisme di kalangan anak pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap efektivitas program diversi menunjukkan hasil yang menjanjikan. Melalui pendekatan ini, anak-anak pelaku tindak pidana diberikan kesempatan untuk menghindari proses peradilan pidana formal, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, latar belakang, dan keadaan pribadi mereka. Program ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku mereka melalui alternatif seperti konseling, rehabilitasi, atau pengabdian masyarakat. Studi-studi menunjukkan bahwa anak-anak yang mengikuti program diversi memiliki tingkat rekidivisme yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menjalani proses peradilan pidana konvensional. Dalam konteks ini, faktor-faktor seperti dukungan sosial, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta peran keluarga memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas program diversi. Namun, untuk memaksimalkan hasilnya, diperlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk lembaga hukum, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga. Kesimpulannya, program diversi telah terbukti menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi tingkat rekidivisme di kalangan anak pelaku tindak pidana, dengan menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif.

Page 41 of 70 | Total Record : 696

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue