cover
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Articles 696 Documents
KESETARAAN GENDER DI ERA KONTEMPORER: PERSPEKTIF MAHASISWA MUSLIM SEBAGAI AGENT OF CHANGE Hanifah, Alya Nurul; Yulistriany, Tyka; Surahman, Cucu
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesetaraan gender adalah prinsip keadilan yang berusaha mengatasi ketidakadilan seperti marginalisasi dan stereotip serta memastikan bahwa semua gender diperlakukan dengan setara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan mahasiswa mengenai kesetaraan gender dalam praktik Islam modern dan bagaimana konsep tersebut telah bertransformasi dari interpretasi tradisional ke kontemporer. Melalui pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan secara daring menggunakan Google Form dari mahasiswa berbagai program studi dan universitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pandangan positif terhadap penerapan kesetaraan gender di lingkungan kampus. Namun, tantangan seperti stereotip dan bias masih menjadi hambatan dalam mencapai kesetaraan yang menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan kesadaran kolektif melalui program edukasi, mendorong partisipasi aktif semua gender dalam kegiatan kampus, serta menerapkan kebijakan inklusif yang mendukung kesetaraan gender. Dengan upaya ini, diharapkan kampus dapat menjembatani perbedaan antara tradisi dan modernitas, menciptakan lingkungan akademik yang lebih inklusif, adil, dan mendukung pengembangan potensi setiap individu.
PERATURAN UNDANG UNDANG DAN KETENAGAKERJAAN Putri, Nur Betty Purnama; Anshori, M Isa
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan industrial merupakan aspek penting dalam ketenagakerjaan yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Sistem perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia dirancang untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk perjanjian kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan, dan keselamatan kerja. Dalam praktiknya, penerapan asas-asas seperti pacta sunt servanda dan prinsip keadilan menjadi dasar penyelesaian konflik antara pekerja dan pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi peraturan ketenagakerjaan serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara pihak-pihak terkait.
PERSATUAN TARBIYAH ISLAMIYAH DAN PERKEMBANGANYA DI MINANGKABAU Ramadani, Anisa Dwi; Adelia , Lutfi Muji; Kurniani , Yuniar Ika
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI yaitu sebuah organisasi masyarakat Islam yang berkontribusi pada aspek pendidikan di Minangkabau untuk modernisasi bidang pendidikan Islam di Indonesia. Fokus penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana latar belakang berdirinya organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI kemudian perkembangan serta peranannya pada bidang pendidikan khususnya pendidikan Islam di Minangkabau. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Reseach). Karena dengan menggunakan metode ini dapat menggali sejarah berdirinya Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) secara terstruktur untuk dijadikan sebagai bahan ajar sejarah lokal Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk kontribusi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) sebagai sumber belajar tentang sejarah Islam di Indonesia karena hal ini sangat membantu peserta didik, mahasiswa dan masyarakat mengenai materi tersebut dengan lingkungan tempat tinggalnya sehingga tujuan pembelajaran Sejarah dapat dicapai, mudah untuk dipahami dan bermakna. Selain itu dapat menciptakan rasa kecintaan terhadap Sejarah Islam di Indonesia, sifat bertanggung jawab, munculnya rasa nasionalisme.
PROMOTING KARO CULTURE AND TRADITION BY DESIGNING JAMBUR AND TRADITIONAL MARKET AS A COMMUNITY CENTER IN BUKIT LAWANG, NORTH SUMATERA, INDONESIA S, Nicholas Jonanda; Ginting , Salmina Wati
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jambur and traditional markets are buildings that are often used by the Karo community. Jambur is used as a place to organize Karo cultural events such as marriage ceremonies, death (simate-mate), and others. The market is used as a place to conduct buying and selling activities. Nowadays, many markets also function as jambur. The community functions several kiosks or stalls in a row into a jambur, also known as jambur los. This is because existing jambur tend to be expensive, exclusive and only available in a few locations in big cities. This is less than the number of Karo people who still use jambur for all traditional activities. The unification of the jambur function within the traditional market has both positive and negative sides. The positive side of this unification is the availability of a multi-functional community center that is easy and cheap. In addition, this community center can function as a cultural expression and tourism promotion. The negative side is the problem of congestion and chaos due to market activities that tend to be dirty and crowded. This paper examines the design of a jambur within a traditional market in Gotong Royong Village, Bukit Lawang, North Sumatra. In addition to functioning as a community center, the design is also expected to promote Karo culture and the Bukit Lawang tourist destination. The method chosen was descriptive qualitative method and literature study where the author collected literature data about Karo culture, directly observed the environmental conditions of the object and interviewed residents of Gotong Royong Village. The design is expected to solve the problem of congestion and market chaos while supporting the expression of Karo culture and promoting the Bukit Lawang tourist destination.
DINAMIKA PENERAPAN KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT PERSPEKTIF SOSIOLOGIS DAN ANTROPOLOGIS Djoharuddin, Alfi Munawar; Saebani , Beni Ahmad
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengulas secara komprehensif dinamika penerapan hukum kewarisan Islam melalui pendekatan sosiologis dan antropologis, dengan menyoroti relevansi dan tantangannya dalam masyarakat modern. Kewarisan Islam, sebagai bagian integral dari syariat, mengatur alih kepemilikan harta secara sistematis berdasarkan prinsip keadilan ( al-'adl ), keseimbangan ( al-mizan ), dan persamaan ( al-musawwah ). Sistem ini mengadopsi asas bilateral yang menghormati hak waris laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah, menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang dominan dalam tradisi Jahiliyah. Namun penerapan prinsip ini mengatasi kendala-kendala seperti resistensi budaya patriarki, minimnya pemahaman hukum faraid, serta perbedaan penafsiran antar mazhab, yang menciptakan dinamika kompleks di tingkat lokal dan global. Artikel ini juga mengkaji prinsip-prinsip kewarisan, seperti asas ketauhidan yang menegaskan ketaatan mutlak kepada Allah SWT., asas ijbari yang menandai perpindahan hak secara otomatis, asas individualitas yang menjamin hak perseorangan, serta asas Pembagian habis yang bertujuan menghindari konflik di antara ahli waris. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur, artikel ini mengeksplorasi transformasi historis dari sistem kewarisan pra-Islam menuju sistem Islam yang berbasis nilai keadilan universal. Selain itu, artikel ini menyoroti pentingnya integrasi pemahaman sosiologis dan antropologis untuk memastikan terlaksananya hukum kewarisan sesuai syariat, sekaligus beradaptasi dengan konteks sosial yang dinamis.
SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN : KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Fajar, Dhanny Dwi; Sudja’i , Sudja’i
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Kajian Yuridis Berdasarkan Undang-Undang No 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum). . Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang- Undang. Sumber data penelitian ini adalah: (1) badan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan lain yang terkait; (2) badan hukum sekunder berupa buku-buku, kamus hukum, dan jurnal hukum, pendapat mengenai pemilihan umum. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan secara studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif yang memadukan bahan hasil penelitian berdasarkan konsep hukum, norma hukum, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 475 – 479 mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan legitimasi. Faktor-faktor yang memicu sengketa dapat dianalisis melalui teori konflik, yang menjelaskan peran persaingan politik, perbedaan interpretasi hukum, dan ketidakpuasan terhadap proses pemilihan. Teori perilaku pemilih memberikan pandangan tentang bagaimana preferensi individu mempengaruhi dinamika sengketa tersebut. Efektivitas penyelesaian sengketa dalam menciptakan pemilu yang demokratis dapat dilihat melalui perspektif teori demokrasi deliberatif, good governance, dan legitimitas demokrasi.
PENGARUH KAPITA SELEKTA HUKUM TATA NEGARA TERHADAP REFORMASI KONSTITUSI INDONESIA Simajuntak, Reynold; Djaelani, Murniyanti Putry
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian penting ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum tata negara memengaruhi perubahan dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Ini berfokus pada pengaruh Kapita Selekta Hukum Tata Negara terhadap reformasi konstitusi. Dalam reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an, Kapita Selekta berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai berbagai elemen konstitusi yang telah ditetapkan, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan penguatan lembaga negara. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan Kapita Selekta tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang bagaimana konstitusi berubah, tetapi juga membantu legislator dan praktisi hukum membuat kebijakan yang menghormati demokrasi dan keadilan. Studi ini menganalisis dokumen hukum, wawancara dengan pakar hukum, dan studi kasus implementasi reformasi konstitusi. Penelitian menunjukkan bahwa Kapita Selekta meningkatkan kualitas perundang-undangan dan penegakan hukum Indonesia dan memperkuat legitimasi konstitusi sebagai dasar negara.
URGENSI PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN Simandjuntak, Reynold; Sibarani , Apriska
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai perubahan ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-amandemen. Sebelum amandemen, masa jabatan presiden tidak terbatas, yang memungkinkan presiden menjabat lebih dari dua periode berturut-turut, seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Amandemen mengatur pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode berturut-turut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan tersebut terhadap akuntabilitas politik, stabilitas negara, dan kualitas pemerintahan. Pendekatan yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan studi kepustakaan, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan presiden berperan penting dalam menjaga demokrasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, pembatasan ini turut mendukung regenerasi kepemimpinan dan menciptakan iklim politik yang sehat. Dalam konteks ini, pembatasan masa jabatan perlu dilihat dari perspektif kuantitas dan kualitas kepemimpinan untuk memastikan penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip Pancasila.
EVALUASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT DI PROVINSI RIAU Hutasoit, Riris Duma Agustina; Sitinjak, Uce Binsar Sahat Maruli; Zulkarnaini, Zulkarnaini
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ekosistem gambut di Provinsi Riau menghadapi tantangan kompleks dalam implementasi kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi strategi dan implementasi kebijakan pengelolaan ekosistem gambut melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis publikasi ilmiah periode 2019-2024. Metode penelitian menggunakan protokol PRISMA dengan teknik content analysis dan thematic synthesis untuk mengeksplorasi dinamika pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian mengungkapkan kompleksitas faktor penggerak yang mempengaruhi ekosistem, mencakup dimensi ekologis, sosial-ekonomi, dan kebijakan. Temuan kunci menunjukkan perlunya pendekatan integratif yang memanfaatkan Sistem Informasi Geografis, model simulasi, dan partisipasi multipemangku kepentingan. Penelitian mengidentifikasi bahwa keberhasilan konservasi gambut mensyaratkan kerangka kebijakan adaptif, berbasis bukti ilmiah, dan responsif terhadap perubahan iklim. Rekomendasi utama adalah pengembangan strategi pengelolaan yang komprehensif, memperhatikan keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pembangunan ekonomi lokal.
REVITALISASI KEBUDAYAAN MELALUI ETNOPEDAGOGI: INTEGRASI NILAI TRI HITA KARANA DALAM PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI BALI Sahar, Andi Noprizal; Suastra , I Wayan; Arnyana , Ida Bagus Putu
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tri Hita Karana, sebuah filosofi budaya Bali yang menekankan harmoni antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), sesama manusia (Pawongan), dan lingkungan (Palemahan), memiliki relevansi strategis dalam pendidikan berbasis kearifan lokal di era globalisasi. Penelitian ini mengeksplorasi integrasi nilai-nilai Tri Hita Karana dalam kurikulum berbasis etnopedagogi sebagai upaya revitalisasi budaya untuk membentuk karakter peserta didik yang berakar pada budaya lokal dan adaptif terhadap tantangan modernitas. Pendekatan ini didukung oleh teori etnopedagogi yang menyoroti pentingnya memanfaatkan budaya lokal sebagai sumber utama pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, yang memanfaatkan data primer berupa wawancara mendalam dengan dosen, siswa, dan pemangku adat, serta data sekunder dari dokumen kebijakan pendidikan dan literatur terkait. Data dianalisis menggunakan metode triangulasi untuk memastikan validitas hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai Tri Hita Karana dalam kurikulum mampu menciptakan pembelajaran yang menguatkan kesadaran ekologis, mempererat hubungan sosial, dan memperdalam spiritualitas peserta didik. Namun, tantangan utama meliputi adaptasi nilai-nilai ini di luar Bali dan memastikan relevansinya dalam konteks pendidikan global. Kesimpulannya, Tri Hita Karana memiliki potensi besar untuk menjadi model pendidikan inovatif yang tidak hanya melestarikan budaya lokal tetapi juga menjawab tantangan globalisasi. Rekomendasi utama mencakup sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat adat untuk mengembangkan kurikulum berbasis budaya lokal yang berkelanjutan.